Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Situs trowulan merupakan bekas kota pada masa lalu, hal ini terbukti dari adanya temuan yang beragam antara lain yakni arca terakota orang asing. Penemuan arca terakota orang asing yang ditemukan di Trowulan jumlahnya sangat banyak. Sebagian besar dari arca tersebut dapat ditemukan di ruang koleksi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tirnur di Trowulan, Museum Nasional Jakarta, dan di ruang koleksi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah di Prambanan. Berdasarkan daerah penemuan asalnya yaitu sekitar Trowulan, maka arca terakota orang asing merupakan objek yang sangat menarik untuk diteliti dilihat dari penyebutan nama orang asing pada arca terakota tersebut. Arca terakota orang asing berukuran kecil yang disimpan di Museum Trowulan menggambarkan anak-anak, wanita, dan laki-laki dalam bentuk yang bervariasi. Variasi itu tampak antara lain pada bentuk tata rambut, tutup kepala, perhiasan, pakaian, raut wajah serta bentuk dan sikap tubuh. Jumlah arca terakota yang berada di Museum Trowulan sebanyak kurang lebih 567 arca. Berdasarkan sampel yang diambil, arca terakota orang asing berjumlah 57 arca, yang terdiri atas 8 arca utuh, 39 arca hanya tersisa bagian kepala, dan 10 arca berupa badan. Selain data artefaktual di gunakan pula data bantu dan berbagai cumber sejarah antara lain, Nagarakrtagama, Pararaton, Sumanasantaka, dan kidung Harsa Wijaya sedangkan dari sumber prasasti antara lain Prasasti Wurare (joko dolog) dan Air Asih, selain itu digunakan pula sumber berita asing, seperti berita Odorico, Suma oriental, Ying-yai Sheng-lan, Tao I Chili Weh dan sumber tertulis lainnya. Hasil pengamatan terhadap arca terakota orang asing koleksi museum Trowulan dapat diketahui bahwa atribut-atribut yang dapat dijadikan dasar klasifikasi arca terakota orang asing dapat dibagi dalam 5 kelompok: (1) wajah dimana komponennya adalah (a) mata (kode M), (b) alis (kode A), (c) hidung (kode H), (d) mulut/bibir (kode B),(e) kumis (kode Km), (f) Jenggot (kode J), dan (g) bentuk muka (kode W), (2) rambut (kode R), (3) tutup kepala (T), (4) pakaian (Kode K), (5) perhiasan yang terdiri atas sumping (kode SP) dan subang (kode (SB) serta (6) benda-benda yang dipegang/bawa. Selain itu pengamatan dilakukan dengan melihat hubungan wajah dengan tutup kepala, hubungan antara perhiasan, benda-benda yang dipegang/dibawa, pakaian, serta pola hiasnya.

Abstrak :
Penitian ini mengenai analisis fonetis kata pinjaman bahasa Arab yang berasar dari bahasa Inggris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses adaptasi dan perubahan yang terjadi pada pembentukan kata pinjaman bahasa Arab yang berasar dari bahasa Inggris

