Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Novasi atau pembaharuan utang adalah salah satu cara berakhirnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat 3 (tiga) jalan dalam melakukan novasi, yaitu pergantian perikatan lama dengan perikatan baru (novasi objektif), pergantian kreditur lama dengan kreditur baru (novasi subjektif aktif), dan pergantian debitur lama dengan debitur baru (novasi subjektif pasif). Perjanjian alih debitur merupakan salah satu contoh peristiwa novasi subjektif pasif karena adanya pergantian antara debitur lama menjadi debitur baru. Selain harus memenuhi syarat-syarat perjanjian, dalam peristiwa novasi subjektif pasif ini juga harus memenuhi syarat-syarat lain agar novasi dapat dikatakan telah terjadi dan sah. Salah satunya terkait adanya persetujuan dari kreditur bahwa kerditur telah menyetujui dan membebaskan debitur lama dari kewajiban utangnya yang digantikan oleh debitur baru. Penelitian ini membahas suatu kasus terkait keabsahan suatu perjanjian alih debitur Kredit Pemilikan Rumah di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak bank selaku kreditur dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 64/Pdt.G/2018/PN.Cbn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian alih debitur di bawah tangan yang dibuat oleh debitur lama dengan debitur baru tanpa diketahui dan disetujui oleh bank selaku kreditur dapat dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat terjadinya novasi subjektif pasif dengan sempurna, sehingga keberlakuannya dapat dinyatakan batal demi hukum. ......Novation or renewal of debt is one way to end an agreement as regulated in Article 1381 of the Civil Code. There are 3 (three) ways to novation, namely the replacement of old engagement with new engagement (objective novation), the replacement of old creditors with new creditors (active subjective novation), and the replacement of old debtors with new debtors (passive subjective novation). Debtor transfer agreement is an example of a passive subjective novation event because there is a change between old debtors to become new debtors. In addition to meeting the conditions of the agreement, in the event of passive subjective novation, it must also fulfill other conditions so that novation can be said to have happened and is valid. One of them relates to the approval of the creditor that the creditor has approved and freed the old debtor from the debt obligations which were replaced by the new debtors. This study discusses a case related to the validity of an agreement over the ownership of a mortgage under the hand without the knowledge of the bank as a creditor in the Cirebon District Court Decision Number 64/Pdt.G/2018/PN.Cbn. The research method used is normative juridical analytical descriptive. The result of this study is the under the hand debtor over agreement made by the old debtor with the new debtor without being known by the bank as the creditor can be said to be invalid because it does not meet the requirements of passive subjective novation perfectly, so that its validity can be declared null and void by law.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penolakan pemenuhan kewajiban imbalan jasa oleh pasien karena tidak terpenuhinya hak pasien atas informed consent dan rekam medis dalam putusan No. 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai peranan informed consent dan rekam medis terkait pemenuhan kewajiban imbalan jasa oleh pasien di rumah sakit serta tanggung jawab hukum rumah sakit terkait penolakan pemenuhan kewajiban imbalan jasa oleh pasien karena tidak terpenuhinya hak pasien atas informed consent dan rekam medis khususnya dalam putusan No. 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Pembahasannya dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa informed consent dan isi rekam medis dapat dijadikan sebagai dasar pembayaran pelayanan kesehatan yang diterima pasien di rumah sakit. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar adanya sosialisasi yang lebih terkait apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban antara pasien dan rumah sakit agar masing-masing dapat sadar dan memahami secara utuh hak dan kewajibannya, khususnya dalam hal informed consent dan rekam medis sebagai dasar pembayar pelayanan kesehatan yang diterima pasien di rumah sakit.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the refusal fulfillment of the service fee obligation by the patient due to the non-fulfillment of the patient's right to informed consent and medical record (study case of the court decision 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST). This thesis is focusing on the role of informed consent and medical records related to the fulfillment of service fee obligation by the patient in the hospital and the hospital liability related to the refusal fulfillment of the service fee obligation by the patient due to the non-fulfillment of the patient's right to informed consent and medical record especially in court decision 396/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Research method that is used in this thesis is normative juridical method. This thesis concluded that informed consent and medical record can be used as a basis for payment of the health services received by patients in the hospital. As the outcome, the result of this study suggests that it is advisable to make more informed socialization of the rights and obligations between the patient and the hospital so that each of them can be aware and fully understand their rights and obligations, especially in the case of informed consent and medical records as the basis for payment of the health services received by the patient in the hospital.