Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Direktorat Jenderal Pajak telah merilis berbagai aplikasi perpajakan yang sejalan dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Salah satunya adalah aplikasi bukti potong elektronik (e-Bupot). Dalam penerapannya e-Bupot ini memiliki beberapa tahap, yaitu Tahap I, Tahap II, Tahap III dan sedang memasuki Tahap IV. Penelitian ini menganalisis mengenai transformasi bukti potong dari sistem manual menuju kepada bukti potong elektronik dari Tahap I hingga Tahap III, evaluasi implementasi pelaksanaan e-Bupot sejak Tahap I hingga Tahap III, dan kendala-kendala dalam pelaksanaan e-Bupot. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, paradigma postpositivist, teknik analisis data kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia sedang berupaya menuju e-Government untuk menuju good governance melalui aplikasi perpajakan yang dirilis. Namun sayangnya, Indonesia belum mencapai tahapan integrasi data dan pemanfaatan data. Lalu transformasi terkait dengan aplikasi bukti potong PPh Pasal  23/26  belum tepat karena trasnformasi akan lebih terlihat jika dimulai dari PPh Pasal 21. Evaluasi implementasi terkait dengan penerapan e-Bupot dilihat dari efektivitas yang belum tercapai, terjadi efisiensi biaya, kemudahan administrasi yang belum merata dirasakan semua Wajib Pajak, responsivitas positif, aplikasinya dapat dikatakan tepat walaupun terdapat kendala-kendala. Kendala yang dialami antara lain, kurangnya fitur dalam aplikasi, kendala dari sisi sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, kendala terkait dengan sever, bukti potong elektronik yang belum terintegrasi dengan SPT PPh Badan, administrasi terkait dengan PPh Pasal 26, validitas data terkait dengan NPWP dan NIK, dan mekanisme lebih bayar.

---

---

The Directorate General of Tax has released various tax applications which were released with a tax collection system in Indonesia. One of them is the electronic tax slip application (e-Bupot). In its application, e-Bupot has several features, namely Phase I, Phase II, Phase III and is currently starting Phase IV. This study analyzes the transformation of manual tax slip to electronic tax slip application from Phase I to Phase III, evaluation of  implementation of e-Bupot from Phase I to Phase III, and obstacles the implementation of e-Bupot. This research uses a quantitative approach, postpositivist paradigm, qualitative data analysis techniques with data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results show that Indonesia is being launched towards e-Government to go towards good governance through a tax application that was released. However, Indonesia has not yet reached the stage of data integration and data implementation. Income Tax Article 23/26 is not considered appropriate because the information will be more visible if it starts with Income Tax Article 21. Evaluation of implementation related to the implementation of e-Bupot is not yet achieved effectiveness, cost efficiency occurs, ease of administration is not yet felt by all taxpayers, positive responsiveness, dan application is acceptable. Obtacles encountered including: lack of features in the application, opponents of human resources, lack of socialization, constraints of server, electronic withholding tax slip evidence that has not been integrated with Periodic Tax Return, administration related to PPh Article 26, validity of data related to TIN and NIK, and overpaid reimbursement.

"

"Praktik kerja profesi di Apotek Kimia Farma No. 375 Kartini Periode Bulan September Tahun 2018 bertujuan untuk memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pengelolaan apotek, serta melakukan praktik pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan etika yang berlaku; memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan praktik kefarmasian di apotek, memiliki gambaran nyata tentang permasalahan praktik kefarmasian serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik kefarmasian. Praktik kerja profesi ini dilaksanakan selama empat minggu dengan tugas khusus yaitu Analisis Resep dan Pelayanan Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care) Pada Pasien Apotek Kimia Farma No. 375 Kartini. Tujuan dari tugas khusus ini adalah agar calon apoteker mampu memahami pengkajian resep secara administratif, farmasetik, dan klinis; memahami peran dan tugas Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek, memahami pelaksanaan, prinsip, dan manfaat pelayanan kefarmasian di rumah.

---

Internship at Kimia Farma No. 375 Kartini Period September 2018 aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in pharmacy management, as well as to practice pharmaceutical services in accordance with applicable laws and ethics, have insight, knowledge, skills, and practical experience to undertake pharmaceutical practices in pharmacies, and have real life perspective on pharmaceutical practice issues and learn strategies and activities that can be undertaken in the course of pharmaceutical practice development. This internship was conducted for four weeks with special assignment Recipe Analysis and Home Pharmacy Care In Kimia Farma Pharmacy Patients. The purpose of this particular task is for prospective pharmacists to be able to understand prescription assessments administratively, pharmacically, and clinically, understand the role and duties of Pharmacists in pharmacy services at the Pharmacy, understand the implementation, principles and benefits of pharmaceutical services at home."

