Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam memasarkan barang dan/atau jasanya saat ini,banyak perusahaan di Indonesia makin menyadari diperlukannyasuatu pemahaman yang cukup mendalam mengenai perilaku konsumen. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT. X yang mengelola suatu pusat pertokoan dan perbelanjaan yang dikenaldengan nama GMP. IJntuk itu dilakukan suatu penelitian mengenai perilaku konsumen yang dalam hal ini adalah para pembelanja di pusat perbelanjaan GMP. Diharapkan dengan diketahuinya perilaku konsumen dapat dilakukan berbagai aktivitaspemasaran seperti segmentasi pasar, ?positioning? dan penyusunan program promosi yang efektif. Model perilaku konsumen yang digunakan dalam penelitianini adalah model EKB (Engel, Kollat & Blackwell model) sedangkan aspek perilaku yang ditelaah adalah Gaya Hidup ataupola seseorang dalam menggunakan waktu dan uang. Untukmengukur Gaya Hidup secara operasional digunakan tehnjkpsikografik yang meliputi aspek Aktivitas, Minat dan Opinibaik terhadap hal-hal yang uinum dalam kehidupan maupunterhadap pusat perbelanjaan GMP. Pada penelitian ini dikum?pulkan pula data demograuik responden. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan menggunakan kwesjoner sebagai alat pengumpul datanya. Adapunpembelanja yang menjadi responden adalah individu-individuyang telah berbelanja dan yang diperkirakan akan berbelanjadi pusat perbe1aflia GMP. Jumlah keseluruhan respondenadalah 50 orang. Data yang ada kemudian diolah dengan metodestatistik Hasil pengolahan data menun,jukkan bahwa secara umumresponden memiliki opini positif terhadap GMP, mernilikikebiaSaafl untuk mengisi waktu luang dengan mengunjungipusatpusat perbelanjaan, menyukai barang-barang mewah danmahal, cukup sadar akan harga, kurang inengikuti kegiatanatau men,jadi anggota suatu organisasi sosial dàn cukup puasdengan kehidupan inereka saat ini serta merniliki keyakinanbahwa rnereka berperanan dalam membentuk kehidupan tersebut."

"Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) pasca perang dingin menjadi kian merebak dan tidak lagi menjadi sekedar isu non konvensional yang tidak memiliki pengaruh dalam hubungan internasional. Masyarakat internasional mulai sadar untuk melakukan praktek penghormatan terhadap HAM serta melakukan penegakan hukum internasional sebagai sarana yang dapat mempengaruhi aktor negara-bangsa dalam melaksanakan hubungan internasional. Negara yang selama ini di gambarkan sebagai leviathan yang ganas dan kejam terhadap warga negaranya, kini tidak dapat lagi bebas melakukan pelanggaran HAM berat atau melakukan impunity terhadap pelaku karena akan menjadikan mereka sebagai pariah dalam masyarakat internasional. Peran negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional yang lebih memfokuskan diri pada masalah keamanan (security) dan kekuatan militer kini telah bergeser sangat significant dan saat ini mereka dituntut untuk turut serta menjunjung tinggi moralitas dan hukum sebagai main values dari hubungan internasional.Keberadaan International Criminal Court (ICC) di tengah-tengah masyarakat internasional yang anarki, merupakan fenomena nyata yang terjadi dalam hubungan internasional. Sehingga peneliti melihat pembentukan ICC merupakan usaha masyarakat internasional untuk membentuk sebuah order. Peneliti menggunakan analisis order yang dikembangkan oleh Hedley Bull dalam bukunya The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. Bull menjelaskan masyarakat internasional yang terdiri dari negara berdaulat memerlukan order untuk mencapai tujuannya. Untuk itu diperlukan tiga hak yaitu common interest, rules dan institutions.Pada peneltian ini pembentukan ICC dikaitkan dengan pembentukan international order terlihat pada common interest yaitu penghormatan HAM, penegakan hukum internasional dan pencegahan impunity terhadap pelanggaran HAM berat. Pada rules adalah diadopsinya Statuta ICC dan institutionsnya adalah negara dengan memilih hukum internasional sebagai bentuk institutions of international society.Hukum internasional yang dipilih oleh masyarakat internasional sebagai sarana untuk mencapai tujuan dalam melakukan penghormatan terhadap HAM secara internasional. Fungsi hukum internasional dalam hal ini Statuta ICC selain sebagai guidence juga sebagai sumber tata cara dalam melaksanakan kerjasama (co-operation) antara anggota masyarakat internasional serta mencakup pula prinsip hidup berdampingan (coexistence) yang diartikan sebagai jaminan tetap dihormatinya kedaulatan negara. ICC sebagai international order memiliki pengaruh besar terhadap hukum nasional, kendati ICC memberlakukan yurisdiksi otomatis. Selain itu juga memiliki pengaruh terhadap negara non pihak (non state parties), terlihat mekanisme yang dimiliki DK PBB atau terlihat dari kebimbangan AS dalam keterlibatan militernya dalam pasukan peace keeping operations. Dan terakhir, ICC memiliki pengaruh sebagai pencegah (deterrent) praktek pelanggaran HAM berat yang seringkali dilakukan oleh aktor negara bangsa."

