Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Ketidakhadiran terdakwa dalam proses persidangan perkara tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian negara tidak dapat dieksekusi dan terganggunya proses penanganan perkara lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Untuk itu Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) mengatur tentang peluang dilakukannya pemeriksaan dalam persidangan perkara korupsi tanpa kehadiran terdakwa (peradilan in absentia) dengan maksud untuk menyelamatkan kekayaan negara. Namun dalam penerapannya, peradilan in absentia masih belum menyentuh tujuan utama tersebut. Di sisi lain, peradilan in absentia dihadapkan pada prinsip bahwa kehadiran terdakwa adalah untuk memberikan ruang kepada hak-hak asasi sebagai manusia. Permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah penerapan peradilan in absentia dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yang selanjutnya memunculkan pertanyaan bagaimanakah konsepsi peradilan in absentia apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) dalam hal ini hak asasi terdakwa tindak pidana korupsi, bagaimanakah penerapan hukum peradilan in absentia dalam UU TPK dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, dan bagaimanakah peranan peradilan in absentia dalam memaksimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan/studi dokumen (documentary study) dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peradilan in absentia harus dilaksanakan berdasarkan KUHAP terutama berkaitan dengan tata cara pemanggilan yang sah. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan hak terdakwa untuk menghadiri sidang guna melakukan pembelaan terhadap dirinya, namun terdakwa secara sengaja tidak berkeinginan menggunakan hak tersebut. Dalam konteks ini, hak membela diri terdakwa dapat ditunda pemenuhannya. Instrumen yang dapat digunakan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah penyitaan dan perampasan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU TPK. Sedangkan untuk aset yang berada di luar negeri, Indonesia mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam United Convention Againts Corruption 2003 (UNCAC/Konvensi Anti Korupsi/KAK) yang telah diratifikasi Indonesia. Peradilan in absentia dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berhadapan dengan berbagai permasalahan terutama berkaitan dengan ketidaksamaan persepsi dalam menyikapi ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama dalam peradilan in absentia dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, kesulitan-kesulitan teknis dalam tahap penyidikan sampai eksekusi, dan perbedaan sistem hukum Indonesia dengan negara lain yang sangat mempengaruhi proses pengembalian aset.

---

Abstract
The absence of the defendant in a trial, specifically corruption, not only can hamper the attempt to recover the stolen assets but also vex the case handling process on relate matter. In order to fill the gap between the inability bring the defendant into the court and the compulsory need to present the defendant has became the essence of Article 38 Act No. 20 of 2001 on Eradication of the Criminal Act of Corruption (UU TPK) that regulates in absentia trial by means to enable the recovering of the stolen assets. However, in its implementation the in absentia trial process has not yet brought any sufficient results. Whereas, the process is resulted the debate from the human rights' point of view on whether the system must ensure that every person has the right to defend him/herself in front of the fair trial and cannot be self adjudicated by the evidence solely deliberate from the prosecutor (government). Thus, this thesis will discuss three main issues in regard to the in absentia trial for corruption case. First, it will discuss on the conceptual view on how the in absentia trial in colliding with the human right view. It will discuss the necessity to have the in absentia trial whilst the necessity for the government to ensure the establishment on fair trial before the court for every person. The second issue, will discuss on the implementation of the in absentia trial in regards to the attempt to repatriate the stolen asset. Third, the discussion will also elaborate on the optimum utilization of the in absentia trial as an alternate choice in conducting stolen asset recovery. The thesis is using the normative research method based on library literatures or usually called as secondary data based on literature study/documentary study and being analyzed using qualitative descriptive methods. The implementation the in absentia trial is based on KUHAP, specifically on the chapter that relates to the summoning procedures. KUHAP regulates that any defendant has the right to defend him/herself before the court and despite the fact that this has not been effectively exercise due to the the defendants' own desire. And under special circumstance the exercise of that right also can be adjourned. The instruments that applies in the repatriation of stolen assets recovery are the seize and confiscate as mentioned under the KUHAP. Whereas for the assets that locate in a foreign jurisdictions, Indonesia is referring to the regulations under the UNCAC that had been ratified under Indonesia law. In absentia trial in recovering the proceeds of corruption is dealing with the various problems mainly related to the perception of inequality in concerning the regulations of in absentia trial and the repatriate stolen assets, technical difficulties in the process from investigation phase until execution, and Indonesia?s legal system difference with other countries will influence the attempt to recover the assets.