Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari variabel usia, level, ukuran KAP, serta tekanan sosial terhadap auditor judgment. Penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang disebarkan ke KAP yang berlokasi di Jakarta dengan total responden 58 orang. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dari hasil pengolahan data diperoleh kesimpulan bahwa variabel usia, ukuran KAP berpengaruh positif terhadap auditor judgment, sedangkan variabel level dan tekanan sosial mempunyai pengaruh negatif terhadap auditor judgment. Selain itu pengalaman sebagai variabel kontrol tidak terbukti mempunyai engaruh terhadap auditor judgment.

---

ABSTRACTThis paper aims to examine the effect of variabel age, level, KAP size, and social pressure on auditor judgment. The study was conducted by using instrument such as questioner that is distributed to KAP located in Jakarta with total respondent of 58 auditor. Regression analysis is used to examine the hypothesis in this research. From data processing result, it is concluded that the age and KAP size variable has a positive effect on auditor judgment, while level and social pressure has a negative influence on auditor judgment."

"ABSTRAKHipoglikemia bisa terjadi selama pasien dirawat di rumah sakit yang disebabkan oleh iatrogenic. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplor pengalaman perawat dalam pemantauan, penanganan dan penggunaan protokol hipoglikemia di rumah sakit. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam pada 10 perawat tentang pengalaman mereka dalam pemantauan, penanganan, dan penggunaan protokol hipoglikemi, sehingga memperoleh enam tema yakni: perawat memahami hipoglikemia berdasarkan gejala fisik dan nilai gula darah; kecemasan perawat menghadapi hipoglikemi; ketidakberadaan dokter dan hambatan komunikasi dalam penanganan hipoglikemi; perawat melakukan pemeriksaan gula darah dan keluhan pasien untuk mengkaji hipoglikemia; memutuskan untuk melakukan tindakan medis secara mandiri sesuai kebiasaan; dan merasa tidak familiar dengan keberadaan protocol hipoglikemia. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan hipoglikemia perawat masih mengalami kecemasan dan cenderung memberikan intervensi sesuai dengan kebiasaan.

---

ABSTRACTPatients may experience hypoglycemia during hospitalization which is caused by Iatrogenic. This study aimed to describe experience of nurses in monitoring, treating and using guideline of Hypoglycemia in patients with diabetes mellitus. An indepth interview was conducted that involved 10 nurses. There were six themes identified through this method, they were nurses anxiety facing hypoglycemia the absence of physician and communication barriers in the treatment of hypoglycemia nurses undertaking blood glucose check and complains of patients in monitoring hypoglycemia deciding to follow medical treatment independently based on routine and found unfamiliar with the existence of protocol. The conclusion indicates that nurses are still struggling with anxiety and tend to apply their routine in dealing with hypoglycemia. "

"ABSTRAKSalah satu cara penyelesaian kepailitan adalah melalui perdamaian yang mengkonversikan utang menjadi saham, penyelesaian dengan model tersebut menimbulkan masalah terhadap bank, karena bank tidak dapat menjalankan perdamaian tersebut akibat keterikatan bank dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan yang melarang bank melakukan penyertaan saham dalam perusahaan bukan di bidang keuangan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui Memberikan penjelasan yuridis tentang kedudukan Bank sebagai Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam proses kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, mengetahui Penyelesaian hak Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan dalam hal teijadi penyelesaian Kepailitan secara damai dengan mengkonversikan hutang kepada saham, mengetahui secara empiris akibat kepailitan terhadap Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 033/K/N/2006. Untuk megkaji permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative) dengan kajian normatif mengambil sikap kritis normatif yang melancarkan kritik terhadap dogmatik hukum (peraturan per Undang-Undangan) dan praktek. Pokok permasalahan dalam penulisan Tesis ini adalah Bagaimana kedudukan Bank sebagai Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam proses kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Bank sebagai Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan terhadap Kepailitan Debitur yang diselesaikan dengan Perdamaian yang mengkonversikan hutang menjadi saham Perusahaan pailit, Bagaimana Putusan Mahkamah Agung mengenai Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Nomor: 033/K/N/2006, hasil penelitian ini dapa disimpulkan bahwa perlindungan hukum dan jaminan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ternyata belum cukup untuk menjamin kepentingan Bank sebagai Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan.