Abstrak :
Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah melalui proses penelitian terlebih dahulu. Sedangkan untuk memperoleh data dan pengolahannya penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi dan mencari data di beberapa sumber kepustakaan, antara lin dalam buku literatu, majalah-majalah dan surat kabar. Analisa datanya dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif. Perumusan yang pemulis kemukakan adalah : bagaimana cara penetapan premi asuransi jiwa, bagaimana cara penetapan jumlah yang dipertanggungkan, bagaimana cara pengajuan dan penyelesaian klaim asuransi jiwa dan apa akibat hukumnya jika tertanggung alali dalam melaksanakan kewajibannya. Setelah melalui beberapa tahap penelitian dan pembahasan masalah, akhirnya didapatkan suatu hasil tentang permasalah di atas, yaitu bahwa besarnya premi ditatapkan berdasarkan usia calon tertanggung, jenis asuransi dan cara pembayaran premi. Uang pertanggungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak sebelum terjadinya kontrak asuransi, dengan batas minimal Rp. 1.500.000,- dan batas maksimalnya untuk polis tanpa pemeriksaan dokter adalah tergantung pada kelompok umur dan mengandung resiko tambahan atau tidak. Sedangkan untuk polis dengan pemeriksaan dokter, besarnya uang pertanggungan maksimal adalah tidak terbatas. Perjanjian asuransi jiwa berakhir jika masa asuransinya berakhir atau jika tertanggung meninggal dunia. Apabila perjanjian asuransi jiwa berakhir, maka tertanggung atau orang yang berkepentingan berhak untuk mengajukan tuntutan klaim, dengan melampiri syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan oleh penanggung. Apabila tertanggung lalai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar premi, maka ia dikenakan sanksi berupa denda selama dalam masa/waktu leluasa yaitu satu bulan sejak tanggal jatuh temponya. Jika melebihi masa leluasa tersebut, maka polis asuransi tersebut menjadi kadaluwarsa, sehingga penanggung tidak diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya dan perjanjian tersebut menjadi berakhir.

Abstrak :
Teknologi Asynchronouos Transfer Mode (ATM) dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai bentuk layanan komunikasi. Salah satu jenis layanan komunikasi yang berkembang saat ini adalah jenis layanan data. Layanan ini di dalam ATM dikategorikan kepada jenis layanan Available Bit Rate (ABR). Pada pengelolaan jaringan ATM, layanan ABR ini banyak dikorbankan oleh twitch (karena menuliki prioritas sel yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis layanan CBR dan VBR), pada saat switch mengalami kondisi kongesti karena beban yang harus dilayani oleh jaringan sangat tinggi. Untuk menghindari tingkat cell loss yang tinggi pada ABR maka dikembangkan sebuah metode congestion avoidance ERICA yang diharapkan dapat mengadaptasikan laju kecepatan transmisi layanan ABR terhadap kondisi trafik jaringan. Hal ini dilakukan karena jenis layanan ABR memiliki kemampuan untuk meningkatkan atau menurunkan kecepatan transmisi datanya. Untuk melihat performansi yang dilakukan oleh ERICA terhadap layanan ABR, dilakukan sebuah simulasi dengan menggunakan sebuah simulator jaringan yaitu A7M/HFC Network Simulator yang dikembangkan oleh NIST (National Institute of Standards and Technology). Simulator ini dibuat dalam bahasa C dan dijalankan pada X Window System yang berbasis pada UNIX. Sebuah topologi jaringan didesain untuk menganalisis performansi kontrol kongesti ERICA pada trafik ABR dalam jaringan ATM. Berdasarkan hasil yang didapat dari simulasi ditentukan nilai fairness, efisiensi, throughput, dan panjang antrian (queue) dari kontroI kongesti ERICA untuk topologi jaringan ini.

Abstrak :
Kejadian kapal tanker terbakar hampir setiap tahun terjadi di Indonesia ini merupakan pekerjaan rumah bagi para operator kapal dan pemerintah sebagai regulator untuk mengatasi hal tersebut mengingat kapal tanker merupakan kapal yang didesain sedemikian rupa yang seharusnya aman digunakan untuk mengangkut bahan bahan berbahaya seperti crude oil gas dan bahan kimia Penelitian ini membahas tentang evaluasi sistem proteksi aktif proteksi pasif dan sistem tanggap darurat kebakaran di sebuah kapal tanker Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian sistem proteksi aktif sistem proteksi pasif dan sistem tanggap darurat kebakaran dengan standar Safety Of Life At Sea SOLAS 1974 metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif melalui observasi dan telaah dokumen yang ada di kapal Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem proteksi aktif sistem proteksi pasif dan sistem tanggap darurat kebakaran di kapal tanker X belum seluruhnya memenuhi standar SOLAS rsquo 74 dan ini bias menjadi salah satu penyebab banyaknya kejadian kebakaran pada kapal tanker di Indonesia. ...... In Indonesia almost every year there are cases of a fire on a tanker vessels this is a problem for the vessel operators and government as regulators to solve this matter considering tanker is a ship who have specially designed in to be use for the safe transport of hazardous materials such as crude oil gas and chemicals This study discusses the evaluation of active protection systems passive protection and emergency response systems of fire in a ship tanker Objective of this study was to determine the suitability of active protection systems passive protection systems and fire emergency response system with standard Safety Of Life At Sea SOLAS 1974 the method used is descriptive research methods through observation and review of existing documents on board From the research it can be concluded that the active protection system passive protection systems and fire emergency response system in ship tanker X not fully meet the standards of SOLAS 74 This can be one of the causes of many case tanker vessels caught fire in Indonesia

