Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prediksi klaim merupakan proses penting dalam industri asuransi karena perusahaan asuransi dapat menyiapkan jenis polis asuransi yang tepat untuk masing-masing pemegang polis potensial. Frekuensi prediksi klaim dewasa ini kian meningkat. Sehingga data prediksi klaim yang memiliki volume besar ini disebut big data, baik dari segi jumlah fitur maupun jumlah data pemegang polis. Salah satu alternatif solusi perusahaan asuransi untuk melihat pemegang polis melakukan klaim atau tidak, bisa menggunakan machine learning yang teruji dapat digunakan untuk klasifikasi dan prediksi. Salah satu metode machine learning untuk mengurangi jumlah fitur adalah dengan proses seleksi fitur, yaitu mencari urutan fitur berdasarkan tingkat pentingnya fitur. Metode seleksi fitur yang digunakan adalah Gram-Schmidt Orthogonalization. Metode ini sebelumnya digunakan untuk data tidak terstruktur namun pada penelitian ini diuji pada data terstruktur bervolume besar. Untuk menguji urutan fitur yang diperoleh dari proses seleksi fitur, digunakan Support Vector Machine karena termasuk metode machine learning yang popular untuk klasifikasi. Berdasarkan hasil simulasi, urutan yang diperoleh dari proses Gram-Schmidt Orthogonalization relatif konsisten. Selanjutnya, dapat diketahui fitur-fitur yang paling berpengaruh untuk menentukan pemegang polis klaim atau tidak. Simulasi juga menunjukkan bahwa hanya dengan menggunakan sekitar 26 % fitur, akurasi yang dihasilkan sebanding dengan menggunakan semua fitur.

---

Claim prediction is an important process in the insurance industry because insurance companies can prepare the right type of insurance policy for each potential policyholder. The frequency of today`s claim predictions is increasing. So that claim prediction data has a large volume called big data, both in terms of the number of features and the number of policyholders. One alternative solution for insurance companies to see whether policyholders claim or not, we can use machine learning that is proven to be used for classification and prediction. One of the machine learning methods to reduce the number of features is the feature selection process, which is to search for sequences of features based on their importance feature. The feature selection method used is Gram-Schmidt Orthogonalization. This method was previously used for unstructured data, but in this research is tested on large volume structured data. Support Vector Machine is used to test the ordered features obtained from the feature selection process because it is a popular machine learning method for classification. Based on a result, the ordered features obtained from the Gram-Schmidt Orthogonalization process is relatively stable. After that, it can also be seen the most important features to determine policyholders claim or not. The simulation also shows that using only about 26 % features, the resulting accuracy is comparable to using all features."

"The increasing demands on energy supply especially for natural gas and oil in the European Unions has made the bargaining power of Russia and Turkey stronger. Just before the raising oil prices, these country played a small part in the "giant" EU political-economic game. However, things turn to be interesting when Russia turns to act as the game - director using its superiority as the major supplier of EU energy. As well as Russia, Turkey's geopolitical advantage as the new East-West energy corridor, bridging the east energy producer and the west consumer, will become a key player actor for EU energy security supply. This paper will examine the European Union Energy Challenges and its dilemma in securing their energy supply."

"ABSTRAKPanji Segala Raja merupakan salah satu cerita rekaan berisi sejarah. Tidak banyak karya sastra yang mengangkat sejarah Kerajaan Tarumanagara sebagai ide penulisan sehingga membuat karya ini menarik untuk diteliti. Cerita ini mengisahkan keadaaan Tarumanagara saat dipimpin oleh tiga raja, yaitu Purnawarman, Raja Rajaresi, dan Rajadiraja Guru. Purnawarman adalah tokoh dan fokus utama dalam cerita ini. Sejarah yang diangkat ke dalam cerita adalah peristiwa pembuatan tulisan di atas batu (prasasti) dan berita dari Cina tentang Tarumanagara. Prasasti yang diceritakan dalam cerita ada enam, yaitu Prasasti Cidanghiang, Prasasti Jambu, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Kebon Kopi, dan Prasasti Ciaruteun. Keenam prasasti tersebut ditulis pada masa pemerintahan Purnawarman. Panji Segala Raja tergolong sastra sejarah karena berisi sejarah yang sudah ditambah dengan imajinasi pengarang, yaitu Ayatrohaedi. Sastra sejarah menonjolkan tokoh dan latar tempat sesuai dengan sejarah untuk menimbulkan kesan nyata pada pembaca. Akan tetapi, tetap terdapat beberapa perbedaan antara cerita dengan sejarah. Hal ini membuktikan bahwa cerita ini adalah cerita fiksi dan tidak dapat dijadikan acuan sejarah.

