Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Suatu catatan yang dapat dikemukakan dalam kaitan dengan proses industrialisasi yang telah berjalan lebih dari dua dasawarsa terakhir ini adalah mengenai gejala kurang adanya keserasian dalam perubahan struktural antara industri besar dan industri menengah serta industri kecil. Gejala ini mengakibatkan terjadinya ancaman terhadap kelangsungan hidup berbagai industri kecil di satu pihak, dan di lain pihak terjadi kesenjangan yang melebar pada tingkat investasi yang ada. Kenyataan ini, akhirnya menimbulkan permasalahan dualisme struktural di sektor industri. Gejala yang tidak sehat tersebut bila dibiarkan akan mengganggu jalannya pembangunan, terutama vitalitas sektor industri itu sendiri. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar tercipta keterpaduan dalam proses pertumbuhan berbagai skala industri dengan dianjurkannya dilaksanakan program keterkaitan sistem bapak-anak angkat di sektor industri. Serangkaian kebijaksanaan deregulasi belakangan ini, dalam berbagai ukuran, tidak dapat dipungkiri telah memberikan hasil yang amat menggembirakan. Namun kekhawatiran mulai muncul manakala hasil tersebut diukur berdasar pada "berapa" yang telah diperoleh oleh masing-masing kelompok masyarakat. Bertolak dari uraian di atas, maka penulis mencoba meneliti tentang distribusi pendapatan di antara pengusaha industri besar, industri menengah, dan industri kecil dengan memilih subsektor industri tenun songket dan train jumputan di Palembang, dan subsektor industri baton dan tegel di Gresik. Berdasarkan pemikiran dan kenyataan di atas, pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana distribusi pendapatan di antara para aktor produsen, baik di Palembang maupun di Gresik? Untuk menjawab pertanyaan ini akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan, meliputi bahasan struktur jaringan dan struktur sumber daya, yang mencakup sub bahasan bentuk-bentuk hubungan eksternal dan dinamika hubungan antara aktor di sisi produksi dengan aktor di sisi hulu dan hilir, serta hubungan antar sesama aktor produsen. Juga dibahas pengaruh berbagai macam intervensi pihak luar, khususnya intervensi bapak angkat, terhadap perubahan power ekonomi aktor dalam hubungan pertukaran. Tujuan pembahasan hal-hal tersebut adalah pertama untuk memberikan gambaran tentang struktur jaringan dan struktur sumber daya sebagai konteks di mana aktor-aktor tersebut melakukan transaksi pertukaran; kedua, untuk memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan di antara para aktor dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertanyaan kedua, apa strategic action yang dipilih dan digunakan para aktor tadi dalam konteks struktur industri tersebut, dan bagaimana implikasi strategi yang telah dipilih terhadap perubahan distribusi pendapatan dan perubahan struktur industri tersebut ? Untuk itu akan dibahas mekanisine hubungan dependensi terhadap pihak lain, strategi yang digunakan oleh setiap aktor dalam bersaing dan melakukan pertukaran dengan aktor lain. