Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Latar Belakang dan Tujuan: Tuberkulosis masih menjadi 10 besar penyebab kematian di seluruh dunia. Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus TB paru terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi TB paru di Indonesia pada Tahun 2018 sebesar 193/100.000 penduduk dengan jumlah kasus mencapai 845.000 dan 24.000 diantaranya merupakan kasus kebal obat. Salah satu penyebab TB resisten obat adalah tidak teratur minum obat. Kepatuhan minum obat sangat mempengaruhi kesembuhan pasien TB paru. Salah satu penyebab terjadinya kasus putus obat adalah pengawas menelan obat. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 menunjukan bahwa 30,8% penderita TB paru tidak rutin/patuh minum obat sementara penderita TB paru yang tidak memiliki PMO mencapai 33,8%. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan PMO dengan kepatuhan minum Obat Anti Tuberkulosis (OAT) pada penderita TB paru sensitif obat di Indonesia Tahun 2018.

Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan pendekatan kasus kontrol, populasi sumber merupakan penderita TB paru hasil riskesdas 2018, populasi studi berjumlah 933 orang diambil dari populasi eligible yang memenuhi kriteria inklusi: berumur >15 tahun, didiagnosis TB <6 bulan dan mengetahui fasyankes, kriteria eksklusi:data tidak lengkap.

Hasil: Analisis bivariat menunjukan hubungan yang bermakana antara PMO dengan ketidakpatuhan minum obat POR=1,79 (95% CI:1,31-2,35) p=0,000, analisis multivariat menunjukan POR=1,43 (95% CI:1,03-1,99) p=0,0183.

Kesimpulan: Ada hubungan yang bermakna antara keberadaan PMO dengan kepatuhan minum obat pada penderit TB paru.

---

ABSTRACT
Background and Purpose: Tuberculosis is still the top 10 causes of death worldwide. Indonesia became the country with the third largest number of pulmonary TB cases after India and China. The prevalence of pulmonary TB in Indonesia in 2018 is 193 / 100,000 population with the number of cases reaching 845,000 and 24,000 of them are cases of drug resistance. One cause of drug resistant TB is not taking medication regularly. Adherence to take medication greatly affects the recovery of pulmonary TB patients. One of the causes of drug withdrawal cases is the supervisor of swallowing drugs. The results of the Basic Health Research (Riskesdas) in 2018 showed that 30.8% of pulmonary TB sufferers did not routinely / adhere to medication while pulmonary TB sufferers who did not have PMO reached 33.8%. The purpose of this study was to determine the relationship of PMO with adherence to taking Anti Tuberculosis Medication (OAT) in patients with drug-sensitive pulmonary TB in Indonesia in 2018.

Methods: This study used a cross sectional design with a case control approach, the source population was a pulmonary TB patient who was the result of the 2018 riskesdas, the study population numbered 933 people drawn from eligible populations who met the inclusion criteria: aged> 15 years, diagnosed with TB <6 months and knowing fasyankes, criteria exclusion: incomplete data.

Results: Bivariate analysis showed a meaningful relationship between PMO and noncompliance taking POR medication = 1.79 (95% CI: 1.31-2.35) p = 0.000, multivariate analysis showed POR = 1.43 (95% CI: 1.03 -1.99) p = 0.0183.

Conclusion: There is a significant relationship between the presence of PMO with medication adherence in pulmonary TB sufferers.