"Enforced disappearance or involuntary disappearance is a method used by the authority of state to vanish the unwanted actors in society by doing some act like arresting without justifiable warrant or even kidnapping. The main factor of this act is the implementation of national security doctrine based on political consideration. This illegal act is not just against human rights, furthermore it makes the existence human being as a person vanish, as a result, law does not be able !o provide protection guarantee. This existing illegal acts done by some government toward their inferiors are the reason why international law provides protection to society by declaring the enforced disappearance as a serious crime against fundamental rights in some international instrument such as Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and Inter-American Convention on Forced Disappearance. Since 1999, United Nations Commission in Human Rights has produced Draft International Convention on the Protection of All Persons from Forced Disappearance. This article addresses those issue with the picture of cases happened in Indonesia."

"Penjaminan kredit merupakan salah satu layanan jasa yang diberikan oleh PT. Askrindo sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi Usaha Kecil dan Menengah (UM guna mendapatkan kemudahan memperoleh kredit dari bank atau lembaga pembiayaan keuangan lainnya. Pada umumnya penjaminan kredit dikenal dengan perjanjian penanggungan hutang, karena kedudukannya sebagai borgtoht yang muncul ketika terjamin atau debitur wanprestasi.Manfaat yang dapat dinikmati pengguna jasa penjamianan kredit yaitu; membantu usaha kecil dan menengah dalam rangka pemenuhan kekurangan persyaratan atas penyerahan barang jaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Pembiayaan Keuangan balk bank maupun non bank dan membantu lembaga keuangan bank, non bank untuk mengalihkan sebagian risiko financial atas kegagalan kewajiban debitur kepada pihak penjamin kredit yaitu PT. Askrindo.Perjanjian penjaminan kredit dimanfaatkan bank dalam rangka mangamankan risiko kerugian bank akibat debitur wanprestasi dan bank sebagai pemberi jaminan dapat mengajtikan klaim kepada penjamin.Dalam praktek pemberian jaminan kredit tersebut, bank sebagai pemberi jaminan membuat perjanjian penjaminan kredit dengan penjamin, dimana masing-masing pihak mempunyai hak kewajibannya; pihak penerima jaminan dapat menutut klaim dari pihak Penjamin setelah membayar premi penjaminannya, sedangkan pihak penjamin menerima premi. dari bank dan menyelesaikan klaim ganti rugi akibat debitur atau terjamin wanprestasi.Terdapat beberapa pokok permasalahan yakni; bagaimanakah timbulnya kredit macet, apakah disebabkan wanprestasi terjamin atau penerima jaminan kurang hatihati menyalurkan kreditnya, bagaimana upayanya dalam meminimalisir risiko kerugian akibat terjamin wanprestasi, bagaimana peran dan fungsi PT. Askrindo sebagai penjamin kerugian pemeberi jaminan dibandingkan dengan.bank garansi, bagaimana perhitungan ganti rugi oleh PT. Askrindo terhadap klaim bank dan bagaimana pula pengembalian dana (subrogasi) dalam bentuk recoveries kepada PT. Askrindo setelah bank menerima pembayaran klaim. Pengembalian dana subrogasi tersebut berasal dari angsuran kredit atau Penjualan barang jaminan yang dilakukan bank memalui Pengadilan Negeri atau melalui BUPLN yang pelaksanaannya dilakukan oleh KP3N dimasing-masing daerah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tests ini adalah penelitian preskriptif dan problem finding, sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat dicarikan penyelesaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHPerdata dan KURD)."

