Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Banyak ahli K3 memperhatikan bahwa kinerja keselamatan kerja, terutama yang berdasarkan pendekatan rekayasa, sampai batas tertentu cenderung untuk mendatar, dan upaya peningkatan selanjutnya sulit dicapai. Berbagai manajemen keselamatan kerja didasarkan pada model pengelolaan berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan yang bertumpu pada struktur hirarki, formalisasi peraturan dan prosedur, dan pengawasan. Metode ini selama bertahun-tahun telah menghasilkan penurunan kondisi tak aman secara bermakna, melalui upaya-upaya rekayasa dan perbaikan lingkungan kerja. Meskipun demikian, sejalan dengan hilangnya kejadian kecelakaan yang berat, maka hasil dari pendekatan tradisional ini cenderung mendatar. Telah diketahui bahwa kebanyakan insiden ditimbulkan oleh elemen manusia. Jika tanggapan pekerja terhadap keselamatan kerja tinggi, maka keamanan akan lebih rendah. Masalah bagi manajemen adalah bagaimana cara untuk memaksimalkan tingkat tanggapan pekerja terhadap keselamatan, dan menurunkan perilaku berbahaya. Mekanisme untuk perbaikan berkelanjutan bagi elemen manusia dalam keselamatan kerja adalah dengan menggunakan pendekatan perilaku dan metode statistik (survei budaya / iklim K3) yang dipadukan dengan keterlibatan pekerja dalam menindaklanjuti umpan balik serta pemecahan masalah K3. Penelitian ini dilakukan untuk menilai budaya / iklim K3 di PT Pupuk Kujang, Cikampek. Dari 856 pekerja diambil 189 orang sebagai sampel (22%). Metode yang digunakan untuk menentukan tipe budaya K3 adalah kuesioner (161 responden), dan wawancara (28 responden). Berdasarkan model budaya K3 berbasis sistem, hasilnya menunjukkan bahwa profil K3 PT Pupuk Kujang terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor organisasional, seperti komitmen manajemen, lingkungan kerja, gaya manajemen, manajemen perubahan, serta pemenuhan sistem K3. Karena manajemen K3 PT Pupuk Kujang sepenuhnya mengadopsi langkah-langkah penalaran / prosedur SMK3 berdasarkan Permenaker No.05 /Men/1996, maka budaya K3 PT Pupuk Kujang dapat digolongkan sebagai tipe kalkulatif. ......Analysis of Safety Culture Climate at PT Pupuk Kujang, By The Year 2003Many safety professionals notice that safety performance (especially which is based on engineering approach) to some extent may have appeared to plateau, and further improvements may seem difficult to achieve. Many of safety managements are based on authoritarian management models that rely on hierarchical structures, the formalizing of rules and procedures, and policing workers to enforce the rules. These methods have been responsible for some significant reduction of unsafe conditions over the years, through the effort to improve engineering and work environments. However, as some of the most common and severe accidents were eliminated, the result from these 'traditional methods" began to plateau. It is known that incidents come primarily from the human element". When workforce safety responsiveness is high, accidents are lower. The management question is how to maximize this level of safety responsiveness, as to lower "at risk behavior". The mechanism for continuous improvement on human element of safety is the use of behavioral and statistical science (safety culture/ climate assessment), coupled with employee involvement in ongoing feedback and problem solving. This study was performed to assess the safety culture/ climate at PT Pupuk Kujang, Cikampek, West-Java. The samples were 189 respondents out of 856 employees of PT Pupuk Kujang. The methods used to determine the specific tipe of safety climate/ culture were questioners (161 respondents) and interview (28 respondents). Based on the system-based model of safety culture, the result shown that the safety profile of PT Pupuk Kujang was strongly influenced by organizational factors, such as management commitment, work environment, management style, managing change, and systems compliance. As safety management of PT Pupuk Kujang ?blindly? following all the logically steps/ procedures of SMK3 derived from Permenaker No.05/Men/1996, the safety culture of PT Pupuk Kujang can be distinguished as calculative type.

