Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rusyadi
Jakarta: Rineka Cipta, 1995
R 499.2213927 RUS k
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Iqbal Rusyadi
"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dopant Sb (antimony) terhadap aktifitas fotokatalitis dari semikonduktor ZnO. Untuk itu dilakukan proses sintesis untuk mendapatkan nanopartikel Sb-doped ZnO dengan metode co-presipitasi dengan memvariasikan konsentrasi dari dopant (2%, 6%, 12%, dan 24%). Sampel tersebut dikarakterisasi menggunakan X-ray Diffraction (XRD), Ultraviolet-Visible spectroscopy (UV-Vis), dan Energy Dispersive X-ray (EDX) untuk mengetahui keberhasilan pen-doping-an Sb pada ZnO. Larutan Methylene Orange (MO) digunakan sebagai media degradasi untuk mengetahui aktifitas fotokatalisis dari nanopartikel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa doping Sb dapat meningkatkan aktifitas fotokatalisis dari ZnO karena akan menghambat laju rekombinasi dari ZnO, memperkecil ukuran kristalit, meningkatkan absorbansi, dan memperkecil bandgap energy (energy celah pita) pada semikonduktor ZnO. Akan tetapi terbentuknya secondary phase (fasa pengotor) pada nanopartikel akan mengurangi aktifitas fotokatalisisnya karena menghambat penyerapan energy foton dari UV sehingga pembentukan OH radikal menjadi menurun.

This research was conducted to determine the effect of the concentration of dopants Sb (antimony) on the photocatalytic activity of ZnO semiconductor. For that performed the synthesis process to obtain Sb-doped ZnO nanoparticles by co-precipitation method by varying the concentration of dopants (2%, 6%, 12%, and 24%). The samples were characterized using X-ray Diffraction (XRD), Ultraviolet-Visible spectroscopy (UV-Vis), and Energy dispersive X-ray (EDX) to determine the success of Sb-doping in ZnO. Solution Methylene Orange (MO) was used as a medium of photocatalytic degradation to determine the activity of the nanoparticles.
The results showed that the Sb doping can improve the photocatalytic activity of ZnO because it will inhibit the rate of recombination of ZnO, reduce the size of crystallites, increasing absorbance, and minimize the bandgap energy in the semiconductor ZnO. However, the formation of secondary phase (phase impurities) on the nanoparticles will reduce photocatalytic activity by inhibiting the absorption of a photon energy of UV so that the formation of OH radicals is lowered.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
S44062
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Adri Rusyadi
"Tesis ini meneliti mengenai pemalsuan akta kuasa menjual yang dilakukan oleh notaris dan karyawan notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam membuat akta autentik. Akta Autentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang serta bentuk dan susunannya telah ditentukan undang undang dan mempunyai pembuktian yang sempurna. Tetapi di masa kini banyak sekali ditemukan notaris yang dalam pembuatan akta autentik tidak sesuai dengan kaidah hukum yang ada atau dengan kata lain membuat akta autentik palsu. Rumusan Masalah yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan akta kuasa menjual palsu pada kasus Putusan Nomor (1209 K/Pid/2022) dan pertanggung jawaban pidana karyawan notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual palsu pada kasus Putusan Nomor (1209 K/Pid/2022) Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dan tipologi penelitiannya adalah deskriptif analitis. hasil penelitiannya adalah Mengenai keabsahan akta kuasa menjual palsu yang terjadi pada kasus putusan Nomor 1209/K/Pid/2022 tersebut bila merujuk pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta kuasa menjual tersebut dinyatakan cacat hukum yang mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif yang menyebabkan perjanjian tersebut batal yang mengakibatkan kesepakatan secara tertulis tidak mengikat secara hukum saat permohonan pihak dikabulkan oleh Putusan Hakim di Persidangan dan untuk karyawan notaris dalam kasus tersebut tidak berhak dikenakan sanksi pidana karena melakukan tindak pidana membuat akta kuasa menjual palsu disuruh oleh notaris dengan kata lain melakukan tindak pidana atas perintah jabatan dan tidak berhak dimintai pertanggung jawab pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum pidana

This thesis examines the forgery of power of attorney deeds of sale committed by notaries and notary employees. A notary is a public official who is authorized by the Ministry of Law and Human Rights to make authentic deeds. An authentic deed is a deed made by an authorized public official and its form and structure have been determined by law and have perfect proof. However, nowadays there are many notaries who in making authentic deeds do not comply with existing legal rules or in other words make fake authentic deeds. The formulation of the problem raised in this research is regarding the validity of a fake power of attorney to sell in the case of Decision Number (1209 K/Pid/2022) and the criminal liability of notary employees in making a fake power of attorney to sell in the case of Decision Number (1209 K/Pid/2022). ) This research uses a doctrinal method and the research typology is analytical descriptive. The results of the research are: Regarding the validity of the fake power of attorney deed that occurred in the case of decision Number 1209/K/Pid/2022, when referring to Article 1320 of the Civil Code, the power of attorney deed to sell was declared null and void because it did not meet the subjective requirements that led to the agreement. This can be canceled which results in the written agreement not being legally binding when the party's request is granted by the Judge's Decision at the Trial and the notary employee in that case is not entitled to be subject to criminal sanctions for committing a crime in making a power of attorney deed. selling counterfeit goods ordered by a notary, in other words, committing a criminal act on orders from the office and not having the right to be held criminally responsible as stated in article 51 paragraph 1 of the Criminal Code "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library