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang hambatan yang dihadapi setiap aktor dalam memilih dan menjalankan strategic action akibat perbedaan tingkat sumber power (ekonomi) yang dimiliki. Pertanyaan ketiga, bagaimana perbedaan karakteristik makrostruktur masyarakat industri Palembang dengan Gresik ? Untuk itu dibahas hubungan antara substruktur dengan superstruktur dalam konteks hubungan pertukaran. Tujuannya ialah mengidentifikasi karakteristik jaringan interorganisasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa baik di pasar pembelian maupun penjualan ada sejumlah faktor yang menimbulkan banyak kesulitan bagi para aktor produsen, baik di Palembang maupun di Gresik. Pengaruh sangat kuat atas kedua Jenis pasar itu adalah hambatan yang disebabkan oleh kekuatan perantara. Kekuatan perantara ini mengakibatkan aktor produsen berada pada posisi "tergantung", dalam arti mereka tidak dapat mengetahui alternatif usaha lain dalam pasar pembelian dan pasar penjualan. Ketergantungan para aktor ini karena orang perantara mampu memadu fungsi-fungsi sebagai kreditor sekaligus pembeli untuk menjamin kedudukan monopolinya. Kekuatan pasar dalam tangan perantara dapat mengakibatkan "eksploitasi" pengusaha kecil dan sebagian menengah, sehingga perusahaan ini hampir tidak dapat menaikkan modal dan produktivitasnya ke tingkat yang diinginkan. Selain itu, kekuatan pasar dalam tangan perantara menghalangi pengusaha kecil dan menengah untuk mencoba atas usaha sendiri mencari pasar bahan baku dan pasar penjualan yang baru. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk belajar dari, percobaan-percobaan dengan pasar ini, seperti mencoba berbagai teknologi dan siasat pemasaran yang lain. Pada saat yang sama terjadi pula variasi hubungan antar sesama produsen. Namun dasar dan variasi tersebut dan akibatnya tetap sama, yakni ketergantungan pabrik skala kecil kepada pabrik skala besar, dan dominasi pabrik skala besar terhadap keputusan-keputusan panting di pabrik skala kecil. Struktur jaringan seperti ini membatasi jumlah alternatif 'strategi yang mungkin bisa dipilih oleh setiap aktor produsen. Kian tergantung seorang aktor pada aktor lain, makin sedikit alternatif strategi yang dapat dipilihnya. Juga derajat ketergantungan pada pihak lain mempengaruhi perspektif yang bisa dipilih. Makin tergantung kepada aktor lain, kian pendek perspektif strategi yang bisa dipilih. Faktor penentu kunci semua hubungan tersebut adalah besar kecilnya peluang yang ditimbulkan oleh derajat ketergantungannya. Besar-kecilnya peluang inilah yang akhirnya menentukan apakah pabrik, baik di Palembang maupun di Gresik, bisa hidup pada tarap sekedar "survival" atau dapat berkembang pada tarap antisipasi dan pemupukan modal. Di Lain pihak, intervensi pemerintah maupun pihak swasta tidak mampu menciptakan peluang ekonomi yang merata untuk setiap aktor. Malahan berbagai program bantuan dan pembinaan yang telah diberikan kian meneguhkan dominasi pabrik seala besar dan para perantara terhadap pabrik skala kecil. Dengan sistem ekonomi terbuka seperti saat ini, sering kali bidang usaha yang ditekuni oleh aktor produsen kecil bila mempunyai daya tarik pasar maka setiap waktu bisa dimasuki oleh pendatang baru, bahkan oleh industri menengah dan besar. Hal ini bisa terjadi karena selama ini belum ada Undang-undang anti monopoli. Padahal dengan UU anti monopoli bisa menjamin terwujudnya "keseimbangan berusaha" karena UU anti monopoli mencegah praktik dominasi dari pengusaha besar terhadap pengusaha yang lebih kecil. Juga hingga kini belum adanya UU perlindungan terhadap industri kecil yang menjamin terwujudnya "reservation scheme" bagi pengusaha industri kecil. Dengan belum adanya kedua UU tersebut, maka belum ada yang mampu menjamin adanya "kepastian berusaha" bagi pengusaha industri kecil.