"Pada saat ini perbuatan perjanjian kawin masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat tidak setuju karena perjanjian kawin dianggap tidak etis sehingga dapat menyinggung perasaan suami. Sebagian kecil masyarakat setuju dengan perjanjian kawin karena merupakan salah satu kebutuhan bagi yang membutuhkannya. Perjanjian kawin merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh isteri untuk melindungi harta yang dimilikinya. Pada saat ini perjanjian kawin dapat dibuat secara tertulis balk notariil maupun dibawah tangan. Dari beberapa macam perjanjian kawin yang aria, maka perjanjian kawin yang tepat untuk melindungi harta isteri dalam perkawinan ialah perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda dalam perkawinan. Dengan adanya perjanjian kawin maka isteri dapat melakukan berbagai perbuatan hukum. Misalnya menandatangani perjanjian kredit dan juga berbagai macam perbuatan lainnya antara lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka menandatangani Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanpa meminta persetujuan suami sebagai teman nikahnya. Peranan Notaris sangat dibutuhkan untuk melayani kepentingan masyarakat umum dalam hal membuat akta otentik maupun legalisasi akta dibawah tangan. Perbedaan antara akta notaril dengan dibawah tangan terletak pada daya pembuktiannya. Akta notaril memiliki daya pembuktian secara lahiriah sehingga menjamin kepastian hukum dan tanggal. Dengan metode kepustakaan dan wawancara dengan informan, terbukti bahwa semua akta perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan semuanya dibuat secara notariil."

"Sumber daya manusia adalah merupakan aspek yang paling vital di dalam suatu penusahaan/organisasi akan tetapi sampai saat ini ungkapan tersebut masih merupakan slogan tanpa makna karena dari pihak perusahaan sumber daya manusia belum dapat dijadikan human investment. Bertitik tolak dari masalah tersebut, penulis mencoba menuangkan permasalahan sumber daya manusia dilihat dari aspek Budaya Perusahaan dengan fungsi Operasional Management Personalia. Permasalahan sumber daya manusia adalah bersifat dinamis artinya, permasaiahan cenderung bergerak naik, oleh karena itu solusinya tidak dititikberatkan pada gejala-gejala akan tetapi terpola dan terpadu. Sumber daya manusia yang baik adalah mampu menciptakan produktivitas kerja yang tinggi, oleh karena itu penulis mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan SPSS (Statiscal Package for the Social Science) guna dapat mengetahui pengaruh aspek budaya perusahaan dan fungsi operasional manajemen personalia terhadap produktivitas kerja. Hasil yang diperoleh secara ringkas menunjukkan: 1. Tanggapan para karyawan/ti terhadap Budaya Perusahaan cenderung lemah. 2. Tanggapan para karyawan/ti terhadap Fungsi Operasional Management Personalia relatif sedang. 3. Secara keseluruhan baik untuk tingkat Top Manager dan Middle Manager serta Low Manager dan Staf (Non-Struktural) ternyata variabel Budaya Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja. Secara keseluruhan ternyata variabel Fungsi Operasional manajemen Personalia untuk tingkat Top Manager dan Middle Manager mempunyai koefisien korelasi - .301 artinya berpengaruh terbalik terhadap Produktivitas Kerja sedangkan untuk tingkat Low Manager dan Staf (Non Struktural) tidak berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja. Berdasarkan hasil penelitian diatas, kiranya perlu dilakukan langkah-langkah pembenahan, baik untuk membenahi pandangan terhadap Budaya Perusahaan, Fungsi Operasional Perusahaan maupun Produktivitas Kerja yang terpola, terpadu dan berkesinambungan."

