Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar belakang: Prolaps organ panggul (POP) merupakan suatu permasalahan utama kesehatan dengan risiko seumur hidup pada perempuan yang menjalani paling sedikitnya satu kali intervensi pembedahan prolaps. Retensio urin pasca operasi rekonstruksi prolaps organ panggul disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari pemeriksaan hingga penanganan pasca operasi yang berkontribusi terhadap terjadinya retensio urin. Penelitian di RSCM tentang penggunaan kateter 24 jam pada pasien pasca operasi prolapse organ panggul terhadap insiden retensio urin adalah sebesar 29,5%. Penelitian ini akan melakukan perbandingan penggunaan kateter 24 jam yang dibandingkan kateter 48 jam terhadap insiden retensio urin yang nantinya akan menjadi standar baku terbaru di RSCM dan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. Tujuan: Untuk mengetahui mana di antara kateter 24 jam dan 48 jam yang lebih baik untuk mengurangi angka kejadian retensio urin pascaoperasi prolaps organ panggul. Metode: Penelitian diagnosa, uji klinis acak, pengambilan sampel berturut-turut. Perbandingan antara kateter 24 jam dan 48 jam setelah operasi prolaps organ panggul Hasil: Total 54 subjek dalam penelitian ini, 3 subjek (11,1%) di antara 27 subjek dengan kateter 24 jam mengalami retensio urin. 1 subjek (3,7%) di antara 27 subjek dengan kateter 48 jam mengalami retensio urin. Kesimpulan: Penggunaan kateter 48 jam pascaoperasi prolaps organ panggul lebih baik daripada kateter 24 jam dalam mengurangi angka kejadian retensio urin. ......Background: Pelvic organ prolapse (POP) is a major health problem with a lifetime risk in women who undergo at least one prolapse surgical intervention. Postoperative retention of urine pelvic organ prolapse reconstruction is caused by a number of factors ranging from examinations to postoperative clients that contribute to the occurrence of urinary retention. Research at the RSCM about 24- hour catheter use in postoperative pelvic organ prolapse patients for the incidence of urinary retention was 29.5%. This study will compare the use of a 24-hour catheter compared to a 48-hour catheter against the incidence of urinary retention which will later become the latest standard in RSCM and RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. Objective: To know which one among 24-hour and 48-hour catheter is better to decrease incidence of urinary retention after pelvic organ prolapse surgery. Methode: Diagnosis research, randomized clinical trial, consecutive sampling. Comparison between 24-hour and 48-hour catheter after pelvic organ prolapse surgery Result: Total 54 subjects in this research, 3 subjects (11.1%) among 27 subjects with 24-hour catheter experienced urinary retention. 1 subject (3.7%) among 27 subjects with 48-hour catheter experienced urinary retention. Conclussion: The application of 48-hour catheter after pelvic organ prolapse surgery is beter than 24-hour catheter to decrease the incidence of urinary retention.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Peran Muslimat NU sebagai civil society dalam memenangkan Khofifah Indar Parawansa dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) tahun 2018. Penelitian ini berangkat dari adanya fakta bahwa civil society dalam hal ini Mulimat NU mengalami pergeseran peran yang awalnya berada di luar kekuasaan, kini mereka secara aktif memberikan dukungan mereka kepada calon-calon pemimpin daerah untuk memperjuangkan kepentingannya. Peran Muslimat NU sangat terlihat ketika dapat memenangkan lima kadernya di pemilihan gubernur Jawa Timur. Tipe penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Adapun teknik pengambilan data menggunakan in depth interview. Teori yang digunakan adalah konsep civil society dari Muthiah F Alagappa. Dilengkapi dengan peran civil society terhadap demokrasi, dan modal sosial dan modal politik. Hasil dari penelitian ini Muslimat NU adalah civil society karena mengisi ruang yang tidak dapat diisi oleh negara dan pasar, memiliki cita-cita normatif, berisikan aktor-aktor non-negara, dan berusaha mempengaruhi kebijakan negara. Muslimat NU juga berhasil memobilisasi partisipasi politik antar anggotanya, mengartikulasi dan mengagregasikan kepentingan mereka kepada Khofifah, dan mendiseminasi informasi kepada kadernya untuk memilih khofifah. Muslimat NU telah menjadi modal sosial dari Khofifah karena ia sudah menjadi ketua umum PP Muslimat NU sejak tahun 2000. Modal tersebut kemudian menjadi modal politik Khofifah ketika digunakan untuk memenangkan Khofifah. Aktifnya peran Muslimat NU dalam memperjuangkan kepentingan mereka di Pilkada dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. ......This research discusses the role of Muslimat NU as civil society in the winning of Khofifah Indar Parawansa for the East Java Governor Election (Pilgub Jatim) in 2018. This research iiciated from the fact that civil society, in this case Mulimat NU, has experienced a shift in roles that were originally out of power. Now on, they are actively giving their support to candidates for regional leaders for their interest. The role of Muslimat NU is visible when it is successfully lead five of its cadres won the election for governor of East Java. This type of research use qualitative approach. The data collection technique uses in-depth interviews. The theory used is the concept of civil society from Muthiah F Alagappa. Further, it is equipped with the role of civil society in democracy, and social and political capital. The result of this research is that Muslimat NU is a civil society because it fills a space that cannot be filled by the state and market, has normative ideals, contains non-state actors, and tries to influence state policy. Muslimat NU has also succeeded in mobilizing political participation among its members, articulating and aggregating their interests to Khofifah, as well as disseminating information to its cadres to vote for Khofifah. Muslimat NU has become the social capital of Khofifah because she has been the chairman of PP Muslimat NU since 2000. This capital, later became Khofifah's political capital when it was used to win the election. The active role of Muslimat NU in fighting for their interests in the regional election can improve the quality of democracy in Indonesia.