Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyakit campak adalah salah satu penyakit yang menyebabkan kematian anak-anak di dunia termasuk di Indonesia. Setiap negara diajak secara bertahap mereduksi dan mengeliminasi penyakit campak dengan memberikan imunisasi rutin kepada bayi dan dilakukan imunisasi campak tambahan untuk menjangkau anakanak yang belum pernah divaksinasi atau belum pernah menderita penyakit campak, serta kesempatan kedua untuk kasus kegagalan vaksinasi campak. Di Indonesia, Departemen Kesehatan memberikan imunisasi campak tambahan melalui kegiatan ?Kampanye Imunisasi Campak? yang dilakukan dalam lima tahap dari bulan Januari 2005 sampai dengan 10 September 2007 tetapi hingga saat ini belum ada informasi tentang dampaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran epidemiologi penyakit campak dan imunisasi campak, serta korelasi cakupan imunisasi kampanye campak dengan insiden penyakit campak di Indonesia tahun 2004 - 2008. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder surveilans penyakit campak dari Sub Direktorat Surveilans dan data cakupan imunisasi dari Sub Direktorat Imunisasi Direktorat Jendral P2PL Departemen Kesehatan RI. Data dianalisis secara univariat untuk melihat distribusi frekuensi kasus campak berdasarkan umur, provinsi, tahun, dan bulan, serta secara bivariat untuk melihat hubungan antara cakupan imunisasi kampanye campak dengan insiden campak yang menggunakan uji Korelasi dan Regresi Linier Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan insiden kasus campak tertinggi terjadi pada kelompok umur 0-4 tahun dan tertinggi kedua pada kelompok umur 5-9 tahun, terjadi pada provinsi yang padat penduduknya yaitu DKI Jakarta pada tahun 2004 dan 2005, dan pada provinsi yang tidak padat penduduknya yaitu Sulawesi Selatan pada tahun 2006 dan Kalimantan Timur pada tahun 2007. Insiden kasus campak terendah terjadi pada provinsi Bengkulu, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku dimana kelengkapan data surveilans campak yang tidak lengkap, dan di provinsi DI Yogyakarta oleh karena tingginya cakupan imunisasi campak (100,19%) pada tahun 2007. Terjadi peningkatan insiden campak pada tahun 2005 sebesar 7,40 per 10.000 penduduk dari tahun 2004. Terjadi peningkatan insiden campak pada tahun 2006 sebesar 8,35 per 10.000 penduduk dari tahun 2005. Terjadi penurunan insiden campak pada tahun 2007 sebesar 6,12 per 10.000 penduduk dari tahun 2006. Kecendrungan peningkatan insiden campak di Indonesia terjadi pada bulan September dari tahun 2004 ? 2008. Cakupan imunisasi kampanye campak tertinggi terjadi di provinsi Kalimantan Tengah. Cakupan imunisasi kampanye campak terendah terjadi pada provinsi Sumatera Barat. Dan Peningkatan cakupan imunisasi kampanye campak meningkatkan insiden campak satu tahun sesudah kampanye campak. Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar program pencegahan penyakit campak lebih difokuskan pencegahan pada kelompok umur 0-4 tahun dan 5-9 tahun setiap tahunnya, tidak hanya pada provinsi dengan padat penduduknya tetapi juga pada populasi yang tidak padat penduduknya, dan pada bulan September. Agar penguatan surveilans campak terus ditingkatkan khususnya di provinsi yang pelaksanaan surveilans campaknya kurang baik. Agar dilakukan kegiatan peningkatan cakupan imunisasi pada provinsi-provinsi yang cakupan imunisasi campak belum diatas 90%. Agar dilakukan penelitian lanjutan untuk membuktikan adanya hubungan di tingkat individu untuk hubungan antara cakupan imunisasi kampanye campak dengan insiden campak khususnya untuk melihat dampak dari kampanye campak di Indonesia.