Abstrak :
Sebagai sebuah organisasi yang sudah mengalami perkembangan dan pertumbuhan dalam rentang waktu yang cukup panjang, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) telah melahirkan begitu banyak alumni yang ber-diaspora ke berbagai sektor kehidupan sosial kemasyarakatan, banyak di antara mereka yang memegang posisi kunci dan strategis di tempat-tempat pengabdiannya. Ketika bangsa Indonesia mengalami masa transisi revolusi dari Orde Lama ke Orde Baru, beberapa organisasi kemasyarakatan Islam terdorong untuk membenahi diri setelah memenangkan pergulatan ideologis yang sangat menentukan dengan PKI. Salah satu organisasi itu adalah HMI. Dalam proses pembenahan itu, bermula dari keinginan alumninya, HMI ikut menyambut rencana pembentukan lembaga alumni dan bahkan menyediakan kongres HMI ke-8 di Solo pada bulan September 1966 sebagai forum penyusunan dan pedeklarasian lembaga yang kemudian diberi nama KAHMI tersebut. Dalam perjalanannya kemudian, sebagai sebuah lembaga, KAHMI tentu ingin mengembangkan dan memaksimalkan peranannya di berbagai bidang. Namun keinginan itu susah untuk diwujudkan karena KAHMI hanyalah sebuah lembaga khusus yang menjadi sub-struktur dan kegiatannya tidak boleh melampaui garis yang ditetapkan oleh Anggaran Rumah Tangga HMI. Kondisi dilematis ini kemudian memunculkan hal-hal yang problematik dalam relasi KAHMI-HMI, ketegangan dan konflik mewarnai sepanjang hubungan keduanya. Berbagai mekanisme digunakan untuk dijadikan solusi atas persoalan struktural yang pelik itu. Baik melalui negosiasi dalam forum kongres HMI maupun dalam Munas KAHMI itu sendiri. Namun ketegangan-ketegangan dalam hubungan keduanya tak juga dapat dicarikan penyelesaiannya. Kekukuhan HMI dalam berpegang pada konstitusi, di satu sisi, dengan keinginan KAHMI untuk mengembangkan dirinya, di sisi lain, menjadi fokus utama bagi munculnya penyebab ketegangan dan konflik tersebut. Sebagai kelompok yang dekat dengan kekuasaan, KAHMI tentunya sangat berkepentingan agar HMI menjadi kekuatan pemuda yang maderat dan dapat diatur agar diperoleh keuntungan politik dan posisi tawar yang cukup kuat dalam ranah rezim yang tengah memerintah. Oleh karena itu ketika muncul keinginan pemerintah untuk melakukan unifikasi ideologi Parpol dan Ormas dengan Pancasila melalui UU Keormasan no.5/1985, KAHMI melakukan desakan dan tekanan yang sangat kuat agar HMI sesegera mungkin dapat mengakomodir keinginan tersebut. Alih-alih menundukkan HMI, desakan itu justru menjadi pemicu bagi terjadinya sebuah konflik dan perpecahan serta munculnya radikalisme yang sangat serius dalam tubuh Kelaurga Besar HMI. Sekalipun medan konflik KAHMI - HMI akhirnya dapat diperkecil melalui sebuah solusi perubahan struktural dan konstitusi, namun implikasi yang ditimbulkan akibat masa ketegangan yang begitu panjang telah sangat banyak menguras tenaga kedua lembaga ini. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa persoalan yang terjadi antara keduanya ternyata tidak pula terlepas dari intervensi pihak eksternal, yaitu arogansi rezim penguasa yang selalu ingin menancapkan kuku-kukunya dimana saja.

