Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang tugas pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan pungutan yang harus dibayar oleh lembaga perbankan serta lembaga keuangan lainnya. Setelah beralihnya tugas mengatur dan mengawasi lembaga perbankan oleh Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan, penataan kembali fungsi pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi diperlukan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan bank sehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikian dapat tercapai stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini oleh pemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas Jasa Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalamp enelitian ini perbandingan tugas pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan serta pungutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normative dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Untuk mendukung isi dari penelitian ini dilakukan juga wawancara untuk melengkapi penulisan ini. Penelitian menunjukan bahwa didasarkan padaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan oleh OJK yang menyebutkan bahwa OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak. Hal ini sebagai amanat dari pasal 37 ayat (1) Undang-undang OJK.Pungutan yang diterapkan pada lembaga perbankan mempunyai manfaat seperti fungsi pengaturan dan pengawasan yang lebih baik serta perlindungan konsumen dan nasabah lebih diperhatikan dan potensi permasalahan berkaitandengan konsistensi perlakuan OJK dalam pemberian izin dan atau pengenaan sanksi terhadap bank, Pengeluaran biaya operasional bank bertambah yang berdampak pada nasabah.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the banking regulation and supervision byOtoritas Jasa Keuangan and dues must be paid by the banks and other financial institutions. After the transfer of duties set up and oversee banking institution by Bank Indonesia to Otoritas Jasa Keuangan, structuring back the function of regulation and supervision that more integrated institutions necessary against who runs the supervisory function on banking industry and the financial industry is not bank so that the mechanism can achieve an effective coordination and thus be achieved financial system stability. This integrated institutions by the government this man was born in the form of financial services authority. The main issues discussed in this research comparison duty regulations and supervision of banking institutions as well as charges that carried out by OJK. The form of this research is juridical normative by conducting the study documents and using methods data analysis qualitatively. To support the content of this research is also an interview for completing the writing. Research shows that based on article 2 paragraph ( 1 ) PP No. 11 / 2014 about The Dues by OJK mentioned that OJK wearing the dues to the party.It is the implementation of article from article 37 paragraph ( 1 ) of the UU OJK. Dues on banks have adopted the benefits of such regulation and surveillance functions better and more customer and consumer protection and potential problems with regard to be consistent handling ojk in granting licences and the imposition of sanctions against a bank the operational costs of banks adding that affects the customers.