Abstrak :
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam hayati. Sumber daya tersebut merupakan kekayaan alam bangsa Indonesia dais bebarapa bersifat sangat khas yang tidak ada di tempat lain, kecuali di Indonesia. Sumber daya hayati selain sebagai sumber pangan dan obat-obatan, jugs merupakan sumber ekonomi yang jika dimanfaatkan dengan benar dapat menjadi sumber ekspor Indonesia. Teknologi dewasa ini telah menjadikan suatu tanaman atau bibit dapat direkayasa sedemikian rupa, sehingga akan lahir produk-produk tanaman pangan yang memiliki sifat-sifat unggui Negara-negara maju di mana teknologi sudah demikian maju, giat melakukan penelitian-penelitian untuk menciptakan bibit unggul tanaman pangan dan buah-buahan. Jika negara-negara maju tadinya merupakan konsumen pangan dan bush dari negara berkembang, maka kini negara berkembang dengan kemampuan teknologinya melahirkan bibit unggul melalui rekayasa genetika tanaman untuk menghasilkan tanarnan unggul yang mereka produksi sendiri, sebagai akibatnya negara berkembang sebagai sumber bibit akan kehilangan sumber daya hayatinya yang khas, sekaligus kehilangan pasar. Hal yang sama terjadi untuk sumber daya hayati yang dipergunakan untuk obat-obatan. Convention for the Protection of Varieties of New Varieties of Plants (UPOV), bersamasama Persetujuan TRIPS, UU No. 14 Tabun 2001 tentang Paten, dan UU No. 29 Tabun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menjadi dicar hukum bagi Indonesia untuk melindungi sumber daya hayatinya, khususnya yang berkenaan dengan tanaman pangan dan tanaman obat. Sayangnya sampai saat ini kita belum melihat penegakan hukum di bidang varietas tanaman, maupun pendaftaran atas varietas tanaman melalui paten juga masih sangat kurang. Namun perlindungan ini wajib disosialisasikan kepada masyarakat, mengingat sangat banyak sekali terjadi kasus-kasus di mana negara-negara asing dengan dalih penelitian, ternyata melakuakan pencurian dan mengembangkan manfaat sumber daya asli Indonesia dan mendapatkan keuntungan karenanya.

Abstrak :
Latar belakang : Saat ini, perceraian hidup hampir di semua negara cukup tinggi dan meningkat terus setiap tahunnya termasuk Indonesia besar pengaruhnya terhadap perceraian. Faktor yang sangat berperan adalah status ekonomi dan kehidupan seksual yang sering dalam bentuk perselingkuhan. Perceraian hidup dikhawatirkan masih sebagai fenomena gunung es. Akibat dari perceraian ini dapat berisiko berbagai psikopatologi pada orangtua dan terutama pada anak berisiko dua kali bila dibandingkan dengan anak yang orangtuanya utuh. Generasi penerus ini bisa menderita berkepanjangan bahkan sampai menikah serta berakibat fatal bila tidak segera diatasi. Penelitian ini meneliti problem emosi dan perilaku pada 96 remaja yang orangtuanya tunggal karena bercerai hidup. Metode : Survei cepat untuk menskrining problem emosi dan perilaku pada remaja dengan instrumen Child Behavior Checklist/4-18 (CBCL) dan Family Adaptibillity Cohesion and Evaluation Scale-III (FACES-III) yang digunakan untuk menilai tipe relasi pada keluarga ini. Hasil : Proporsi total problem emosi dan perilaku pada remaja sebesar 51%, proporsi profil keluhan somatik (p=0,0337) lebih besar pada remaja perempuan, proporsi profil cemas depresi (p=0,0058) dan profil perilaku agresif (p=0,0028) lebih besar pada kelompok umur 12-14 tahun. Sedangkan penilaian tipe relasi keluarga antara ibu dan remaja tidak ada perbedaan yaitu kohesi keluarga tipe ekstrim dan adaptasi keluarga tipe seimbang. Tipe dimensi keluarga ini adalah tipe rentang tengah dan tidak ada hubungan dengan problem emosi dan perilaku pada remaja. Simpulan : Problem emosi dan perilaku pada remaja sebesar 51% dan problem emosi dan perilaku pada remaja tidak berhubungan dengan tipe dimensi keluarga. Kata kunci : Perceraian orangtua - profil problem emosi dan perilaku remaja - relasi keluarga.

---

Background : Recently, alive divorce rates have been quit high in almost all countries. The rates keep increasing overtime, including in Indonesia where it has a significant influence on divorce. The leading factors are economic status, sexual life in the form of adultery alive divorce cases have been suspected as an iceberg phenomenon. The consequence of alive divorces can be a risk factor for the psychopathology of parents especially of their children whose risk is twice then in children with intact parent. This young generation can sustained to suffer until they get married and it could be fatal if not immediately overcome. This trial investigated two groups namely internalizing and externalizing groups in 96 teenagers who where brought up by single parent due to alive divorce. Method : a quick survey was performed to screen emotional and behavior problems in teenagers by using child behavior checklist/4-18 (CBCL). The other instruments used were FACES III that was used to evaluate the relation type in these families. Result: Proportion of total problem of emotional and behavior problems among the teenagers was 51%. The somatisation complaint proportion was higher in female teenagers (p=0 0337) whereas the proportions of anxiety/depression (p=0, 0058) and aggressive behavior (p= 0,0028) were higher in the group of 12-14 year old teenagers. The evaluation of relation type between mother and child revealed there was no difference namely the familial cohesion of the extreme type and adaptability of the balance type. Based on these relation/dimension types of these families was mid range this trial found that in the familial relation type there was no correlation between emotional and behavior problem in teenagers. Conclusion: The proportion of emotional and behavioral problems in teenagers was 51% and in this trial there is no correlation between emotional and behavior problems among teenagers of the familial relation type. Keywords: divorce parents - profile emotional and behavior problems in teenagers - relation type.

