Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan pengampunan pajak pada UMKM di Indonesia termasuk analisis dasar pengenaan tarif uang tebusan tax amnesty yang dikenakan. Analisis mencakup tahapan-tahapan formulasi kebijakan yang diterapkan pada kebijakan pengampunan pajak agar formulasi tersebut dapat menghasilan solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tax amnesty pada UMKM memenuhi tahap-tahap formulasi kebijakan menurut William N. Dunn yaitu pemahaman masalah, agenda setting, dan policy problem formulation namun tahap policy design tidak terpenuhi karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memiliki kajian khusus atas keterlibatan UMKM dalam mengikuti tax amnesty, usulan tersebut murni dari DPR. Hal ini disebabkan karena UMKM bukanlah sasaran utama dalam kebijakan pengampunan pajak. Tarif uang tebusan yang lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak lain diharapkan mampu menarik UMKM dalam mengikuti kebijakan ini. ......This research discusses about the analysis of tax amnesty policy formulation on micro, small, and medium enterprises in Indonesia included analysis of its redemption money rates. Analysis includes the stages of policy formulation is applied to tax amnesty policy so that such formulations may produce solution to resolve the existing problems. This study uses a qualitative method and present in-depth interviews and literature studies in data collection techniques. The result of this study indicates that the formulation of tax amnesty policy on micro small & medium enterprises fulfill the stages of policy formulation by William N. Dunn that consist of problem definition, agenda setting, policy problem formulation, but the last stage policy design does not being fulfilled for Directorate General of Taxation (DJP) has not special study about micro small & medium enterprises’s involvement in this policy then the thought is coming from People’s Representative Council (DPR). This is because micro small & medium enterprises are not the main target in the tax amnesty policy. The Lower redemption money rates compared to other taxpayers is expected to drives micro, small, medium enterprises of joining this program.