Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buruh perempuan di Indonesia sebagai sumber daya manusia yang potensia sehingga harus dilindungi dan dibina. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya perlindungan terhadap buruh perempuan, dan didukung pelaksaaan secara efektif dan efisien, terutama dalam hal hubungan kerja mereka. Munculnya kasus-kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh majikan terhadap buruh perempuan mendorong untuk diadakan penelitian mengenai permasalahan: Apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum khususnya terhadap buruh perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana pasal 1365 KUHPer dapat melindungi buruh khususnya buruh perempuan dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh majikan? Untuk menguraikan permasalahan tersebut dilakukan studi kepustakaan, dengan mengkhususkan perbuatan melawan hukum berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh majikan terhadap buruh perempuan. Perbuatan melawan hukum terhadap buruh perempuan merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas dengan fokusnya pada sifat kodrati buruh perempuan. Meskipun terhadap perbuatan melawan hukum dapat dilakukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, buruh perempuan kurang memahaminya dan upaya penyelesaiannya lebih banyak dilakukan dengan cara musyawarah secara bipartit ."

"Tesis ini membahas Peran Notaris dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sampai saat ini hanya dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Kasus mengenai wanprestasi terhadap kontrak pengadaan dimana para pihak dalam kontrak menggunakan akta di bawah tangan yang dilakukan oleh Penggugat, mengakibatkan pengugat dikenakan sanksi Daftar Hitam oleh Tergugat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa kontrak Pengadaan Barang Jasa terutama pekerjaan kompleks baiknya dibuat dalam bentuk Akta Notaris, sehingga Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum terkait pelaksanaan kontrak sebelum penandatanganan kontrak. Hal ini akan membantu para pihak untuk mendapatkan perlindungan yang objektif dan memiliki kontrak yang lebih baik, antara lain dengan memiliki kesamaan pemahaman tentang definisi dari wanprestasi, dimana bila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, maka pihak lain dapat melakukan tindakan sebagai sanksi. Hal ini akan meminimalisir potensi sengketa. Selanjutnya hakim dalam memutus perkara akan memperhatikan permasalahan yang terjadi, dimana Penyedia telah melakukan wanprestasi dengan tidak menyelesaikan kontrak, sehingga terjadi pemutusan kontrak dan dikenakan sanksi Daftar Hitam.

---

This thesis discusses the role of the notary in the contract of procurement of government goods services, which until now has only been made in the form of a deed under the hand, so that it does not have perfect evidence strength. The case regarding breach of contract of procurement where the parties to the contract use an underhand deed carried out by the Plaintiff, resulted in the plaintiff being sanctioned by the Defendants Black List. This research is a qualitative research with a descriptive-analytical design. The results of the study suggest that the contract for the procurement of goods services especially complex works should be made in the form of a notarial deed, so that the notary can provide legal counseling related to the implementation of the contract before signing the contract. This will help the parties to obtain objective protection and have a better contract, among others by having a common understanding of the definition of default, where if one party cannot fulfill the obligations specified in the contract, the other party can take action as sanctions. This will minimize the potential for disputes. Furthermore, the judge in deciding the case will pay attention to problems that occur, where the Provider has defaulted by not completing the contract, so that the contract is terminated and subject to black list sanctions."