Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PendahuluanMasalah terpenting sekarang ialah, bagaimana mengembangkan suatu teknik kuantitatif untuk mengukur konsentrasi asam folat dalam darah, dengan menggunakan sarana yang ada di kebanyakan laboratorium diagnostik di Indonesia. Secara lebih spesifik, hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : bagaimana caranya mengukur kadar asam folat dalam derah secara spektrofotometris ? Tujuan dari penelitian yang dikerjakan ini ialah mengembangkan suatu cara untuk mengukur kadar asam folat dalam darah secara spektrofotometris, dengan menggunakan teknik Competitive Enzyme Ligand Binding Assay, yang analog dengan teknik Competitive Radio Ligand Binding Assay. Hanya saja, dalam teknik yang akan dikembangkan ini, alih-alih senyawa radioaktif, digunakan enzim tertentu yang dapat diukur secara spektrofotometer biasa sebagai senyawa penanda, yang diikatkan ke suatu kompetitor yang berupa asam folat. Dengan demikian, secara teoritis pengukuran kadar asam folat dalam darah tidak lagi memerlukan peralatan dan keterampilan khusus dan karena itu mestinya dapat dilakukan oleh laboratorium diagnostik biasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu protein khusus yang secara spesifik mampu mengikat asam folat. Dalam banyak hal, keperluan akan adanya protein seperti ini biasanya diselesaikan dengan cara membentuk antibodi spesifik terhadap senyawa yang akan diukur. Teknik ini sekarang secara luas dikenal dengan nama RIA (Radio Immuno Assay) bila menggunakan senyawa radioaktif sebagai penanda, dan EIA (Enzyme Immuno Assay) bila menggunakan enzim sebagai penanda. Dalam mengembangkan teknik pengukuran asam folat ini, keperluan akan adanya protein pengikat yang khan untuk asam folat ini dapat diselesaikan dengan cam yang lebih mudah. Antibodi untuk asam folat tidak perlu lagi dibua terlebih dahulu, oleh karena suatu protein pengikat folat ( PIF : Protein Butt Folat ) tersedia dalam susu sapi. Oleh karena itu, langkah pertama dalam penelitian yang dilaksanakan ini ialah memisahkan (isolasi) dan memurnikan (purilikasi) PIF dari susu sapi?. "