---

ABSTRACTOne of the methods for the settlement of bankruptcy is through reconciliation which converts loan into shares, such model of settlement causes problems towards the bank, because bank cannot carry out such reconciliation due to the commitment of the bank towards the Regulations o f Bank Indonesia and the Regulations of the Minister of Finance which prohibit bank to engage in share participation in companies other than in the financial sector. The purpose of this essay is to find out how to provide juridical elucidation regarding the position of Bank as HT Holder Separatist Creditor in the bankruptcy process according to Law No. 37 of the Year 2004 regarding Bankruptcy and the Suspension of Debt Payment Obligation and Law Number 4 of the Year 1996 regarding HT over Land together with Goods related to Land, to find out how is the Settlement of rights of HT Holder Separatist Creditor in the case there is an amicable Bankruptcy settlement by converting debt into shares, to find out empirically what are the consequences of bankruptcy towards HT Holder Separatist Creditor by analyzing the Decision of Supreme Court on Case Number: 033/K/N/2006. To study such issues will be used normative law research method (juridical normative) with normative study that which taking the normative critical stance that criticizes dogmatic law (statutory regulations) and practices. The subject matters in composing this Thesis are: How is the position of Bank as HT Holder Separatist Creditor in the bankruptcy process according to Law No. 37 of the Year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation and Law No. 4 of the Year 1996 regarding HT over Land together with Goods related to Land, How is the Legal Protection towards Bank as HT Holder Separatist Creditor against the Bankruptcy of Debtor settled by Reconciliation which converts debt into shares in the bankrupt Company, How is the Decision of the Supreme Court regarding HT Holder Separatist Creditor in the Case Number: 033/K/N/2006. From the result of this research can be concluded that legal protection and warranty contained in Law No. 37 of the Year 2007 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation is not yet sufficient to secure the interest o f Bank as HT Holder Separatist Creditor."

"Perubahan politik nasional di Indonesia pada tahun 1998 adalah runtuhnya rejim Orde Baru. Perubahan tersebut membawa implikasi kepada Golkar. Implikasi positif adalah terjadinya perubahan dalam pengambilan keputusan partai. Pengambilan keputusan dalam penentuan calon presiden dan ketua umum partai tidak lagi didasarkan kepada kekuasaan seseorang sebagaimana terjadi selama Orde Baru tetapi menggunakan mekanisme bottom up, melalui pemilihan dan kewenangan suara untuk menentukan pilihan melibatkan unit-unit organisasi di Partai Golkar. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan caIon presiden dan ketua umum partai, khususnya di Munaslub 1993, Munas VII 2004 dan di Konvensi Partai Golkar. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Paradigma yang digunakan adalah paradigma kontruktivisme, dengan pengumpulan data digunakan melalui wawancara dan didasarkan kepada sumber-sumber lain. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualititatif. Dalam menjelaskan proses demokratisasi yang berlangsung digunakan beberapa teori antara lain teori Demokrasi dan Demokratisasi, teori Partai Politik, dan Teori Elit. Temuan - temuan dalam studi ini dikemukakan sebagai berikut : Pertama, penentuan ketua umum dalam masa transisi di Munaslub 1998, Munas VII 2004 dan penentuan calon presiden melalui model konvensi menggambarkan adanya proses demokratisasi internal di Pattai Golkar. Kedua, kasus pemilihan tersebut memberikan gambaran yang cukup kompleks tentang power strugle antar faksi di tingkat elit partai golkar. Peta faksi-faksi tersebut di setiap kasus berubah-ubah. Dalam studi ini, di kasus pemilihan ketua umum terlihat kelompok kepentingan pragmatis kekuasaan yang memenangkan power strugle tersebut. Ketiga, Dalam kasus Konvensi Partai Golkar, implementasi demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan dengan cara pemilihan, dipercepat adanya kasus hukum Akbar Tanjung. Untuk menghindari perpecahan internal maka konvensi disepakati sebagai model untuk menentukan calon presiden dari Partai Golkar. Keempat, studi ini juga menemukan bahwa proses pelaksanaan konvensi partai meningkatkan citra (image building) Partai Golkar. Pada pemilihan umum legislatif 2004 di tengah kemorosotan perolehan suara partai-panai lain dilihat dari hasil pemilihan umum 1999, Partai Golkar berhasil mempertahankan perolehan suara. Secara teoritis, studi ini menunjukan relevansi terhadap beberapa teori yang digunakan yaitu teori Larry Diamond, Juan Linz, Seymour M Lipset dan Jose Abueva tentang nilai-nilai demokrasi prosedural, teori Maswadi Rauf dan Anders Uhlin tentang adopsi nilai-nilai demokrasi sebagai proses dernokratisasi. Alan Ware tentang model keputusan organisasl, dan Gaetano Mosca tentang sirkulasi clit. Tetapi tcori Robert Michel tentang Oligarki dalam tingkat organisasi seeara luas bersifat terbatas dan perlu direvisi. Dalam sistem pengambilan keputusan yang semakin otonom di unit-unit organisasi, DPD I, DPD II dan Ormas-Ormas semakin berdaya menentukan pilihan sesuai dengan kepentingannya. Dengan demikian mekanisme demokrasi dalam proses pengambilan kepurusan dapat membatasi pengaruh dan intervensi pimpinan pusat partai."

