Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris sebagai Pejabat Umum yang terpercaya, maka sebelum melakukan tugasnya Notaris harus bersumpah dan berjanji akan menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak dan merahasiakan serapatrapatnya mengenai isi akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.Notaris sebagai Pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pembuatan akta harus cermat, teliti dan berhati-hati dalam memeriksa dokumen yang diserahkan oleh penghadap sebelum pembuatan akta untuk menghindari masalah di kemudian hari dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tetapi pada kenyataannya ada Notaris yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan saat menjalankan jabatannya sehingga akta tersebut dinyatakan batal oleh pengadilan.Tesis ini membahas tentang pelaksanaan Hak Ingkar Notaris berkaitan dengan Sumpah Jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan studi kasus Putusan No.81/Pid.B/2007/PN.CBN. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat Yuridis Normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini.Hasil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk evaluatif analitis dengan harapan dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kinerja kerja bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Dalam kasus ini Notaris sebagai terdakwa terbukti bersalah telah melanggar sumpah jabatan Notaris dan kode etik Notaris, karena Notaris tersebut menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya untuk melakukan tindak pidana memalsukan surat kuasa khusus Nomor.3 Tahun 2004 sehingga dapat menimbulkan sesuatu hak seperti kuasa menawarkan, menjual, dan mengalihkan hak kepada pihak lain atas tanah dan bangunan tersebut. Dari keterangan yang telah diberikan oleh Notaris sebagai terdakwa kepada penyidik dan hakim maka pelaksanaan Hak ingkar Notaris berkaitan dengan sumpah Jabatan Notaris terbukti tidak dilaksanakan oleh Notaris sebagai terdakwa, karena Notaris sebagai terdakwa sudah melanggar sumpah jabatan dan kode etik Notaris.

---

The Institute of Notary came about from the need of associations within society that have the will; written or filled evidence for the person concerned. The Notary is seen by the public as a honorable functionary, which is considered to be honest and totally trustworthy. That's why before caring out they duties they have to swear a solemn oath and promise to do their work in the most honest and unbiased fashion and they must pledge to keep secrecy regarding the legal contents of any particular document which is prepared and made in front of the Notary.Notary as the public functionary is acknowledged by the goverment as a representative of the public for making legal documents. Notary must scrutinize all documents submitted by any client before making a legal document..,to avoid future problems and be guided by Indonesian law Nomor 30; year 2004 regarding the Notary's relevant function while in fact some Notaries do manipulate and break the law while on duty. Henceforth, any such legal document shall be cancelled by the court.This thesis presents the implementation of the right of denial related to the Notary's solemn oath in quidence with Indonesia law number 30; year 2004 with the decision from study case number 81/PID.B/2007/PN.CBN. The method of research is facilitated through various literature including regulations and its character is Yuridis Normatif.The result of research is poured in node of analistis evaluatif on the chance can become recommendation to increase carefulness and performance to Notary in Indonesia. In this case the Notary is proven to be the guilty party through breaking his solemn oath and code of Notary ethics. As the Notary has abused and misused his power by making a falsified power of attorney document number 3; year 2004 due to falsifying the power of attorney document, the Notary empowered his client and placed him a position to be able to sell the property and offer the house to another person. From the statement the Notary gave to the police and testimony infront of the judge he did not implement his right of denial related to a Notary's solemn oath."

"Telah dilakukan identiflkasi flavonoid yang terkandung dalam tanamankeluarga Asteraceae, seperti Ageratum conyzoides L., Blumea balsamifera L.(DC.), Chrysanthemum indicum L., Elephantopus scaber L., Eupatorium triplinerye Vahi dan Pluchea indica Less , dengan reaksi warna dan spektrofotometri UV/cahaya tampak , yang didahului dengan isolasi menggunakan cara kromatografi lapisan tipis, kromatografi kertas dan kromatografi kolom.Dari hasil percobaan diperoleh bahwa identifikasi dengan spektrofotornetri UV/cahaya tampak yang lebih dapat diandalkan.Isolasi yang terbaik adalah secara kromatografi lapisan tipis dengan eluen butanol-asam asetat-air (4:1:5), petroleum eter-etil asetat (2:1) dan Etanol:benzen (3:7).Pada daun yang diperiksa terdapat flavon/flavonol atau isoflavon.

