Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konsekuensi logis dari penugasan public service obligation (PSO) adalah negara bertanggung jawab untuk memberikan sejumlah kompensasi berupa dana bantuan PSO kepada PT XYZ. Namun, sengketa timbul ketika pemeriksa dan wajib pajak bersilang pendapat pada perlakuan pajak penghasilan atas dana bantuan PSO tersebut, apakah dana bantuan PSO dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan atau non-objek pajak penghasilan. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis perlakuan pajak penghasilan yang ideal atas dana bantuan PSO ditinjau dari aspek teoritis dan yuridis. Penelitian ini menelaah lebih lanjut perlakuan tersebut berdasarkan konsep penghasilan, pajak atas penghasilan, asas certainty (kepastian) serta menganalisis implikasi berupa compliance cost yang dihadapkan pada PT XTZ. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dana bantuan PSO memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai penghasilan menurut SHS income concept, sedangkan untuk perlakuan pajak atas dana bantuan PSO sebagai objek pajak penghasilan atau bukan sangat bergantung pada adanya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, penguasaan diantara wajib pajak pemberi dan wajib pajak penerima. Sehingga perbedaan interpretasi apakah Pemerintah selaku pihak pemberi merupakan wajib pajak atau bukan menjadi poin krusial. Ketika baik pihak pemberi dan pihak penerima bantuan keduanya merupakan wajib pajak maka perlakuannya dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan, sedangkan jika satu atau keduanya tidak dikategorikan sebagai wajib pajak maka merupakan non-objek pajak penghasilan. Pada sengketa ini turut menjadi akar permasalahannya adalah perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan pemeriksa dalam menentukan perlakuan pajak penghasilan atas dana bantuan PSO. Karena ketidakpastian akibat perbedaan interpretasi tersebut berimplikasi pada naiknya compliance cost yang harus ditanggung oleh PT XYZ akibat dari persengketaan yang terjadi. ......The logical consequence of being assigned a public service obligation (PSO) is that the state has responsibility for providing a number of compensation in the form of PSO grants to PT XYZ. However, a dispute arises when the tax authority and the taxpayer has a different opinion on the tax treatment of the PSO grants, whether categorized as an income tax object or a non-object. This research seeks to analyze the ideal tax treatment for PSO funding based on theoretical and juridical aspects. This research examines the tax treatment based on the income concept (SHS income), the income tax concept, the principle of tax certainty concept, also analyzes the implications of compliance costs faced by PT XYZ. The research method used is a quantitative approach with a postpositivist paradigm with descriptive research type. The types of data used are primary and secondary data with data analysis techniques are library research and in-depth interview field studies. This research concluded that the PSO grants met the criteria to be categorized as an income according to the SHS income concept. Meanwhile, for the tax treatment of PSO grants as income tax objects or not, it is highly dependent on the existence of a business relationship, occupation, ownership, and control between the taxpayer and the crucial point is the interpretation of whether the Government as a taxpayer or not. When both the giver and the recipient are both taxpayers, they are categorized as income tax objects, but if they are not categorized as taxpayers, they are categorized as non-income tax objects. The main problem in this tax dispute is the different interpretation between taxpayers and tax authorities in the tax treatment of PSO grants. The uncertainty caused by this misinterpretation has implications for an increase in compliance costs that must be borne by PT XYZ as a result of the dispute.