Abstrak :
Penelitian ini berjudul "Dampak Industri Pertambangan terhadap Masyarakat Sekitar (Studi Kasus PT INCO, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan). Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan: Dampak sosial-kultural yang ditimbulkan oleh adanya perusahaan pertambangan nikel PT INCC terhadap masyarakat dan strategi-strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat berkenaan dengan kehadiran perusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Nuha dengan memilih empat desa yang menjadi setting penelitian. Keempat desa tersebut adalah Desa Wasuponda, Nikel, Magani, dan Desa Sorowako. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif interpretative (Spradiey, 1980) dengan melakukan teknik wawancara dengan informan kunci (Pelto dan Pelto, 1984). Berdasarkan hasil penelitian, kehadiran industri pertambangan di tengah-tengah masyarakat telah memberikan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dan penelitian yang dilakukan, dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran pertambangan tersebut adalah pengaruh industri terhadap kehidupan masyarakat, pendidikan, perubahan dalam kehidupan keluarga, hubungan kekerabatan, kehidupan keagamaan dan sistem kepercayaan, adat istiadat, memudarnya suku penduduk asli, matapencaharian hidup, pendapatan dan pengeluaran keluarga, kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial, lingkungan alam, pertanahan, dan dampknya terhadap migrasi penduduk. Berkenaan dengan Dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran pertambangan tersebut, masyarakat melakukan strategi-strategi tertentu agar dapat melangsungkan hidupnya. Adapun strategi-strategi yang dilakukan masyarakat adalah dengan: melanjutkan pendidikan, membuka usaha baru, meningkatnya minat bekerja pada perusahaan, membentuk lembaga adat dan komite, dan terakhir adalah merantau. Berdasarkan uraian tersebut di atas, agar dalam setiap kegiatan pembangunan ada sinergitas diantara stakeholder (masyarakat, pemerintah, perusahaan dan LSM) dan untuk mengurangi kemungkinan adanya efek negatif dari pembangunan. Untuk mendukung hal tersebut, peran perusahaan dalam mengimplementasikan program community development hendaknya tepat sasaran dan berkesinambungan.

Abstrak :
Adanya internet dalam suatu jaringan rantai persediaan membuat perusahaan dapat lebih responsif dalam berhubungan, baik kepada pemasoknya maupun kepada pelanggannya Pada penelitian ini, penulis memetakan seberapa besar persentase maupun tingkat penggunaan internet pada beberapa bagian yang terdapat dalam manajemen rantai persediaan (scm) pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Untuk ini, penulis melakukan survey kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui beberapa milis yang ada di internet. Hasil survey kemudian dianalisa menggunakan distribusi t, multiple response dan cross-tab analyses. Dari hasil survey diperoleh persentase tertinggi penggunaan internet dalam jaringan rantai persediaan adalah pada kegiatan yang berhubungan dengan pembelian dengan tingkat penggunaan yang tinggi. Sementara itu, persentase terendah pada penjadwalan produksi. Ada hubungan yang linier penggunaan internet pada beberapa bagian dengan bagian lainnya di dalam suatu jaringan rantai persediaan.

---

Use of Internet in Supply Chain Networks Indonesian Manufacturing CompaniesThe advent of the Internet in a supply chain network makes companies be more responsive to its suppliers, and to its customers. In this research, the author map how rate of usage and percentage of usage of Internet at some part in supply chain management at a few companies in Indonesia In order to determine to what extent Indonesian companies are using the Internet in supply chain management, I conduct a survey via email that sent to a few Indonesian mailing lists related to supply chain that appeared in yahoogroups.com. Survey results were analyzed using student t-test, multiple response, and cross-tab analyses. From the results of survey obtained, the highest percentage of usage of Internet in supply chain network is at activity related to purchasing/procurement with high usage level. Meanwhile, the lowest is at scheduling of production. There is linear relation of usage of Internet at some parts with others part in supply chain networks.

Abstrak :
ABSTRAK Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 menyatakan bahwa memasuki jangka panjang tahap ke II, titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan,seiring dengan kualitas sumber daya manusia, dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. GBHN 1993 menempatkan manusia sebagai pusat segenap upaya pembangunan. Pembangunan nasional bermuara pada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus merupakan sumber daya pembangunan yang terus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya.