" LATAR BELAKANG Penyakit diare hingga kini masih merupakan penyebab utama angka kesakitan dan angka kematian pada balita. Telah dilakukan usaha terus-menerus untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas diare, namun masih ada dugaan bahwa belum seluruh masyarakat terutama ibu dan petugas kesehatan melakukan tatalaksana diare secara besar. Angka kesakitan diare di Indonesia dewasa ini diperkirakan antara 120-300 kejadian per 1000 penduduk per tahun, 60-80% di antaranya terdapat pada balita. Dari sejumlah ini diperkirakan sebanyak 1% akan menderita diare dehidrasi berat dengan angka kematian sekitar 175.000 per tahun, di antaranya terdapat 135.000 bayi dan anak balita (Ditjen PPM & PLP Depkes, 1990). Di negara sedang berkembang, 45 % populasi adalah anak berumur kurang dari 15 tahun, dengan jumlah balita sebanyak 20% (BPS, 1979). Di Indonesia, pada tahun 1987 terdapat 39,4 % anak berumur kurang dari. 15 tahun, dari sejumlah ini terdapat balita sebanyak 12,6 % (Grant, 1989). Selain itu diare jugs merupakan penyebab utama gizi kurang, yang akhirnya dapat menimbulkan kematian karena penyebab lain, misalnya infeksi saluran nafas. Sebagian besar angka kematian diare ini diduga karena kurangnya pengetahuan masyarakat terutama ibu, mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan diare dehidrasi (Munir, 1982). Tinggi rendahnya angka kejadian diare ini dalam masyarakat ditentukan antara lain oleh : 1). Faktor lingkungan dan 2).Faktor perilaku masyarakat. Kedua faktor ini memegang peranan yang penting dalam mencegah dan menanggulangi diare, sehingga untuk dapat menunjang program pembangunan nasional di bidang kesehatan yang bertujuan mencapai " Sehat untuk semua pada tahun 2000 ". harus mendapat perhatian yang besar ( Sunoto, 1986). Sernboyan atau motto yang berbunyi " Pengobatan diare mulai di rumah dan penderita diare sebenarnya tidak perlu meninggal " telah dicanangkan sejak 15 tahun yang lalu. Sejak itu telah dipromosikan Oralit dan URO (Upaya Rehidrasi Oral), namun usaha tersebut belum mencapai sasaran pada seluruh lapisan masyarakat dan bahkan para petugas kesehatan pun masih banyak yang belum menggunakannya (Ismail, 1990).Hingga kini, masih saja ada masyarakat yang beranggapan bahwa (1). Diare merupakan gejala anak mau bertambah pintar, ngenteng-ngentengi "indah", dan sebagainya ;(2). Perlu menghentikan makanan dan minuman sehari-hari. tarmasuk ASI, selama diare; 3). Perlu memberikan obat. baik obat tradisional (jamu). daun jambu, popok daun-daunan. kerikan, maupun obat modern, baik yang harus dibeli dengan resep dokter, maupun yang dapat dibeli bebas di apotik atau di toko obat . Keadaan di atas kiranya sangat berkaitan dengan perilaku masyarakat terhadap penyakit diare dan perilaku masyarakat ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. lingkungan, keadaan social ekonomi, peranan tenaga penyuluh kesehatan, dan sebagainya (Ismail. dkk., 1986) Dalam upaya mencapai "Sehat Untuk Semua" masih dirasakan kurangnya sumber daya yaitu tenaga, dana dan sarana-prasarana. Untuk ini perlu peran serta masyarakat, khususnya ibu, yang mempunyai perilaku yang menunjang, yang selanjutnya juga berperan sebagai 'dokter' terdekat bagi keluarga. terutama bagi anaknya. Khusus pada diare. peran ibu ini sangat penting dalam usaha pencegahan dan penanganannya. Peran ibu ini menjadi sangat penting karena di dalam merawat anaknya, ibu seringkali berperan sebagai pelaksana dan pembuat keputusan dalam pengasuhan anak, yaitu dalam hal memberi makan, memberi perawatan kesehatan dan penyakit, memberi stimulasi mental (Titi Sularyo dkk., 1984). Dengan demikian bila ibu barperilaku baik mengenai diare, ibu sebagai pelaksana dan pembuat keputusan dalam pengasuhan, diharapkan dapat memberikan pencegahan dan pertolongan pertama pada diare dengan baik. Akhirnya penelitian mengenai seberapa jauh peran serta masyarakat terutama ibu. khususnya perilaku ibu mengenai diare pada balita dan penanganannya, perlu dilakukan, yang setahu peneliti, penelitian seperti ini belum pernah dilakukan di Bagian Anak FKUI/RSCM Jakarta "

"Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah suatu lembaga secara struktural dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, BPN mempunyai tugas pokok administrasi membuat dan menghasilkan produk hukum yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah, Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun dan Hak-hak lain yang berkaitan dengan Tanah. Dalam Suatu Kepemilikan Hak Atas dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diperlukan suatu penghubung cara perolehannya yang berupa mengalihkan, melepaskan hak, atas dasar tersebut harus ada lembaga yang bernama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai tugas pokok membuat akta-akta berkaitan dengan Pertanahan, PPAT tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, PPAT mempunyai wilayah kerja mengikuti Wilayah Kerja Kabupaten/Kota Kantor Pertanahan. Hal ini diterapkan di seluruh wilayah Kerja Kabupaten/Kota Kantor Pertanahan di Indonesia. Tidak halnya di Kota Surabaya Pemekaran Pembagian Wilayah Kerja Kantor Pertanahan terbagi menjadi 2 Kantor Pertanahan yaitu Kantor Pertanahan Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Surabaya 2 hal ini menimbulkan keresahan bagi PPAT yang sudah terbiasa dengan tidak ada di ke 2 pembagian tersebut. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menggugat ke BPN karena Pemekaran ke 2 Kantor Pertanahan Kota Surabaya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat baik pada PP 37 tahun 1998, PerKBPN 1 tahun 2006 serta peraturan pelaksanaan lainnya tidak ada pasal atau kalimat yang menyatakan pembagian wilayah kerja kantor Pertanahan terjadi dari adanya ?Pemekaran Kantor Pertanahan? sebagai Dampak dari pemekaran pembagian ke 2 wilayah kerja kantor pertanahan terhadap PPAT salah satunya adalah akte-akte yang telah dibuatnya sebagai dasar perbuatan hukum menajadi diragukan keabasahannya dan menjadi Preseden buruk kedepannya, atas hal tersebutlah kemudian IPPAT sebagai organisasi yang mewakili PPAT di Kota Surabaya menggugat atas kebijakan yang dikeluarkan BPN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sampai saat ini putusan yang telah dikeluarkan oleh PTUN berupa ?Skorsing? tidak dihiraukan oleh pihak BPN namun atas dasar tersebutlah akan menjadi dasar tambahan untuk menggugat lebih lanjut. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja PPAT adalah satu wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sedangkan Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 yaitu Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baru ? Bagi Pajabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) lama yang memilih daerah kerja yang baru sesuai dengan pemecahan, tidak perlu mengangkat sumpah dan tidak memerlukan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 15 ayat (3). Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap penyerahan protokol bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah berakhir jabatannya ? PPAT yang semula daerah kerjanya berada di wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 kemudian memilih wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 atau sebaliknya, wajib menyerahkan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Pejabat Pembuat Akta Tanah lain di wilayah kerja Kantor Pertanahan semula dengan membuat Berita Acara penyerahan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan.

