Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perpustakaan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa baik di negara maju maupun berkembang. Keberadaan perpustakaan adalah keniscayaan dalam kemajuan peradaban dan kebudayaan ummat manusia. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kebudayaan, dan rekreasi. Di sisi lain kenyataan menunjukkan bahwa minat baca dan intensitas mengunjungi perpustakaan dari Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara lainnya. Masih tingginya angka buta huruf, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, minimnya sarana maupun prasarana yang memadai dan sistem pengelolaan yang belum profesional, efektif dan efisien menjadi gambaran problematika perpustakaan di Indonesia. Kebijakan untuk memajukan perpustakaan di Indonesia juga dinilai masih belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap arah pembangunan dan pengembangan perpustakaan sebagai pilar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan lahirnya UU KIP diharapkan jadi momentum transformasi paaradigma perpustakaan di Indonesia sebagai sumber informasi publik ditengah keringnya minat dan perhatian masyarakat terhadap perpustakaan. Sehingga penulis berinisiatif menggagas reparadigma masyarakat terhadap perpustakaan dengan cara merekonstruksi perpustakaan sebagai wahana wisata edukatif menjadi sebuah ikhtiar taktis dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepekaan bagi pemerintah, stakeholders terkait, dan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan Hak Partisipasi/participating interest yang dilakukan oleh Daerah melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) terdapat beberapa kelemahan yang akan mempengaruhi posibilitas penerapan Golden Share. Beberapa kelemahan tersebut antara lain tidak adanya pengaturan yang rigid dan jelas mengenai teknis pelaksanaan Hak Partisipasi/participating interest, minimnya rasio kecukupan modal pemerintah daerah dalam kewajiban penyertaan modal sebesar 10%, rendahnya penguasaan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia di sektor pengusahaan hulu Migas. Posibilitas penerapan Golden Share dalam skema Hak Partisipasi/participating interest sangat dipengaruhi oleh model pengaturan yang diterbitkan oleh pihak otoritas dan pemenuhannya terhadap prinsip-prinsip nondiskriminasi, non-diskresional dan proporsionalitas yang berkeadilan bagi seluruh pihak terkait dalam industri Migas di negara yang bersangkutan. Golden Share dalam praktiknya memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kelaziman bisnis agar dalam pelaksanaannya tidak mendistrosi kebijakan operasional perusahaan.

---

Based on the research that has been done, the result that the implementation of the Participation Rights/participating interests carried out by the Region through ROE (Regional Enterprise/BUMD) there are some weaknesses that will affect the possibility application of Golden Share. Some disadvantages include the absence of rigid and clear arrangements/regulation regarding the technical implementation of the Participation Rights/participating interests, minimum capital adequacy ratio of local governments in liabilities equity participation of 10%, low mastery of technology and human resource capacity in the upstream oil and gas exploitation sector. Golden Share for the possibility of the application of the scheme Participation Rights / participating interest is strongly influenced by the model regulation issued by the authorities and fulfillment of the principles of nondiscrimination, non-discretional and proportionality equitable for all parties involved in the oil and gas industry in the country concerned. Golden Share in practice allows to be applied in Indonesia with regard to aspects of normal business practices so as to not distort the implementation of operational policy of the company."