Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini adalah sebuah studi perbandingan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya dengan Statut du Notariat de la France yang masing-masing merupakan peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dan di Perancis. Lembaga notariat baik di Indonesia maupun Perancis merupakan Latijnse Notariat, yang juga banyak dianut oleh negara-negara common law. Selain itu, lembaga notariat Indonesia tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga notariat Belanda, dimana lembaga notariat Belanda mengakar pada lembaga notariat Perancis berdasarkan asas konkordansi, sehingga dapat dikatakan bahwa Perancis merupakan ldquo;dasar peletak rdquo; lembaga notariat, salah satunya bagi Indonesia. Sebagai dasar peletak lembaga notariat, menjadi penting untuk menelusuri dan membandingkan peraturan tentang jabatan notaris di Perancis dengan Indonesia, guna menemukan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peraturan untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dan saran dari penelitian ilmiah ini.

---

This thesis is a comparison study between Undang Undang Jabatan Notaris and the Amendment with Statut du Notariat de la France, each of which is a regulation regarding the notarial office in Indonesia and in France. Notaries in Indonesia and France are Latijnse Notariat, which is widely embraced by the common law countries. In addition, Indonesian notarial office cannot be separated from the history of the Netherlands, which rooted in the French notarial office based on the principles of concordance, therefore it can be said that France is the ldquo base stone of notary, also for Indonesia. As the ldquo base stone, it is essential to explore and compare the regulations of notary in France with Indonesia, in order to find the advantages and disadvantages of each of the rules to then be drawn conclusions and suggestions of this scientific research.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perluasan keanggotaan suatu organisasi internasional, secara khusus mengenai proses perluasan keanggotaan Turki di dalam Uni Eropa. Uni Eropa, seperti kebanyakan organisasi internasional lainnya, memberikan persyaratan perluasan keanggotaan bagi negara-negara yang ingin bergabung menjadi negara anggota. Untuk dapat diterima menjadi negara anggota di Uni Eropa, sebuah negara harus memenuhi persyaratan yang terkandung di dalam Traktat Maastricht 1992 dan Kriteria Copenhagen 1993. Turki telah mengajukan aplikasi perluasan keanggotaan kepada Uni Eropa sejak tahun 1987 dan telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi persyaratan yang ada, namun hingga saat ini Turki masih harus puas dengan statusnya sebagai kandidat anggota di Uni Eropa. Berbagai hal dianggap menjadi kendala dalam proses bergabungnya Turki di Uni Eropa, misalnya adalah keadaan ekonomi Turki, hal tentang perlindungan hak minoritas, dan konflik Turki dengan Siprus yang telah menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004. Namun demikian, Turki hingga saat ini masih terus melakukan upaya-upaya dalam harapan Uni Eropa dapat segera menerima Turki sebagai negara anggota di Uni Eropa. ......Every international organization has its own provision or requirement on its enlargement. The European Union, as any other international organizations, also requires the state that desires to join into it as a member state. In order to be accepted as a member state in the European Union, a state must fulfill all the requirements stipulated in Maastricht Treaty 1992 and Copenhagen Criteria 1993. Turkey had submitted its enlargement application in 1987 and it has done all its efforts since then to satisfy the requirements, but until now Turkey has to be content with its status as a candidate state. Several things are considered to be the constraints on the process of Turkey's application; the Turkey's economic condition, the protection of minority rights, and the conflict between Turkey and Cyprus, which had been an European Union's member state since 2004. However, Turkey still continues to make efforts to fulfill all the requirements in the hope of its acceptance in the European Union.