Abstrak :
Jepang dan China saat ini dikenal sebagai dua negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara. Hal ini terlihat dari dinamika dan pola hubungan yang dibangun oleh China dan Jepang di ASEAN. Bagi Jepang sendiri, pola dan perannyy di ASEAN telah dijalin dalam waktu yang cukup lama, yakni semenjak tahun 1977. Dalam dua dekade, eksistensi dan peran Jepang di ASEAN terlihat sangat bpsar khususnya dalam peran-peran ekonomi dan juga politik. Sementara pola hubungan yang dibangun China dengan ASEAN barn secara formal dijalin pada awal tahun 1990an. Pola hubungan dan peran strategis Jepang di ASEAN semakin terlihat ketika periode 1980an sampai awal tahun 1990an perekonornian negara-negara ASEAN terns mengalami pertumbuhan mengitu trend yang dijuluki dengan istilah the flying geese, teori angsa terbang dimana Jepang didalamnya memilnpin pertumbuhan dan kebangkitan perekonornian kawasan. Peran Jepang dalam pembangunan ASEAN yang paling menonjol adalah pada sumbangsih FDI, ODA dan juga perdagangan. Ketika periode krisis melanda ASEAN termasuk dalam hal ini adalah negara-negara Asia Timur, keberadaan dan peran Jepang di ASEAN dalam aspek ekonomi politik mengalami gangguan produktifltas. Sementara itu, peran dan pola hubungan yang dibangun oleh Chlna dengan ASEAN terns mengalami kemajuan walaupun secara formal bare dimulai sekitar tahun 1991. Dalarn item hubungan dagang dan juga inisiasi kerjasama ASEAN China jugs menunjukan tree peningkatan. Ketika periode krisis melanda Asia, eksistensi China relatif cult-up bertahan dan kebal sehingga poly hubungan dan peran-peran ekonomi politiknya dengan ASEAN pun terns mengalamu peningkatan. Dengan temuan seperti disebutkan di Was, tesis ini memunculkan satu pokok persoalan yakni apakah kehadiran China di ASEAN telah mengancam dominasi ekonomi politik Jepang di ASEAN khususnya periode pasca krisis yakni tahun 1999-2004. Untuk menganalisa sekaligus menjawab pertanyaan penelitian dalam permasalahan tesis, penulis menggunakan beberapa pendeltatan atau teori terkait seperti national interest, neo realis dan juga open regionalism. Analisa dalam tesis ini menemukan beberapa poin panting; pertama bahwa peran Jepang di ASEAN pasca krisis mengalami fluktuasi dan dalam beberapa hal peran Jepang terlihat menurun. Kedua, Jepang sangat khawatir melihat China yang secara produktif terus berperan aktif dengan ASEAN. Hal ini karena kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi China terus meningkatkan eskpansi dan kemitraan dengan negara-negara kawasan khususnya ASEAN. Pada akhirnya, penulis menemukan beberapa hal terkait dengan ancaman China terhadap dominasi ekonomi politik Jepang di ASEAN. Pertama, periode pasca krisis peran dominasi keperuimpinan ekonomi politik Jepang di ASEAN mulai bergeser, akibat munculnya China dengan pengaruhnya yang prestisius dalam bidang ekonomi dan politik dan railiter. Kedua, peran dan dominasi ekonom politik Jepang di ASEAN yang mengalami pergeseran juga menyebabkan berkurangnya kontrol Jepang teradap pembarxgunan ekonomi politik di ASEAN. Ketiga, menguatnya trend regionalisme di Asia Timur dalam wujud FTA ASEAN China, telah meiahirkan satu bentuk potensi yang sangat besar yakni new emerging market dan keempat, trend China yang secara ekonomi politik terns mengalami peuguatan, berpotensi secara langsung mengancain keberadaan Jepang dalam kepemimpinan kawasan dan, kelima adalah kebangkitan ekonomi politik China telah berakibat secara langsung pada peningkatan alokasi anggaran militer tiap tahunnya.

