Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelaporan PWS KIA secara rutin telah dilakukan oleh Puskesmas di Kabupaten Pandeglang, walaupun masih ada yang belum tepat waktu. Laporan tersebut menggambarkan cakupan program KIA di wilayah kerja Puskesmas. Selain berasal dari PWS tersebut laporan KIA juga diperoleh dari LB3 Puskesmas yang juga dilaporkan setiap bulan. Ternyata pemanfaatan laporan-laporan tersebut terlihat masih belum optimal padahal laporan tersebut dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi kinerja program KIA di Puskesmas. Dengan PWS KIA dapat terlihat daerah yang cakupannya rendah sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut terhadap keadaan tersebut. Program KIA perlu didukung oleh ketersediaan tenaga, sarana dan peralatan. ApabiIa daya dukung tersebut kuat maka cakupan program KIA akan baik. Untuk itu perlu dikembangkan sebuah sistem informasi evaluasi. Dengan adanya evaluasi program dapat dilihat keterkaitan antara kinerja program dan daya dukungnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Selain itu dilakukan pula plotting lokasi Puskesmas dan Pustu. Sistem informasi evaluasi program KIA dikembangkan dengan rancangan formulir input dan tampilan output yang berisi cakupan program KIA dan rasio sarana dan tenaga yang dibutuhkan sebagai bahan evaluasi. Selain itu dalam program aplikasinya akan dimunculkan pula peta lokasi Puskesmas dan peta tematik cakupan program KIA di Kabupaten Pandeglang.

---

Routinely, the reporting of PWS KIA had been conducted by Health Centers in the District of Pandeglang although some of them had not submitted the report punctually. That report depicted the coverage of KIA Program in the Health Center working area. Beside from PWS report, KIA report was also got from LB3 of Health Center in which reported every month. The use of such report was not optimally done to evaluate the performance of KIA Program in Health Center. From PWS KIA could he assessed the area where had the coverage of KIA was low. So, the intervention could be conducted immediately on that area. KIA Program should be maintained by the availability of human resources, facilities, and equipments. The coverage of KIA Program would be excellent if those factors supported each other. For that reason, it was necessary to develop an evaluation information system so that the relationship between the performance of program and supporting factors could be reviewed. The method of data collecting used observation and interview. Besides, the study also conducted the location plotting of Health Centers and Supporting Health Centers. Evaluation Information System for KIA Program was developed by input form design and output appearance that contained the coverage of KIA Program and the ratio between required facility and human resource to assess program evaluation. In addition, from application program could be appeared the location map and thematic map of the coverage of KIA Program in the District of Pandeglang.

