Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Telah dilakukan kajian secara kritis tentang konsep jaminan sosial yang diselenggarakan di Indonesia dengan membandingkan jaminan sosial di beberapa negara maju dan berkembang. Kemudian dilakukan telaah terhadap kondisi perusahaan PT Jamsostek dalam bentuk konsep maupun operasionalnya. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan negara Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (welfare state). Untuk itu perlu membandingkan kondisi jaminan sosial yang ideal dengan keadaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), sehingga diketahui positioning PT jamsostek saat ini. Dari positioning ini akan terlihat kesenjangan (gap) antara keadaan perusahaan PT. Jamsostek sekarang dengan keadaan jaminan sosial yang Ideal (seharusnya}. Kemudian ditentukan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi ideal tersebut sekaligus merealisasikan misinya untuk melindungi seluruh tenaga kerja di Indonesia. ...... There carried out a critical review of social security concept held in Indonesia by comparing social securities among developed and developing countries. Hence, there analyzed conditions of PT. Jamsostek in the fbrm of concept and its operation. It is adapted to the requirements of Indonesian nation to achieve the welfare state. For that purpose, it is significant to compare the conditions of ideal social security with those of Jamsostek-bused social security for the current positioning cal PT Jamsostek. It is from this positioning that one will observe a gap between PT Jamsostek 's current conditions and those of ideal social security. Then, there determined target, strategy and action plan to achieve the ideal conditions and realize the mission for protecting the whole workforce in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Secara historis, keberadaan Penghubung Komisi Yudisial tidak terlepas dari keberadaan jejaring. Bahkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dibuat oleh DPR, ketentuan tentang Penghubung ini tidak ada, yang ada adalah nomenklatur jejaring. Namun, nomenklatur jejaring ini hilang diganti dengan nomenklatur penghubung setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Ketentuan tentang penghubung ini tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebutkan: Komisi Yudisial dapat mengangkat Penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, Pasal 3 ayat 3 menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 telah memberikan delegasi kepada Komisi Yudisial untuk menjabarkan lebih rinci tentang pembentukan, susunan dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah dalam Peraturan Komisi Yudisial. Delegasi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi merupakan kewenangan yang bersumber dari pembuat legislasi delegated legislation. Secara yuridis, kedudukan peraturan KY berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Keberadaan peraturan di luar hierarki diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun, ada perbedaan pendapat dari para ahli hukum tentang kedudukan peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga di luar eksekutif dan legislatif, seperti: peraturan yang dibuat oleh KY, MK dan MA. Ada yang berpendapat bahwa peraturan tersebut masuk dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pendapat lainnya mengatakan tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACT
Historically, the existence of the Liaison of the Judicial Commission is inseparable from the existence of networks. Even in the Academic Manuscript of the Draft Law of the Republic of Indonesia concerning Amendments to Law Number 22 Year 2004 concerning the Judicial Commission made by the House of Representatives, the provisions regarding this Liaison do not exist, there is a network nomenclature. However, the missing network nomenclature is replaced by the liaison nomenclature after the issuance of Law Number 18 Year 2011. Provisions regarding this link are listed in Article 3 paragraph 2 of Law Number 18 Year 2011 which states: The Judicial Commission can lift liaison in the regions according to their needs. Furthermore, Article 3 paragraph 3 states: Further provisions regarding the formation, arrangement and arrangement of the work of the Judicial Commission in the regions as referred to in paragraph 2 shall be regulated by the Judicial Commission Regulation. Law No. 18 of 2011 has given a delegation to the Judicial Commission to describe in more detail the formation, structure and work procedures of the Liaison of the Judicial Commission in the region in the Judicial Commission Regulation. The delegation of authority to further regulate provisions that are not regulated in a higher regulation constitutes the authority originating from legislated legislators delegated legislation. Juridically, the position of KY regulations is outside the hierarchy of laws and regulations, in accordance with the provisions of Article 8 paragraph 1 and 2 of Law Number 12 of 2011. The existence of regulations outside the hierarchy is recognized and has binding legal force insofar as it is ordered by Legislation - higher law or formed based on authority. However, there are differences of opinion from legal experts about the position of regulations made by institutions outside the executive and the legislature, such as: regulations made by KY, MK and MA. Some argue that the regulation is included in legislation, while other opinions say it is not included in the legislation.