---

ABSTRACTPanji Segala Raja is one of fiction containing historical event. There are not many literature which contain Kingdom Tarumanagara as the main idea that makes this story is interesting to be analyzed. This story tells the circumstances Tarumanagara when led by three kings, Purnawarman, Raja Rajaresi, and Rajadiraja Guru. Purnawarman is main character and the main focus in this story. The story contains the history about the process of making inscription and some news from China about Tarumanagara. Inscriptions are told in the story are six, Cidanghiang, Jambu, Tugu, Pasir Awi, Kebon Kopi, and Ciaruteun. The six inscriptions written during the reign of Purnawarman. Panji Segala Raja classified as literary of history because it contains the history mixed with imagination from the author, Ayatrohaedi. The characters and setting in accordance with the history fact to make real impression to the reader. However, there are some differences between the story and the history. This proves that the story is fiction and can not be used as a history reference."

"Keamanan informasi, terutama di sektor pemerintahan seperti Instansi XYZ, menjadi isu penting di era digital saat ini. Pusat Jaringan Komunikasi sebagai pengelola TIK Instansi XYZ menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan standar ISO/IEC 27001. Tantangan utama yang dihadapi saat ini ialah kesiapan upgrade pengimplementasian sistem manajemen keamanan informasi mengikuti standar ISO/IEC 27001 yang terbaru yaitu versi 2022. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kesenjangan dan memberikan rekomendasi untuk penerapan ISO/IEC 27001:2022 pada layanan VSAT, LAN, Website Utama, dan Email di Pusat Jaringan Komunikasi Instansi XYZ. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara, studi dokumen dan observasi. Seluruh data yang telah terkumpul akan dilakukan analisis kesesuaian berdasarkan framework ISO/IEC 27001:2022. Hasil dari penelitian berdasarkan gap analysis menunjukkan adanya 23 kesenjangan yang terdiri dari 10 kesenjangan pada klausul dan 13 pada kontrol annex sehingga direkomendasikan pembaruan maupun perumusan kebijakan, prosedur, atau proses pada masing-masing klausul dan kontrol tersebut. Selain itu, dihasilkan rekomendasi penerapan kontrol ISO/IEC 27001:2022 dan jadwal implementasi. Rekomendasi penerapan kontrol sesuai dengan proses bisnis organisasi yaitu 85 kontrol diterapkan pada ruang lingkup LAN dan email, 90 kontrol pada ruang lingkup website utama, dan 84 kontrol pada ruang lingkup VSAT. Pelaksanaan keseluruhan rekomendasi penerapan ini diharapkan dapat membantu proses transisi dari implementasi ISO/IEC 27001:2013 ke ISO/IEC 27001:2022 di Pusjarkom.

---

Information security, especially in the government sector such as XYZ Agency, is an important issue in today's digital era. The Communication Network Center, as the ICT manager of the XYZ Agency, faces challenges in implementing an information security management system in accordance with the ISO/IEC 27001 standard. The main challenge faced at this time is the readiness to upgrade the implementation of information security management system following the latest ISO/IEC 27001 standard, namely version 2022. Therefore, this research aims to conduct a gap analysis and provide recommendations for the implementation of ISO/IEC 27001: 2022 on VSAT, LAN, Main Website, and Email services at the XYZ Agency Communication Network Center. This research is qualitative research where data collection will be carried out by interviews, document study and observation. All data that has been collected will be analyzed for suitability according to the ISO / IEC 27001: 2022 framework. The results of the research based on the gap analysis showed 23 gaps consisting of 10 gaps in the clauses and 13 in the annex controls so that it is recommended to update or formulate policies, procedures, or processes in each of these clauses and controls. In addition, recommendations for the implementation of ISO/IEC 27001:2022 controls and implementation schedules were produced. Recommendations for implementing controls in accordance with the organization's business processes, namely 85 controls applied to the scope of LAN and email, 90 controls to the scope of the main website, and 84 controls to the scope of VSAT. The fulfillment of all implementation recommendations is expected to help the transition process from ISO/IEC 27001:2013 to ISO/IEC 27001:2022 implementation in Pusjarkom."

