Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gugum Ridho Putra
" ABSTRAK Sebagai hak dasar warga negera, pendirian partai politik merupakan salah satu implementasi dari penegakkan hak hak politik warga negara. Hak politik secara teoritis tergolong ke dalam Hak Negatif yakni hak dasar yang penegakan dan pemenuhan nya dapat dikatakan telah ideal apabila negara mengurangi peran campur tangan lebih jauh. Begitupun dengan hak mendirikan partai politik, seorang warga negara harus diberikan kebebasan hendak berserikat dalam partai politik yang sesuai dengan keinginannya. Filosofi hak negatif itu harus dipegang ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44855
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ridho Putra
" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai Rasio Kecukupan Modal pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan berjumlah 16 bank umum. Penelitian ini menggunakan metode panel regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Size (SIZE), Equity Ratio (EQR) dan Deposit Assets Ratio (DAR) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) sedangkan Return On Assets (ROA) memiliki pengaruh signifikan ... "
2015
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gugum Ridho Putra
" ABSTRAK
Hak politik dilindungi hukum, baik secara internasional maupun nasional. Secara Internasional, hak politik diatur universal declaration of Human Rights ( UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).Secara Nasional, Hak politik juga dilindungi konsitusi kita dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, terutama Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Status mantan narapidana seseorang ternyata bisa membuat hak politik nya dibatasi contohnya dalam hal untuk menjadi kepala daerah. Pembatasan tersebut ditentukan secara tegas dalam pasal 58 huruf f Undang-Undang No 12 ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43876
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library