Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Safril Hidayat
"Modal sosial adalah suatu kualitas yang dapat mejadi fasilitator kejra sama antar pribadi. Modal sosial adalah tentang nilai-nilai jaringan sosial, ikatan orang yang sama dan menjembatani antara orang-orang yang beragam dan , dengan norma-norma timbal balik. Modal sosial dapat mengagregasi ikatan , jembatan dan hubungan antara aparat dan warga. namun demikian pemahaman terorisme harus menjadi tugas pertama. dalam memahami terorisme, definisi yang sama harus dibentuk sebagai persepsi nasional atau persepsi umum tentang terorisme. studi telah menemukan lebih dari 200 definisi Terorisme . Jika definisi terorisme secara luas dapat disepakati dan diterima , sehingga upaya kontraterorisme dapat diambil dengan indikator keberhasilan yang realistis dan adil, dan akuntabel. aneh tapi nyata bahwa orang-orang secara umum mengenaralisasi terorisme sebagai islam, sehingga terorisme berkaitan dengan pengikutnya . Sebagai dasar atu fundamental untuk mendefinisikan terorisme , semua orang harus memahami nilai dan norma-norma yang diadopsi dan diikuti semua muslim. Dari titik pemahaman ini akan membangun kepentigan bersama bahwa semua orang menyadari terorisme dan memiliki kesediaan untuk mengambil tindakan kontra terorisme. Dengan demikian , modal sosial yang lebih tinggi akan mencapai hasil yang lebih tinggi dalam upaya pemerintah untuk melawan terorisme."
Bogor: UNHAN ( Universita Pertahanan Indonesia), 2016
345 JPUPI 6:1 (2016)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Safril Hidayat
"Perang proxy telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh negara-negara besar menggunakan aktor negara maupun aktor non negara. Kepentingan nasional negara negara besar dalam rangka struggle for power dan power of influence mempengaruhi hubungan internasional. Proxy war memiliki motif dan menggunakan pendekatan hard power dan soft power dalam mencapai tujuannya. Indonesia dalam menghadapi strategi proxy war menjaga keamanan nasionalnya dari upaya disintegrasi dapat dihilangkan sehingga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Dalam menjaga integrasi bangsa tersebut maka Indonesia perlu melakukan kontra proxy. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dari referensi dan literatur yang berhubungan dengan proxy war. Keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan triangulasi referensi. Hasil studi menunjukkan bahwa kontra proxy war dilakukan dengan menjaga Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan Opus Dei atas Indonesia, melakukan kebijakan yang tidak materialistik dan untuk kepentingan orang banyak (pro bono), dan menjaga keharmonian Indonesia."
Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia, 2017
345 JPUPI 7:1 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Safril Hidayat
"Potensi maritim dan kelautan yang begitu besar di satu sisi merupakan berkah atas kondisi geografis Indonesia, namun disisi lainnya dapat menimbulkan konflik. Eksploitasi dan kegiatan ilegal terhadap sumber daya laut tanpa memperhatikan keberlanjutan akan memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat dan kerap memperkeruh hubungan internasional. Sebagai negara yang menjadi perlintasan kapal asing dimana 4 selat dari tujuh selat penting dunia ada di perairan Indonesia, maka Indonesia termasuk negara yang rawan dari sisi keamanan maritim. Kejahatan diperairan Indonesia masih sering terjadi, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Pemerintah Indonesia dengan program nawa cita memiliki visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sementara itu sebagai sebuah kebijakan, maka keberhasilan implementasi kebijakan poros maritim sangat ditentukan oleh content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (lingkungan kebijakan). Keberhasilan implementasi kebijakan poros maritim akan berdampak pada terwujudnya kesejahteraan dan keamanan masyarakat Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dan literatur yang berkaitan dengan poros maritim. Keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan trianggulasi referensi. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan poros maritim masih memerlukan kesiapan implementator sebagai garda terdepan dari kebijakan poros maritim disertai dengan pembangunan infrastruktur kemaritiman yang bertaraf international."
Bogor: Universitas Pertahanan, 2017
345 JPBN 7:3 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library