Abstrak :
Kasus pendudukan Cina di Mischief Reef pada akhir tahun 1994 menandai babak baru dalam sengketa Laut Cina Selatan, yakni ketika Cina untuk pertama kalinya bersikap asertif terhadap salah satu negara ASEAN. Tindakan Cina ini setidaknya mengandung dua risiko, yakni terganggunya hubungan strategis Cina dengan negara-negara ASEAN serta semakin menguatnya dugaan tentang adanya "ancaman Cina" ("China threat ") di Asia Tenggara. Tindakan Cina tersebut menarik untuk dikaji, khususnya untuk mencari faktor-faktor yang mungkin berkaitan dengan tindakan tersebut. Dalam kaitan ini, penulis memfokuskan pembahasan pada politik domestik Cina, khususnya persaingan antar unit-unit birokrasi di dalamnya. Dengan menggunakan teori tentang proses pengambilan kebijakan (policy-making process), terutama teori Graham Allison tentang politik birokratik, penulis berusaha menjelaskan persaingan birokrasi yang terjadi dan kaitannya dengan perilaku asertif Cina di Laut Cina Selatan. Dalam hal ini, insiden pendudukan Cina di Mischief Reef digunakan sebagai studi kasus. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persaingan antarunit birokrasi di Cina yang saling memperebutkan pengaruh dalam upaya mempertahankan dan mengedepankan kepentingan birokratiknya; menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kelompok 1 unit birokrasi tertentu lebih mampu mendominasi dan memenangkan persaingan; dan menjelaskan kaitan antara dominasi kelompok 1 unit birokrasi tertentu dalam persaingan birokratik dengan perilaku asertif Cina di Laut Cina Selatan, khususnya ketika Cina menduduki salah satu pulau karang di gugusan Kepulauan Spratly, yakni Mischief Reef. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah aktor utama yang saling bersaing dalam upaya mempertahankan kepentingan birokratiknya dan dalam upaya mempengaruhi kebijakan Cina, khususnya kebijakan dalam konflik Laut Cina Selatan. Aktor-aktor tersebut terdiri dari Kementrian Luar Negeri (MFA), Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), dan unsur-unsur dalam PLA, yakni Departemen Staf Umum (GSD), Angkatan Laut (PLA-N), dan Angkatan Udara (PLA-AF). Diantara aktor-aktor utama tersebut, PLA dan PLA-N sangat mendominasi persaingan, dan hal ini disebabkan setidaknya olch 5 (lima) faktor, yakni (1) tingginya posisi politis PLA dalam politik domestik Cina yang disebabkan oleh tragedi Tiananmen dan situasi power struggle yang menguntungkan posisi tawar-menawar PLA; (2) lemahnya MFA sebagai rival utama PLA dalam persaingan birokratik; (3) tingginya posisi elit PLA-N (yakni Admiral Liu Huaqing) dalam lingkaran elit pengambil keputusan tertinggi di Cina; (4) lemahnya GSD dan PLA-AF sebagai rival PLA-N dalam persaingan intra-PLA; (5) kemampuan PLA-N dalam mencari dan menjalankan strategi yang mengaitkan kepentingan birokratik dengan kepentingan nasional. Keterkaitan antara dominasi PLA dan PLA-N dalam politik domestik Cina pada periode sebelum pendudukan Cina di Mischief Reef dengan perilaku asertif Cina di Laut Cina Selatan terutama terlihat dalam proses pembuatan kebijakan Cina tentang Laut Cina Selatan, dimana pengaruh militer Cina khususnya dalam institusi CMC sangat besar. Figur Liu Huaqing sebagai perwira senior PLA dalam CMC yang sekaligus memiliki kedudukan dalam lingkaran elit tertinggi Cina, yakni Komite Tetap Politbiro kemungkinan besar sangat berpengaruh terhadap munculnya kebijakan Cina yang asertif di Laut Cina Selatan pada umumnya, dan pendudukan di Mischief Reef pada khususnya. Meskipun tidak dapat dipastikan bagaimana CMC dan Liu Huaqing mempengaruhi proses pengambilan keputusan tentang kebijakan Cina Laut Cina Selatan, namun dengan melihat besarnya wewenang CMC dan tingginya kedudukan Liu dalam sistem politik Cina serta prestise yang menyertainya sebagai seorang veteran masa revolusi, bisa diperkirakan bahwa pengaruh Liu sangat besar dalarn mempengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut. Kemampuan PLA dan PLA-N untuk mendominasi persaingan birokratik terhadap rivalrivalnya tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti power, prosedur dan aturan main yang cenderung menguntungkan kedua institusi tersebut, melainkan juga dipengaruhi oleh lingkungan yang lebih luas, yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkup politik domestik Cina, yang antara lain ditandai oleh meningkatnya peran militer dalam proses politik. Peningkatan peran tersebut merupakan disebabkan oleh proses suksesi yang terjadi beberapa tahun sebelumnya serta proses adaptasi yang dilakukan oleh institusi-institusi politik Cina dari waktu ke waktu.