"Perkembangan ekonomi dewasa ini menuntut masyarakat untuk dapat berpindah dari suatu tempat ketempat lainya dengan cepat sehingga kendaraan sebagai sarana tranportasi sangat dibutuhkan untuk dapat melakukan hal tersebut. Sebagian kebutuhan masyarakat akan kendaraan tersebut dapat terpenuhi dengan berkembangnya perusahaan pembiayaan yang dapat membantu menyediakan kendaraan dengan berbagai kemudahan dalam hal kepemilikan kendaraan tersebut terutama bagi masyarakat menengah kebawah yang tidak memiliki dana untuk dapat memiliki kendaraan. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk dapat mengelola resiko kredit diantaranya diletakannya Jaminan Fidusia untuk dapat mempermudah pengembalian pinjaman guna memiliki kendaraan tersebut. Diundangkanya UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan, namun pada kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dan lapangan yang tujuannya adalah memberi penjelasan mengenai kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh perusahaan pembiayaan dalam hal penerapan jaminan fidusia ini diantaranya keterbatasan jumlah kantor pendaftaran fidusia yang banyak menyulitkan bagi perusahaan pembiayaan dalam melakukan pendaftaran, biaya-biaya yang tidak sedikit dalam melakukan pendaftaran serta masih manualnya proses pendaftaran sehingga sangat menyulitkan bagi perusahaan pembiayaan dalam melakukan pedaftaran serta permasalahan apa saja yang timbul sehubungan dengan eksekusi jaminan fidusia padahal dengan adanya undang-undang fidusia tersebut diharapkan akan mempermudah bagi kreditur dalam hal eksekusi. Dalam skripsi ini diharapkan dapat diselesaikannya permasalahan yang ada diantaranya adalah dengan membangun kantor pendaftaran fidusia di daerah kabupaten dan daerah kotamadya serta perbaikan sarana dan prasana pada kantor pendaftaran fidusia dan juga lebih di sosialisasikan lagi undang-undang fidusia ini kepada aparat penegak hukum agar bila terjadi eksekusi jaminan fidusia tidak terkendala dilapangan karena kurang mengertinya para aparat penegak hukum mengenai undang-undang fidusia."

"Penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi kronis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia termasuk Indonesia.WHO mengestimasi rata-rata kasus untuk pemeriksaan dahak didapatkan BTA positif 115 per 100.000 tahun 2003. Jumlah kasus baru TB Paru BTA positif sebesar 194.780 orang tahun 2011, untuk kabupaten Bogor tahun 2010 sebanyak 3.869 orang dan Kecamatan Cisarua 18 orang.Manajemen penyakit Tuberkulosis berbasis wilayah dilaksanakan dengan manajemen kasus dan manajemen faktor risiko secara simultan, paripurna, terencana dan terintegrasi. Penelitian ini mengenai analisis manajemen penyakit TB berbasis Wilayah di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor tahun 2012.Kerangka konsep penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen penyakit berbasis wilayah dengan memadukan manajemen kasus dengan manajemen faktor risiko. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa UPT Puskesmas Cisarua telah melaksanakan manajemen kasus pada penanggulangan penyakit Tuberkulosis melalui program DOTS, namun upaya penanggulangan faktor risiko belum optimal. Tidak ada Klinik Sanitasi sebagai suatu wahana masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan lingkungan.

---

Tuberculosis is a chronic infectious disease remains a public health problem in the world including Indonesia.WHO estimating the average case for smear-positive sputum specimens obtained 115 per 100,000 in 2003. Number of new cases of smear-positive pulmonary TB 194 780 people in 2011, to the district of Bogor in 2010 and as many as 3,869 people Cisarua District 18.

Tuberculosis disease management implemented region-based case management and management of risk factors simultaneously, complete, well-planned and integrated. This study analyzes the management of TB disease in the sub region based Cisarua Bogor regency in 2012.

The conceptual framework of this study using area-based disease management approach to integrating case management with risk factor management. This research was conducted with qualitative methods. The results showed that the UPT Puskesmas Cisarua been implementing case management on tuberculosis control through DOTS programs, but the reduction of risk factors is not optimal. No Sanitation Clinic as a vehicle for communities to address environmental health issues."

"Pengaruh tekanan udara dan iradiasi laser yang berulang-ulang ke permukaan target yang sama pada penguapan selektip di plasma gelombang kejut akan dipelajari. Plasma gelombang kejut didapat dengan memfokuskan laser Q-SW Nd-YAG (energy 26mJ; durasi pulsa 8 ns) pada permukaan target logam kuningan. Karakteristik evaporasi dari elemen Zn dan elemen Cu dipelajari dengan melihat dari karaktetistik emisinya. Telah ditemukan juga bahwa penguapan selektip pada elemen Cu senantiasa terjadi dan akan meningkat jika radiasi laser dilakukan secara terus menerus pada permukaan target yang sama. Dengan menaikkan tekanan udara disekeliling daerah interaksi efek penguapan selektip dapat ditekan. Hasil yang diperoleh pada pengukuran prod waktu dari intensitas emisi dan intensitas emisi terintegrasi ruang menunjukkan adanya daerah eksitasi gelombang kejut."