---

The Identification of Flavonoids in some species of Asteraceae,

such as Ageratum conyzoides L., Blumeabalsamifera L.(DC.), Chrysanthemumindicum

L., Elephantopus scaber L., Eupatorium triplinerve Vahi and Plu

chea indica Less has been done by colour reaction and spectrofotometry UV/

visible, previously isolated by thin layer, paper and coloum chromatography.

The experiment resulted inspectrofotometric identification is va

lued.

Thin layer chromatographed isolation with eluents butanol -acetic acid-water

(4:1:5), petroleum eter-etil asetat (2:1) and etanol-benzen (3:7) is the

best.

Flavon/flavonol or isoflavon were found in investigated leaves."

"Dalam kompetisi bisnis saat ini, pemasok dipandang sebagai sumber daya yang kritis bagi perusahaan Katana material mempakan hal yang substansial dalam proses produksi dan dan untuk sebagian industri, biaya material mencakup 50% dari harga penjualan. Seleksi dan evaluasi terhadap kinerja pemasok menjadi aktivitas yang sangat penting karena seleksi dan evaluasi yang salah terhadap pemasok dapat memberikan dampak yang buruk bagi kineria perusahaan. Oleh sebab itu evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pemasok menjadi bagian yang sangat penting dalam menjamin tersedianya material yang berkualitas untuk prosas produksi.Penilaian kinerja pemasok meliputi evaluasi dari berbagai kriteria yang berbeda. Tujuan penulisan iesis ini adalah untuk menetapkan kriteria-kriteria yang dianggap panting dalam penilaian kinerja pemasok tersebut. Penentuan knteria dan sub kritena penilaian beserta tingkat kepentingannya diperoleh dengan penyusunan hirarki kriteria penilaian terhadap kinerja pemasok yang meliputi kualitas harga, pengiriman, pelayanamkemampuan keuangan, kemampuan teknik, dan kemampuan manajemen.Pengambilan keputusan terhadap kepentingan knteria dan sub kriteria tersebut dilakukan oleh pihak-bihak yang berkompeten dalam perusahaan yang berhubungan dengan pemasok yang dilakukan dengan mengisi kuisioner. Kriteria yang dinilai meliputi kualitas, harga, pengiriman, pelayanan, kemampuan keuangan, kemampuan teknik, dan kemampuan manajemen. Setelah memperoleh hasil kuisioner, penulis melanjutkan pengolahan data dengan menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk membuat hirarki metode evaluasi pemasok yang pengolahan datanya menggunakan program Expert Choice.Hasil dari program Expert Choice menunjukkan bahwa kualiias memperoleh bobot penilaian tertinggi. Kualitas menjadi sangat penting karena dengan kualitas produk yang terjamin mulai dari materialnya, perusahaan menjamin bisa mengurangi biaya yang harus dikeluarkan sehingga perusahaan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.Kriteria dan sub kriteria yang telah tersusun sebagai hirarki bisa dibandingkan dengan sistem evaluasi pemasok yang selama ini telah digunakan oleh pihak perusahaan dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan di masa mendatang.

---

In business competition today, suppliers are viewed as critical sources for the company because materials represent a substantial part of the value of products, and for a majority of industries, represent more than 50 per cent of the sales price. Supplier selection and evaluation is one of the most important activities because improper evaluation and selection to their supplier results bad consequences in company performance. Evaluation for suppliers performances becomes the most important part to guarantee availability of the right quality of materials for production.

The performance rating process involves evaluation of different criteria. The purpose of the paper is to determine these criteria that are considered important for the performance evaluation of suppliers. These criteria and sub-criteria as well as their importance levels are obtained with criteria hierarchy arrangement. Decision making to these criteria and sub criteria is executed by parties who have relationship competencies with suppliers. They have asked to till the questionnaire about criteria quality, price, delivery, service,financial ability, technical ability, and management ability. After the questionnaire is obtained, the' next step is to build hierarchy for suppliers evaluation method with Analytical Hierarchy Process (AHP). Data for AHP is proceed by using Expert Choice Program.

Expert Choice result shows that quality have the highest point and as key criteria. Quality becomes the most important thing because with product quality guarantee from the beginning -the material - company can assure to reduce cost in order to increase their profit.

These criteria and sub criteria that have resulted can be compared with evaluation and verification system that have been implemented in the company. It also can be implemented for the company development in the future."

"Tesis ini membahas mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya dalam penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 10 PK/Pdt.Sus/2013 yang melibatkan pekerja dan PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) yang dianalisa berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang diharapkan dapat diperoleh aturan-aturan hukum yang mendasari pengambilan putusan penyelesaian perselisihan PHK. Para pihak yang berselisih, baik perusahaan maupun pekerja harus menyelesaikan perselisihan sesuai dengan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan harus benar-benar memahami Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, isi peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan prinsip-prinsip hubungan industrial.

