Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk bersikap dan merespon dengan keputusan yang cepat dan tepat. Keputusan Presiden untuk menerbitkan Perppu untuk penanganan pandemi Covid-19 menuai kontroversi berkaitan dengan materi muatan dan prosedural penerbitan Perppu. Penelitian ini bertujuan meninjau pilihan hukum kedaruratan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan implikasi pilihan hukum kedaruratan terhadap pembentukan produk hukum Perppu dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Penelitian menemukan bahwa pilihan hukum kedaruratan campuran sebagai pilihan hukum pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang menggabungkan pilihan berdasarkan undang-undang yang telah ada dan yang baru dibentuk serta menekankan pentingnya kontrol parlemen terhadap potensi praktik kesewenang-wenangan Presiden. Karena itu diperlukan respon dan sikap DPR RI secara objektif dalam melegitimasi tindakan Presiden yang secara subjektif ditetapkan melalui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Prosedur pengawasan DPR RI dalam mengesahkan Perppu menjadi undang-undang harus mengedepankan permusyawaratan proporsional berdasarkan hukum tidak hanya mengandalkan kepentingan politik semata. Sebaliknya Presiden perlu mempertimbangkan setiap pilihan kebijakan selama menangani pandemi Covid-19 dan menerima evaluasi serta kritik agar senantiasa berjalan berdasarkan atas hukum yang berlaku tanpa mengesampingkan hak dan kepentingan rakyat. Melalui penelitian ini diharapkan setiap elemen pemerintahan maupun rakyat dapat bahu-membahu dan memberikan sinyal kekompakan dalam mencari jalan keluar bersama untuk menyelamatkan negeri dari pandemi yang masih tak kunjung menepi. ......The Covid-19 pandemic has forced the government to act and respond quickly with appropriate decision. The President's decision to issue a lieu of law for handling the Covid-19 pandemic has sparked controversy regarding the substantive and procedural lieu of law issuance. This research intends to observe the government's emergency law option in dealing with the Covid-19 pandemic and the implications of emergency law options on the formation of the lieu of law using the juridical-normative method. This research found that the mixture of mixed emergency option combines options based on existing laws and newly formed and emphasizes the importance of parliamentary control over the President arbitrary power potential. Therefore, it requires an objective response and attitude from the House of Representatives is needed to legitimate the President's actions subjectively determined through the issuance Lieu of Law Number 1 of 2020 and Lieu of Law Number 2 of 2020. The House of Representatives oversight procedure in ratifying lieu of law must prioritize proportional deliberation based on the law not rely solely on political interests. On the other hand, the President needs to consider his decision consequences and accept evaluations and criticisms that always walk according by law without compromising the rights and interests of the people. Through this research, it is hoped that every element of the government and the people can work together and give a signal of solidarity in finding a way out together to save the country from the pandemic that is still not over.

Abstrak :
ABSTRAK
skripsi ini dilatarbelakangi oleh keadaan saat ini yang menunjukkan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh BPKP sebagai badan pengawas internal pemerintah sering dibingungkan dan dibingungkan dengan tugas, fungsi dan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal. Hal ini sejalan dengan wacana untuk menggabungkan keduanya satu tubuh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan membandingkan berbagai instrumen hukum yang diberlakukan dalam periode sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 yang mengatur kedudukan, fungsi dan wewenang BPKP sebagai pengawas internal berhubungan dan melaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan BPK RI juga bertanggung jawab dalam pemeriksaan keuangan negara ke parlemen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi BPKP dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia saat ini termasuk Instansi Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan segala tugas, fungsi dan kewenangan diatur melalui Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Sedangkan BPK RI adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara bebas dan mandiri berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Diharapkan di masa depan penataan kelembagaan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara dan pembangunan nasional dapat disikapi dengan baik melalui reformasi regulasi dan kejelasan tugas, fungsi dan wewenang lembaga pengawas dan audit.
ABSTRACT
This thesis is motivated by the current situation which shows that the duties, functions and authorities possessed by BPKP as the government's internal supervisory body are often confused and confused with the duties, functions and BPK RI as an external audit agency. This is in line with the discourse to combine the two as one body. The research method used is the normative juridical research method by comparing various legal instruments that were enacted in the period before and after the amendment to the 1945 Constitution which regulates the position, function and authority of the BPKP as an internal supervisor in relation to and reports directly to the President of the Republic of Indonesia and the BPK RI is also responsible for examination of state finances to parliament. The results of this study indicate that the position of BPKP in the State Administration System of the Republic of Indonesia currently includes Non-Ministerial Government Agencies (LPNK) with all duties, functions and authorities regulated through Presidential Regulations and Government Regulations. Meanwhile, BPK RI is a state institution in charge of examining the management and accountability of state finances freely and independently based on the Constitution of the Republic of Indonesia, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It is hoped that in the future the institutional arrangement for supervision and examination of state finances and national development can be addressed properly through regulatory reform and clarity of duties, functions and authorities of the supervisory and audit institutions.