Abstrak :
Angkutan udara yang mempunyai karakteristik bertekhnologi tinggi dan memerlukan tingkat keselamatan tinggi, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa transportasi udara, ditandai dengan meningkatnya jumlah arus pengguna jasa angkutan udara di berbagai kota di wilayah Indonesia. Dalam penyelenggaraan penerbangan ternyata banyak hak-hak penumpang yang tidak dipenuhi sebagai mana mestinya. Sehubungan dengan itu diperlukan adanya pengaturan-pengaturan secara hukum untuk menentukan tanggung jawab perusahaan penerbangan sehingga kepentingan penumpang terlindungi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan penerbangan PT Pelita Air Service sebagai pengangkut untuk kerugian yang timbul terhadap penumpang dan bagasi dalam pengangkutan udara dengan charter pesawat udara, serta apakah peraturan perundang-undangan saat ini sudah cukup untuk menjawab permasalahan apabila terjadi kerugian yang diderita oleh pengguna jasa angkutan udara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara niaga tidak berjadwal.Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penumpang transportasi udara, yaitu antara lain : Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) 1939, Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Hukum yang diberikan dan paling banyak dibahas dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2009 adalah tentang keselamatan baik untuk perusahaan penerbangan, awak pesawat, penumpang dan bagasi. Selain itu peraturan perundang-undangan juga menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian, yaitu upaya hukum melalui jalur pengadilan dan upaya hukum di luar pengadilan. ......Air transportation has high technology and high safety requirement as its characteristic. In regards to this benefit, air transportation should have been developed for its potential and its role in connecting the national and international area in enhancing the national development for the prosperity of the people. The number of society that is using air transportation has been increased which indicated by the higher number of airline passenger across Indonesia. In its practice, many of passenger rights are not fulfilled as it should be. Given to this circumstance, it is necessary to establish regulation which defines the legal liability of air transportation companies for the protection of passenger rights. The objective of this study is to explore the legal liability of PT Pelita Air Service as an air transportation company concerning to the damages or losses of the passenger and baggage in the air transportation which are using chartered aircraft, and to review the sufficiency of the current regulatory law in protecting air transportation customer. This study is a normative legal study which performed by research of regulation and law that related to the legal protection for non-scheduled air transport passenger. This study revealed that in the positive legal order in Indonesia there are some regulations which related to the legal protection for air transportation passengers such as Air Transport Act Year 1939, Law No. 1 Year 2009 on Aviation and Law No. 8 Year 1999 concerning on Consumer Protection. The legal protection which defined in Law No. 1 Year 2009 is mostly regarding the safety of airline, air crew, passenger and baggage. In addition, this law has regulated the legal action for passenger who is suffering for any losses for an in court or out court settlement.

Abstrak :
ABSTRAK
Akuisisi dengan perusahaan yang masih berada dalam pasar yang sama ataupun rangkaian produksi yang sama dapat mengakibatkan integrasi secara vertikal atau horizontal. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat ketentuan larangan terhadap integrasi vertikal dan horizontal, karena dapat berakibat negatif pada persaingan usaha, dan/atau merugikan masyarakat. Ketentuan ini diatur secara rule of reason. Skripsi ini menganalisis pelaksanaan akuisisi PT. Indofood Asahi Sukses Beverage (IASB) terhadap PT. Buana Distrindo (Buana) dari sudut pandang Hukum Persaingan Usaha, serta kesesuaian Pendapat KPPU No. 20/KPPU/PDPT/VI/2016 dalam menilai integrasi vertikal yang dilakukan IASB terhadap Buana melalui akuisisi ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis berkesimpulan bahwa akuisisi PT. IASB atas PT. Buana tidak melanggar ketentuan Pasal 14 UU HPU dan Pendapat KPPU No. 20/KPPU/PDPT/VI/2014 telah sesuai dengan ketentuan UU HPU, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dan Pedoman KPPU tentang Larangan Integrasi Vertikal.