Abstrak :
Cakupan kegiatan keperawatan komunitas di Kabupaten Cirebon masih rendah, sedangkan perawat sebagai peiaksananya merupakan tenaga kesehatan terbanyak dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya Perawat melakukan asuhan keperawatan komunitas seharusnya dengan pendokummentasian atau pencatatan yang merupakan panduan sehingga kegiatannya terarah dan terpadu sesuai dengan masalah yang ditemukan. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui kualitas pencatatan asuhan keperawatan komunitas di Kabupaten Cirebon tahun 2006 dan faktor-:fuktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan cross-sectionaL Data dikumpulkan dari 7I perawat puskesmas dengan menggunakan perhitungan besar sampel Lot quality assurance sampling (I:QAS-Lot) secara sistematic random sampling, selain dilak:ukan wawancara juga dilakukan pemerik:saan catatan asuhan keperawatan masing-masing responden 5 dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan September 2006 dengan menggunakan analisis univariat dan analisis jalur (path analysis). Dari data yang dikumpulkan diperoleh kualitas pencatatan dengan baik sebesar 59,2 %. Hasil pemodelan dengan analisis jalur temyata kepemimpinan merupakan variabel utama yang mempunyai pengaruh sebesar 46,8 % terhadap kualitas pencatatan asuhan keperawatan, variabel lain yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas pencatatan asuhan keperawatan adalah pengetahuan sebesar 3 I %, sikap sebesar 17,6 %, imhalan sebesar 11,6 %, dan variabe1 masa kelja melalui sikap sebesar 4%. Kepemimpinan kepala puskesmas mampu meningkatkan lrualitas pencatatan asuhan keperawatan yang dilakukan karyawannya, selain itu kepemimpinan dapat meningkatkan pengetahuan, mengatur imbalan yang diberikan, dan dapat merubah sikap karyawannya. Bagi Dinas Kesehatan yang mempunyai kewajiban membina : kepala puskesmas maka harus selalu membina dan mengevaluasi kinelja kepala puskesmas. ......Scope of community nursing activity in district of Cirebon has undervalued. In fact, number of nurse resources there larger than another medical profession. They to be organized in community nursing activity and nursing activity record-keeping as principal guide, they will working in systematic way and well integrated according to the problem raised from public health service. This research aim to determine the quality of community nursing activity record-keeping in district of Cirebon for year of 2006 and the influencing factors within. Research belong to quantitative research with cross-sectional design. Data collecting using Lot quality assurance sampling (LQAS-Lot) with systematic random sampling method by surveying and interviewing 71 nurse from local public health services, including checking of 5 document from each respondent's nursing record.' Research taken during september 2006 and using univariat analysis and path analysis. The result shows the quality of record-keeping which noticed as good are 52,2 % in value. Modelling result from path analysis put leadership as main variable which influence the quality of nursing record-keeping at 46,8%. Another variable which having influence on quality of nursing record-keeping are nurse's knowledge at 31%, nurse's attitude at 17,6%, rewards at 11,6% and working period at 4%. Leadership skills of local public service's head can improve the quality of record-keeping of community nursing activity by its employees (nurses). Besides,and change in attitude. District public health service which has responsibility in training and developing officer to become head of local public health service should control and monitor their working performance continuously leaderships skills direct to improvement of knowledge, remuneration management, and change in attitude. District public health service which has responsibility in training and developing officer to become head of local public health service should control and monitor their working performance continuously.

Abstrak :
Dalam karya akhir ini, penulis membahas pengajaran cerpen. Tema cerita pendek yang penulis fokuskan, yaitu tema keberanian. Tema keberanian dipilih untuk meningkatkan keberanian siswa MTs Negeri Kota Tegal khususnya dalam mengemukakan pendapat. Tiga cerpen bertema keberanian yang penulis pilih dan dianalisis dalam karya akhir ini dijadikan sebagai sumber pengajaran untuk menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Metode dalam pengajaran ini menggunakan metode kerja kelompok. Kelebihannya adalah adanya saling berbagi pengalaman dan kerjasama antarsiswa sehingga akan menambah pemahaman mengenai cerpen. Dengan karya akhir ini, pembaca khususnya guru dapat mengajarkan cerita pendek kepada siswa mereka dengan mudah.

---

In this thesis, The writer discusses in short story teaching to students of Islamic Junior High School. The theme of the short stories focuses on bravery. The theme has been chosen to improve the bravery for the students of Islamic Junior High School in Tegal, especially in giving opinion. Three of short stories has been chosen and has been analyzed in this thesis to become source data to design a syllabus and lesson plan. Group-work method has been selected for several reasons. It enables students to share their knowledge to teach other. Besides, it is also enables student to do a collaborative work. Thus, students will be able develop more understanding about short stories given. It is expected that the readers of this thesis, especially teachers, will get more understanding about teaching short stories.

Abstrak :
Upaya dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan bisnis dalam industri hulu migas adalah dengan meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Namun perbaikan di internal perusahaan tidaklah cukup, oleh karena itu dibutuhkan pula peran serta para supplier. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penilaian dalam proses pemilihan supplier. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kriteria dan subkriteria penilaian dalam pemilihan supplier, serta memperoleh kriteria utama dalam pemilihan supplier kontraktor migas.

---

Efforts to dealing the high level of business competition in the upstream oil and gas industry is improved performance and optimize all resources. But the improvements in the company?s internal is not enough, therefore, it needs the participation of suppliers. In connection with matter that, it is necessary to judgment in the supplier selection process. This research aims to map the criteria and subcriteria assement in supplier selection, and get the main criteria in supplier selection in the oil and gas contractor.