Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perjanjian dengan menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur satelit multifungsi pemerintah. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara penanggung jawab pelaksana pekerjaan (PJPK) dalam hal ini adalah Menteri komunikasi dan informatika dengan badan usaha pelaksana. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme perjanjian KPBU dan tanggung jawab badan layanan umum dalam pelaksanaan perjanjian KPBU satelit multifungsi. Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka dengan bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat. Peran Badan Layanan Umum (BLU) dalam perjanjian KPBU tidak dapat disebut sebagai pihak penerima delegasi yang ditugaskan oleh PJPK yang melaksanakan tahap transaksi dan perjanjian dalam KPBU. BLU hanya berperan sebagai penerima mandat. Tingginya risiko dalam pelaksanaan melalui mekanisme KPBU ini membuat besar kemungkinan Pemerintah dapat digugat secara perdata di pengadilan maupun di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kedudukan dan tanggung jawab badan layanan umum dalam pelaksanaan perjanjian KPBU perlu ditegaskan dalam perjanjian agar jelas mengenai batas-batas tanggung jawabnya dan badan layanan umum dapat optimal melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mematuhi peraturan-peraturan terkait yang ada. ......This thesis consists of agreement which uses Government Cooperation Scheme with Business Entities or known as Public Private Partnership (“PPP”) scheme in terms of providing government multifunctional satellite infrastructure. This Agreement is within Cooperation Project Responsible (PJPK) in this case Communication and Informatics Minister and Business Entities in Infrastructure Provision. This research consists of the issue related to agreement mechanism of PPP and the responsibility of Public Service Agency (BLU) in terms of agreement implementation of multifunctional satellite’s PPP. The methodology of this research is normative judicial study in which a legal research whose objective is the references materials with primary legal sources as a bound legal references. The role of BLU in PPP agreement can not be stated as delegation party recipient which assigned by PJPK who executes the transaction and agreemet in PPP. BLU only takes part as mandate recipient, The higher risk of PPP mechanism impacts on higher chance of government on being sued perdataly in the court or Indonesian National arbitrary unit. The state and responsibilities of BLU in terms of PPP agreement needs to be confirmed so that the boundaries of responsibilities. Therefore BLU might be optimizing their role as a unit who delivers services by conforming related rules.

Abstrak :
Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melaksanakan paten tersebut Hak eksklusif ini bagi pemegang paten meliputi hak untuk impor produk. Adanya peluang yang luas untuk mengimpor akan memberikan dampak buruk bagi industri farmasi dalam negeri. Penelitian ini akan membahas pengaturan hak eksklusif mengenai importasi terhadap kewajiban untuk melaksanakan paten serta pengaruhnya terhadap ketergantungan bahan baku obat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan dua pendekatan yaitu undang-undang dan konseptual. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah melakukan perbandingan dan analisis, ternyata pengaturan hak eksklusif mengenai importasi masih sangat luas dan berpengaruh terhadap pelaksaan dan kewajiban pada pemegang paten. Agar dapat dilaksanakan dengan baik, maka pengaturan mengenai importasi perlu dibatasi dan perlu diatur lebih lanjut agar dapat mengurangi jumlah angka ketergantungan bahan baku obat dan dapat mengembangkan industry manufaktur farmasi di Indonesia. ......Patentee has the exclusive right to exploit its patents and prohibit the other party without the consent of the patent implementing these exclusive rights to the patentee includes the right to import products. The big of opportunities for import will affect the domestic pharmaceutical industry. This research will discuss the regulation of exclusive right and its influence on the importation of raw material drug dependence. This research is a normative and qualitative research, where the authors use two approaches, it?s from regulation and conceptual laws. In addition, the author uses the method of qualitative analysis. After analyzing the problem in this research, I came to the conclusion that the regulation about exclusive right of importation is still very widespread and affect the implementation and obligations on patentee. In order to be implemented properly, then the regulation of importation should be limited and should be further arranged to be decrease the total number of raw material dependence and can develop manufacturing industry of drug and pharmaceutical in Indonesia.