---

This thesis discusses the dispute resolution process in industrial relations, particularly the dispute resolution of Termination Employment based on the Judgement on the Court Judgement Review No. 10/PK/Pdt.Sus/2013 involving employees and PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero), which is analysed upon Act No. 2 Year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement and Act No. 13 Year 2003 on Manpower. This research is a legal -normative research aiming to derive from the various acts the legal rules serving as the foundation for reaching the Court Judgement concerning Employment Termination dispute resolution. The parties in dispute, both employer and employee, shall seek to resolve their dispute in accordance to the applicable industrial relations dispute settlement procedures based on the related manpower laws and must truly understand the applicable manpower laws, the company rules or the Employment Contract and the principles on industrial relations."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis penerapan pengendalian internal aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan dengan studi pendekatan COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah serta menganalisis pengendalian internal aset KKKS yang dapat diterapkan dengan pendekatan teori kontinjensi. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa DJKN perlu mendelegasikan kewenangannya dalam mengelola aset KKKS kepada unit kantor vertikal di daerah agar ada pemisahan fungsi pembuat kebijakan dan fungsi administratif dalam pengelolaan aset KKKS serta agar dapat dilakukan pengendalian fisik atas aset KKKS. Selain itu DJKN perlu membuat peraturan yang lebih jelas mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara DJKN selaku pengelola barang, Pusat Pengelola Barang Milik Negara PP BMN Kementerian ESDM selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran UAKPA , dan SKK Migas selaku unit pengendali kegiatan hulu migas di KKKS. DJKN juga perlu melakukan sinergi kebijakan adanya aturan tentang perlunya biaya pengamanan dan pemeliharaan atas aset KKKS yang telah terminasi.

---

ABSTRACTThis research analyzes the implementation of internal control system of assets from Production Sharing Contract PSC of oil and gas upstream industry in the Directorate General of State Assets of Ministry of Finance based on both COSO and Government Regulation Number 60, 2008 which is about Governmental Internal Control System, and also analyzes other internal control system of assets from PSC of oil and gas upstream industry that can be applied based on contingency theory. This research is a descriptive analysis with qualitative approach. The results of the research suggest that Directorate General of State Assets needs to vertically delegate its authority to manage assets from PSC of oil and gas upstream industry to the sub office units in the region so there are separation of functions between policy formulation and policy implementation in asset management in order to do physical control over the assets. Moreover, Directorate General of State Assets needs to formulate a regulation that clearly explains the tasks and authorities of each parties Directorate General of State Assets as the manager of assets, Center of State Assets Management of Ministry of Energy and Mineral Resources as the Accounting Unit Budget Authority, and Special Work Unit for Upstream Oil and Gas as the controller unit of upstream activities of oil and gas industry in Indonesia. DJKN also needs to discuss with other related parties concerning the need to rule security and maintenance costs of the assets from PSC of oil and gas upstream industry of which the contract has been expired. "

"Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia sejak tahun2014 telah mengubah sebagian besar pola pembayaran pelayanan kesehatan di rumahsakit dari sistem fee for service menjadi prospective payment system berdasarkanpaket INA CBGs. Hal ini memberikan dampak terhadap rumah sakit, terutama rumahsakit milik pemerintah dan pemerintah daerah sebagai provider utama pelayanankesehatan tingkat lanjut. Diperlukan strategi yang fokus pada peningkatkan kinerjasecara terintegrasi untuk meminimalkan cost, merasionalisasi waste, sertameningkatkan efisiensi business process tanpa mengabaikan clinical pathway yangmengacu pada standar pelayanan profesi. Tujuan dari penelitian ini adalahmengetahui pengaruh pemberlakuan JKN terhadap kinerja rumah sakit umum daerahyang meliputi aspek kinerja keuangan dan hospital base rate. Penelitian dilakukanmenggunakan data laporan keuangan periode 2012 - 2015 dan data klaim BPJS untukmenghitung hospital base rate di dua RSUD tipe C di kabupaten Sukabumi. Selamaperiode 2012 - 2015 terjadi kenaikan dari total aset dan aset lancar, terutama kas dansetara kas sangat meningkat setelah pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional padatahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Peningkatan Aset disertai juga denganpeningkatan liabilitas. Peningkatan pendapatan layanan lebih tinggi setelahpemberlakuan JKN jika dibanding periode sebelumnya dan pendapatan dari APBDberkurang setelah pemberlakuan JKN di RSUD A. Sedangkan untuk komponen biayajustru peningkatannya lebih rendah setelah pemberlakuan Jaminan KesehatanNasional. Secara umum dilihat dari ratio keuangan, kinerja RSUD mengalamipeningkatan, terutama RSUD A. Case mix indeks meningkat baik pada rawat jalandan rawat inap di RSUD A, sedangkan di RSUD B case mix indek rawat inapmeningkat sedangkan rawat jalan menurun. Hospital Base Rate untuk rawat inap danrawat inap di kedua RSUD meningkat pada periode 2014 - 2015.