Abstrak :
Kegiatan gugus kendali mutu di rumah sakit merupakan salah satu upaya dalam peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit. Walaupun kegiatan tersebut telah diterapkan sejak tahun 1986 ternyata hasil lomba gugus pada Konvensi Nasional I memperlihatkan sebagian besar gugus memiliki kinerja yang kurang. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja gugus kendali mutu di rumah sakit. Penelitian ini merupakan penelitian survai dengan total sampel. Unit analisa pada penelitian ini adalah gugus kendali mutu dengan jumlah sampel total populasi sebanyak 72 gugus peserta Konvensi Nasional II. Pengumpulan data untuk memperoleh informasi tentang tingkat kinerja gugus di dapat dari hasil penilaian yang dilakukan oleh juri pada konvensi nasional dan gambaran faktor yang berhubungan dengan kinerja gugus diperoleh dari data yang tercantum dalam risalah yang dibuat oleh gugus kendali mutu. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dari 72 gugus yang diteliti ternyata 69,4% memiliki kinerja yang kurang; 68,7% pada rumah sakit di Jawa; 80,6% pada rumah sakit pemerintah; 58,3% didukung oleh pimpinan rumah sakit; 86,7% dengan anggota terbanyak 7 orang; 55,6% dengan tema perbaikan di bidang administrasi; 68,1% bertemu lebih dari dua belas kali untuk menyelesaikan sebuah tema perbaikan; 54,2% membuat program pelatihan gugus; 54,2% memiliki fasilitator bidang atau perawat; 55,6% belum pernah mengikuti Konvensi Nasional. Dari 9 variabel yang berhubungan dengan kinerja gugus, ternyata variabel yang menunjukan adanya hubungan bermakna yaitu :lokasi rumah sakit dengan nilai p = 0,001 dimana gugus yang berda pada rumah sakit di Jawa memiliki kinerja yang lebih baik dari pada di luar Jawa; dukungan pimpinan rumah sakit dengan nilai p = 0,01, dimana gugus yang didukung oleh pimpinan rumah sakit memiliki kinerja yang lebih baik dan pada gugus yang tidak mendapat dukungan dari pimpinan rumah sakit; program pelatihan gugus dengan nilai p = 0,02 dimana gugus yang membuat program pelatihan memiliki kinerja yang lebih baik dari pada gugus yang tidak merencanakan program pelatihan dan pendidikan fasilitator dengan nilai p 0,04. dimana gugus yang dibimbing oleh fasilitator berpendidikan sarjan muda atau sarjana memiliki kinerja yang lebih baik dari pada gugus yang dibina oleh fasilitator berpendidikan bidan atau perawat. Kesimpulan secara umum adalah gugus kendali mutu di rumah sakit memiliki kinerja yang kurang dan disarankan kepada: Rumah Sakit untuk meningkatkan komitmen pimpinan rumah sakit dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dan sumberdaya pendukung kegiatan gugus, membuat rencana pelatihan bagi anggota gugus; dan mengangkat fasilitator yang memiliki pendidikan minimal sarjana muda. Bagi Pusdiklat Kesehatan disarankan untuk: membuat pedoman pelatihan dan pedoman penilaian bagi gugus kendali mutu di rumah sakit, mengupayakan peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada rumah sakit khususnya bagi rumah sakit di luar Jawa; membuat program pelatihan untuk meningkatkan kesdaran pimpinan dalam mendukung kegiatan gugus. ...... Factor connecting With Quality Control Performance in a Hospital, Participant of Second National ConventionQuality control activities in a hospital is one of activities in improving service quality in the hospital. Although the activity has been applied since 1986 in fact the result of control competition of the first National Showed most of the control performances are below the standard convention. The purpose of this convention research is to find out information about factor connecting with the quality control performance in the hospital. These research uses survey with total sample, with the total amount of population samples are 72 controls, members of the second National Convention. Collecting data to get the control performance is found from mark assessed by juries and the description of factor relating with the control performance is found from summaries made by the control performance. The experiment result showed of the 72 controls searched factually 69,4% have inferior performances; 68,7% on hospital in Java; 80,6% on state-on red hospital; 58,3% supported hospital chairmen's; 86,7% with members mostly 7 person; 55,6% with their titles in improving in administration division; 68,1% met move then twelve times to complete an improvement theme; 54,2% made control training program; 54,2% have nurse to delivers facilitator; 55,6% have yet no attended National Convention. From 9 variables connecting with the control performance, in reality the variable showed a content correlation is geographic location of the hospitals with p=0,001, performance of quality control in the hospital in Java is better than out of Java; supported hospital chairmen's p=0,01. performance of quality control with supported hospital chairmen's is better than no supported chairmen's; the control training program with the p=0,02, performance quality control have training program is better than without training program; facilitator education p=0,04, performance quality control with facilitators having minimum formal education, i.e. Diploma is better than nurses The summary in general is the quality control performance in the hospital has inferior performance and suggested to: The Hospital should improve commitment of the leadership of the hospital to intensity the quality and the quality of human resources and of supporting control-activity resources, make a training plan for control members, and to promote the facilitators having minimum formal education i.e. Diploma For the center of the health of education and training advised to make training and grading standards for the quality control in the hospital, to accomplish enhancement of the quality of human resources in the hospital especially for the hospitals out of Java; make training program to a reich the leadership awareness since supporting the control activities.

