Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang aspek konsentrasi ?kompetisi pada industri perbankan di Indonesia. Penulis memfokuskan terhadap 2 entitas yang berbeda yaitu Bank Syariah dan Bank konvensional. Pemilihan Bank syariah menjadi objek penelitian karena secara kuantitatif mengalami pertumbuhan yang signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari laporan tahunan individul Bank di situs Bank Indonesia sejak periode 2008-2011. Untuk mengukur aspek konsentrasi menggunakan perhitungan concentration ratio (CR4) dan Herfindahl Hirchman Indeks (HHI) sedangkan aspek kompetisi menggunakan perhitungan Panzar & Rose Statistik. Berdasarkan hasil penelitian didapat dengan pendekatan konsentrasi Bank syariah masuk ke dalam struktur pasar oligopoli konsentrasi tinggi dan Bank Konvensional masuk ke dalam struktur pasar oligopoli konsentrasi moderat tinggi. Dengan pendekatan Panzar & Rose Statistik didapatkan hasil bahwa ke dua bank masuk ke dalam persaingan monopolistic competitition.

---

This thesis discusses aspects of the concentration-competition in the banking industry in Indonesia. The author focuses on two distinct entities, namely Islamic Banking and Conventional Banks. Islamic Banks be the object of research because quantitatively significant growth. This study uses a quantitative approach with a descriptive design. Source of data used comes from website Bank Indonesia about annual report individual banking in period 2008 ? 2011. To measure concentration aspect using concentration ratio (CR4) and the Herfindahl Hirchman Index (HHI), while aspects of the competition using calculations Panzar and Rose Statistics. Based on the results obtained with the approach that the concentration of Islamic banks market structure into the oligopoly and high concentration. Conventional Banks market structure into an oligopoly and moderate concentration high, then the approach Panzar & Rose Statistics showed that the two banks (Islamic Banks and Conventional Banks) market structure into the monopolistic competitition.

Abstrak :
Power Purchase Agreement ldquo;PPA rdquo; yaitu perjanjian jual beli dengan klausul baku dimana calon penjual diwajibkan untuk mematuhi isi PPA dan tidak ada tawar menawar terhadap ketentuan isi pasal yang tercantum dalam PPA. Standar baku PPA ini yang akan ditelaah lebih lanjut apakah merugikan salah satu pihak karena kedudukan pihak yang satu lebih kuat daripada kedudukan pihak yang lainnya dan sebagainya. Para pihak dalam PPA yaitu PLN sebagai pembeli listrik dan IPP sebagai penjual listrik. Tesis ini membahas asas keseimbangan dalam Power Purchase Agreement PPA dengan memfokuskan analisis kepada pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara Persero dengan Independent Power Producer dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdadasarkan hasil penelitian pengaturan klausula baku Power Purchase Agreement belum memenuhi asas keseimbangan karena IPP harus menanggung resiko dalam tahap Financing period, Mobilization period. Construction period dan operation and maintenance period. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya penerapan terhadap Peraturan Menteri dan Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli agar kedudukan PLN dan IPP sama kuat. ...... Power Purchase Agreement PPA is a sale and purchase agreement with a standard clause whereby the prospective seller is required to comply with the content of PPA and there is no bargaining against the terms of the contents of the article contained in the PPA. This raw standard of PPA which will be further examined whether harming one party because one party 39 s position is stronger than the position of the other party and so on. The parties in PPA are PLN as the buyer of electricity and IPP as electricity seller. The focus of this thesis discusses the balance of rights and obligations reflected in power purchase agreement with focus on the implementation of balance principle rights and obligations between PT. Perusahaan Listrik Negara Persero with Independent Power Producer in the power purchase agreement. This research is use normative juridical research methods. Based on the result of the research, the clause of Power Purchase Agreement has not fulfilled the balance principle because the IPP must bear the risk in the stage of Financing period, Mobilization period, Construction period and operation and maintenance period. The results of the research suggest that the application of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 10 of 2017 on the Principles in the Power Purchase Agreement so that position of PLN and IPP is equal.

Abstrak :
Tesis ini membahas pengaruh pemberian remunerasi pada kualitas pelayanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I. Perbaikan remunerasi merupakan salah satu bagian dari program reformasi birokrasi. Program reformasi birokrasi dijalankan oleh pemerintah karena kondisi penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk oleh aparatur pemerintahan dalam berbagai segi pelayanan. Latar belakang program reformasi birokrasi antara lain : 1. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini. 2. Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik. 3. Tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan. 4. Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah. 5. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh remunerasi terhadap kualitas pelayanan KPPN Jakarta I. KPPN merupakan kantor percontohan yang ditetapkan Departemen Keuangan untuk merepresentasikan perbaikan layanan publik. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh dengan menggunakan kuisioner terhadap responden pada pegawai KPPN Jakarta I dan bendahara/staf kantor/satuan kerja pemerintah yang menjadi mitra kerja KPPN Jakarta I. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remunerasi dapat memberi motivasi kepada pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Hasibuan (2007: 121) bahwa kompensasi (remunerasi) akan memberikan motivasi seseorang untuk bekerja dengan baik dan mendorong berprestasi. Prestasi ditunjukkan dengan kinerja (kualitas) pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan diukur dengan mengambil penilaian dari pelanggan terhadap pelayanan yang diterima. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian remunerasi terhadap pegawai pada kantor pemerintah akan meningkatkan kualitas pelayanan publik kantor tersebut. Remunerasi juga akan mengurangi bahkan menghapus citra buruk birokrasi pemerintah. Dengan demikian program perbaikan remunerasi yang dijalankan oleh Departemen Keuangan dapat dijalankan pada instansi pemerintah lainnya terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