---

National Health Insurance NHI implementation in Indonesia since 2014 hastransformed most of the payment system in the hospital from fee for service into aprospective payment system based on INA CBGs. Necessary strategies formanagement hospital that focus on enhancing performance in an integrated tominimize cost, rationalize waste, and improve business process efficiency withoutneglecting clinical pathways refers to the standard of professional services. Thepurpose of this study was to determine the effect of the implementation of NHI on theperformance of district public hospitals were covering aspects of financialperformance and hospital base rate HBR . In order to conduct a financial analysisthis study uses financial statement period 2012 ndash 2015 and BPJS claims period 2014 2015 to calculate the HBR in two type C public hospitals in Sukabumi. During 2012 2015 there was an increase of total assets and current, primarily cash and cashequivalents greatly increased after NHI period in 2014. The increase in assets isaccompanied also by an increase in liabilities. Improved medical revenue after NHIperiod higher if compared to the previous period and revenues from the localgoverment budget APBD was reduced after NHI period. As for the expensesprecisely the increase is lower after NHI period. In general, if viewed from thefinancial ratios, the performance of hospitals has increased. Case mix index increasedon both outpatient visit and inpatient admission at District Hospital A, while inDistrict Hospital B case mix index increased on inpatient admission and decreased onoutpatient visit. Hospital Base Rate on inpatient admission and outpatient visit in bothhospital increased during 2014 2015."

"ABSTRAKPengaruh Pemberian Tablet Zat Besi Fe Terhadap KejadianAnemia Pada Ibu Hamil di Puskesmas Karang Asam Kota Samarinda Tahun2015 - 2017Salah satu masalah gizi yang banyak terjadi pada ibu hamil adalah anemiagizi, yang merupakan masalah gizi mikro terbesar dan tersulit diatasi di seluruhdunia. Anemia pada wanita hamil dapat menimbulkan dampak sejak kehamilan,setelah lahir, usia sekolah hingga masa dewasa. Tujuan dari penelitian ini untukmengetahui pengaruh pemberian tablet zat besi Fe pada ibu hamil terhadapkejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas karang Asam Kota Samarinda Tahun2015 ndash; 2017. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif mixmethod . Adapun penelitian kuantitatif menggunakan desain penelitian KohortRetrospektif penelitian kuantitatif difokuskan pada pengambilan data pemberiantablet zat besi Fe , kejadian anemia, usia, pendidikan, pekerjaan, paritas dankunjungan ANC. Sedangkan jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalahpenelitian eksplanatory sekuensial. Dalam penelitian ini data penelitian kualitatifmelengkapi data kuantitatif. Pengolahan dan analisis data menggunakan uji chisquare bivariat . Hasil uji statistik variabel umur, pendidikan, pekerjaan, paritasdan kunjungan ANC menunjukkan hasil tidak berhubungan dengan anemia secarastatistik. Sedangkan secara kualitatif hal tersebut mempengaruhi anemia. Dari hasilterlihat gambaran kejadian anemia pada ibu hamil setelah diberikan Tablet Feberdasarkan pemeriksaan HB 2 menunjukkan proporsi ibu yang masih anemiasetelah di beri tablet Fe adalah 26,9 . Saran: diharapkan petugas meningkatkanmutu pelayanan KIA dan pemantauan minum tablet Fe.Kata kunci: Pemberian Tablet Fe, anemia, Ibu Hamil.