Abstrak :
Epoxy-organo clay nanocomposite materials are constructed from a polymer as a matrix and an organoclay as filler. Epoxy-organo clay nanocomposites have been synthesized using various curing agents. The aim of this research was to study the influence of the curing agent and the organoclay contents to the structure and mechanical properties of nanocomposites materials. Epoxy-organo clay nanocomposites were synthesized using cycloaliphatic amine as a curing agent and a montmorillonite organoclay (MMT) as filler through an in situ polymerization method. XRD and TEM technique provide more detail information to understand the structure that relates to the mechanical properties of the materials. Tensile test, compressive test and hardness test were conducted based on ASTM and JIS standards. The fracture surfaces after tensile tests were analyzed using SEM. The nanocomposite properties were compared to glass-fiber composites which were synthesized using wet-laminating method. It was found that the curing agent is influence to the nanocomposites structure which was shown by the change of d-spacing before and after the addition of the agent curing. XRD and TEM techniques showed that both intercalated and exfoliated structure have been formed. TEM image also exhibited that the number of intercalated structure was higher when the organoclay content was higher. It can be said that TEM techniques provides a better understanding of the nanocomposites structure and the number intercalated structure increase as the organoclay increases. The organoclay contain also influences to mechanical properties of nanocomposite materials. The addition of 10.5 wt.% organoclay improved the tensile modulus by 185% but and decreased tensile strength by 186% and 49%, and these values are lower of 36% and 90% compared to glass fiber composites. These decreases in the strength may be attributed to the fact that agglomerate and void was formed. From compression test, the addition of 3.1 wt.% organoclay demonstrated a 102% increase in compression strength and a 93% increase in load maximum compare to epoxy resin. But, that compression strength value lower of 11% compared to glass fiber composites. For the maximum load, the addition of 3.1 wt.% organoclay improved 246% compared to glass fiber composites. Addition of 7.3 wt.% organoclay demonstrated an increase of modulus of the epoxy resin by 93% and 2% compare to glass fiber composites. Meanwhile, the addition of 10.5% organoclay cause decreasing in yield compression up to 31%, but this higher value equal to 406% from is glass fiber composites. While that, result of hardness test do not show the make-up of value meaning in comparison with epoxy matrix.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu asas perkawinan yang disyari1atkan oleh Agama Islam ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan. Namun demikian, tujuan sebagaimana disyari'atkan itu kadang-kadang terhalang oleh suatu keadaan yakni terjadi salah paham antara suami istri sehingga menimbulkan keretakan yang tajam. Dalam keadaan seperti itu berarti telah terjadi sengketa perkawinan. Dengan terjadinya sengketa tersebut, kajian penelitian ini adalah mengenai cara masyarakat Kotamadya Bengkulu menyelesaikan sengketa perkawinan. Peran Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan dan Unsur-unsur yang Diperhatikan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif, dilakukan baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di Kotamadya Bengkulu. Dari hasil penelitian disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Cara masyarakat Kotamadya Bengkulu dalam menyelesaikan sengketa perkawinan adalah sebagaimana yang dikenal dalam Hukum Islam yaitu cara "Tahkim", cara Qadhi atau Hakim dan cara Qadhi atau Hakim yang mendapat Tauliyah. Selain itu dikenal cara yang lain yaitu,- a) Sel f redress system, b) Advisor system, c) Mediator system, d) Elder's council, e) Restriced council, f) Chieftainship dan g) Paramount chieftainship, h) State level legal systems. Peran Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam menyelesaikan sengketa perkawinan sangat penting dan menentukan, ini terlihat dari tugasnya untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara. Hakim juga bertugas mengkonstansi , mengkualifikasi dan mengkonstitusi perkara. Dalam pemeriksaan sengketa perkawinan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah melakukan upaya preventif dan represif. Unsur-unsur yang diperhatikan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam menyelesaikan sengketa perkawinan adalah unsur kebenaran formil dan materil, meliputi: a) Alat bukti, b) Keterangan pihak ketiga/keluarga, c) Tingkat perpecahan rumah tangga atau keluarga, d) Mengutamakan kedudukan istri, e) Dalam perkara verstek, ketidak hadiran tergugat dianggap membenarkan isi gugatan, f) Pertimbangan dan nasehat dari BP4.