Abstrak :
Dengan di sahkannya Undang-Undang No 31 Tahun 200.2 tentang Partai Politik dan Undang Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dapat memperluas partisipasi politik perempuan. Salah satu sarana untuk memperluas partisipasi politik adalah melalui partai politik. Atas dasar itu penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana PERAN PARTAI POLITIK DALAM PERLUASAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL dengan tujuan untuk menggambarkan kedudukan dan peran perempuan dalam parpol dan lembaga legislatif, memberi gambaran sejauh mana parpol membuka peluang perempuan menjadi anggota legislatif dan pengurus parpol, menguraikan kendala-kendala yang dihadapi dan strategi yang digunakan untuk memperluas partisipasi politik perempuan serta melihat pengaruh terhadap ketahanan nasional. Penelitian ini dilakukan di DPP Partai terbesar dalam Pemilu 2004, yaitu Partai Golkar, PDI-Perjuangan, PKB, PPP, Partai Demokrat, PAN dan PKS. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawaneara dengan kader perempuan partai politik, dan pengumpulan data sekunder dari studi pustaka dan data dari lembaga-lembaga yang terkait. Analisa basil penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif Hasil Penelitian. Pertama kepengurusan di partai politik masih didominasi laid-laid, sedikit sekali perempuan yang menduduki jabatan sebagai pengambil keputusan, sedangkan peran perempuan sangat besar didalam menentukan kemenangan parpol dalam pemilu 2004. Di lembaga legislatif, sebagaian besar anggota legislatif perempuan ditempatkan pada komisi-komisi yang terkait dengan bidang kesejahteraan rakyat dan mereka berperan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan masyarakat Kedua masih belum optimalnya partai politik memberikan peluang untuk perempuan menjadi anggota lembaga legislatif dan pengurus partai. Ketiga, kendala yang dihadapi dalam memperluas partisipasi politik perempuan adalah : a. faktor internal perempuan sendiri yaitu rendahnya kualitas dan kuantitas SDM kader perempuan, keterbatasan waktu, dan minimnya dana, b. faktor eksternal yaitu adanya keterkaitan dengan budaya patriarkhi, kurangnya kesadaran pemilih perempuan untuk memiliki wakil perempuan dan sistim peilu proporsional terbuka. Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM perempuan, memperkuat organisasi perempuan yang ada, mengadakan hubungan lintas jaringan dengan oraganisasi perempuan diluar partai, membangun akses ke media , melakukan lobying ke para elite partai politik serta sosialisasi dan pendidikan politik ke masyarakat. Perluasan partisipasi politik perempuan melalui keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan kepengurusan parpol, akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari aspek ideologi, sosial, po;itik dan ekonomi yang berdampak pada peningkatan ketahanan nasional.