Abstrak :
Tesis ini berangkat dari pertanyaan pokok yang intinya mempertanyakan bagaimana interaksi antara negara, media dan civil society dalam bingkai ekonomi-politik negara Orde Reformasi (Era Transisi). Penulis melihat adanya pertarungan berbagai macam kepentingan dalam menyusun kebijakan penyiaran di. Indonesia yang ternyata sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi ketiga komponen tersebut. Secara lebih spesifik, penelitian ini mencoba menyajikan realitas empiris menyangkut kebijakan penyiaran yang diterapkan oleh pemerintah terhadap stasiun TVRI. Metode yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci dan jelas topik yang dibahas adalah metode Studi Kasus. Sedangkan pendekatan yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam studi ini adalah pendekatan ekonomi-politik kritis. Pendekatan ini umumnya berangkat dari perhatian penelitian pada analisis empiris terhadap struktur kepemilikan. dan mekanisme kerja kekuatan pasar media (McQuail, 1996:63). Selain itu, implikasi bagi kepentingan publik hanya dapat dipahami secara lebih komprehensif jika digunakan pendekatan ekonomi-politik kritis karena era transisi ditandai oleh adanya tarik-ulur dan benturan kepentingan antara variabel-variabel ekonomi dan variabel-variabel politik. TVRI digunakan sebagai fokus kajian dalam penelitian ini mengingat selarna ini keberadaannya masih dianggap penting dan ternyata TVRI memiliki dinamikanya sendiri ditengah maraknya industri pertelevisian di Indonesia. Selain itu, eksistensi TVRI akan semakin diperhitungkan seiring dengan perubahan status yang disandangnya sebagai lembaga penyiaran publik, sebuah lembaga yang mempunyai posisi sangat strategis di era demokrasi. Penibahasan tentang W No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran digunakan untuk melihat lebih tajam bagaimana realitas empiris kebijakan yang ditempuh oleh negara dalam interaksinya yang dinamis dengan media dan civil society/publik dalam konteks era Orde Reformasi. Sebagai sebuah produk hukum, UU Penyiaran ini ternyata masih mengundang kontroversi yang begitu dahsyat karena bersinggungan langsung dengan kepentingan berbagai kelompok. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa ada penibahan yang cukup mendasar menyangkut pola hubungan kekuasaan antara negara - media -- dan masyarakat. Namun dernikian, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa perubahan struktur ekonomi-politik telah memunculkan peran kekuatan masyarakat dan media dalara mengontrol kekuasaan negara (state power). Perubahan pola hubungan ini tercermin dalam kebijakan penyiaran di Indonesia: Pertarna, intervensi pemerintah dalam bidang penyiaran sudah tidak terlalu dominan. Indikasi ini terlihat dengan dihapuskannya lembaga penyiaran negara dan diakuinya lembaga penyiaran publik, juga lembaga penyiaran komunitas. Selain itu, pemerintah juga tidak bisa lagi mengatur lembaga penyiaran melalui sebuah lembaga khusus bentukan negara atau lembaga di bawah departemen negara. Pengaturan institusi penyiaran diserahkan kepada sebuah lembaga independen yakni Komisi Penyiaran Indonesia (PI) yang tidak bertanggungjawab kepada Pemerintah tetapi bertanggungjawab kepada DPR/DPRD sebagai representasi rakyat. Kedua, kontroversi seputar pengesahan UU Penyiaran No. 32 Tabun 2002 mencerminkan masih adanya benturan kepentingan antara negara dan publik. Di antara kelompok masyarakat/publik sendiri muncul pro-kontra khususnya antara kelompok pemilik modal dan praktisi penyiaran yang menolak tegas UU ini dengan beberapa pihak yang mendukungnya. Implikasi praktis situasi seperti ini adalah semakin meningkatnya kesadaran publik akan hak-hak mereka dalam penyelenggaran penyiaran. Paling tidak, ada peluang munculnya civil society yang kuat sehingga publik bisa lebih berperan dalam proses pelembagaan referensi etik, normatif, dan regulatif bidang komunikasi massa. Secara teoritis, deregulasi bidang penyiaran yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR belum sepenuhnya mencerminkan model penyiaran yang demokrass. Dalam hal ini, filosofi kepentingan publik (public interest) sebagai konsep kunci demokrasi masih akan sulit diwujudkan. Dalam masyarakat demokrass, regulasi penyiaran harusnya memenuhi kriteria: Pertama, akuntabilitas publik (accountability), yang berarti lembaga penyiaran bertanggungjawab memenuhi kepentingan publik. Kedua, kecukupan (adequacy), berwujud keanekaragaman program yang menyentuh seluruh segmen masyarakat secara adil, proporsional, dan berimbang. Ketiga, akses (access), yakni upaya memberikan hak seluas-luasnya kepada publik untuk memperoleh informasi (Kellner, 190:185).

Abstrak :
ABSTRACT
There is a growing interest in physical fitness lately, for physical fitness is believed to be important throughout life, to develop and maintain functional capability, to meet the demands of living and to promote optimal health (ACSM, 1968.). Physical fitness implies health plus, that is the extent to which a child or an adult is free from illness and free to work or play with maximum vigor and endurance (HALSEY & FOSTER, 1973). The interest in the physical fitness of children has also been increasing since the past decade (BARR-OR, 1989).

As a matter of fact, being physically fit is relative to the tasks in which the individual must engage. For physical fitness is mostly related to muscular work, it should be noted that some degree of muscular activity is indeed required in all kinds of work, even the most intellectual occupations. Therefore, its importance is undoubtedly true in all walks of life (ASTRAND & RODAHL, 1987).

In order to attain the desired physical performance, i.e. being fit, the human body, a biological machine, needs food for fuel. It is thus logical to expect that nutrition may well play a role in physical performance (THITGEY, CATALDO, ROLFES, 1987). Some studies have indeed supported the assumption. SATYANARAYANA et al (1977) demonstrated the relationship between body size and work output in male industrial workers. Several other studies on young boys and adolescents showed similar relationship. The subjects, recorded as having been malnourished in their early childhood, failed to perform as expected (SATYANARAYANA et al, 1979; SPURR, et al, 1983). It is then generally considered that individuals with low body weight and height may not have reached their full genetic potential as a consequence of inadequate food intake in early childhood, leading to lower capacity to perform their daily tasks.

While some findings have shown the adverse effect of under nutrition on the physical performance of the individuals later in life, little is known as to how far nutrition influences physical fitness during childhood. The idea is, the earlier the adverse effect is detected, and the sooner actions can be made. Unfortunately, data about this subject are scanty. Some experts, however, have put forward the emphasis on the well-being of a specific group - the school children, in particular those at elementary schools (ADAMS et al, 1961; AGARWAL et al, 1987).

It has been long recognized that the elementary school period is the most decisive stage in a person's life as it is at this particular time that many important norms are implanted on the learners. Moreover, the elementary school years are nutritionally significant because this period is a preparation for the rapid growth of adolescence (Mc WILLIAMS, 1974; WENCK, BAREN, DEWAN, 1984).

In the case of nutrition and physical fitness of elementary school children, the whole school community - parents, teachers, and school children -- is concerned. This is in line with the Alma Ata Declaration which states that people have the right and duty to participate individually and collectively in the planning and implementation of their healthy care (WHO, 1978). This concept has been adopted by the Indonesian government and it is reflected in the Indonesian National Health System (MINISTRY ON HEALTH R.I., 1982). The WHO-based declaration reflects the growing conviction that an individual choice of healthy lifestyle is the key factor and that emphasis should be placed on the positive actions that individuals and communities could take to maintain and promote health (STROOT, 1989). As a rule, healthy lifestyle is best to be taught during the elementary school period; but actions, nevertheless, can be expected when base-line information has been available. Only then it is hoped that parents will be convinced that "academic" performance, which has sometimes been overemphasized, would?