"Rasio kebutuhan dokter di Indonesia masih dibawah standar WHO. Sesuai dengan amanat Undang-undang, Kementerian Kesehatan berkomitmen memenuhi kebutuhan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia melalui Kebijakan bantuan biaya Pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan yaitu kebijakan bantuan biaya Pendidikan dokter spesialis-dokter gigi spesialis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assesment Procedure. Penelitian ini menggabungkan model implementasi kebijakan Edward III dan Van Meter Van Horn dengan menggunakan 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi, karakteristik organisasi pelaksana, serta lingkungan politik, sosial dan ekonomi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Informan Penelitian terdiri dari ketua dan anggota tim kerja penyelenggaraan beasiswa PPDS-PPDGS, Pengelola IT Dinas Kesehatan provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan mulai bulan Mei-Juni 2023. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Pada variabel ukuran dan tujuan Kebijakan bantuan biaya PDS-DGS telah jelas dan dapat diukur dan tertuang kedalam indikator kinerja kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Komunikasi kebijakan antar organisasi berjalan baik antara Direktorat penyediaan Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan stakeholder lainnya melalui sosialisasi dan koordinasi secara rutin. Sumber daya dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS baik sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan telah dioptimalkan dengan baik oleh Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, namun untuk sumber daya fasilitas yaitu sistem informasi masih diperlukan pengembangan agar dapat digunakan secara optimal. Karakteristik organisasi pelaksana didukung dengan ketersediaan SOP penyelenggaraan kebijakan yang sudah lengkap dan pembagian wewenang antar organisasi yang sudah jelas. Pada variabel disposisi, komitmen pimpinan dan tim kerja dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS dengan melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik menunjukkan besarnya dukungan stakeholder terkait dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS.

---

The ratio of the need for doctors in Indonesia is still below the WHO standard. In accordance with the mandate of the law, the Ministry of Health is committed to meeting the needs of specialist doctors in all regions of Indonesia through a policy of assistance with the cost of education for specialist doctors or specialist dentists. This study aims to analyze the implementation of policies that have been implemented, namely the policy of educational assistance for specialist doctors-dental specialists. This research is a qualitative research by using a Rapid Assessment Procedure research design. This study combines the policy implementation model of Edward III and Van Meter Van Horn by using 6 variables, namely policy size and objectives, communication, resources, dispositions, characteristics of implementing organizations, as well as the political, social and economic environment. Data collection was carried out through in-depth interviews, document review and observation. The research informants consisted of the heads and members of the PPDS-PPDGS working team members, IT managers at the Riau, East Nusa Tenggara, Maluku and South Sulawesi Provinces Health Offices. The research was conducted from May-June 2023. The research results show that the policy implementation has been going well, but there are still a number of things that still need to be improved. The size and objective variables of the PDS-DGS cost assistance policy are clear and can be measured and are contained in the performance indicators for the Directorate of Health Workforce Provision activities contained in the Strategic Plan of the Ministry of Health. Inter-organizational policy communication runs well between the Directorate for the provision of health workers, the Provincial Health Office and other stakeholders through regular outreach and coordination. The resources in implementing the PDS-DGS financial assistance policy, both human resources, budget, and authority, have been well optimized by the Directorate for Provision of Health Personnel, but for facility resources, namely the information system, development is still needed so that it can be used optimally. The characteristics of implementing organizations are supported by the availability of complete policy implementation SOPs and a clear division of authority between organizations. In the disposition variable, the commitment of the leadership and the work team in implementing the PDS-DGS financial assistance policy by carrying out tasks according to their respective roles and responsibilities. The economic, social and political environment variables show the amount of support from relevant stakeholders in the implementation of the PDS-DGS financial assistance policy."