Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan sangat penting artinya dalam kehidupan manusia. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi lebih terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan kehidupan rumah tangga dapat terbina dalam suasana yang lebih harmonis. Oleh karena itu, sangat tepat jika Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan.Masalah perkawinan juga telah diatur di dalam Hukum (Syari'at) Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam di samping sumber hukum Islam yaitu al Qur'an, hadits dan sunnah Rasul. Hazairin telah menyatakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ijtihad bagi umat Islam sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan sunnah Rasul. Terkait dengan perkawinan, ditemukan beberapa permasalahan hukum perkawinan di bawah umur.Persoalan yang timbul adalah (a) bagaimana kriteria "di bawah umur" menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Hukum Perkawinan (Syari'at) Islam, (b) bagaimana keabsahan perkawinan di bawah umur sesuai ketentuan syari'at Islam dan (c) bagaimana upaya penyelesaian hukum terjadinya perkawinan di bawah umur yang tidak mendapatkan persetujuan kedua orangtua. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis telah melakukan penelitian pada kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat Yuridis-Normatif dikaitkan dengan analisa data sekunder dan dirangkai dengan hasil wawancara dengan narasumber. Pada bab Simpulan sesuai analisis, ditemukan adanya kejanggalan pada pertimbangan hukumnya karena tidak dinyatakan secara tegas bahwa perkawinan itu dilakukan karena alasan utama yaitu calon isteri telah hamil sebelum melakukan perkawinan yang sah. Tetapi lebih ditekankan pada faktor kecakapan melakukan perbuatan hukum terkait faktor usia. Namun pada akhirnya, perkawinan itu dapat terlaksana didasarkan pada pertimbangan sesuai syari'at Islam yaitu demi kepentingan kedua mempelai di kemudian hari dan demi kepentingan kemaslahatan masyarakat pada umumnya."

"Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan penanaman modal asing guna menunjang pembangunan nasional. Seiring dengan program penanaman modal asing tersebut semakin banyak pula tenaga kerja asing baik yang bekerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN/Swasta) di Indonesia yang mutlak membutuhkan sarana perumahan untuk menetap atau berdiam di Indonesia. Kebutuhan perumahan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan sewa-menyewa. Perumahan yang disewakan kepada para tenaga kerja asing tersebut pada umumnya dimiliki oleh warga negara Indonesia secara perorangan yang memang khusus dibangun untuk dikontrakkan atau disewakan. Sebagai akibat dari adanya kegiatan sewa-menyewa perumahan ini, maka timbulah suatu bentuk perikatan. Dalam perikatan tersebut tercantum mengenai hak dan kewajiban pihak pemilik rumah dan hak dan kewajiban pihak si penyewa, yang dalam hal ini diwakili oleh suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa ada suatu saat dimana pada kenyataannya pihak si penyewa secara mendadak dan tanpa pemberitahuan lebih dahulu meninggalkan Indonesia dan kembali kenegara asalnya, misal nya keadaan pasca kerusuhan yang terjadi pada pertengahan bulan Mei 1998 sehingga mengakibatkan eksodus besar-besaran para tenaga kerja asing maupun turis yang sedang berada di Indonesia karena situasi dan kondisi yang tidak menentu pada saat itu. Sebaliknya, dapat pula terjadi karena satu dan lain hal ternyata pihak yang menyewakan rumah ingin menernpati rumahnya meskipun masa sewa belum habis. Tentu saja hal-hal seperti ini merupakan hal yang tidak diduga sebelumnya dan sangat merugikan kedua belah pihak. Di samping itu, masih pula terdapat masalah mengenai sisa tenggang waktu masa sewa yang kadang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya."