Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThis study aims to determine the utilization of social media based on the framework of health information seeking behavior and information dissemination. Data collection method. The study used survey with social media users as population by using nonprobability sampling. Analysis data. The survey data was processed by using SPSS program for further descriptive analysis. Results and discussions. Our results showed that social media users were dominated by female (age range 45-50 years old) with married as their status. Their highest level of education was D4 (Diploma) and S1 (undergraduate). They used WhatsApp (85.8%), YouTube (84.9%), Wikipedia (84%), Facebook (80.5%), Blogger (73.4%), Instagram (64.6%), Google (61%), and Wordpress (58.4%). The reasons for seeking health information through media were several facilities such to share, to give comment, to create conversation, to tag topics, and to upload photos. Other reasons were all of my friends use it, the display is convenient to use, and have notifications. Conclusions. Our results concludes that patterns of social media use was active seeking information related to health with less sharing information to others."

"ABSTRAKPenelitian mengenai pemanfaatan Abstrak Hasil Penelitian Pertanian Indonesia (AHPPI) terbit PUSTAKA oleh para peneliti di 9 instansi Balitbang pertanian Departemen pertanian di Bogor dan Jakarta pada bulan April sampai Juni 1995, tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh para peneliti Balitbang pertanian mengetahui dan memenfaatkan AHPPI, bagaimana pendapat mereka tentang AHPPI ditinjau dari segi kala terbit, kemutakhiran informasi, jumlah abstrak tiap kali terbit, format dan susunan, kesulitan penggunaan, relevansi dengan kegiatan penelitian, banyaknya waktu yang dihemat serta frekuensi pemakaian, dan tujuan yang terakhir untuk mengetahui apa harapan mereka terhadap AHPPI.Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden oleh staf berwenang di instansi yang bersangkutan. Cara penyusunan kuesioner, pembentukan dan pemilihan kerangka sampel dijelaskan. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 38,04 % yang mengetahui dan menggunakan AHPPI, dan selebihnya sekitar 61,96 % tidak pernah menggunakan AHPPI. Dari 38,04 % yang pernah menggunakan AHPPI menyatakan bahwa AHPPI sudah cukup baik. Harapan semua responden terhadap AHPPI adalah agar AHPPI lebih diromosikan pada para peneliti.

---

"

"This study aims to conduct risk assessment on information vulnerabilities, to get the level of information vulnerabilities, and to generate strategic recommendations to overcome information vulnerabilities in the X Library using OCTAVE Allegro as a method. The result showed that from 4 categories, information vulnerabilities at X Library is at category 3 or vulnerable enough with 22 areas of concern or equal to 42.31%. The risk assessment carried out in X Library turns the result that there are 10 assets information held by the Head of Central Library, Adminisration Services Unit, Cataloging and Classifying Unit, Circulation Services Unit, Reference Services Unit. The second result is contained threats to information assets by 52 areas of concern that conducted by internal X Library are 14 actors, by internal X are 13 actors, and by external are 2 actors. The third result is there are 62 consequences of 52 information assets with at the most consequences found in electronic document collections X-ana which from 6 areas of concern produce 10 consequences. The strategic recommendations to overcome the information vulnerabilities in X Library is adjusted according to the risk mitigation that carried out in each area of concern which is called the control or risk control. From the results of this risk assessment that can be done is to reduce or eliminate risk (mitigate) as many as 21 areas of concern, to transfer or mitigate risk as many as 16 areas of concern, to defer the risk a total of 12 areas of concern, and to receive risk (accept) or defer as much as 3 areas of concern."

"Hukum kewarisan merupakan himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada orang yang masih hidup atau ahli waris. Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia adalah pluralistis, karena belum adanya Undang-Undang Kewarisan Nasional, sehingga masih berlakunya aturan-aturan hukurn Barat, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam, yaitu hukum kewarisan Islam patrilinial (syafi'i), serta hukum Adat, yang sudah berkurang para pendukungnya. Dalam hukum kewarisan Islam ada ijtihad dari Hazairin, yaitu hukum kewarisan Islam bilateral (Hazairin). Penulis mengadakan perbandingan hanya diantara hukum kewarisan Islam patrilinial (Syafi'i), hukum kewarisan bilateral (Hazairin) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pandangan hidup dan sistem menarik garis keturunan yang berbeda, menyebabkan ketiga sistem hukum tersebut berbeda dalam pengaturan mengenai kewarisan. Masalah kedudukan dan perolehan warisan untuk saudara menurut hukum kewarisan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menarik untuk dibahas, karena kalaulah sebagai syarat saudara tampil mewaris berbeda dalam hukum kewarisan Islam patrilinial dan hukum kewarisan Islam bilateral. Kalaulah suatu keadaan khusus dan memperlihatkan hubungan anak dengan saudara dimana saudara tampil mewaris, jika tidak ada anak walad. Pengertian walad ini berbeda antara hukum kewarisan patrilinial dan hukum kewarisan Islam bilateral. Dalam Undang-Undang Hukum Perdata saudara ditempatkan sebagai golongan kedua bersama-sama dengan orang tua berbagi sama rata, dengan perolehan orang tua tidak boleh kurang dari seperempat bagian. Dari perbandingan itu, akan didapat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada diantara ketiga sistem hukum tersebut. Untuk itu perlu diadakan pendekatan-pendekatan dari persamaan dan perbedaan yang ada, agar dapat dipertemukan bagi pembentukan hukum kewarisan nasional. Perbedaan yang ada bukan untuk dipertentangkan tapi didekatkan, agar semua pihak bisa menerima prinsip yang sama dan prinsip itu dapat menjadi ketentuan dalam Hukum Kewarisan Nasional."