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan medan makna kepala negara dalam bahasa Arab, khususnya yang terdapat pada Alquran dan Hadis. Ada enam leksem yang diteliti pada penelitian ini: ?Uli al-?amr, ?amir al﷓ mu?minin, khalifah, ?imam, sultan, dan malik. Hubungan yang terjadi di antara keenam leksem itu adalah hubungan paradigmatik. Korpus data yang berhasil dikumpulkan 1265 data yang terdiri atas 76 data dari Alquran dan 1189 data dari hadis. Jumlah itu sudah termasuk infleksi yang berupa bentuk plural pada leksem khalifah, ?imam, dan malik. Di dalam penelitian ini dibicarakan medan makna, makna leksem dalam konstruksi kalimat, taksonimi, dan meronimi keenam leksem itu. Pada pembicaraan mengenai medan makna, diketahui adanya hubungan kongruensi yang berupa hubungan inklusi, tumpang-tindih, dan disjungsi. Analisis masing-masing leksem ketika berada pada konstruksi kalimat menunjukkan makna masing-masing leksem bersinonim dengan yang lain pada satu waktu dan di waktu yang lain berbeda makna. Masing-masing leksem dapat berkonotasi negatif dan berkonotasi positif tergantung konteks dan kolokasinya. Analisis pada konstruksi kalimat juga menunjukkan terjadinya kepolisemian dan kehomoniman pada keenam leksem itu. Pada analisis taksonimi, diketahui leksem ?Uli al-?amr merupakan superordinat dari leksem `ulama ? dan leksem ?umara?, sementara leksem ?umara? menjadi superordinat dari leksem ?amir al-mu?minin dan leksem malik. Leksem ?amir al-mu?minin sendiri menjadi superordinat dari leksem khalifah, ?imam, dan leksem sultan. Analisis meronimi pada keenam leksem itu menunjukkan leksem ?uli al-?amr merupakan holonim dari leksem-leksem lain yang merupakan partonim dari leksem ?uli-al-?amr.

---

The research target is to explain semantic field of head of state in Arabic, especially, which is found in Alquran and Hadith. The lexemes which examined were ?uli al-?amr, ?amir al-mu?minin, khalifah, ?imam, sultan, and malik. The relationship among lexemes is paradigmatic. In this research, there are 1265 data. The amounts of 76 data were taken from Alquran and 1189 data from Hadith. Those data were including the inflection of plural form of khalifah, ?imam, and malik. The research discusses the semantic field, lexeme meaning in sentences construction, taxonymy, and meronymy of those lexemes. On semantic field, there is congruence in the form of inclusion, overlap, and disjunction. The analysis of each lexeme in the sentence construction shows the meaning of each lexeme has synonymous meaning with other at one time and has different meaning in other time. Each lexeme could have negative and positive connotation. The connotations are depending on its context and collocation. On the analysis of sentence construction, there are polysemy and homonymy tendency of those lexemes. On the taxonymy analysis, ?uli al-?amr is the superordinate of `ulama? and ?umara?, while ?umara? the superordinate of ?amir al mu?minin and malik. Another finding shows ?amir' al-mu?minin as the superordinate of khalifah, ?imam, and sultan. In the analysis of metonymy relation, it was found that ?uli al-?amr is the holonym of other lexemes which are the partonym of ?uli al-?amr.