Abstrak :
Pada hakikatnya manusia itu merupakan makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Ada kecenderungan setiap manusia itu selalu hidup dengan manusia lain, karena di dalam diri manusia ada naluri-naluri untuk selalu mengadakan interaksi dan hubungan sosial. Bahkan timbul keinginan atau hasrat untuk selalu hidup bersama-sama dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Adanya hasrat untuk selalu hidup dengan orang lain itu semakin dirasakan penting dan mendesak karena hal itu akan memudahkan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs) secara bersama-sama. Misalnya: pengadaan pangan, sandang, papan, keselamatan terhadap diri pribadi, dan harta benda. Interaksi sosial yang terjadi antar individu tersebut condong akan membentuk kelompok-kelompok sosial tertentu. Sebagai makhluk pribadi, manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang bersifat mendasar. Sebagai makhluk sosial, setiap orang menyadari bahwasanya mereka adalah bagian dari kelompoknya. Maka timbul hubungan-hubungan yang bersifat sosial dan tolong menolong. Bentuk-bentuk dari kumpulan-kumpulan manusia itu ada yang berupa perkumpulan ekonomi atau asosiasi modal misalnya perseroan terbatas, namun ada pula yang bertujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang bersifat sosial, misalnya yayasan. Secara, konseptual antara perseroan terbatas dengan yayasan dapat dibedakan dari aspek tujuannya, yaitu bahwa perseroan terbatas didirikan untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya sedangkan yayasan didirikan untuk mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian dapat saja terjadi, apabila seseorang menganggap dirinya telah berhasil mencapai taraf kemakmuran tertentu melalui kegiatan komersial, kemudian ingin menolong sesama manusia melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan, yaitu dengan Cara memisahkan sejumlah kekayaan tertentu untuk kepentingan sosial yang dikelola oleh yayasan. Dalam hubungan ini F. Emerson Andrews mengatakan bahwa: "A foundation is an instrument for the contribution of private wealth to public purposes". Dasar-dasar pemikiran seperti itu mempengaruhi pertumbuhan yayasan, sehingga tidaklah heran jika kemudian bermunculan yayasan-yayasan yang bercirikan sosial dan kemanusiaan seperti yayasan yatim piatu, yayasan pendidikan, yayasan rumah sakit, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan pertumbuhan yayasan di Indonesia, yang pada awalnya banyak diwarnai oleh gagasan-gagasan sosial dan kemanusiaan. Namun ternyata, sekarang ini banyak dijumpai di dalam masyarakat munculnya yayasan yang tidak hanya bergerak di bidang sosial atau kemasyarakatan dan kemanusiaan tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan yang komersial. Kendati pun secara formal, dalam status pendiriannya mencantumkan bertujuan sosial. Ada kecenderungan populasi yayasan semakin meningkat dan beragam, bukan saja dalam arti kuantitas populasinya tetapi juga besaran dalam arti aset yayasan juga meningkat. Maka tidak heran apabila ada yayasan yang sedemikian besar organisasinya sehingga mampu mendirikan bentuk-bentuk usaha yang lain. Keadaan ini sudah berkembang sedemikian rupa dan secara empiris tumbuh-kembang yayasan sudah meliputi jaringan yang luas dan kompleks. Karena tidak hanya di bidang sosial tetapi juga bidang dan sektor lain, misalnya bidang ekonomi yaitu dengan membeli saham atau mendirikan perseroan terbatas.

Abstrak :
Perkembangan pengertian keuangan negara di Indonesia sampai dengan saat ini mengalami berbagai penafsiran yang tersebar dalam berbagai peraturan perundangan menyangkut keuangan negara. Peraturan perundangan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor l5 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain mengatur ruang lingkup kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan adalah meliputi memeriksa tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pcmerintah Pusat, Pcmerintah Daerah, Lernbaga Negara lainnya, Bank Indoneia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum dan lembaga atau badan lain yang mengelola Keuangan Negara. Sementara itu, dalam konstitusi negara RI yaitu UUD 1945 berikut dengan amandemennya, sebenarnya hanya mengatur keuangan negara dan tidak mengatur keuangan dacrah apalagi keuangan badan-badan usaha negara. Keuangan negara yang dimaksudkan dalam pasal 23 ayat(5) UUD 1945 adalah keuangan negara yang dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah tentang pelaksanaan anggaran, sehingga pengertian keuangan negara dalam ayat (5) tersebut tidak mencakup keuangan daerah dan keuangan perusahaan-perusahaan (kecuali Perjan = perusahaan jawatan). Masalah yang akan dikaji penulis dalam penelitian ini adalah : Mengapa secara yuridis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Persero di PT. Bank Negara Indonesia Tbk? serta apakah kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum khususnya hukum keuangan publik ? Melalui pendekatan yuridis normatif, penulis menitikberatkan penelitian pada hukum positifdan data kepustakaan serta melalui pengumpulan data, penuiis menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni penulis menguraikan data dalam bentuk uraian dan konsep hukum. Setidaknya ada dua kegunaan penclitian ini, yakni secara praktis dapat diperoleh kejelasan mengenai apakah BPK RI mempunyai landasan secara yuridis dalam melakukan pemeriksaan selama ini terhadap Persero khususnya di Bank-Bank Pemerintah. Sedangkan secara teoritis, dapat lebih memperluas wawasan mengenai apakah sebenamya yang dimaksudkan dengan keuangan negara serta apa yang dimaksudkan dengan merugikan keuangan negara. Dalam penelitian ini, penulis mendapati terdapat hal-hal yang sifatnya kontradiktif mcnyangkul kewenangan BPK Ri melakukan pemeriksaan terhadap Persero di PT. Bank Negara Indonesia Tbk dikaitkan dengan kedudukan lcmbaga BPK RI sebagai salah saw lembaga negara. Selain itu juga apabila dikaitkan dengan kaidah-kaidah dan logika hukum yang berlaku secara umum, terdapat suatu hal yang sifatnya kontradiktif antara kaidah dan logika hukum dengan kewenangan yang dimiliki BPK RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan negara yang sahamnya sebagian dimiliki oleh Negara.