"Penelitian ini membahas konstruksi sosial penyiaran publik terutama terkait dengan lahirnya UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 yang memuat pasal-pasal penting tentang penyiaran publik sekaligus implementasinya terhadap penyiaran publik dalam masa transisi demokrasi yang diwarnai oleh relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya baik ekonomi politik yang tidak seimbang. Mengingat dalam perumusan penyiaran publik dalam pasal-pasal UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 berdasarkan proses-proses konstruksi sosial yang menjadikannya sebagai 'arena' pertarungan dan kepentingan antara struktur dan agency. Karena itu, realitas simbolis penyiaran publik dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 menunjukan upaya mereproduksi legitimasi dan stabilitas rezim authoritarian bureaucratic dengan rezim fundamentalisme pasar untuk melanggengkan kekuasaan politik dan ekonominya melalui institusi penyiaran publik. Walhasil, terdapat makna ganda di mana di satu sisi membuka peluang bagi kehadiran penyiaran publik, namun di sisi lain terdapat kontradiksi konseptual dalam pasal-pasal tersebut yang merupakan faktor penghambat perwujudan penyiaran publik.Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan data dilakukan melalui document analysis, depth interviewing, dan unstructure observation. Dad data yang diperoleh baik berupa dokumen atau hasil wawancara selanjutnya dianalisis adalah Critical Political Economy yang mencoba membongkar kesadaran palsu (false consciousness) yang ditimbulkan oleh "damaging arrangement? (Littlejohn, 1999) pada dua kondisi khusus. Pertama, kencenderungan peralihan masa transisi demokrasi dari sistem penyiaran dikontrol oleh rezim kekuasaan (seperti era Orde baru) kepada sistem penyiaran yang mengakomodasi penyiaran publik dalam UU Penyiaran sebagai ruang publik yang bebas dan netral untuk memposisikan publik menjadi sender sekaligus receiver berdasarkan keinginan dan kebutuhan publik.Kedua, terdapatnya kontradiksi internal di dalam struktur masa transisi demokrasi ini yang merasa paling mengetahui dan memahami berbagai kebutuhan dan keinginan publik dalam konsep penyiaran publik, sehingga proses perencanaan, perumusan, dan pengesahan yang tersimbolisasi pada pasai-pasal tentang penyiaran publik dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 hanya dilakukan atau melibatkan sekelompok elit di lingkungan legislatif dan eksekutif dalam struktur politik tersebut yang disebut sebagai kecenderungan Paternalistik. Meskipun memang sudah melalui forum konsultasi publik yang diposisikan sebagai legalitas formal dari proses keterlibatan publik semata.Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa konstruksi sosial yang melibatkan pertarungan kepentingan antara struktur dan agency dalam konteks penyiaran publik dalam masa transisi ini menunjukan sebuah konsep penyiaran publik yang belum ideal. Implikasinya adalah pada tahap implementasi penyiaran publik secara kongkrit mengalami hambatan-hambatan ganda, yaitu di satu sisi konsep penyiaran publik dalam pasal-pasal UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 masih didominasi oleh intervensi negara dan pasar, sedangkan di sisi lain secara ekplisit implementasi pasal-pasal tersebut (sejauh dimungkinkan untuk disepakati konseptualisasinya) juga dihambat dalam Bab XI Ketentuan Peralihan Pasal 60 yang menyebabkan terjadinya intervensi pada lembaga penyiaran publik nasional dalam hal pergantian direksi yang secara nyata oleh Meneg BUMN (Laksamana Sukardi) yang telah melanggar dari UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Namun, pelanggaran tersebut dianggap wajar terjadi pada masa penyesuaian.Situasi sejarah lahimya penyiaran publik terkait dengan apa yang disebut oleh Golding dan Murdock (dalam Barret, 1995) dengan perkembangan kapitalisme dalam sebuah konteks historis yang spesifik. Dalam perkembangan kapitalisme, deregulasi di bidang penyiaran masa transisi demokrasi ini adalah upaya penghapusan terhadap state regulation (regulasi negara seperti yang terjadi pada Orde Baru, di mana negara melakukan kontrol preventif terhadap industri penyiaran), untuk digantikan oleh market regulation (regulasi melalui mekanisme pasar). Industri penyiaran akan sangat rentan dan akan senantiasa mendasarkan diri pada kaidah-kaidah penawaran-perrnintaan pasar, melalui dogma rasionalitas instrumental maksimalisasi produksi-konsumsi, dan logika never-ending circuit of capital accumulation: M-C-M (Money-Commodities-More Money)."