---

ABSTRACT The Influence of Iron Tablet Fe on Anemia in Pregnant Womenat Puskesmas Karang Asam of Samarinda City 2015 ndash 2017One of the most common nutritional problems in pregnant women isnutritional anemia, which is the largest and most difficult micronutrient problemresolved worldwide. Anemia in pregnant women can have an impact frompregnancy, after birth, school age to adulthood. The purpose of this research is toknow the effect of giving iron tablet Fe on pregnant mother to the occurrence ofanemia in pregnant woman at Puskesmas Kayu Asam Samarinda in 2015 2017.The research is done by qualitative and quantitative method mix method . Thequantitative research using the research design Cohort Retrospective quantitativeresearch focused on taking data of iron tablet Fe , anemia, age, education,occupation, parity and ANC visit. While the type of qualitative research used issequential eksplanatory research. In this study qualitative research data complementthe quantitative data. Processing and data analysis using chi square test bivariate .The result of statistic test of ANC age, education, work, parity and visit variablesshowed that the results did not correlate with anemia statistically. Whilequalitatively it affects anemia. From the results seen the picture of the incidence ofanemia in pregnant women after given Fe tablet based on HB 2 examination showedthe proportion of anemic mothers after giving Fe tablet was 26,9 . Suggestion itis expected that the officer will improve the quality of KIA service and monitor thedrinking of Fe tablets.Keywords Giving of tablet Fe, anemia, Pregnant mother"

"ABSTRAKKasus ini bermula dari sengketa kepemilikan Yayasan Pendidikan CendekiaUtama (YPCU), antara Rektor Universitas Dr. Soetomo dan Organ Yayasan.Rektor mengintimidasi Organ Yayasan dan berhasil mendapatkan SuratPernyataan Pengunduran Diri dan Surat Kuasa dari 3 (tiga) orang dari 4 (empat)Dewan Pengurus Yayasan yang sekaligus juga Pendiri melalui prosedur yangtidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.Dalam putusan Pengadilan Pidana Notaris sebagai yang membuat AktaPernyataan Keputusan Rapat dijatuhi hukuman karena telah melakukan TindakPidana Pemalsuan Surat Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHPidana dan Penerima Kuasa yang menghadap kepada Notaris untukmembuat akta tersebut dijatuhi hukuman telah melakukan Tindak PidanaMenyuruh Memasukan Keterangan Palsu Pasal 266 ayat (1) ke-1 KUHPidana joPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, Notaristidak dapat didakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Notaris hanyamengkonstantir apa yg ditulis dalam Risalah Rapat ke dalam akta Notaris, danPenerima Kuasa tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya atas kebenaranmateriil dari tindakan hukum yang dikuasakan kepadanya sepanjang tidak dapatdibuktikan sebaliknya.Kesimpulan dari kasus ini seharusnya kepada Notaris lebih tepat didakwa telahmelakukan kelalaian/alpa karena tidak meneliti prosedur Rapat Organ Yayasansesuai Anggaran Dasar Yayasan dan Penerima Kuasa sepanjang tidak dapatdibuktikan bahwa ia tahu tentang fakta hukum yang sebenarnya tidak dapat didakwa dengan pasal tersebut.

---

AbstractThis case begins with the dispute of ownership of Yayasan PendidikanCendekiaUtama (YPCU),between Rector of University of Dr. Soetomo andFoundation Organ. The Rector intimidated Foundation Organ and obtained Letterof Statement of Resignation and Power of Attorney from 3 (three) of 4 (four)Board of Managements of Foundation that were also the Founders of theFoundation through the inappropriate procedure with the provisions of Articles ofAssociation.In the decision of Criminal Court, the Notary which denoting the statements of theMinutes of Meeting into Deed of Statement of Meeting Resolution has beenpunished because he/she has committed crime of Certificate Counterfeitingpursuant to Article 264 Paragraph (1) number 1 of Criminal Code jo Article 55Paragraph (1) number 1 of Criminal Code. Meanwhile, the Grantee who appearedbefore the Notary to make the deed has been punished committing crime ofOrdering Someone to Make False Information pursuant to Article 266 Paragraph(1) number 1 of Criminal Code jo Article 55 Paragraph (1) number 1 of CriminalCode.The result reveals that the Notary cannot be charged with such criminal act sincethe Notary has only denoted the statement of what was written in Minutes ofMeeting into Notarial Deed.Moreover, the Grantee cannot be requested his/herresponsibility upon the valid material and legal action empowered to him as longas it cannot be proved otherwiseThe research concludes that it is more suitable if the Notary is charged withdereliction/neglectful since he/she did noat examine the procedure ofFoundationOrgan Meeting in accordance with Foundation?s Articles of Association and theGrantee as long as it cannot be proved that he knows the legal fact that actuallycannot be charged with such articles."