Abstrak :
PT. XYZ merupakan perusahaan dalam industri otomotif di Indonesia yang memiliki rencana penawaran saham perdananya ke publik atau IPO pada tahun 2020. Dalam aktivitas IPO perlu dilakukan analisis mengenai harga saham perdana yang akan ditawarkan. Tulisan ini bersifat studi kasus dan bertujuan mencari nilai saham perdananya yang didapatkan melalui valuasi perusahaan PT XYZ. Valuasi dilakukan dengan metode Discounted Free Cash Flow to Equity dan Discounted Free Cash Flow to the Firm masing-masing dengan dua pendekatan proyeksi yaitu reinvestment rate dan proyeksi penjualan, serta dengan metode Relative Valuation. Hasil perhitungan valuasi harga saham perdana PT. XYZ untuk metode discounted free cash flow berada di rentang Rp706,76 hingga Rp2.002,49 per lembar saham, sementara hasil perhitungan relative valuation berada di angka Rp2.334,32 per lembar saham ......PT. XYZ is a company in the automotive industry in Indonesia that has a plan to offer its initial public offering or IPO in 2020. In the IPO activity it is necessary to analyze the price of the initial shares to be offered. This paper is a case study and aims to find the value of the first shares obtained through the valuation of the company PT. XYZ. Valuations are carried out using the Discounted Free Cash Flow to Equity and Discounted Free Cash Flow to the Firm each method with two projection approaches, namely reinvestment rate and sales projections, and with the Relative Valuation method. The results of the valuation of PT. XYZ's initial share price for the discounted free cash flow method are in the range of Rp706.76 to Rp2,002.49 per share, while the results of the calculation of relative valuation are at Rp2,334.32 per share.

Abstrak :
Isu dampak bencana alam terhadap masyarakat telah lama berkembang di kalangan peneliti. Namun, pengetahuan terkait masalah ini masih sedikit, terutama dampak gempa bumi besar terhadap pasar tenaga kerja di negara berkembang. Menggunakan data panel selama tiga tahun dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikombinasikan dengan data bencana alam dari DesInventar dan United States Geological Survey (USGS), studi ini menemukan bahwa tidak hanya sektor konstruksi dan pertanian yang akan mendapatkan pertumbuhan upah setelah terjadi gempa bumi. Sementara itu pada saat yang sama, semua status pekerja akan terkena dampak bencana alam secara signifikan. ......The issue of the impact of natural disasters on the populations has long been developing among researchers, there is still little knowledge about this issue especially the effect of a big earthquake on labor markets in developing countries. Using three years of panel data from The National Socioeconomic Survey (SUSENAS) combines with natural disaster data from DesInventar the United States Geological Survey (USGS), this study found that not only the construction and agricultural sector will get a positive growth wage after the earthquake happen. At the same time, all status of employment significantly affected by the natural disaster.

