Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semakin berkembangnya kecanggihan dan kemajuan teknologi terutama pada Masa Pandemic Covid-19 seperti sekarang ini, telah mendorong hampir di seluruh belahan dunia menerapkan aturan baru terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah secara Elektronik atau electronic-Know Your Customer (e-KYC), mulai dari Layanan Perbankan Digital (Digital Bank), Perusahaan Financial Technology, Perusahaan Asuransi, dan sebagainya sudah mulai beralih dari yang semula prinsip KYC menjadi menggunakan e-KYC. Salah satu contoh Bank Digital yang telah menerapkan prinsip e-KYC adalah Aplikasi Motion Banking oleh Bank MNC International Tbk. Skripsi ini akan membahas 2 pokok permasalahan yaitu tentang bagaimana penerapan prinsip e-KYC serta hambatan yang dapat terjadi terhadap Motion Banking Bank MNC International Tbk. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang- Undang, PBI, serta POJK. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam proses penerapan e-KYC pada Aplikasi Motion Banking Bank MNC International sepenuhnya telah berbasis full biometric dimana tidak dibutuhkan lagi adanya tatap muka melalui video call melainkan hanya dengan mengisi identitas data berbasis aplikasi saja yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan live detection seperti fingerprint dan face recognition untuk menjamin keamanannya telah sesuai dengan aturan dalam POJK No.23/POJK.01/2019. Saran dari penulis supaya Pihak Bank MNC International tetap lebih memperketat lagi pengawasan terhadap pengaplikasian e-KYC serta diusahakan untuk meminimalisir berbagai hambatan atau kekeliruan yang mungkin dapat terjadi seperti mengupayakan jaringan yang memadai dan lain sebagainya dalam proses penerapannya

---

The growing sophistication and advancement of technology, especially during the Covid- 19 Pandemic Period as it is today, has prompted almost all parts of the world to implement new rules related to the application of the electronic-Know Your Customer (e-KYC) Principle, starting from Digital Banking Services (Digital Bank) , Financial Technology Companies, Insurance Companies, and so on have started to switch from the original KYC principle to using e-KYC. One example of a Digital Bank that has implemented the e-KYC principle is the Motion Banking Application by Bank MNC International Tbk. This thesis will discuss 2 main issues, namely how to apply the principles of e-KYC and the obstacles that can occur to Motion Banking Bank MNC International Tbk. In writing this thesis using a normative juridical research method with the approach of the Act, PBI, and POJK. The writing of this thesis uses primary, secondary and tertiary legal materials, with a qualitative approach. The results of this study found that in the process of implementing e-KYC on the MNC International Bank Motion Banking Application, it was completely based on full biometric where there was no need for face-to-face meetings via video calls but only by filling in application-based data identities which could be done by using live detection such as fingerprints and face recognition to ensure security is in accordance with the rules in POJK No.23/POJK.01/2019. The suggestions from the author are that Bank MNC International continues to tighten supervision over the application of e-KYC and endeavor to minimize various obstacles or errors that may occur such as seeking an adequate network and so on in the implementation process."

"Berbagai kasus keimigrasian menunjukkan bahwa untuk meminimalisir timbulnya permasalahan, ketentuan hukum yang diatur tetap memerlukan pelayanan yang efektif, oleh karena itu peningkatan pelayanan paspor di bidang keimigrasian juga mengharuskan warga negara Indonesia untuk menyelenggarakannya. Melalui aplikasi M-Passport Indonesia saat ini telah menerapkan sistem administrasi dan antrian online sesuai dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini memungkinkan penyelesaian prosedur pelayanan paspor dalam tiga hari dan hanya membutuhkan dua kali perjalanan ke kantor imigrasi.Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan M- Passport pada Kantor Imigrasi Jakarta Timur telah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku yaitu UU No. 25 Tahun 2009 atau tidak. Metode penelitian yang diterapkan adalah doktrinal dengan melalui teori teori yang ada serta pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini mengadopsi teori yang diprakarsai oleh Harvard JFK School of Government Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pelayanan e-Government dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur telah cukup efektif. Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang perlu diperhatikan. dapat diatasi oleh pemerintah dengan memperluas kapasitas sistem secara teknis untuk menampung lebih banyak permohonan secara berkala. Hal ini memungkinkan implementasi sistem penjadwalan antrian yang lebih efisien dan transparan, sehingga pengguna mendapatkan waktu yang tepat untuk pengajuan paspornya.

---

Through the Online Passport application, Indonesia has now implemented an online administration and queue system in accordance with the One Stop Integrated Service system. This makes it possible to complete the passport service procedure in just three days and only requires two trips to the immigration office. This study aims to evaluate and explain whether the implementation of the M-Passport at the East Jakarta Class I Immigration Office is in accordance with applicable laws, namely the Law No. 25 of 2009 or not. The research method applied is doctrinal using existing theories and data collection through interviews. This research adopts the theory initiated by Harvard JFK School of Government by Indrajit. The findings from this research show that overall, e-Government services in making passports at the East Jakarta Class I Immigration Office have been quite effective. However, there are still a number of obstacles that need to be considered. The government can overcome this by expanding the system's technical capacity to accommodate more requests on a regular basis. This allows the implementation of a more efficient and transparent queue scheduling system, ensuring users get the right time to apply for their passport."

"Berbagai kasus keimigrasian menunjukkan bahwa untuk meminimalisir timbulnya permasalahan, ketentuan hukum yang diatur tetap memerlukan pelayanan yang efektif, oleh karena itu peningkatan pelayanan paspor di bidang keimigrasian juga mengharuskan warga negara Indonesia untuk menyelenggarakannya. Melalui aplikasi M-Passport Indonesia saat ini telah menerapkan sistem administrasi dan antrian online sesuai dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini memungkinkan penyelesaian prosedur pelayanan paspor dalam tiga hari dan hanya membutuhkan dua kali perjalanan ke kantor imigrasi.Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan M- Passport pada Kantor Imigrasi Jakarta Timur telah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku yaitu UU No. 25 Tahun 2009 atau tidak. Metode penelitian yang diterapkan adalah doktrinal dengan melalui teori teori yang ada serta pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini mengadopsi teori yang diprakarsai oleh Harvard JFK School of Government Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pelayanan e-Government dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur telah cukup efektif. Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang perlu diperhatikan. dapat diatasi oleh pemerintah dengan memperluas kapasitas sistem secara teknis untuk menampung lebih banyak permohonan secara berkala. Hal ini memungkinkan implementasi sistem penjadwalan antrian yang lebih efisien dan transparan, sehingga pengguna mendapatkan waktu yang tepat untuk pengajuan paspornya.

---

Through the Online Passport application, Indonesia has now implemented an online administration and queue system in accordance with the One Stop Integrated Service system. This makes it possible to complete the passport service procedure in just three days and only requires two trips to the immigration office. This study aims to evaluate and explain whether the implementation of the M-Passport at the East Jakarta Class I Immigration Office is in accordance with applicable laws, namely the Law No. 25 of 2009 or not. The research method applied is doctrinal using existing theories and data collection through interviews. This research adopts the theory initiated by Harvard JFK School of Government by Indrajit. The findings from this research show that overall, e-Government services in making passports at the East Jakarta Class I Immigration Office have been quite effective. However, there are still a number of obstacles that need to be considered. The government can overcome this by expanding the system's technical capacity to accommodate more requests on a regular basis. This allows the implementation of a more efficient and transparent queue scheduling system, ensuring users get the right time to apply for their passport."