"ABSTRAKPraktik kerja profesi di PT Ethica Industri Farmasi Joint Venture with Fresenius Kabi Plant Jababeka Periode Bulan Juli Agustus Tahun 2018 bertujuan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi dan memahami penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) di Industi Farmasi. Selain itu, calon apoteker juga dapat memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. Tugas khusus yang diberikan yaitu berjudul Pembuatan ACTD Dossier Phenytoin Sodium Injection. Tujuan dari pelaksanaan tugas khusus di PT Ethica Industri Farmasi Joint Venture with Fresenius Kabi Plant Jababeka adalah agar calon apoteker memahami pengkajian mutu dan penilaian produk di industri farmasi, khususnya di PT Ethica Industri Farmasi Joint Venture with Fresenius Kabi Plant Jababeka dan mengetahui mutu suatu produk pada tahun tersebut dan kesesuaianya dengan CPOB

---

ABSTRACTInternship at PT Ethica Industri Farmasi Joint Venture with Fresenius Kabi Plant Jababeka Period July August 2018 aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in the pharmaceutical industry and the understanding of the application of good manufacturing practice (GMP) in the pharmaceutical industry. In addition, the prospective pharmacist can also have insight, knowledge, skills and practical experience to undertake pharmaceutical practices in the pharmaceutical industry. The special assignment given is Product Quality Review ACTD Dossier of Phenytoin Sodium Injection. The objective of this special assignment is so that prospective pharmacist is able to understand the quality of product on that year and its suitability with GMP."

"In recent years, the market for air conditioners in emerging asian countries such as India and Vietnam has been expanding. Although on-off type air conditioners have been the mainstay of the market."

"Studi ini merupakan studi kualitatif deskriptif (telaah literatur) yang bertujuan untuk menganalisis sejarah dan efektivitas amnesti pajak di berbagai negara dan membandingkannya dengan konteks Indonesia. Hasil studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari program amnesti pajak di berbagai negara bervariasi. Ada yang tergolong sukses seperti di Irlandia tahun 1988-1993, New York, California, Illinois, dan Michigan, dan ada juga yang belum terlalu efektif seperti Dakota Utara, Idaho, Texas, Kansas, dan Missouri. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa dampak program amnesti pajak terhadap peningkatan penerimaan negara transisi masih belum signifikan. Adapun di Indonesia, program amnesti pajak baru saja diberlakukan sehingga dampak program amnesti pajak terhadap peningkatan penerimaan negara Indonesia belum dapat disimpulkan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perbedaan tarif pajak antar negara terhadap penggunaan praktik transfer pricing dan thin capitalization untuk penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini juga menguji pengaruh karakteristik sistem perpajakan negara terhadap penggunaan praktik transfer pricing dan thin capitalization. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menguji praktik transfer pricing dalam konteks makro atau hanya menguji transaksi penjualan, penelitian ini menguji transaksi yang lebih komprehensif, yaitu penjualan, pembelian, biaya jasa manajemen, dan pendapatan jasa manajemen ke pihak berelasi. Penelitian atas praktik thin capitalization dilakukan pada transaksi utang dan piutang berbunga jangka panjang ke pihak berelasi. Penelitian ini mengambil sampel anak perusahaan multinasional di 10 negara berkembang Asia pada periode 2010-2014. Sampel yang dipilih adalah perusahaan yang memiliki kepemilikan asing minimal 20% dan tidak memiliki anak  perusahaan atau hanya memiliki anak perusahaan lokal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pajak antar negara mendorong penggunaan praktik transfer pricing pada transaksi pembelian, biaya jasa manajemen, dan pendapatan jasa manajemen namun tidak terbukti pada transaksi penjualan. Penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa perbedaan pajak antar negara dapat mendorong penggunaan praktik thin capitalization pada transaksi utang berbunga jangka panjang. Hal ini kemungkinan karena perusahaan menggunakan skema back to back loan atau parallel loan dalam melakukan pinjaman sehingga pinjaman dari pihak berelasi tidak bisa ditelusuri. Pada penelitian ini, penelusuran atas transaksi piutang berbunga jangka panjang menunjukkan bahwa hanya 2% dari observasi memiliki nilai transaksi piutang lebih besar daripada nol yang kemungkinan disebabkan perusahaan menggunakan skema back to back loan atau parallel loan sehingga pemberian piutang ke pihak berelasi tidak dapat terdeteksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Worldwide Income terbukti dapat memperlemah penggunaan praktik transfer pricing pada mayoritas transaksi yaitu transaksi penjualan, pembelian, dan biaya jasa manajemen, namun tidak terbukti mencegah praktik thin capitalization pada transaksi utang berbunga jangka panjang. Aturan specific anti-avoidance rule (SAAR) untuk transfer pricing terbukti meningkatkan efektifitas penegakan hukum pajak dalam mencegah praktik transfer pricing pada transaksi penjualan, namun tidak terbukti pada transaksi pembelian, biaya jasa manajemen, dan pendapatan jasa manajemen. Aturan specific anti-avoidance rule untuk thin capitalization tidak terbukti mencegah praktik thin capitalization. Penegakan hukum pajak yang tinggi terbukti membuat aturan SAAR menjadi lebih efektif mencegah praktik transfer pricing pada transaksi penjualan dan pembelian, namun tidak terbukti pada transaksi jasa manajemen. Aturan general anti-avoidance rule (GAAR) tidak terbukti memperlemah praktik transfer pricing dan thin capitalization.