Abstrak :
Era globalisasi menuntut semua organisasi, baik yang berorientasi pada laba ataupun nirlaba, untuk beroperasi secara efisien dan efektif. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas organisasi mereka agar dapat terus bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. Salah satu caranya adalah penggunaan Teknologi Informasi (TI) secara optimal. TI memberikan kemudahan untuk membuat, memproses, menyimpan dan menyebarkan informasi. TI juga memungkinkan terjadinya proses komunikasi yang sebelumnya sulit bahkan tidak mungkin dilakukan. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta adalah perguruan tinggi yang bertugas mengembangkan ilmu agama dan ilmu umum. Meskipun bukan berorientasi pada laba, UIN tetap menghadapi persaingan dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya, baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional. Untuk menghadapi persaingan tersebut, UIN berupaya untuk terus meningkatkan kualitas SDM yang ada. Untuk mewujudkan hal tersebut UIN mendirikan pusat-pusat kajian ilmu pengetahuan. Salah satu pusat kajian yang dididirikan adalah Pusat Kajian Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (Pustikom) yang berada di bawah Fakultas Sains dan Teknologi (FST). Sebagai organisasi riset, Pustikom memerlukan sarana berupa sistem informasi yang berfungsi sebagai media komunikasi, publikasi kegiatan dan hasil penelitian. Pengembangan sistem informasi tersebut diharapkan memperhatikan dua hal, masalah biaya dan kemudahan akses terhadap sistem yang akan dikembangkan. Salah satu yang mendukung hal tersebut adalah konsep open source. Open source menganut kebebasan dalam merubah dan menyebarkan source code suatu program. Hal ini memungkinkan terlibatnya banyak pengembang dari berbagai penjuru dunia. Selain itu, open source juga mendukungpenyebaran piranti lunak secara gratis kepada setiap pihak yang ingin menggunakannya.

---

Globalization era demands all organizations, whether it is profit oriented or non-profit oriented, to operate efficiently and effectively. The purpose is to increase its quality so that it may survive in an increasingly competitive environment. One way to fulfill that is by using Information Technology optimally. Information Technology gives easier methods to create, process, store and distribute information. It also makes possible communication process that used to be difficult or even impossible. State Islamic University (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta is a higher education institution that bears the duty to develop both religious and general knowledge. Although not profit oriented, it is facing competition with other higher education institutions in a local, national, regional and international level. To cope with the competition, UIN Syarif Hidayatullah makes an ongoing effort to improve the quality of its human resources. To fulfill that, UIN has built several centers for science studies. One of them is Center for Information Technology and Telecommunication (Pustikom), which is under Faculty of Science and Technology (FST). As a research organization, Pustikom needs an information system that functions as a communication media, activity and research result publications. The development of this information system is expected to consider two things, which are finance and an easy access of the system. One thing that supports the second matter is the concept of open source. Open source holds on to the freedom in changing and distributing the source code of a particular program. This makes possible involvement of many developers from all over the world. Other than that, open source also supports free software distribution to all parties who would like to use it.

