Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit dalam tindakan emergency orthopaedi. Selain itu juga membahas peranan informed consent dalam tindakan emergency orthopaedi. Penulis mempertajam penelitian ini dengan menganalisis Putusan No.11/PDT.G/2015/PN.KWG dan No.96/PDT.G/2017/PT.BDG. Permasalahan dalam skripsi ini, yaitu bagaimana tanggung jawab dokter dan rumah sakit serta peranan informed consent dalam tindakan emergency orthopaedi. Sri Lestari mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar malpraktek sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Dalam skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian, yaitu deskriptif. Untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsurunsur sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, untuk menentukan seorang dokter dan rumah sakit dapat bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi, erat hubungannya antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Sehingga dalam kasus ini, dokter dan rumah sakit tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Sri Lestari. Dari hasil penelitian ini, disarankan perlu adanya pengawasan dari pihak rumah sakit terhadap segala tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan penanganan terhadap pasien. ......This thesis discusses the responsibilities of doctors and hospitals in emergency orthopaedic measures. It also discusses the role of informed consent in such measures. The author sharpens this research by analyzing verdict No.11 / PDT.G / 2015 / PN.KWG and No. 96 / PDT.G / 2017 / PT.BDG. Problems tackled in this thesis include the responsibilities of doctors and hospitals as well as informed consent in orthopaedic emergency measures. Sri Lestari filed a torts lawsuit in the form of malpractice as stipulated in Articles 1365, 1366, and 1367 of the Indonesian Civil Code. Emergency action is said to be against the law if it fulfills the elements in Article 1365 of the Civil Code. Furthermore, to determine whether a doctor and hospital can be held responsible and are obliged to provide compensation, it is essential to discern the relation between the tort done and losses incurred. In this thesis, the research method used is normative juridical with descriptive research. From the results of this study, it is suggested that there is a need for supervision from the hospital regarding all medical actions taken by health workers to avoid errors in handling patients.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit dalam tindakan emergency orthopaedi. Selain itu juga membahas peranan informed consent dalam tindakan emergency orthopaedi. Penulis mempertajam penelitian ini dengan menganalisis Putusan No.11/PDT.G/2015/PN.KWG dan No.96/PDT.G/2017/PT.BDG. Permasalahan dalam skripsi ini, yaitu bagaimana tanggung jawab dokter dan rumah sakit serta peranan informed consent dalam tindakan emergency orthopaedi. Sri Lestari mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar malpraktek sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Dalam skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian, yaitu deskriptif. Untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsurunsur sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, untuk menentukan seorang dokter dan rumah sakit dapat bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi, erat hubungannya antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Sehingga dalam kasus ini, dokter dan rumah sakit tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Sri Lestari. Dari hasil penelitian ini, disarankan perlu adanya pengawasan dari pihak rumah sakit terhadap segala tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan penanganan terhadap pasien.
This thesis discusses the legal responsibilities of doctors and hospitals in orthopedic emergency actions. It also discusses the role of informed consent in orthopedic emergency action. The author sharpens this research by analyzing Decision No.11/PDT.G/2015/PN.KWG and No.96/PDT.G/2017/PT.BDG. The problem in this thesis, namely how the responsibility of doctors and hospitals and the role of informed consent in orthopedic emergency action. Sri Lestari filed a lawsuit against the law on the basis of malpractice as regulated in Articles 1365, 1366, and 1367 of the Civil Code. In this thesis, the research method used is normative juridical with the type of research, namely descriptive. To be categorized as an unlawful act, it must meet the elements as regulated in Article 1365 of the Civil Code. In addition, to determine that a doctor and hospital can be responsible and provide compensation, there is a close relationship between errors and losses caused. So in this case, doctors and hospitals cannot be held responsible for the losses suffered by Sri Lestari. From the results of this study, it is suggested that there is a need for supervision from the hospital on all medical actions taken by health workers to avoid errors in handling patients.