Abstrak :
Isu dampak bencana alam terhadap masyarakat telah lama berkembang di kalangan peneliti. Namun, pengetahuan terkait masalah ini masih sedikit, terutama dampak gempa bumi besar terhadap pasar tenaga kerja di negara berkembang. Menggunakan data panel selama tiga tahun dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikombinasikan dengan data bencana alam dari DesInventar dan United States Geological Survey (USGS), studi ini menemukan bahwa tidak hanya sektor konstruksi dan pertanian yang akan mendapatkan pertumbuhan upah setelah terjadi gempa bumi. Sementara itu pada saat yang sama, semua status pekerja akan terkena dampak bencana alam secara signifikan. ......The issue of the impact of natural disasters on the populations has long been developing among researchers. However, there is still little knowledge about this issue especially the effect of a big earthquake on labor markets in developing countries. Using three years of panel data from The National Socioeconomic Survey (SUSENAS) combines with natural disaster data from DesInventar the United States Geological Survey (USGS), this study found that not only the construction and agricultural sector will get a positive growth wage after the earthquake happen. At the same time, all status of employment significantly affected by the natural disaster.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengelolaan arus kas (cash management) bagi suatu perusahaan merupakan aktivitas yang sangat penting. Pengelolaan arus kas yang efektif dapat membuat perusahaan bergerak tumbuh dengan lebih cepat dan memenangkan persaingan. Seiring perkembangan teknologi, pengelolaan arus kas perusahaan perlu dilakukan secara otomasi, bekerja sama dengan pihak yang menyediakan jasa pengelolaan arus kas yaitu perbankan. Langkah otomasi ini membuat proses pengelolaan arus kas menjadi semakin efektif dan efisien secara signifikan, karena tereliminirnya aktivitas manual yang membutuhkan banyak waktu, tenaga dan biaya. Otomasi cash management tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan pengguna jasa, tetapi juga bagi perbankan sebagai penyedia jasa. Otomasi ini menyebabkan transaksi nasabah perbankan dapat berjalan lebih mudah, cepat dan aman, sehingga terjadi peningkatan aktivitas transaksi melalui bank tersebut. Peningkatan transaksi membuat pengendapan dana operasional yang dipergunakan untuk bertransaksi menjadi semakin tinggi, dan hal ini merupakan sumber dana murah bagi perbankan di samping adanya pendapatan berbasis fee. Peralihan transaksi dari konvensional menjadi elektronis melalui e-channel juga menguntungkan bank karena dapat beroperasi lebih efisien serta menjadikan nasabah semakin lekat dan loyal. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI) sebagai perbankan penyedia jasa cash management, telah berhasil mengembangkan bisnis ini sebagai kontributor penting yang menghasilkan beragam manfaat dan keuntungan finansial untuk menopang kelangsungan usaha menerus di masa mendatang. Dari hasil pengujian terhadap parameter-parameter kinerja, diperoleh hasil bahwa pengembangan cash management di BNI membawa hasil yang positif bagi peningkatan profit perusahaan. Cash management secara kuat memberikan hubungan pada peningkatan dana murah giro yang berdampak pada perbaikan struktur dana pihak ketiga dan menyebabkan penurunan beban bunga. Hal ini membuat keuntungan bunga bersih meningkat. Bisnis ini juga membawa hasil berupa fee based income, namun di BNI belum memberi hubungan signifikan karena belum cukup dominan terhadap struktur fee based income secara keseluruhan. Dampak lain terhadap peningkatan kinerja operasional dan layanan semakin berkembang untuk meningkatkan kinerja bank secara keseluruhan.

---

ABSTRACT
Cash management is a key activity in company’s business process. The effective cash management will drive the company to grow faster and win the competition. In line with current technology, cash management should be automated, to be more effective and efficient significantly since the manual processes that highly costing have been eliminated. The cash management services are well provided by banking industry, which the automation process have been embedded already. The automation is also benefiting bank as service provider that improving the transaction processes become faster, easier and safer. It will increase the transaction volume, which will be floated in client’s operating account as low-cost source of fund for the bank, beside fee based income potentials. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk as a cash management services provider also get benefit from many transaction efficiencies and get very profitable businesses from these services. Based on a set of testings to several business performance indicators, we found that cash management resulted improvement of third party liabilities structure. The interest expense rate went lower and increased the net interest income. The business also generated fee based income, but due to minimum proporsion of the total bank’s fee based income, cash management has not significantly influencing yet. Other influences to operational and service performance were also increasing to improve overall banking performance.