Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai peran Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) sebagai organisasi sayap Partai Golkar dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPR RI pada Pemilu tahun 2019. Partai Golkar menggunakan tiga strategi untuk meningkatkan representasi perempuan yaitu diskriminasi positif, rhetorical strategy, dan affirmative action dengan mendirikan KPPG sebagai sumber utama rekrutmen kader perempuan. KPPG berperan dalam proses rekrutmen, kaderisasi hingga pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif pada pemilu, yang disebut dengan kebijakan One Gate Policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah Teori Gender dan Partai Politik, dan Model Interaksi Supply dan Demand dari Joni Lovenduski dan Pippa Norris. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa KPPG yang hadir sebagai strategi affirmative action Partai Golkar bertanggung jawab sebagai supply side yang melakukan penawaran atas kandidat caleg perempuan yang ingin dicalonkan sebagai anggota legislatif dalam menjawab keinginan dari demand side yang merupakan permintaan dari gatekeeper yaitu Partai Golitik sebagai aktor yang menyeleksi kelayakan kandidat yang ingin mencalonkan dirinya melalui partai politik. Namun, pada implementasinya peran dari KPPG belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam rangka meningkatkan keterwakilan dan partisipasi perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh hambatan terhadap peran yang berusaha dijalankan oleh KPPG.

---

This thesis discusses the role of KPPG as a women wing organization of The Golkar Party in the nomination of women as members of the Indonesian Parlament in the 2019 legislative elections. The Golkar Party uses three strategies to increase women's representation, namely positive discrimination, rhetorical strategy, and affirmative action by establishing KPPG as the main source of recruitment of female candidates. KPPG plays a role in the process of recruitment, regeneration, qualification and the nomination of women as legislative members in elections, which is called the One Gate Policy. This research uses a qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews. The theories used are Gender and Political Parties Theory, and Supply and Demand Interaction Models from Joni Lovenduski and Pippa Norris.The findings of this study indicate that the KPPG which is present as an affirmative action strategy of the Golkar Party is responsible as the supply side for bidding on female candidates who want to be nominated as members of the legislatives in response to the demands of the demand side which are requests from the gatekeeper namely The Golkar Party as an actor selecting the eligibility of candidates who want to nominate themselves through political parties. However, in its implementation the role of the KPPG has not been able to produce significant results in the context of increasing women's representation and participation. This is caused by obstacles to the role the KPPG is trying to carry out."

"Masyarakat di Provinsi Jawa Barat hingga saat ini masih bergantung pada air permukaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun demikian, kualitas air permukaan di sebagian besar sungai di Jawa Barat tergolong sangat buruk, dengan indeks kualitas air yang telah mencapai tingkat tercemar dan berpotensi menimbulkan dampak berbahaya apabila tidak segera dilakukan penanganan yang tepat. Sebagai upaya pengendalian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengatur pemungutan pajak air permukaan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Air Permukaan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut hingga kini masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada belum berfungsinya aspek lingkungan dalam kebijakan pajak air permukaan secara maksimal, khususnya dalam mendukung perbaikan kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak air permukaan dalam mengendalikan eksternalitas negatif di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan perspektif collaborative governance dan akuntabilitas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist, menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, serta teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak air permukaan di Provinsi Jawa Barat belum mampu berperan secara efektif dalam mengendalikan eksternalitas negatif yang timbul dari pemanfaatan air permukaan. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya koordinasi yang inklusif antara instansi pemerintah dan sektor non-pemerintah, rendahnya akurasi data sebagai dasar penetapan pajak, serta belum adanya alokasi dana yang diarahkan secara khusus untuk mendukung program konservasi sumber daya air. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Di samping itu, perlu dilakukan earmarking atas pajak air permukaan agar secara khusus mendukung upaya konservasi dan perbaikan kualitas air. Lebih jauh, penting untuk menyusun formulasi ulang kebijakan pajak air permukaan agar semakin menekankan peran instrumen fiskal ini dalam pengendalian eksternalitas negatif dan mendukung pengelolaan sektor air permukaan secara berkelanjutan.

---

People in West Java Province still rely heavily on surface water to meet their daily living needs. However, the quality of surface water in most rivers in West Java is currently very poor, with the surface water quality index having reached polluted levels and posing potentially hazardous impacts if not addressed promptly and appropriately. As a control measure, the Government of West Java Province has regulated the collection of surface water tax through West Java Governor Regulation Number 13 of 2013 concerning Regional Taxes for the Type of Surface Water Tax Collection. Nevertheless, the implementation of this policy still faces various obstacles that have resulted in the environmental function within the surface water tax policy not being fully maximized, especially in supporting improvements to environmental quality. This research aims to analyze the surface water tax policy in controlling negative externalities in West Java Province from the perspective of collaborative governance and accountability. This study employs a post-positivist approach, uses qualitative data collection techniques, and applies qualitative data analysis methods to gain in-depth insights into the actual implementation of the policy in the field. The results of the study reveal that the surface water tax policy in West Java Province has not yet played an effective role in controlling the negative externalities arising from surface water utilization. The main challenges identified include a lack of inclusive coordination between government agencies and non-government sectors, low data accuracy as the basis for determining tax rates, and the absence of a dedicated budget allocation to support water resource conservation programs. In addition, although information regarding the policy has been published, the public’s understanding of the data and the policy’s purpose remains relatively limited. To address these issues, this research recommends enhancing inter-agency coordination and implementing earmarking for surface water tax revenue so that it directly supports conservation and water quality improvement efforts. Furthermore, it is essential to reformulate the surface water tax policy to strengthen its role as a fiscal instrument in controlling negative externalities and promoting sustainable surface water management."