Abstrak :
Kurangnya partisipasi publik dalam pemilihan umum secara langsung, khususnya dalam Pilkada, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI secara langsung di tahun 2012 dilatarbelakangi oleh beberapa faktor baik yang berasal dari internal voters (pemilih) itu sendiri atau bahkan faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi publik. Faktor-faktor inilah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ?Analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi publik sebagai pemilih (voters) pada pilkada DKI Jakarta 2012?? Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui kuisioner yang disebarkan kepada warga DKI yang telah memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum, khususnya pada Pilkada DKI 2012. Pertanyaan yang diajukan merupakan indikator-indikator dari faktor-faktor partisipasi publik yang terdiri dari 11 variabel dengan skala nominal. Ini merupakan tipe penelitian survey eksplanatory dengan metode penelitian analisis faktor.

Berdasarkan hasil analisis faktor dari 11 variabel tersebut yang dinilai layak untuk bisa mengikuti uji berikutnya sebanyak 4 variabel yang kemudian tereduksi menjadi 4 faktor. Faktor 1 terdiri atas militansi pemilih, simulasi tokoh, dan evaluasi kinerja pemerintahan mampu menjelaskan 17,02% variasi. Faktor 2 yang terdiri atas pendidikan, media lokal dan strategi kampanye mampu menjelaskan 12,37% variasi. Faktor 3 yang terdiri atas jenis kelamin, pekerjaan dan penghasilan mampu menjelaskan 11,51% variasi. Faktor 4 yang terdiri atas popularitas tokoh mampu menjelaskan 9,7% variasi.

---

The lack of public participation in direct elections, especially in local elections, the election of Governor and Deputy Governor of Jakarta in 2012 is directly motivated by several factors both from internal voters (voters) itself or even external factors that affect public participation. It is these factors that will be examined in this study. Based on the above conditions, the formulation of the problem in this research is: "Analysis of the factors that influence public participation as voters (voters) in Jakarta election 2012?" The research was conducted by collecting data through questionnaires distributed to city residents who have met the criteria to participate in the general election, particularly in the city elections of 2012. Questions asked are indicators of public participation factors consisting of 11 variables with nominal scales. This is a type of survey research with the explanatory factor analysis research methods.

Based on the results of factor analysis of 11 variables were considered worthy to be followed the next test by 4 variables which are then reduced to 4 factors. Factor 1 consisted of militancy voters, leaders simulation, and evaluation of government performance can explain 17.02% variation. Factor 2 consisting of education, the local media and campaign strategy is able to explain 12.37% variation. Factor 3 is composed of gender, occupation and income are able to explain 11.51% variation. Factor 4 is composed of the popularity of leaders able to explain 9.7% of the variation.

Abstrak :
ABSTRAK
Nasabah Penyimpan, baik atas nama perorangan maupun badan hukum mempercayakan dana mereka di Bank, namun masih terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam praktek Bank yang merugikan Nasabah Penyimpan, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank. Nasabah Penyimpan dilindungi oleh berbagai ketentuan perundangan, baik yang memberikan perlindungan secara langsung maupun tidak langsung. Nasabah Penyimpan yang mengalami kerugian akibat tindakan bank yang menyimpang, dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali dananya yang tersimpan di bank, salah satu contoh kasus terkait dengan upaya hukum nasabah penyimpan untuk mendapatkan kembali dananya yang tersimpan di Bank adalah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 284/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 15 Maret 2012 dimana Nasabah Penyimpan melakukan upaya hukum melalui gugatan perdata yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap bank.

---

ABSTRACT
Depositor , either on behalf of individuals and legal entities entrust their funds in the bank , but still deviations in practice harmful Bank Depositors , which in turn will reduce the level of public confidence in the Bank . Depositors are protected by various provisions of the legislation , which provides protection both directly and indirectly . Depositors who suffered losses due to the actions that deviate banks , can bring a legal action to recover the funds in the bank , one example of a case related to legal efforts to get back depositors funds stored in the Bank is contained in Jakarta District Court Decision South 284/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel number dated March 15, 2012 where the Depositor remedies through a civil lawsuit is a lawsuit against the bank of Unlawful acts.