Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterbatasan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia terhadap Warga Negara Asing merupakan perwujudan dari asas nasionalitas yang dianut hukum pertanahan nasional. Meskipun batasan status personal untuk masing-masing hak atas tanah telah ditentukan dengan jelas, seringkali ditemukan Warga Negara Asing yang ingin mengelabui ketentuan tersebut. Tindakan tersebut merupakan suatu penyelundupan hukum menggunakan konsep perjanjian pinjam nama. Pada umumnya, perjanjian pinjam nama diikuti dengan perjanjian turutan berupa pemberian kuasa. Hal ini jelas melanggar syarat sah perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, peran Notaris dalam mewujudkan penyelundupan hukum juga menjadi masalah yang tentunya menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam penelitian ini, akan dibahas konsekuensi hukum bagi Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta untuk menyempurnakan pola penyelundupan hukum serta atas perbuatannya yang membuat akta yang kemudian dinyatakan batal demi hukum di kemudian hari. Penelitian ini juga akan menganalisis ketepatan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1290 K/Pdt/2022 berikut dengan proses banding dan kasasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan meneliti asas-asas dan unsur-unsur yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Notaris yang terlibat dapat dimintakan pertanggungjabawan dari segi hukum perdata, hukum administrasi dan Kode Etik Notaris. Berkaitan dengan putusan yang dianalisis, terdapat ketidaktepatan penerapan hukum dari majelis hakim. Penelitian ini memberikan saran kepada masyarakat umum untuk lebih aktif dalam mencari informasi terkait ketentuan hukum, salah satunya kepada Notaris yang juga harus terus berpedoman pada peraturan jabatan dan etika.

---

The limitation of land rights ownership for foreign citizens is a manifestation of the principle of nationality embodied by the existing land laws in Indonesia. Although the personal status for said rights limitations has been clearly defined, it is often found that foreign citizens tend to undergo efforts to find ways around the law. One of the efforts taken is usually by performing legal deceit through the use of nominee agreements. In general, the nominee agreement is often followed by a follow-up agreement in the form of deed of power. This clearly violates the conditions stipulated in Article 1320 of Indonesian Civil Code. The role of Notary in aiding this is also considered an issue, which certainly has its own legal consequences. This research will discuss the notarial responsibilities in relation to their actions in aiding legal deceit. This research will also analyze the validity of the decision made in the Supreme Court Verdict Number 1290 K/Pdt/2022 along with the appeal and cassation process. The method used in this research is a juridical-normative approach, accomplished by examining the principles and elements of existing legistations. The result of this research indicates that the Notary involved is fit to be held accountable for their actions according to civil law, administrative law and the Notary Code of Ethics. In regards to the aforementioned court verdict, there is found to be inaccuracy in the application of law involved. Based on that, this research advises the public to pursue a deeper proactive role in seeking information related to legal provisions, one of which can be obtained through the Notary."

"Informed consent merupakan salah satu unsur paling penting yang harus dipenuhi dalam hubungan antara dokter dan pasien. Apabila informed consent tidak terpenuhi, maka akan timbul konsekuensi bagi dokter. Konsekuensi yang timbul dapat berupa tanggung jawab berdasarkan etik kedokteran, ilmu disiplin kedokteran dan/atau ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan terkait pengaturan dan penerapan dari informed consent di Indonesia. Penelitian ini juga akan membahas konsekuensi hukum seperti apa yang dapat dikenakan bagi pihak yang tidak melaksanakan informed consent dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 63/Pdt/2016/PT.Smr. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridisnormatif, dengan meneliti asas-asas dan unsur-unsur yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan terkait hukum kesehatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari studi pustaka dan wawancara dalam menganalisis pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan terkait penerapan informed consent di Indonesia telah terakomodir dalam kode etik profesi dokter dan sejumlah peraturan perundang-undangan. Jika terdapat kesalahan dalam penerapan informed consent, maka dokter dapat dikenakan konsekuensi hukum dari aspek hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Penelitian ini memberikan saran kepada pemerintah untuk memperjelas ketentuan terkait informed consent dengan menegaskan kewajiban dokter untuk memastikan pasien telah memahami penjelasannya dengan baik sebelum memberikan persetujuan.

---

Informed consent is one of the most important elements that should be applied in the communication between doctors and patients. If informed consent is not done, there will be consequences for the doctors. The consequences accounted are in the forms of duty and professional responsibilities to the code of medical ethics, scientific responsibility to medical disciplines, and also to the law and legal authorities. This study will focus on regulations and implementations of informed consent in Indonesia. This study will also discuss the legal consequences that can be imposed on doctors who neglect informed consent by analysing the Samarinda High Court Decision Number 63/Pdt/2016/PT.Smr. The method used in this research is a juridical-normative approach, by reviewing the principles and constituents contained in the laws and regulations related to medical law and informed consent. This study uses secondary data from literature reviews and interviews to analyse the subject matter. The result of this study indicates that the provisions regarding the implementation of informed consent in Indonesia have been entailed in doctors’ professional code of medical ethics and Indonesian laws and regulations. If there are any errors in the implementation of informed consent, doctors can be subjected to legal consequences from the aspects of civil law, criminal law and administrative law. This study provides suggestions to the government to clarify the provisions regarding informed consent by asserting the doctor's responsibility to ensure that patients understand the explanation well before giving their consent."