"Salah satu produk perbankan syariah di bidang penyaluran dana adalah dengan fasilitas line facility sebagai bentuk komitmen (wa'd) penyediaan plafon pembiayaan secara bergulir dalam jangka waktu tertentu. Komitmen tersebut dilaksanakan dalam berbagai prinsip, rukun dan syarat instrumen pembiayaan syariah sesuai kebutuhan nasabah yang satu sama lain memungkinkan timbulnya masalah hukum. Persoalan-persoalan tersebut diteliti dalam tipologi problem identification dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Dalam kerangka pembiayaan line facility oleh bank syariah, konsep hak milik menjadi hal yang penting karena akan menentukan jenis akad-akad pembiayaan yang akan dilaksanakan dari pembiayaan line facility sebagai bagian dari struktur pembiayaan dan pada akhirnya juga menentukan jenis lembaga jaminan yang perlu dilakukan sebagai bentuk pengelolaan resiko oleh bank. Hasil studi kepustakaan dan lapangan menunjukkan bahwa praktek pemberian fasilitas pembiayaan line facilty dalam jenis qardh, hawalah wal murabahah di bank syariah dari beberapa sisi telah menyalahi konsep sesuai syariat, terutama mengenai struktur pembiayaan, prinsip perikatan, rukun dan syarat akad dan konsep hak milik. Pelanggaran tersebut mengakibatkan konsep wa'd line facility seolah-olah tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Line facility tidak difungsikan sebagai wa'd yang mengikat secara moral tetapi menjadi akad pokok yang telah menimbulkan hubungan utang piutang antara para pihak yang pelunasannya telah dijamin dengan lembaga jaminan fidusia dan hak tanggungan. Untuk itu perlu adanya pengaturan setingkat undang-undang bagi perbankan syariah dan produk-produknya agar konsep muamalah Islam dapat benar-benar dilaksanakan sesuai syariat. Itikad dan ketaatan para pihak atas rukun dan syarat yang telah digariskan menjadi hal yang penting selain terus dilakukannya usaha sosialiasi atas mekanisme pembiayaan perbankan syariah.

---

One of the sharia banking systems in the realm of financing is the so-called line facility, considered as the manifestation of commitment (wa'd) of the provision of financing plafond conducted sequently in a certain period of time. The commitment is conducted in various principles, laws and requirements of the sharia financing instrument in accordance with the customers' needs, which could occur a legal problem. Such problems are scruitnized in the problem identification typology with a qualitative approach, using the library as well as field study. In the line facility financing framework provided by a sharia bank, the concept of ownership becomes an important issue, since it will determine the types of financing agreement (akad) that will be implemented from the line facility financing as the part of the financing structure, which will eventuallly also determine the type of guarantee institution applied as the risk management for the bank.

The study, both library and field, shows that the implementation of the line facility financing provision under the type of qardh, hawalah wal murabahah in the sharia bank has violated the sharia concept itself in several aspects, particularly on the financing structure, binding principles, procedures and requirements of the akad, as well as concept of ownership, which causes the wa'd line facility seem to be implemented in a mere partial way. Line facility doesn't function anymore as a wa'd that binds morally, but instead as a main akad which cause a debt-credit relation between the concerned parties, the payment of which is guaranteed by the fiduciary guarantee institution as well as security right. Therefore, there is a need to create a law-level regulation for sharia banking and its products in order to ensure that the Islamic muamalah concept can be really applied according to the sharia. Furthermore, the good will and conformity of the parties involved on the pillars and requirements determined would be important in ensuring the sustainability of this matter, besides by socializing the mechanism of sharia banking financing."