Abstrak :
Salah satu Penyakit Tidak Menular yang terus mengalami peningkatan adalah hipertensi. Hipertensi merupakan tantangan besar di Indonesia karena hipertensi paling sering ditemukan pada pelayanan kesehatan primer. Hasil Riskesdas Tahun 2013 menunjukkan prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 25,8%, penderita hipertensi yang terdiagnosis hanya 36,8%, sedangkan yang tidak terdiagnosis sebanyak 63,2 %. Salah satu faktor risiko hipertensi adalah pola makan. Pola makan tinggi lemak, tinggi natrium, kurang serat dan rendah kalium dapat berisiko menyebakan terjadinya hipertensi. Menjaga pola makan dari kebiasaan makan berisiko dapat mencegah terjadinya hipertensi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan pola makan berisiko dengan kejadian hipertensi grade 1 di posbindu ptm pada 5 Puskesmas di Kota Banjarmasin. Desain penelitian ini adalah cross sectional ,menggunakan data primer dengan jumlah sampel sebanyak 326 orang. Subjek penelitian ini peserta posbindu ptm pada 5 Puskesmas di Kota Banjarmasin berusia ≥ 20 tahun keatas. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2018. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara kebiasaan konsumsi lemak, natrium, kalium dan serat dengan kejadiah hipertensi grade 1. Hasil analisis multivariat pola makan berisiko yaitu konsumsi serat dengan kejadian hipertensi grade 1 didapatkan nilai PR sebesar 1,05 (95% CI 0,756–1,484) setelah dikontrol variabel umur. Kesimpulan Masyarakat perlu membiasakan pola konsumsi makanan beragam dan bergizi seimbang serta mengaplikasikan perilaku CERDIK dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular seperti hipertensi melalui wadah posbindu ptm. ......One of the non communicable diseases that continues to increase is hypertension. Hypertension is a big challenge in Indonesia because hypertension is most often found in primary health care. The results of the 2013 Riskesdas showed that the prevalence of hypertension in Indonesia was 25.8%, hypertensive patients diagnosed were only 36.8%, while those who were not diagnosed were 63.2%. One risk factor for hypertension is diet. A diet high in fat, high in sodium, lack of fiber and low in potassium can risk causing hypertension. Maintaining a diet from risky eating habits can prevent hypertension. The purpose of this study was to determine the association of risky food patterns with the incidence of grade 1 hypertension at posbindu ptm in 5 health centers in the city of Banjarmasin. The design of this study was cross sectional, using primary data with a total sample of 326 people. The subjects of this study were posbindu ptm participants in 5 Puskesmas in Banjarmasin City aged ≥ 20 years and above. The study was conducted in May-June 2018. The results showed no association between fat consumption habits, sodium, potassium and fiber with grade 1 hypertension prizes. The multivariate analysis of risk dietary patterns of fiber consumption with the incidence of grade 1 hypertension obtained a PR value of 1,05 (95% CI 0.756–1.484) after adjusted age variable. Conclusion The community needs to familiarize them with a variety of balanced and nutritious food consumption patterns and to apply CERDIK behavior in their daily lives to prevent and control noncommunicable diseases such as hypertension through Posbindu non-communicable disease.

Abstrak :
ABSTRAK
Perbedaan pendapat mengenai efek upah minimum terhadap lapangan kerja membuat penelitian di bidang ini masih menarik. Di samping itu, hanya sedikit penelitian yang mempelajari pengaruh kebijakan upah minimum terhadap lapangan kerja sektoral secara menyeluruh. Menggunakan data Sakernas tahun 2004 – 2013 pada level provinsi dan level sektor, penelitian ini mengindikasikan bahwa secara umum kebijakan upah minimum memberi efek positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum manguntungkan dalam penciptaan lapangan kerja bagi pekerja yang tinggal di pedesaan, pekerja wanita, pekerja yang menikah, dan pekerja berpendidikan rendah. Upah mimimum secara empiris terbukti menarik penduduk usia kerja untuk bekerja sebagai karyawan daripada menjadi seorang pengusaha. Efek berbeda dari kebijakan upah minimum juga terjadi pada lapangan kerja sektoral. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, restoran, dan akomodasi, sektor keuangan, real estate, asuransi, dan jasa perusahaan, serta sektor yang meliputi jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan, secara positif dipengaruhi oleh kebijakan upah minimum. Di lain pihak, sektor transportasi, penyimpanan, dan komunikasi tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan upah minimum. Analisis terhadap lapangan kerja tertentu menyimpulkan bahwa kebijakan upah minimum kurang bersahabat dengan tenaga kerja berpendidikan rendah untuk memperoleh perkerjaan di tujuh dari sembilan sektor ekonomi di Indonesia.

---

ABSTRACT
The absence of consensus of minimum wage effect on employment engenders study on this field remains a favour. Yet, little researches studied the functioning of minimum wage policy on sectoral employment comprehensively. Exploring Sakernas data of 2004-2013 in province level and sectoral-province level, this study notifies positive impact of minimum wage on general employment. This study also maintains that minimum wage is beneficial for rural, female, married, low educated employment. Minimum wage is empirically proved attractive for workforce to become a worker rather than an entrepreneur. Divergent effects of minimum wage on economic sectors appear regarding to characteristics of economic sector. Agricultural, forestry, hunting, and fishing sector; construction sector; wholesale trade, retail trade, restaurant and accommodation sector; finance, real estate, insurance, and business services sector; and community, social, and personal services sector, which are labour intensive, positively affected by minimum wage increases. In contrast, transportation, storage, and communication sector is adversely affected by minimum wage hikes.