---

The National Land Agency of the Republic of Indonesia is an institution as a structural under and responsible to the President of the Republic of Indonesia, BPN has a fundamental duty of administration to create and produce a product that is legal on Land Rights Certificates, Certificates of Unit Ownership Flats and other rights relating to the Land . In An Ownership and Human Rights Unit Ownership Flats need a liaison to the acquisition in the form of transfer, dispose of rights, on the basis that there should be an institution called the Land Deed Makers Officials (PPAT) which has a fundamental duty to make the deeds relating to the Land , PPAT is appointed and dismissed by the Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia, PPAT has followed the work area Work Area County / City Land Office. It is applicable throughout the Working Regency / City Land Office in Indonesia. Not the case in Surabaya City Redistricting Working Areas Land Office Division is divided into 2 of the Land Office of the Land Office Land Office Surabaya 1 and 2 this caused unrest for PPAT who are used to not exist in the second division. Land Deed Makers Officials Association (IPPAT) sued the BPN because splitting into two Surabaya City Land Office has no legal basis either in PP 37 1998, PerKBPN 1 of 2006 and other implementing regulations there is no article or a sentence that states the division of work areas Land office occurs from the "Expansion of the Land Office" as the effect of splitting the division into two working areas of the land office PPAT deed, one of which is the certificate that has been made as a basis for legal actions to be legality doubtful future and become a bad precedent, for it who called then IPPAT as an organization representing the PPAT in Surabaya City sued over BPN policy issued through the State Administrative Court (Administrative Court). Until now, this decision has been issued by the administrative court in the form of "suspension" was ignored by the parties but on the basis BPN will be an additional basis for further suing. How is a result of the Land Office Expansion of Surabaya I and II of the Land Office in Surabaya on the working area of the Land Deed Makers Officials (PPAT) Work area is one area PPAT Working Land Office District / Municipality, while according to Article 5 paragraph (1) of the Head of National Land Agency No. 1 of 2006 on Implementation of the National Land Agency Regulation No. 1 Year 2006 on Implementation of Government Regulation No. 37 year PPAT 1998 the work area is a working area of the Land Office. How is a result of the Land Office Expansion of Surabaya I and II of the Land Office in Surabaya on official inauguration of the Land Deed Makers (PPAT) new For official Author Deed Land (PPAT) long that choosing a new work area in accordance with the resolution, no need to take an oath and does not require the Decree of the Head of the Land Office and the National Land Agency Regional Office of East Java Province (Government Regulation No. 37 of 1998 Section 15 subsection (3). Surabaya Land Office I and II of the Land Office in Surabaya on the protocol for submission of the Land Deed Makers Officials (PPAT) which has ended his tenure? PPAT works area which was originally located in the city of Surabaya Working the Land Office and then choose a work area Land Office in Surabaya 2 or vice versa, must submit official protocol Builder Deed land is another Land Deed Makers Acting in the working area of the Land Office originally by making the submission Minutes of the Land Deed Makers The official protocol In the presence of the Head of the Land Office."

