Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query

Rimba Supriatna

Menggagas strategi rekonstruksi perpustakaan di era keterbukaan informasi publik melalui konsep wahana wisata edukatif

"Perpustakaan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa baik di negara maju maupun berkembang. Keberadaan perpustakaan adalah keniscayaan dalam kemajuan peradaban dan kebudayaan ummat manusia. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kebudayaan, dan rekreasi. Di sisi lain kenyataan menunjukkan bahwa minat baca dan intensitas mengunjungi perpustakaan dari Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara lainnya. Masih tingginya angka buta huruf, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, minimnya sarana maupun prasarana yang memadai dan sistem pengelolaan yang belum profesional, efektif dan efisien menjadi gambaran problematika perpustakaan di Indonesia. Kebijakan untuk memajukan perpustakaan di Indonesia juga dinilai masih belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap arah pembangunan dan pengembangan perpustakaan sebagai pilar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan lahirnya UU KIP diharapkan jadi momentum transformasi paaradigma perpustakaan di Indonesia sebagai sumber informasi publik ditengah keringnya minat dan perhatian masyarakat terhadap perpustakaan. Sehingga penulis berinisiatif menggagas reparadigma masyarakat terhadap perpustakaan dengan cara merekonstruksi perpustakaan sebagai wahana wisata edukatif menjadi sebuah ikhtiar taktis dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepekaan bagi pemerintah, stakeholders terkait, dan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

Jakarta: Pusat jasa Perpustakaan dan Informasi ( Perpustakaan Nasional RI), 2011

020 VIS 13:3 (2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Rimba Supriatna

Hak partisipasi daerah di sektor usaha hulu migas analisis posibilitas penerapan golden share pemerintah daerah melalui skema participating interest dalam kegiatan pengusahaan hulu migas di Indonesia = Regional participation rights in the upstream oil and gas sector application possibility analysis of golden share of local government through the scheme of participating interest in the oil and gas upstream activities in Indonesia

"[ABSTRAK

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan

Hak Partisipasi/participating interest yang dilakukan oleh Daerah melalui BUMD

(Badan Usaha Milik Daerah) terdapat beberapa kelemahan yang akan

mempengaruhi posibilitas penerapan Golden Share. Beberapa kelemahan tersebut

antara lain tidak adanya pengaturan yang rigid dan jelas mengenai teknis

pelaksanaan Hak Partisipasi/participating interest, minimnya rasio kecukupan

modal pemerintah daerah dalam kewajiban penyertaan modal sebesar 10%,

rendahnya penguasaan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia di sektor

pengusahaan hulu Migas. Posibilitas penerapan Golden Share dalam skema Hak

Partisipasi/participating interest sangat dipengaruhi oleh model pengaturan yang

diterbitkan oleh pihak otoritas dan pemenuhannya terhadap prinsip-prinsip nondiskriminasi,

non-diskresional dan proporsionalitas yang berkeadilan bagi seluruh

pihak terkait dalam industri Migas di negara yang bersangkutan. Golden Share

dalam praktiknya memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia dengan tetap

memperhatikan aspek-aspek kelaziman bisnis agar dalam pelaksanaannya tidak

mendistrosi kebijakan operasional perusahaan.

ABSTRACT

Based on the research that has been done, the result that the implementation of the

Participation Rights/participating interests carried out by the Region through ROE

(Regional Enterprise/BUMD) there are some weaknesses that will affect the

possibility application of Golden Share. Some disadvantages include the absence

of rigid and clear arrangements/regulation regarding the technical implementation

of the Participation Rights/participating interests, minimum capital adequacy ratio

of local governments in liabilities equity participation of 10%, low mastery of

technology and human resource capacity in the upstream oil and gas exploitation

sector. Golden Share for the possibility of the application of the scheme

Participation Rights / participating interest is strongly influenced by the model

regulation issued by the authorities and fulfillment of the principles of nondiscrimination,

non-discretional and proportionality equitable for all parties

involved in the oil and gas industry in the country concerned. Golden Share in

practice allows to be applied in Indonesia with regard to aspects of normal

business practices so as to not distort the implementation of operational policy of

the company., Based on the research that has been done, the result that the implementation of the