Abstrak :
Pasar modal sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan menuntut adanya integritas dan transparansi agar dapat berfungsi dengan baik. Insider trading, sebagai bentuk pelanggaran etika dalam aktivitas pasar modal, menjadi perhatian serius di berbagai yurisdiksi. Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan dan membedakan transaksi yang dikategorikan sebagai insider trading sebagai kejahatan pasar modal, dengan fokus pada pengecualian yang diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 78 Tahun 2017. Pada penelitian ini Rumusan masalah pertama adalah bagaimana cara menafsirkan dan membedakan transaksi insider trading yang dianggap sebagai kejahatan pasar modal dengan transaksi insider trading yang dikecualikan berdasarkan pasal 99 UUPM Jo POJK 78/2017. Analisis terhadap norma hukum ini menjadi kunci untuk memahami kerangka kerja hukum terkait insider trading. Rumusan masalah kedua membahas hal-hal yang perlu diperhatikan agar transaksi insider trading tidak menjadi tindak pidana kejahatan di bidang pasar modal. Implikasi praktis dari pasal 99 UUPM Jo POJK 78/2017 menjadi fokus dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meminimalkan risiko pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menganalisis perundang-undangan. Hasil penelitian menyajikan pandangan yang jelas terkait penjelasan pasal 99 UUPM Jo POJK 78/2017 dan faktor-faktor yang dapat menghindarkan transaksi insider trading dari status tindak pidana kejahatan di pasar modal. ......The capital market, as one of the key pillars in the financial system, demands integrity and transparency for its optimal functioning. Insider trading, as a form of ethical violation in capital market activities, has become a serious concern in various jurisdictions. This research aims to interpret and differentiate transactions categorized as insider trading as crimes in the capital market, with a focus on the exceptions stipulated in Article 99 of the Capital Market Law (UUPM) Jo the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 78 of 2017. The first problem formulation addresses how to interpret and distinguish insider trading transactions considered as crimes in the capital market from exempted insider trading transactions under Article 99 UUPM Jo POJK 78/2017. An analysis of this legal norm is crucial to understanding the legal framework related to insider trading. The second problem formulation discusses the factors that need to be considered to prevent insider trading transactions from becoming criminal offenses in the capital market. The practical implications of Article 99 UUPM Jo POJK 78/2017 are the focus in identifying factors that can minimize the risk of violations. This research employs a doctrinal research method by analyzing relevant legislation. The research findings provide a clear understanding of the explanation of Article 99 UUPM Jo POJK 78/2017 and the factors that can exempt insider trading transactions from the status of criminal offenses in the capital market.

Abstrak :
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (“UU Persaingan Usaha”) dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 (“PP Persaingan Usaha”), tidak mengatur pengambilalihan aset. Padahal pengambilalihan aset khususnya yang bernilai signifikan dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat. Ketiadaan pengaturan pengambilalihan aset dalam kedua peraturan perundang-undangan Persaingan Usaha menyebabkan KPPU menerbitkan peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 ("Perkom No. 3 Tahun 2019) yang salah satu ketentuannya mengatur tentang pengambilalihan aset. Keberadaan pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 menimbulkan permasalahan yuridis mengenai: (i) kewenangan KPPU untuk mengatur pengambilalihan aset, dan (ii) harmonisasi norma dan kekuatan mengikat dari ketentuan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 tersebut. Hal tersebut karena pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 seharusnya dibuat berdasarkan perintah atau bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Sementara peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Persaingan Usaha dan PP Persaingan Usaha tidak mengatur pengambilalihan aset. Permasalahan ini penulis teliti dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan melakukan penelahan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU tidak berwenang mengatur pengambilalihan aset dan pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 tidak harmonis dengan peraturan yang ada diatasnya dan tidak berlaku efektif. ......Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (“Business Competition Law”) and Government Regulation no. 57 of 2010 concerning Merger or Consolidation of Business Entities and Acquisition of Company Shares Which Can Result in Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (“PP Business Competition”), does not regulate the acquisition of assets. Whereas, the acquisiton of assets, especially those of significant value, can disrupt fair business competition. The absence of arrangements for the acquisition of assets in both of Business Competition Laws and regulations and the importance of arrangements for the acquisition of assets, have caused KPPU to issue KPPU's regulation No. 3 of 2019 which one of the provisions regulates the acquisitioh of assets. The existence of provision of the acquisition of assets in Perkom No. 3 of 2019 raises juridical issues regarding: (i) the authority of the KPPU to formulate provision for the acquisition of assets and (ii) harmonization of norms and binding powers of the provisions for the acquisition of assets as regulated in Perkom No. 3 of 2019. This is because, the provision concerning the acquisition of assets in Perkom No. 3 of 2019 should be made based on orders or sourced from higher regulations, whereas the higher regulations, namely the Business Competition Law and the Business Competition Regulations do not regulate the acquisition of assets. This problem examined by using a normative juridical research method by examining the laws and regulations and related books. The results of this study indicate that KPPU does not have the authority to formulate provisions for the acquisition of assets and provisions for the acquisition of assets as regulated in Perkom No. 3 of 2019 is not in harmony with the existing laws and regulations and is not effective and has no binding legal force.