---

The enactment of Laws No. 3112002 on Political Parties and Law No. 121 2003 on General Election may enhance-women's participation in politics. One of the facilities to enlarge the political participation is through political parties. This study is aimed at understanding the ROLE OF POLITICAL PARTIES IN ENHANCING WOMEN'S PARTICIPATION IN POLITICS FOR ENHANCING THE NATIONAL RESILIENCE. It is also aimed at illustrating the position and role of women in political parties and legislative bodies, to what extent political parties open opportunities to women to become legislative members and to be engaged in the management of political parties, describing the constraints being faced and strategies used for enlarging the women's participation in politics and looking at their effects to the national resilience. This research was conducted at the Executive Boards of biggest Parties in the 2004 General Election, namely Golkar Party, PDI-P (PDT of Struggle), PKB, PPP, Democrat Party, PAN and PKS. Interviews with female cadres of political parties are used as method for data collection and collection of secondary data from bibliographic study and data from relevant institutions. Analysis of study results uses qualitative descriptive method.Results of Research. First, the management members in political parties are still dominated by men, only a small number of women serve as decision makers, despite the fact that the women's role is highly significant to win the 2004 general election. In legislative bodies, most female legislative members are placed in commissions associated with people's welfare and they have been playing a role in struggling in the women and people's interests. Second, the political parties have not been optimal in giving the opportunities to women to become legislative members and parties' executive members. Third, the constraints faced in enhancing the women's participation in politics are: a. The internal factors of women, i.e. low quality and quantity of female cadres and human resources, time limit, and inadequate funds, b. External factors, i.e. association with patriarchic culture, inadequate awareness of female voters to have female representatives and the open proportional general election system. The strategies used to solve such constraints are to enhance the quality and quantity of female human resources, to strengthen existing women's organizations, to organize cross-network relation with women's organizations outside parties, to build access to media, to lobby political parties' elites and to promote political socialization and education to the community. Enhancement of women's participation in politics through women's representation in legislative bodies and the executive management of political parties will pave the way for the struggle of enhancing the community's welfare in regard to ideology, social, political and economic aspects which will bring about impact upon the national resilience enhancement.

Abstrak :
Kemandirian klien pemasyarakatan dapat terwujud apabila klien mendapatkan pendampingan yang baik dari orang terdekatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku mandiri klien pemasyarakatan dalam proses pengembangan kemandirian, mengetahui bentuk pendampingan sosial yang diterima oleh klien pemasyarakatan guna pengembangan kemandirian serta pelaksanaan bimbingan kemandirian di Bapas Kelas I Jakarta Pusat guna mendukung pengembangan kemandirian klien pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur, wawancara mendalam dan observasi, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah tujuh orang klien dewasa yang telah bekerja, dua orang anggota keluarga klien, satu orang tokoh masyarakat, dan tiga orang pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada klien yang mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, namun klien mampu mengembangkan kemandiriannya berkat pendampingan yang diberikan dari orang terdekatnya. Klien yang telah mandiri memiliki perilaku mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah, menguatkan diri untuk menjadi lebih baik, mampu mengembangkan potensi diri serta mampu mengakses lapangan pekerjaan sesuai keterampilan yang dimiliki. Selain itu, klien juga mendapatkan pendampingan dari keluarga dan pembimbing kemasyarakatannya berupa sikap menerima klien kembali, dukungan, saran serta informasi yang berhubungan dengan pengembangan potensi dirinya. Klien belum mendapatkan pendampingan sosial dari masyarakat karena ada rasa ketidakpedulian masyarakat terhadap upaya klien untuk mandiri. Masyarakat sekitar tempat tinggal klien hanya sebatas memenuhi hak sosial klien dengan menerima kembali keberadaan klien di lingkungan dan belum memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan kemandiriannya.

---

The self-reliance of correctional clients can be realized if the client gets good assistance from the people closest to him. This study aims to describe the self-reliance behavior of correctional clients in the process of developing self-reliance, to find out the forms of social assistance received by correctional clients for the development of self-reliance and the implementation of self-reliance guidance at Correctional Center in Central Jakarta for supporting correctional client independence development. This study uses a qualitative approach with a descriptive design. Data gathering techniques include literature and documentary search, in-depth interviews and observations, while the informants in this study were seven adult clients who had worked, two members of the clients family, one community leader, and three community counselors. This study result described that there are still clients who get a negatif stigma from the community, but clients are able to develop their self-reliance thanks to the assistance provided from their closest people.The client who has independent has a behavior able to identified and solved their problem, reinforced themselves to be better, be able to developing their potency and be able to has a job accessed which could appropriate with their skills. Moreover, the clients also got a good social assistance from their family and community mentors in the form of accepting returning clients, support, advices and information which connected with their potential development. The client has not received social assistance from the community because there is a sense of public indifference to the clients efforts to be independent.Their neighborhood society just fulfilled client social rights with reacceptance them in society and has not paid more attention to the development of its self-reliance.

