Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini didasarkan atas hasil penelitian turun lapangan selama satu minggu (11-18 Juni 2012) mengenai Pakta Integritas di Kabupaten Solok ?Sumatera Barat. Pakta Integritas adalah sebuah program anti-korupsi global yang pertama kali diperkenalkan oleh Transparency International pada tahun 1990an yang sekarang sudah dipakai sebagai alat pencegahan korupsi di lebih dari 100 negara di dunia. Penelitian difokuskan pada pencarian faktor-faktor yang membuat Pakta Integritas gagal berjalan secara utuh dengan cara mewawancarai langsung narasumber dari Transparency International Indonesia dan para pemangku kebijakan di Solok. Selain itu, skripsi ini juga merujuk pada beberapa literatur dan penelitian mengenai gerakan anti-korupsi global dan juga budaya, politik, dan demokratisasi di Indonesia. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah proses internalisasi nilai-nilai anti-korupsi global yang baik mampu mendorong terciptanya penegakan hukum yang kuat sehingga pengaruh negatif dari situasi politik lokal dan persepsi pesimistis masyarakat terhadap budaya korupsi dapat diminimalisasi.

---

Abstract
This thesis is based on a one-week field research (June 11-18, 2012) on Pakta Integritas in Solok District, West Sumatra Province, Indonesia. Pakta Integritas is a global anti-corruption program that was firstly introduced by Transparency International in the 1990s that now has been used to prevent corruption in more than 100 countries in the world. This research is focused on finding the factors that make Pakta Integritas failed to be implemented fully and done, through interviews with source persons from Transparency International Indonesia and policymakers in Solok District. Aside than that, this thesis also refers to several literature sources and researches on global anti-corruption movements as well as culture, politics, and democratization in Indonesia. The research finding in the thesis shows the internalization process of good anti-corruption values that can help create good law enforcement so that negative influences from local political situation and public perception on corruption culture can be minimized.