Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kepailitan yang menimpa PT Eurogate Indonesia menimbulkan banyak persoalan yang harus diselesaikan, salah satunya adalah gugatan yang diajukan oleh PT Mars Bintang Timor atas perjanjian jual beli yang dilakukan sebelum PT Eurogate Indonesia dinyatakan pailit. PT Mars Bintang Timor mengklaim bahwa secara hukum barang-barang objek jual beli tersebut tidak patut untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit karena transaksi telah terlaksana dan PT Mars Bintang Timor adalah pemilik sah dari barang tersebut. Sehingga PT Mars Bintang Timor tidak layak ditetapkan sebagai kreditor konkuren oleh Kurator PT Eurogate Indonesia. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan apakah kepemilikan atas objek dari jual beli telah beralih kepada pembeli, apakah pembeli dapat ditetapkan sebagai kreditor konkuren, serta langkah hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pembeli. Selanjutnya, penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan kepustakaan sebagai data sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peralihan kepemilikan atas suatu benda yang merupakan objek jual beli adalah tergantung dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Lebih jauh lagi, kurator tidak dapat langsung menetapkan pihak yang melakukan perjanjian timbal balik dengan debitor sebelum terjadinya pailit sebagai kreditor konkuren dan dapat melanjutkan perjanjian timbal balik tersebut apabila memungkinkan. ......PT Eurogate Indonesia bankruptcy raised many issues, one of them is a lawsuit filed by PT Mars Bintang Timor of sales and purchasing agreement prior to the bankruptcy awards. PT Mars Bintang Timor claimed that the goods are inappropriate to be included in bankruptcy assets because the transaction has been done and thus PT Mars Bintang Timor legally owns the goods. Therefore, PT Mars Bintang Timor is not eligible to be designated as a concurrent creditor by Curator of PT Eurogate Indonesia. This research will answer the question of whether the ownership of the object of sale and purchase has been transferred to the buyer, whether the buyer can be designated as a concurrent creditor, as well as what kind of legal effortsthat can be taken. Moreover, this research will be analyzed using normative juridical method, that is research which refers to the regulations and literature as secondary data. From this research, it can be concluded that ownership transfer of goods which is the object of sale and purchase agreement depends on the agreement made by the parties. Furthermore, the curator cannot directly determine the party who makes reciprocal agreement with the debtor prior to the bankruptcy as a concurrent creditor and can proceed the reciprocal agreement if possible.

Abstrak :
Utang pajak memiliki keistimewaan dibandingkan dengan hutang lainnya di dalam suatu kepailitan. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini yang berwenang melakukan penagihan utang pajak di dalam suatu kepailitan. Sengketa pembagian harta pailit kerap terjadi antara Kurator dengan kreditur di dalam suatu proses kepailitan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengungkapkan bahwa penerapan hak mendahulu utang pajak juga harus mengikuti prosedur di dalam Undang-Undang Kepailitan selayaknya kreditur lainnya. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan hukum Direktorat Jenderal Pajak dalam suatu perkara kepailitan dan upaya hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menagih utang pajak pada perusahaan yang dinyatakan pailit.

---

Tax debt has a distinctive compared to other debts in a bankruptcy. In this case Directorate General of Taxes has the authorities to collect tax debts in a bankruptcy. Distribution of the bankruptcy estate disputes often occur between the Curator and creditors in a bankruptcy process. Based on this research, the authors reveal that the application of the tax debt with its privilege also have to follow the procedures in the Insolvency Act like other creditors. The main problem discussed in this paper is about the legal position of the Directorate General of Taxes in a bankruptcy case and legal action made by the tax authorities to collect the tax debt on the company declared bankrupt.