Abstrak :
hape Memory Alloy (SMA) merupakan material cerdas yang memiliki kemampuan untuk kembali kebentuk semula setelah diberi perlakuan panas. Paduan berbasis Cu diketahui memiliki sifat ingat bentuk yang cukup baik dan dapat menjadi alternatif material SMA. Pada penelitian ini dipelajari pengaruh metode pendinginan terhadap sifat ingat bentuk paduan Cu-28Zn-3Al yang di fabrikasi melalui proses gravity casting. Paduan dihomogenisasi pada temperatur 850 ºC selama 2 jam dan didinginkan pada temperatur ruang. Setelah itu, diberikan perlakuan betatizing pada temperatur 850 ºC selama 30 menit untuk membentuk fasa β [D03] dan didinginkan menggunakan 3 metode yang berbeda yaitu direct quench (DQ), up quench (UQ) dan step quench (SQ). Karakterisasi paduan dilakukan menggunakan OM, SEM-EDAX+Mapping untuk mengamati struktur mikro, XRD untuk mengetahui struktur kristal, DSC untuk menganalisis transformasi fasa, Microvikers dan Uji Shape Memory Effect menggunakan metode bending. Pencelupan DQ dan UQ menghasilkan fasa martensit β’ (M18R) berbentuk V shape sebagai matriks dan fasa kedua berupa retained α masing-masing dengan terbandingan ratio (M18R: α[A1]= 98.4: 1.6) dan (M18R: α [A1]= 92.9: 6.9).  Sedangkan fasa yang terbentuk pada sampel SQ adalah β (D03) dan α (A1). Hasil pengujian SME UQ memiliki recovery rate 36.3%, DQ sebesar 27.2% dan sampel SQ tidak menunjukkan SME sedikitpun. ......Shape Memory Alloy (SMA) is a smart material that has the ability to recover to its original shape after deformed by heating at certain temperatures. Cu-based alloys have a good memory effect and can be an alternative option for SMA. In this research, the effect of the quenching method on Cu-28Zn-3Al shape memory alloy fabricated through the gravity casting process was conducted. The alloy was homogenized at 850 ºC for 2 hours and cooled at room temperature. After that, Cu-28Zn-3Al alloy was betatizing at 850 ºC for 30 minutes and quenched using 3 different methods namely direct quench, up quench and quench step. Alloy characterization using OM, SEM-EDAX+Mapping to structural observation, XRD to analyze crystal phase, DSC to find out the phase transformation temperature, microhardness, and bending test. DQ and UQ quenching method produce V-shape martensite β’ (M18R) as a matrix and retained α as the second phase with the phase volume fraction of M18R: α (98.4: 1.6) and (92.9: 6.9) respectively. Meanwhile, the phase formed in the SQ sample is β (D03) and α (A1). The SME test results showed a recovery rate UQ of 36.3%, DQ of 27.2% and SQ samples did not show any SME.

