Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan presiden no 54 tahun 2010 merupakan peraturan yang mengatur tata cara pengadaan barang/jasa yang bertujuan agar proses pengadaan barang/jasa lebih efisien, terbuka, dan kompetitif. Namun dalam pelaksanaannya tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit apabila dihadapkan pada jumlah paket pekerjaan yang cukup banyak. Hal ini berbeda dengan sistem pengadaan dalam swasta yang lebih mementingkan pemilihan dari segi kualitas namun tetap memperhitungkan biaya. Penelitian ini memberikan perbandingan besarnya biaya antara sistem pengadaan yang dilaksanakan menggunakan APBN (peraturan presiden no. 54 tahun 2010) dan sistem pengadaan swasta ditinjau dari nilai proyek jenis proyek, serta lokasi proyek yang sama. Serta untuk mengetahui seberapa efektif aturan yang dipakai tiap instansi dalam proses pengadaan barang/jasa dari segi pembiayaan. Selain itu dapat juga dipakai untuk memberikan solusi bagaimana mengatasi masalah pengadaan yang berpengaruh dominan terhadap besarnya biaya pengadaan.

---

Presidential Regulation No. 54 2010 is a rule governing the procedures for the procurement of goods / services that aims to make the process of procurement of goods / services more efficient, transparent, and competitive. However the implementation is could be so expensive when the government has to tender much package. This could be different with private company which the system has to concerned in quality the partner could offer but still have to provide the best cost they offer. This study provides a comparison between the cost of procurement system implemented using the state budget (presidential Regulation no. 54 2010) and private procurement system in terms of the same project cost, and same project location. And to determine how effective each agency rule used in the process of procurement of goods / services in terms of financing. Moreover, it can also be used to provide a solution how to overcome the problem of procuring a dominant influence on the cost of procurement."

"Dalam sistem perundang-undangan terdapat hierarki atau tingkatan, peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011 terdapat pengaturan mengenai verifikasi dimana belum diatur dalam undang-undang. Penelitian bertujuan membahas mengenai penerapan verifikasi dan pemeriksaan terhadap hierarki perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada perbedaan antara verifikasi dan pemeriksaan, penerapan pelaksanaan serta bias antar peraturannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah penerapan verifikasi berdasarkan teori yang digunakan berbeda dengan pemeriksaan dan tidak sesuai hierarki perundang-undangan oleh karena itu penelitian ini menyarankan pemerintah dalam pelaksanaannya verifikasi harus sesuai fungsi dan hierarki perundang-undangan.

---

In the laws system there is a hierarchy or degree, regulations that lower levels must not conflict with the higher. In government regulation number 74 year 2011 contains a provision wherein the verification is not regulated by law. This research addresses the implementation of verification and audit based on government regulation toward of law hierarchy. This research focus on the differences between verification and audit, implementation and kind of disputes accross the rules. This research used qualitative descriptive approach. Qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews. The result of this research is the implementation of verification is totally different with audit and not related to laws hierarchy, thus this research recommends the government in implementing verification should be match by function and laws hierarchy."