---

This thesis study the influence of gift remuneration to services quality of The State Exchequer Service Office ( KPPN) Jakarta I. Remuneration represent one part of the bureaucracy reform program. The bureaucracy reform program run by government because condition of public service management by government officers is bad. Background the bureaucracy reform program are : 1. Corruption, collusion, and nepotism practice ( KKN) still take place till in this time. 2. Mount the quality of public service which not yet able to fulfill the public expectation. 3. Mount the efficiency, effectiveness, and productivity which not yet is optimal than the governance bureaucracy. 4. Mount the transparency and accountability of governance bureaucracy which still lower the storey; 5. Level of discipline and ethos work the officer which still lower. The Target Research is to analyse how influence remuneration to services quality of KPPN Jakarta I. KPPN represent the sample office specified by The Treasury Department for represent of public service repair. This research is quantitative research by descriptive desain. Data obtained by using quisioner to responder of KPPN Jakarta I officer and bursar/office staff of the government institution as KPPN Jakarta I customer. Result of research indicate the gift remuneration can give the motivation to the officer how to increase its performance. Result of this research as according to opinion Hasibuan ( 2007: 121) that compensation (remuneration) will have the somebody motivation to work better and push to get achievement. Achievement shown with the good performance service (service excellent). Service quality measured by taking assessment from customer to accepted service. Conclusion from this research is remuneration for officer of governmental office will improve the public service quality. Others also will lessen even vanish the ugly image of governmental bureaucracy. So that program of remuneration run by Treasury Department can be run at direct interconnected other governmental institution especially with the public service.

Abstrak :
Abstract. This research studies the influence of gift remuneration to the services quality of The State Exchequer Service Office (KPPN) Jakarta I. Remuneration represents one part of the bureaucracy reform programs. KPPN represents the sample office specified by the Department of Finance to administer public service reform programs. The research uses quantitative approach and the method of survey. The result of the research indicates that the remuneration can give motivation to the officers to increase their performance. The achievement is marked by the good performance service (service excellent). The program of remuneration run by the Department of Finance can be operated at direct interconnection with other governmental institutions, especially with the public service.

Abstrak :
ABSTRAK
Sub DAS Komering termasuk salah satu dari Sub DAS prioritas dari 9 Sub DAS Musi dengan luas mencapai 8060 km2. Pembangunan yang terjadi di kawasan ini harus dapat menjamin daya dukung tanah yang berkelanjutan, namun fakta yang terjadi adalah hutan, yang memiliki peran utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, semakin menurun luasannya. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi perubahan penggunaan tanah dengan pendekatan model spasial dinamik. Metode yang digunakan untuk memprediksi perubahan penggunaan tanah adalah dengan pemodelan Markov ndash; Cellular Automata, selain itu, untuk mengevaluasi kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW didapatkan dari hasil analisis tumpang tindih overlay . Parameter yang digunakan dalam penelitian ini antara lain lereng, elevasi, jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari ibukota kecamatan, dan jarak dari permukiman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah di DAS Komering didominasi oleh hutan, perkebunan dan sawah. Selama rentang waktu tahun 1990-2016 DAS Komering mengalami penurunan luasan hutan yang cukup drastis yaitu seluas 157.514 hektar 19,54 dan peningkatan luasan perkebunan seluas 238.377 hektar 29,58 . Hasil prediksi penggunaan tanah tahun 2030 kembali menunjukkan penurunan luasan hutan seluas 50.047 hektar 6,21 dari luasan tahun 2016. Berdasarkan hasil prediksi persentase ketidaksesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW sebesar 20,35 . Arahan pengendalian penggunaan tanah dengan skenario, dimana hutan yang berada di kawasan lindung dan penggunaan tanah sawah dipertahankan keberadaannya merupakan skenario yang efektif karena dapat menghambat penurunan luas perubahan penggunaan tanah hutan dan penurunan luas perubahan penggunaan tanah sawah serta menurunkan nilai ketidaksesuaian terhadap RTRW menjadi 14,79

---

ABSTRACT
The Komering watershed is one of nine sub Musi river basin and is located in the southern part of Sumatra island that has an area of 8060,62 km2. The development that occurred in the region should be able to guarantee the sustainable carrying capacity of the land. However, the fact is happening is forest, which has a major role in maintaining environmental sustainability, decreasing its range. This study aims to predict land use changes with a dynamic approach to spatial models. The method used to predict land use changes are the Markov Cellular Automata, in addition, to evaluate the appropriateness of using the land to the RTRW with overlay analysis. The parameters used in this study include slope, elevation, distance from the road, distance from the river, the distance from the capital district, and distance from settlements. The results showed that the land use in the Komering watershed dominated by forests, plantations and rice fields. Over the years 1990 2016 Komering Watershed experience drastic decrease in forest land use up to 157.514 ha 19,54 and an increase in plantation area up to 238.377 ha 29,58 . Land use predictive result in 2030 also shows decrease of forest acreage up to 50.047 ha 6,21 of the area in 2016. Based on the prediction existing land use unconformity percentage to RTRW in Komering watershed is 20,35 . Directive of scenario , where forest in protected areas and paddy fields areas are maintained is effective because it can inhibit a broad decline the change of use of forest and paddy fields, as well as lowering the value of land use unconformity percentage to RTRW be 14,79 .