Abstrak :
Latar Belakang: Perlu untuk dilakukan uji kepekaan pengukuran sudut femorotibial dengan foto polos dalam mendeteksi OA lutut dengan memanfaatkat MRI untuk pemastian hasil pemeriksaan OA lutut dengan pengukuran sudut femorotibial maupun dengan metoda Kellgren-Lawrence. Selain sebagai pemastian diagnosa OA lutut, pemeriksaan MRI akan memberikan tambahan informasi mengenai pola kerusakan dari lutut khususnya kartilago. Bahan dan Cara: Penelitian ini merupakan studi diagnostik dengan disain potong lintang, pada sebanyak 67 lutut dari 34 orang penderita OA lutut dimana dilakukan pemeriksaan foto polos lutut AP berdiri dan lateral serta MRI lutut potongan koronal dan sagital dengan teknik gradient echo (GEFl,Tl-7 ms). Hasil: Terdapat derajat ringan dengan penilaian Kellgren-Lawrence lama pada 13 lutut (19,4%), 8 lutut (11,9%) dengan Kellgren-Lawrence baru, 5 lutut (7,5%) dengan MRI derajat sedang didapatkan pada 28 lutut (41,8%) Kellgren-Lawrence lama, 21 lutut (31,1%) dengan Kellgren-Lawrence baru dan 25 lutut (37,3%) dengan MRI. Derajat berat didapatkan pada 24 lutut (35,8%) dengan Kellgren-Lawrence lama, 29 lutut (43,3%) dengan Kellgren-Lawrence baru dan 27 lutut (40,3%) dengan MRI. Derajat berat sekali didapatkan pada 2 lutut (3%) dengan Kellgren-Lawrence lama, 9 lutut (13,4%) dengan Kellgren-Lawrence baru dan 10 lutut (14,9%) dengan MRI. Terdapat perbedaan bermakna antara metoda Kellgren-Lawrence konvensional dan Kellgren-Lawrence baru, serta antara metoda KeUgren-Lawience lama dengan gambaran pola kerusakan kartilago pada MRI (p<0.005). Terdapat kesesuaian antara derajat OA lutut dengan metoda Kellgren-Lawrence yang ditambahkan komponen pengukuran sudut femorotibial dengan gambaran pola kerusakan kartilago pada MRI (p>0.005). Kesimpulan: Penambahan komponen pengukuran sudut femorotibial pada Kellgren-Lawrence dapat meningkatkan kepekaan dalam menilai derajat osteoartritis lutut.

Abstrak :
Penelitian deskriptif kualitatif ini mengkaji ruang simbolik kesempurnaan dunia Jawa sebagai representasi "Tantu Panggelaran (TP)" menggunakan teori konsep ruang masyarakat Jawa Kuna serta Marcel Danesi dan Paul Perron. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana TP sebagai karya sastra merepresentasikan ruang simbolik dalam konsep kesempurnaan dunia Jawa, bermanfaat menggenapi pengetahuan kebudayaan Jawa secara umum khususnya zaman Jawa Kuna pada masa Majapahit akhir hingga sekarang. Hasilnya TP merepresentasikan ruang simbolik kesempurnaan dunia Jawa sebagai realitas kosmos atas hubungan manusia dan alam semesta sebagai manifestasi dewa yang tertinggi dalam konsep Siwa-Budha.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang struktur teks Tantu Pangg?laran TP dalam kerangka ldquo;pembentukan ma??ala rdquo; untuk penyeimbangan Pulau Jawa. Kerangka ldquo;pembentukan ma??ala rdquo; merepresentasikan komponen-komponen struktur penyeimbangan Pulau Jawa. Komponen struktur penyeimbangan Pulau Jawa memberi pengetahuan pada kategori, fungsi, dan peran ma??ala. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menelisik struktur, kategori, fungsi, dan peran ma??ala dalam teks TP sebagai produk karya sastra ma??ala. Garapan penelitian menggunakan metode struktural, teori interpretatif, dan pendekatan objektif dengan perspektif filosofis fenomenologi ?aiwa-Buddha yang melatarbelakangi pengisahan teks TP. Pendekatan struktural digunakan untuk memperoleh komponen-komponen ldquo;pembentukan ma??ala rdquo; untuk menyeimbangan Pulau Jawa. Perolehan komponen-komponen tersebut merepresentasikan proses penyeimbangan Pulau Jawa. Pemahaman terhadap proses penyeimbangan Pulau Jawa berlandaskan pada pemikiran filosofis fenomenologi ?aiwa-Buddha, sehingga gagasan ldquo;pembentukan ma??ala rdquo; memperlihatkan wujud struktur yantra yang terangkai dalam pengisahan teks TP secara keseluruhan.

