Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan melakukan analisis laporan keuangan cukup memadai dalam meyakinkan pemeriksa pajak untuk memeriksa pos-pos pemeriksaan pajak tertentu saja sehingga waktu dapat dihemat bagi pemeriksaan lebih lanjut. Dalam menulis karya akhir ini, penulis menggunakan metoda kepustakaan dan metoda lapangan. Penulis melakukan analisis laporan keuangan per pos SPT PPh dengan menggunakan kerangka teori keuangan dan akuntans±, menentukan pos mana saja yang perlu diperiksa berdasarkan hasil analisis tersebut, melakukan pemeriksaan pajak secara menyeluruh, membandingkan nilai koreksi pajak pos-pos yang disarankan untuk diperiksa dengan nilai koreksi pajak aktual keseluruhan, dan menentukan apakah cara ini dapat diterima dengan mempertimbangkan risiko lolosnya koreksi pajak. Hasil penelitian menunjukkan keakuratan analisis pendahuluan atas pos-pos pemeriksaan SPT pajak PT X di tahun 1994 sebesar 75% dari seluruh pos-pos pemeriksaan pajak yang ternyata menghasilkan koreksi. Hasil penelitian juga menunjukkan perbedaan estimasi koreksi analisis pendahuluan sebesar Rp 12.717.000.000,00 dengan hasil koreksi aktual sebesar Rp 18.311.000.000,00 atau terdapat penyimpangan atau selisih kurang sebesar Rp5.594.000.000,00. Jika kita memfokuskan diri pada tindakan yang kritikal, yaitu saran analisis pendahuluan untuk tidak melakukan pemeriksaan padahal terjadi koreksi, maka besarnya koreksi pajak PT X yang lolos tahun 1994 adalah sebesar (Rp21.421.000.000,00). Penulis menyimpulkan bahwa cara ini baru dapat menunjukkan apakah satu pos pemeriksaan perlu diperiksa atau tidak jika standar keakuratan analisis pendahuluan yang dapat diterima adalah 70% atau kurang. Penyimpangan yang cukup besar menunjukkan bahwa cara ini belum dapat mempinpoint koreksi secara tepat sehingga harus dilakukan pemeriksaan secara rinci jika satu pos pemeriksaan telah disarankan untuk diperiksa. Selain itu, koreksi pajak yang lolos di tahun 1994 adalah negatif sehingga bukan merupakan masalah besar. Penulis menyarankan untuk dilakukan penelitian cara ini dengan sampel perusahaan yang lebih besar dari seluruh Indonesia untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih mewakili, memperoleh standar minimal keakuratan analisis pendahuluan, dan mempertimbangkan berapa kewajaran koreksi pajak yang lolos yang dapat diterima Inspektorat Jenderal.

Abstrak :
ABSTRAK Kegiatan perekonomian tidak terlepas dari risiko usaha. Dalam rangka meminimalkan risiko, pelaku usaha dapat membagi risiko kepada beberapa pelaku dengan memilih bentuk usaha, antara lain adalah joint operation (JO) atau kerja sama operasi (KSO), yaitu bentuk usaha persekutuan yang dipergunakan badan usaha dalam mengerjakan suatu proyek tanpa mempengaruhi entitas sekutu. Terjadi perbedaan antara ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) dalam menentukan status Subjek Pajak JO yang berdampak pada pengenaan pajak. Dari sudut PPN, JO diatur sebagai Subjek Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib memungut dan menyetor PPN. Dari sudut PPh, ?bentuk joint operation adalah merupakan perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek, penggabungan ini bersifat sementara sampai proyek tersebut selesai?, sehingga JO bukan Subjek Pajak badan dan tidak wajib membayar PPh. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu: bagaimana pengaturan perpajakan terhadap JO dan bagaimana penyelesaiannya terhadap perbedaan interpretasi terhadap JO. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan meneliti literatur mengenai teori perpajakan, subjek pajak, dan ketentuan perpajakan atas JO, yang merupakan bentuk penelitian normatif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu memahami bagaimana perundangan Indonesia mengatur ketentuan perpajakan atas JO dengan mengaitkannya dengan teori perpajakan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menghasilkan data deskriptif analitis.

---

ABSTRACT Economic activities relate to business risks. In order to minimize risks, businessmen diversify risks to a number of businessmen by setting appropriate business form or organization, such as joint operation (JO), which is a business partnership for doing some project with no interference to the status of partner?s entity. There is conflict between value added taxes (VAT) stipulation and income taxes stipulation in determining the status of Tax Subject of JO which has impact on tax burden. The law of VAT stipulates JO as Tax Subject and has obligation to collect VAT from third parties and deposit VAT to Government. Income taxes stipulation stipulates JO as partnerships of two or more corporations for doing some projects, which is temporary until the project finish, such that JO is not Tax Subject and has no obligation to pay corporate income taxes. Based on the background above, then the problem statements are how is tax treatment on JO and how to solve the different interpretation on JO. Research methodology used in this study is library research, by researching literature on theories of taxation and Tax Subject and tax stipulation on JO, which is a form of normative research, using secondary data. Method of data analysis is qualitative approaches, by researching how Indonesian laws stipulates taxation on JO in relation with theories of taxation. As a result, the study will produce analytical descriptive data.