Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan prosedur legalisasi dokumen privat antara Indonesia dengan Singapura. Legalisasi dokumen merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mengesahkan suatu dokumen, sehingga dokumen yang diterbitkan di suatu negara dapat digunakan di negara lainnya. Dokumen privat merupakan dokumen yang berkaitan dengan keberadaan diri seseorang sehingga bersifat lebih tertutup dan dapat diarsipkan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif berupa penelitian perbandingan hukum, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah studi dokumen dan wawancara. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana klasifikasi dokumen publik dan privat di Indonesia dan di Singapura, bagaimana persamaan dan perbedaan prosedur legalisasi dokumen privat di Indonesia dan di Singapura, dan hal apa saja yang melatarbelakangi persamaan dan perbedaan tersebut. Diantara prosedur legalisasi dokumen privat di Indonesia dan di Singapura terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan antara lain mengenai para pihak atau lembaga yang berwenang untuk melegalisasi dokumen privat di Indonesia dan di Singapura, istilah yang digunakan oleh lembaga yang berwenang tersebut untuk melegalisasi dokumen, dan tindakan perbaikan terhadap dokumen jika hasil verifikasi dokumen privat pada lembaga yang berwenang di Indonesia dan di Singapura tidak sesuai. Perbedaan antara lain mengenai mekanisme legalisasi dokumen privat dan jenis dokumen (baik yang dapat dilegalisasi atau yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan legalisasi dokumen) di kedua negara tersebut.

---

This thesis discusses about comparative law on legalization procedure of private document between Indonesia and Singapore. Legalization of document is an act done by authorized official to legalise a document so that document can be used abroad. Private documents are documents relating to one's own existence so that they are more closed and can be archived. This research was done by using the method of normative-juridical in the form of comparative law research, which the data sources are obtained by collecting data from related literatures. Data collection tools used by the author in this thesis are study of documents and interviews. The main matter of this thesis is how to classify public and private document in Indonesia and Singapore, how the similiarities and differences on legalization procedure of private document between Indonesia and Singapore as well as anything that lies behind the similiarities and differences. There are some similiarities and differences between legalization procedure of private document in Indonesia and Singapore. Similiarities include those with the authority to legalize private documents in Indonesia and in Singapore, the terms used by the authorized institutions to legalize documents, and corrective actions on documents if the results of verification of private documents at the authorized institutions in Indonesia and in Singapore are not appropriate. The differences are about the mechanism of legalization of private documents and types of documents (both of which can be legalized or which is a requirement to get document legalization) in both countries."

"Di Indonesia masih belum terdapat organisasi profesi gemolog, peraturan perundang-undangan atau kode etik profesi yang mengatur mengenai pertanggungjawaban gemolog atas kesalahan informasi dalam sertifikat yang diterbitkannya, dan gugatan yang diajukan kepada gemolog yang bersalah. Akibatnya pihak yang dirugikan dalam transaksi tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dari gemolog yang merugikannya. Dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan kasus ini saya bermaksud untuk menganalisis peran organisasi profesi gemolog di India dan Amerika Serikat dalam mendorong agar gemolog berhati-hati ketika mensertifikasi serta sejumlah persamaan dan perbedaan, baik diantara pengaturan sertifikasi di Indonesia, India, dan Amerika Serikat dan juga diantara pertanggungjawaban gemolog pada kasus kesalahan informasi dalam sertifikat yang mereka terbitkan di ketiga negara itu. Persamaan dan perbedaan dari segi pengaturan di ketiga negara terletak pada definisi sertifikasi dan cara pengaturannya, pihak yang mensertifikasi, dan isi dari peraturan mengenai sertifikasi dan sertifikat batu permata. Sedangkan dari segi pertanggungjawaban gemolog di ketiga negara, maka persamaan dan perbedaan terdapat pada perbuatan gemolog sebagai kesalahan, keberadaan peraturan atau kode etik profesi gemolog, dan bentuk tanggung jawab gemolog atas kesalahannya. Berbagai persamaan dan perbedaan itu disebabkan oleh kondisi ilmu gemologi, pandangan masyarakat terhadap kesalahan gemolog, dan juga peran dari organisasi profesi gemolog.

---

In Indonesia there are no gemmologist professional organizations, laws, and code of ethics regarding the responsibility of gemmologist for the misinformation in the gemstones certificates they issue, as well as the lawsuit filed against the guilty gemmologist. As a result, the injured parties in the gemstone transactions have no legal basis to demand an accountability from the gemmologist who harmed them. In this normative juridical research with statutory, comparative law, and case approaches, the author intend to analyse the roles of gemmologist professional organizations in India and the United States in encouraging gemmologists to be careful when certifying the gemstones as well as the number of similarities and differences, both among the gemstone certification regulations in Indonesia, India, and the United States and also between the gemmologist’s accountability in cases of misinformation in the certificates they issue in these three countries. The similarities and differences in the terms of regulation in the three countries lie in the definition of certification and the way it is regulated, the party who did the certification, and the content of the regulations regarding gemstone certification and certificate. While in terms of the responsibility of gemmologists in the three countries, the similarities and differences are in the action of the gemmologists as a mistake, the existence of rules or code of ethics for the gemmologist profession, and the form of responsibility of the gemmologists for their mistakes. These similarities and differences are caused by the condition of gemmological science, the public’s view of gemmologist mistake, and the role of gemmologist professional organizations."