---

ABSTRACT
This study examines the structure of Tantu Pangg laran TP in the framework of ma ala forming in balancing Java island. The ma ala forming framework represents the components of balancing structure of Java island. The components of the balancing structure of Java island yield knowledge of the categories, functions, and roles of ma ala. Therefore, the purpose of this study is to examine the structure, category, function, and role of ma ala in the text of TP as a product of ma ala literature. The work of this research uses a structural method, interpretative theory, and objective approach with the philosophical perspective of the aiwa Buddhism phenomenology that lies behind the naration of TP text. The structural approach is used to acquire components of ma ala forming in order to balance Java island. The acquisition of these components represents the balancing of Java island. Understanding the balancing of Java island is based on the philosophical thought of the aiwa Buddha phenomenology, so the idea of ma ala forming shows the yantra structure strung together in the naration of the TP text as a whole.

Abstrak :
Tantu Pangelaran (TP) sebagai obyek penelitian visi yang penulis garap, merupakan salah satu upaya untuk meleng_kapi khasanah sastra Jawa. Dan teks TP yang dipergunkan ini adalah teks edisi Pigeaud, sebab teks tersebut telah menja_di teks edisi kritis dan telah pula diterbitkan dangan dicetak dalam huruf latin. Selain itu Pigeaud te1ah berhasil mengangkat TP sebagai buku Jawa tertua yang berisi mitologi Jawa asli, sehingga TP dapat dikatakan sebagai karya sastra Jawa asli. TP sebagai karya sastra Jawa asli tentunya mengandung sebagian warisan rohani dari bangsa Indonesia pada masa si_lam. Dan salah satu kandungan warisan tersebut dapat berupa visi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan visi yang terkandung dalam TP. Dari tujuan ini kita dapat memperoleh visi yang diinginkan oleh TP itu sendiri, baik secara bagian-bagian maupun secara keseluruhan. Dan mem_peroleh visi/pandangan TP, berarti juga memperoleh visi/pan-dangan pengarangnya, sehingga kita dapat mengetahui betapa sesungguhnya visi pengarang TP itu sendiri.Masalahnya, bagaimana mencari dan menemukan visi TP? Untuk itu diperlukan konsep tentang visi dan metode untuk menganalisa visi tersebut. Visi adalah tanggapan keseluruhan pengarang tentang pengalamannya atas hubungan yang menyeluruh dengan dunia nyata, yang bertitik tolak dari pandangannya sendiri. Dan untuk mencari dan menemukan visi, berdasarkan tema ceritanya, sebab visi itu diungkapkan dalam cerita melalui pelayanan tema. Sedangkan untuk menganalisis visi tersebut, penulis menggunakan metode struktural. Berdasarkan metode ini, karya sastra TP akan dipandang sebagai struktur visi yang terdiri dari unsur-unsur visi yang secara keseluruhan membangun karya sastra TP yang utuh danmenyeluruh. Jadi cara kerja penulis aalam menggarap visi TP, yaitu TP dibagi menurut bagian-bagian ceritanya, dari masing-masing cerita dicari dan ditemukan tema serta ceritanya. Setelah visi ditemukan, dianalisis satu per satu, kemudian barulah disimpulkan secara keseluruhan. Dari keseluruhan penbahasan yang berupaya mengungkapkan visi yang terkandung dalam TP, dapatlah disimpulkan bahwa TP mempunyai dua macam orientasi visi, yaitu 1) visi yang berorientasi Jawa, sangat dominan dan meliputi visi tatanan hidup, visi asal mula, dan visi ajaran; 2) visi yang berorientasi India, tidak dominan dan meliputi visi asal mula serta visi tatanan hidup. Dengan adanya visi yang berorientasi India dalam TP, memberikan pandangan bahwa budaya Jawa tidak menutup kemung_kinan mengadakan penyerapan terhadap budaya luar (asing), dalam hal budaya India, sepanjang diperlukan dan tidak mengubah pola kepribadian budayanya sendiri.