---

ABSTRACT
"The exponential growth of Indonesian beverage market triggers competitors in said" "market to act for their expansion. One of the common means of expansion is by" "acquiring other businesses. Acquisition of other bussineses within the same market or production chain causes vertical or horizontal integration. Law No. 5 / 1999 on the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Competition prohibits certain act of vertical and horizontal integration, because it may negatively impact competition and/or harm the society. This particular regulation uses the rule of reason approach. This Thesis analyzes the acquisition of PT. Buana Distrindo (Buana) by PT. Indofood Asahi Sukses Beverage (IASB) from the Competition Law point of view, and whether the Opinion of The Commission No. 20/KPPU/PDPT/VI/2014 complies with Indonesian Competition Law.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas. Pengendalian tidak secara jelas diatur dalam hukum Indonesia, terbukti dengan tersebarnya pengaturan mengenai pengendalian dalam berbagai tingkat norma hukum yang tidak menunjukkan adanya keselarasan satu sama lain. Sedangkan negara-negara dengan tingkat corporate governance yang tinggi telah mengatur pengendalian terhadap Perseroan Terbatas secara komprehensif dan jelas, seperti Belanda, Australia, dan Singapura. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, Belanda, Australia dan Singapura? 2. Bagaimana perbandingan terhadap implementasi pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, Belanda, Australia dan Singapura? Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia masih tidak konsisten, dan negara Belanda, Australia dan Singapura sudah memiliki pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas yang jelas. Saran atas penulisan skripsi ini adalah agar pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengharmonisasian Perundang-Undangan dapat melakukan harmonisasi atas pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.

---

ABSTRACT
The focus of this thesis is about stipulation of control of limited liability company in Indonesian law. There is no clear provision about control in Indonesia, proven by the diversity of provisions regarding to control in various legal norms, that does not align with each other. On the other hand, in some countries with high corporate governance score, such as Netherlands, Australia and Sinapore, control of limited liability company is stipulated comprehensively. Based on these conditions, the author formulated and discussed the following problems: 1. How is the regulation of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia and Singapore? 2. How is the comparison of implementation of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia and Singapore? Eventually, stipulation of control of limited liability company is not consistent, and the Netherlands, Australia and Singapore already have clear provisions regarding to company control. This thesis recommend the authority to harmonize the provisions of control of limited liability company in Indonesia. This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology.

Abstrak :
Untuk menunjang biaya operasional, rumah sakit memerlukan pembayaran yang cepat dari pihak asuransi. Namun, proses pembayaran dari pihak asuransi ke rumah sakit seringkali mengalami beberapa permasalahan yang menyebabkan waktu pembayaran menjadi lama. Penelitian ini bertujuan untuk merancang perbaikan proses pembayaran asuransi kesehatan di rumah sakit dengan pendekatan Rekayasa Proses Bisnis dan Manajemen Sistem Informasi sehingga didapatkan perbaikan waktu proses pembayaran asuransi kesehatan dan meminimalisir kasus claim pending. Rekayasa proses bisnis dilakukan dalam dua tahap, yaitu pembuatan model dan simulasi dari proses bisnis saat ini, dan proses bisnis yang diperbaiki. Penelitian ini menghasilkan empat skenario perbaikan dengan hasil waktu proses yang berbeda untuk tiap skenario. Skenario dengan perubahan waktu terbesar merupakan skenario yang mengombinasikan solusi peningkatan Claim Management System (CMS), pengimplementasian Document Management System (DMS), dan pengembangan aplikasi web yang mengurangi rata-rata waktu keseluruhan proses bisnis dari 53,3 hari menjadi 24,16 hari atau sebesar 54,67%. Pengurangan waktu yang signifikan dicapai melalui pengintegrasian seluruh proses pembayaran asuransi kesehatan dalam satu sistem, peningkatan keakuratan data melalui otomasi input data, serta penyajian dan pelacakan data antar pihak secara real-time. Pada tahap selanjutnya, skenario terbaik dirancang dengan pendekatan manajemen sistem informasi yang terdiri dari empat tahap, yaitu Entity Relationship Diagram (ERD), Relational Database, Use Case Diagram, dan Data Flow Diagram (DFD). ......To support operational costs, hospitals require fast payment from insurance. However, the payment process from the insurer to the hospital often experiences several problems which causes long payment time. This study aims to design improvements to the health insurance payment process using Business Process Engineering and Management Information Systems Management approach to improve process time for health insurance payment and minimize cases of pending claims. Business Process Engineering is carried out in two stages, namely modeling and simulating the current business process and the improved business processes. This study resulted in four improvement scenarios with different time results for each scenario. The scenario with the most significant time change is the combination of Claim Management System (CMS) improvements, Document Management System (DMS) implementation, and web application development which reduces the average time of the entire business process from 53.3 days to 24.16 days or 54.67%. Significant time reduction is achieved through integrating the entire health insurance payment process in one system, increasing data accuracy through data input automation, as well as presenting and tracking real-time data between parties. In the next stage, the best scenario is designed with Management Information System approach, namely Entity Relationship Diagram (ERD), Relational Database, Use Case Diagram, and Data Flow Diagram (DFD).

