Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Dalam menjalankan penyelenggaraan olahraga di Indonesia suatu Negara memerlukan suatu peranan dari pemerintah. Kewenangan industri olahraga tersebut berada dibawah Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Posisi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia adalah menteri yang mewakili pemerintah dalam bidang kepemudaan dan olahraga, kementerian tersebut mempunyai peranan dalam mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi keolahragaan secara nasional. Dalam hal ini kesejahteraan olahragawan dan mantan olahragawan adalah tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk mewujudkannya. Masih banyaknya mantan olahragawan yang masih belum sejahtera dimasa pensiunnya menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan mantan olahragawan berprestasi di Indonesia masih belum maksimal, karena kebijakan dengan prakteknya yang masih tidak sejalan.

---

ABSTRACT
In implementing the sport in Indonesia a country requires a role of government. The authority of the sports industry under the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia. The position of the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia is a minister representing the government in the field of youth and sport, the ministry has a role in regulating, foster, develop, implement, and oversee the national sport. In this case the welfare of sportsmen and former sportsmen is the task of the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia to make it happen. Still many former sportsman who still prosperous future retirement in issue in this writing. This study used a qualitative approach with the method of data collection is done through observation and interview. These results indicate that the government's role in improving the welfare of ex-athlete excel in Indonesia is still not optimal, because the policy and the practice is still not in line.