---

This study aims to examine the effect of tax rate differences on transfer pricing and thin capitalization practices for corporate tax avoidance. This study also examined the effect of the characteristics of the taxation system on the use of transfer pricing and thin capitalization practices. In contrast to previous studies that tested the practice of transfer pricing in the macro context or only testing sales transactions, this study examined in more comprehensive transactions, namely sales, purchases, management service fee, and management service revenues to related parties. Research on the practice of thin capitalization is carried out on long-term interest-bearing loan and receivables transactions to related parties. This study takes a sample of multinational subsidiaries in ten Asian developing countries over a period of 2010-2014. The sample selected are companies that have at least 20% foreign ownership and does not have a subsidiary or only has a local subsidiary.The results show that the tax differences between countries encourage the use of transfer pricing practices in purchase, management service fee, and management service revenue transactions but are not proven in sales transactions. This study cannot prove that tax differences between countries encourage the use of the practice of thin capitalization in long-term interest-bearing loan transactions. This is probably because the company uses a back to back loan or parallel loan scheme in giving loans so that loans from related parties cannot be traced. In this study, tracing of long-term interest receivable transactions shows that only 2% of observations have the value of transaction receivables greater than zero, which may be caused by the company using a back to back loan or parallel loan scheme so that the receivables from related parties cannot be detected.The results show that the worldwide income system is proven to weaken the use of transfer pricing practices in the majority of transactions, namely sales, purchase, and management service fees, but it is not proven to prevent the practice of thin capitalization in long-term interest-bearing debt transactions. The specific anti-avoidance rule (SAAR) for transfer pricing is proven to increase the effectiveness of tax law enforcement in preventing transfer pricing practices in sales transactions, but not proven in purchasing transactions, management service fees, and management service revenues. The specific anti-avoidance rule for thin capitalization is not proven to prevent the practice of thin capitalization. High tax enforcement is proven to make SAAR rules more effective in preventing the transfer pricing practice in sales and purchase transactions, but not proven in management services transactions. The general anti-avoidance rule (GAAR) is not proven to weaken the practice of transfer pricing and thin capitalization."

"ABSTRAKPraktik kerja profesi di PT Kimia Farma Trading And Distribution Cabang Jakarta 1 Bulan Oktober Tahun 2018 bertujuan untuk mampu memahami peranan, tugas dan tanggung jawab apoteker di Distributor/Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagai apoteker penanggung jawab, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di distributor farmasi, memahami penerapan GDP/CDOB di distributor farmasi, dan memiliki gambaran nyata tentang permasalahan-permasalahan pekerjaan kefarmasian di distributor farmasi. Praktik kerja profesi ini dilakukan selama 12 hari dengan tugas khusus Analisis Inspeksi Diri Dalam Aspek Pengadaan dan Penyaluran Pada PT Kimia Farma Trading and Distribution Cabang Jakarta 1 bertujuan untuk mengetahui inspeksi diri yang dilakukan oleh PBF PT. Kimia Farma Trading and Distribution cabang Bogor untuk memastikan proses distribusi berjalan dengan baik sesuai dengan aturan CDOB.

---

ABSTRACTInternship at PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta Branch Period September 2018 aims to understand the role, duties and responsibilities of pharmacists in Pharmaceutical Wholesalers / Distributors (PBF) as responsible pharmacists, have insight, knowledge, skills, and practical experience to do pharmaceutical work at pharmaceutical distributors, understand the application of GDP / CDOB in pharmaceutical distributors, and has a real picture of the problems of pharmaceutical work at pharmaceutical distributors. The internship are carried out for 12 days with a special task Analysis of Self-Inspection in the Procurement and Distribution Aspects of PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 1 Branch aimed at finding out the self-inspections conducted by PBF PT. Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta branch to ensure the distribution process runs well in accordance with CDOB rules."