"Penelitian mengenai return saham dari bcrbagai sisi selalu mcnarik perhatian, terutama bagi investor. Dengan mengetahui volatilitas return saham maka dapat di pelajari dan antisipasi sebagai salah satu pcrtimbangan dalam keputusan investasi. Di dalam penelitian ini akan dilakukan analisa terhadap volatilitas pergerakan harga saham individual pada sektor perdagangan sejak Januari 1998 sampai dengan Desember 2005. Model yang digunakan untuk mengetahui volatilitas tergantung dari basil uji terhadap varian residual yang digunakan. Jika varian residual tersebut bersifat tidak konstan maka menggunakan model Autoregressive Hcteroskedastic (ARCH) dan Generalized Autoregressive Hereroskedasric (LARCH). Sedangkan untuk varian dari residual bersifat konstan maka akan digunakan model Ordinary Least Square, dalam penelitian ini model yang digunakan adalah Model AR ( Auto Regressivese), MA ( Moving Average ), dan AutoRegressive Moving Average (ARMA).Berdasarkan basil pengolahan data selama periode penelitian ditemukan bahwa terdapat sepuluh emiten yang memiliki volatilitas bersifat homoscedasric yaitu Enseva! Putra Megatrading Tbk (EPMT), Great River International Tbk (GRIV), Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA), Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS), Millennium Pharmacon Int. Tbk (SDPC). Tira Austenite Tbk (TIRA). AGIS Tbk (TMPI), Tunas Ridean Tbk (TURD, United Tractors Tbk (UNTR), dan Wicaksana Overseas Intl Tbk (WICO).Sementara terdapat duabelas emiten yang bersifat heteroscedastic yaitu AKR Corporindo Tbk (AKRA), Hero Supermarket Tbk (HERO), Intraco Penta Tbk (INTA), Inter Delta Tbk(INTD), Perdana Bangun Pusaka Tbk (KON1), Lautan Luas Tbk (LTLS), Modern Photo Film Company Tbk (MDRN), Matahari Putra Prima Tbk (MPPA), Metro Supermarket Realty Tbk (MTSM), Sona Topas Tourism Inds.Tbk (SONA), Tigaraksa Satria Tbk (TGKA), dan Toko Gunung Agung Tbk (TKGA). Tcrhadap kcduabelas emitcn ini akan dibuatkan estimasi model conditional variace dcngan metode ARCH/ GARCH untuk mcramalkan volatilitas replan saham emitcn yang bcrgcrak dalam sektor perdagangan.Berdasarkan basil penelitian ini jugs ditemukan emitcn yang memiliki ARCHIGARCH yang volatilitasnya bersifat persisten yang ditandai dcngan nilai a + R I schingga mengurangi kestabilan model ARCHIGARCH. Emiten yang volatilitasnya bersifat persisten yaitu AK RA, KON1, MTSM, dan TGKA

---

Research towards stock's return from every aspect has always attracts attention, especially with respect for the investors. By be acquainted with the stock volatility returns there are a chance to examine and forecast event, as part of the investing consideration realization. In this research, the analysis will focus on the volatility movement on individual stock's price in retail sector from January 1998 until December 2005. The models that are applied to analyze the volatility depend on the output from the residual variances that are being analyzed. If the variance inconstant, consequently there is a need to use Autoregressive Heteroskedasticity (ARCH) and Generalized Autoregressive Heleroskedaslicity (GARCH).In addition to constant residual variances, the model that are going to be used is Ordinary Least Square, whereas in this research the model that are going to be used are AR Model (Auto Regressive), MA model (Moving Average) and Auto Regressive Moving Average (ARMA).Based on the data accumulation during the research period, it has been found that there are ten (10) items that has homoscedastic volatility. These items are Enseval Putra Megatrading Tbk (EPMT), Great River International Tbk (GRIV), Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA), Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS), Millennium Pharmacon Int. Tbk (SDPC), Tira Austenite Tbk (TIRA), AGIS Tbk (TMPI), Tunas Ridean Tbk (TURI), United Tractors Tbk (LFNTR), and Wicaksana Overseas Int'l Tbk (WICO).In contrary, there are twelve (12) items that are heteroscedastic. These items are AKR Corporindo Tbk (AKRA), Hero Supermarket Tbk (HERO), Intraco Penta Tbk (INTA), Inter Delta Tbk (1NTD), Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI), Lautan Luas Tbk (LTLS), Modem Photo Film Company Tbk (MDRN), Matahari Putra Prima Tbk (MPPA), Metro Supermarket Realty Tbk (MTSM), Soria Topas Tourism lnds_Tbk (SONA), Tigaraksa Satria Tbk (TGKA), dan Toko Gunung Agung Tbk (TKGA). Relating to these twelve items, there is a need to make conditional variance estimation model with ARCHIGARCH method to predict stocks volatility return towards retail item.This research also found that there are items that has ARCHIGARCH with persistent volatility that marked with a + ? 1 which decrease the ARCHIGARCH model stability. Items that are persistent in this research are AKRA, KONI, MTSM, and TGKA"