"Inflasi merupakan salah satu masalah krusial dalam perekonomian makro. Tesis ini mencoba menelaah pengaruh enam faktor utama penyebab inflasi sepanjang 41 tahun terakhir (1969Q1?2009Q4) dan secara empiris menelaah seberapa besar faktor-faktor tersebut berdampak pada inflasi di Indonesia. Inflasi mengemuka sebagai tantangan tunggal terbesar perekonomian makro yang mengkonfrontasi Indonesia saat krisis moneter tahun 1997. Oleh karenanya, tesis ini secara khusus mengkaji dan membandingkan pengaruh faktor-faktor penyebab inflasi sebelum krisis moneter (1969Q1?1997Q4) dan setelah krisis moneter (1999Q1?2009Q4). Variabel yang sering disitir sebagai faktor penyebab inflasi dan digunakan dalam tesis ini adalah inflasi itu sendiri, PDB, pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar, nilai tukar, dan harga minyak. Khusus periode setelah krisis, variabel SBI 3-bulan dimasukkan guna melihat perbedaan dampaknya terhadap inflasi terkait dengan target inflasi (ITF). Metode yang diaplikasikan adalah vector autoregression (VAR) non-restriktif dengan alat pengolah data Eviews 4.1. Aspek-aspek teoritis VAR mencakup: stasioneritas data deret waktu, identifikasi model, estimasi parameter, dan peramalan menggunakan hasil estimasi impulse response function (IRF) maupun variance decomposition (VDC). Temuan utamanya adalah terdeteksinya perbedaan yang cukup besar antara pengaruh variabel-variabel penentu inflasi di masa sebelum dan sesudah krisis moneter. Inflasi berkarakter backward looking, dimana faktor inflasi inersia ini mempunyai efek terbesar dalam menjelaskan proses inflasi di kedua periode penelitian. Selain inflasi inersia, tiga faktor terbesar penjelas inflasi di masa prakrisis moneter berturut-turut adalah PDB, nilai tukar, dan uang beredar; sedangkan di era pascakrisis moneter berturut-turut adalah pengeluaran pemerintah, uang beredar, dan harga minyak.

---

Inflation is one of the most crucial macroeconomic problems. This thesis tries to identify the key determinants of inflation for the past 41 years (1969Q1?2009Q4) and to empirically examine the relative importance of different sources of inflation in Indonesia. Inflation emerged as the single biggest macroeconomic challenge confronting Indonesia during the 1997 monetary crisis. Hence this thesis in particular tests and compares the factors influencing inflation before the crisis (1969Q1?1997Q4) and after the crisis (1999Q1?2009Q4). The widely held view is that inflation is primarily caused by the inflation itself, GDP, government expenditure, money supply, exchange rate, and oil price. In accordance with the implementation of ITF, 3-month SBI interest rate is also included in post-crisis estimation. The method utilized is the application of a nonrestrictive vector autoregression (VAR) using EViews version 4.1 as the data processor. The theoretical aspects of a VAR model include: stationary time series, model identification, parameter estimation, and forecasting using both the impulse response function (IRF) and variance decomposition (VDC). The main finding is that those variables have very different effects on inflation before and after the crisis. Inflation is found backward looking, and this inflation inertia becomes the biggest element affecting inflation in both periods under study. Beside inflation inertia, the other three factors that most affect inflation before the crisis are GDP, exchange rate, and money supply. And after the crisis, the three biggest factors (in addition to inflation inertia) that affect the inflation are government expenditure, money supply, and oil price."

"Kehendak umum sebagai konsep sentral filsafat sosial politik J.J. Rousseau'. Pengertian kehendak umum muncul pertama kali di dalam karya Rousseau pada tahun 1755 Discourse on political Economy, kemudian secara panjang lebar diuraikan dalam The Social Contract pada tahun 1762. Kehendak Umum akan menjadi suatu prinsip yang mengikat dan mewarnai kehidupan warga masyarakat politis yang khas Roussau. Artinya kehendak Umum harus menjadi penggerak dan sumber segala kewajiban hukum dan moral dari masyarakat yang bersangkutan..."