Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini adalah berkaitan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa ketika terjadi kepailitan dari penjual yang semestinya akta-akta tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengalihan hak atas tanah, sebagaimana kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 705K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Sedangkan dalam kasus di Putusan Pengadilan Niaga Nomor 13/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Jkt.Pst., apabila ada kepailitan maka Akta PPJB serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa tidak dapat digunakan dalam peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum pernyataan pailit terhadap Akta PPJB serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa. Selain itu juga tentang kedudukan hukum debitur pailit dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Adapun pengumpulan datanya dilakukan melalui studi dokumen. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat dinyatakan bahwa dalam konteks kepailitan, Akta PPJB serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa dinyatakan sebagai sah dan mengikat karena harga telah dibayar lunas dan fisik tanah telah dikuasai oleh pembeli. Selain itu karena adanya kepailitan maka debitur tidak berwenang untuk menghadap PPAT dalam rangka pembuatan AJB. ......This research is related to the Deed of Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) and the Deed of Transfer of Rights and Authority when bankruptcy occurs to the seller which such deeds should be used as the basis for the transfer of land rights, as is the case of the Supreme Court Decision Number 705K/Pdt. Sus-Pailit/2021. However, in the case of the Commercial Court Decision Number 13/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Jkt.Pst., when bankruptcy occurs, the PPJB Deed and the Deed of Transfer of Rights and Authority cannot be used in the transfer of land rights. Therefore, the problem in question of this research is about the legal consequences of the bankruptcy declaration on the PPJB Deed and the Deed of Transfer of Rights and Authority. In addition, it is also concerning the legal standing of the bankrupt debtor in making the Sale and Purchase Deed (AJB) before the Land Deed Official (PPAT). This normative juridical research uses secondary data which is analyzed qualitatively. The data collection is conducted through document study. Based on the analysis that has been carried out, it can be stated that in the context of bankruptcy, the PPJB Deed and the Deed of Transfer of Rights and Authority are declared valid and binding since the price has been fully paid and the physical land has been controlled by the buyer. In addition, due to bankruptcy, the debtor is not authorized to appear before the PPAT in respect of making the AJB.

Abstrak :
Peneliyian ini membahas mengenai kepailitan debitor pailit yang mempunyai asset lebih besar dari utang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana batas kewenangan kurator terkait pengurusan dan pemberesan harta paillit melebihi seluruh tuntutan kreditor, tujuan ialah untuk mengetahui sejauh mana kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan dalam hal harta pailit lebih besar dari utang, metode penelitian yang yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kemudahan dalam menjatuhkan pailit kepada debitor. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip kewajaran dapat digunakan dalam membatasi kewenangan kurator pada waktu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam hal hartga pailit lebih besar dari utang. ......This research examined about bankcrupt debtor's bankcruptcy which has asset bigger than it's debt. The main issues in this research is how the receivership authority in doing management and settlement of bankcuptcy assests can be limited when debtor assest is bigger than it's debt. The main purpose of this research is to know how far the receivership authority in doing management and settlement of bankcruotcy assets can be implement when the debtor assest is bigger than it's debt. The research method used in this research is normative law research which is a library research. This research found that there was simplicity in pronounce bankcrupcy verdict to a debtor. This research also found that fairness principle can be use to limitung receivership authority in doing managemennt and settlement of bancruptcy assets when the asset is bigger than it's debt.