Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai upaya keberatan atas informasi yang bersifat privasi dalam putusan pengadilan di Indonesia, khususnya dalam hal pembatasan informasi berupa identitas para pihak yang dilindungi dalam putusan pengadilan dan upaya keberatan atas tidak dilaksanakannya pengaburan identitas sebagai informasi yang dibatasi. Dalam penyelesaiannya, pengadilan harus melindungi identitas para pihak sebagai bentuk perlindungan atas hak privasi serta memiliki mekanisme keberatan atas tidak dilaksakan pengaburan identitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berguna menjawab permasalahan skripsi ini berdasarkan dasar hukum yang berlaku. Pada simpulan penelitian ini didapatkan bahwa Pengadilan dalam menjalankan pengaburan informasi harus lebih efektif dengan memperhatikan bahwa informasi yang seharusnya dikaburkan telah dilaksanakan dengan sepenuhnya dan diaturnya alasan pengajuan keberatan terhadap informasi yang tidak dilaksanakan pengaburan.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis will discuss the means of objection upon confidential information in courts decision in Indonesia, especially in the limitation of information, such as the identity of the parties that are protected in the courts decision and the means of objection for the failed implementation of blurring the identity of the parties as a form of information that is being limited. In the adjudication, court has to protect the identity of the parties as a form of protection on the rights of privacy as well as having an objection mechanism for failure of implementing the blurring of the identity. In using the normative juridical method, this research will be able to answer the issue of the thesis based on the existing law. The conclusion of this research, it was found that the Court in carrying out the blurring of information should be more effective by taking into account information that should have been blurred had been carried out fully and to regulate the reasons for filing objections towards information that are not blurred.

Abstrak :
Peraturan terkait penyampaian dokumen SKD dalam administrasi perpajakan mengalami perubahan karena peraturan sebelumnya dirasa tidak efektif dan menyulitkan wajib pajak dalam proses administrasinya, sehingga dapat menimbulkan sengketa dalam proses pemeriksaan karena ketentuan administratif yang cukup kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara filosofis perbedaan atas perubahan peraturan, mengetahui implementasi dari sistem e-SKD dan mengetahui manfaat atas penggunaan e-SKD. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan atas perubahan penyampaian SKD di realisasikan pemerintah dengan cara penyederhanaan formulir DGT serta menambahkan sarana media elektronik dengan nama layanan e-SKD. Implementasi penyampaian e-SKD dalam prosesnya berjalan dengan efektif dengan di dukung oleh faktor dan pihak yang terlibat. Faktor dan pihak yang terlibat menjadi kesatuan sistem yang berjalan bersamaan dengan baik agar dapat menghasilkan implementasi yang optimal tanpa adanya gangguan. Manfaat utama yang di dapatkan dari adanya sistem e-SKD adalah penyederhanaan dan kemudahan sistem administrasi perpajakan. Kemudahan dalam penyampaian dan kemudahan sistem administrasi ini berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. ......Regulations related to the submission of DGT Form in tax administration have changed because the previous regulations were deemed ineffective and too complicated for taxpayers in the administrative process, so it can lead in to disputes from the tax audit process due to quite complex administrative. This thesis aims to find out philosophically the differences in regulatory changes, to get know the implementation of the e-SKD system and knowing the benefits of using e-SKD system. he research method used is a qualitative approach by conducting literature studies and field studies with in-depth interviews. The results showed that the difference in the changes in the submission of SKD was realized by the government by simplifying the DGT form, as well as adding electronic media facilities with the name e-SKD service. The implementation of e-SKD procedure in the process runs effectively with the support from any factors and parties involved. The factors and parties involved become a unified system that runs well together in order to produce optimal implementation without any disturbances. The main benefit from the e-SKD system is the simplification and convenience of the tax administration system. This ease of technical procedure and ease of administration system has the potential to increase taxpayer compliance in fulfilling tax exposure.