Abstrak :
Masalah pemilahan sampah di Indonesia masih belum tuntas. Salah satu faktor yang diduga berperan dan belum banyak diteliti adalah peranan moral. Penelitian ini bertujuan  mengkaji peranan berbagai jenis fondasi moral, yaitu fondasi moral Care/Harm, Fairness/Cheating, Loyalty/Betrayal, Authority/Subversion, dan Sanctity/Degradation, terhadap perilaku memilah sampah. Berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa moral memiliki peranan besar dalam memprediksi perilaku pro-lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode korelasional dan regresi. Partisipan penelitian ini meliputi mahasiswa yang berdomisili di Jabodetabek, terkhusus mahasiswa dari universitas yang memiliki fasilitas Tempat Sampah Terpilah (TST) di lingkungan kampusnya. Hasil dari penelitian ini menunjukan tidak adanya korelasi antara seluruh jenis fondasi moral dengan perilaku memilah sampah yang diukur secara self-report (p > 0.05). Namun, fondasi moral Care/Harm mampu memprediksi secara signifikan perilaku memilah sampah yang diukur melalui pengetahuan kategorisasi sampah (µR2 = 0.017; µF(1, 225) = 3.937; p < 0.05). Pengetahuan kategorisasi sampah diketahui juga memprediksi perilaku memilah sampah secara self-report (I² =0.146, t(230) = 2.236, p < 0.1). Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pengetahuan kategorisasi sampah yang tepat dalam memprediksi perilaku memilah sampah. ......The waste sorting problem in Indonesia has not been resolved yet. One factor presumed to have a role and has not been widely studied is morals. This research was conducted to determine the role of Care/Harm, Fairness/Cheating, Loyalty/Betrayal, Authority/Subversion, and Sanctity/Degradation moral foundations towards waste sorting behavior. Previous studies had indicated that morals were a strong predictor of pro-environmental behavior. This study used correlational and regression methods. Participants in this study included students who lived in the Greater Jakarta area, especially students from universities that had Segregated Waste Bins facilities in their campus environment. The results of this study indicated that there was no correlation among all types of moral foundations and self-reported waste sorting behavior (p >.05). However, Care/Harm foundation was significantly predicting waste sorting behavior measured by knowledge of waste categorization (µR2 = 0.017; µF(1, 225) = 3.937; p <.05). Waste sorting behavior measured through knowledge of waste categorization also significantly predicted the self-reported waste sorting behavior (I² =0.146, t(230) = 2.236, p <.1). The implication of this research was the importance of knowledge of proper waste categorization in predicting waste sorting behavior.

Abstrak :
Ibu postpartum primipara merupakan klien pasca melahirkan anak pertama dengan masa pemulihan hingga waktu 6 minggu berikutnya. Pada masa tersebut ibu memerlukan dukungan untuk beradaptasi secara fisik dan psikologis. Perubahan peran menuntut ibu postpartum bertanggungjawab terhadap kebutuhan diri dan bayinya. Karya ilmiah ini bertujuan menganalisis penerapan intervensi manajemen laktasi dan pengelolaan fertilitas pada klien ibu postpartum primipara. Metode yang digunakan berupa laporan kasus yang dikelola selama kurang lebih 3 minggu dengan memberikan konseling laktasi, promosi perlekatan, dan edukasi keluarga berencana. Hasil menunjukkan bahwa klien mampu memahami edukasi yang diberikan serta menerapkan masukan perawat dengan baik, sehingga didapatkan proses menyusui efektif, nutrisi bayi tercukupi, dan klien mampu merencanakan penggunaan kontrasepsi. ......Primiparous postpartum mothers are clients after giving birth to their first child with a recovery period of up to the next 6 weeks. At this time, mothers need support to adapt physically and psychologically. Changes in roles require postpartum mothers to be responsible for the needs of themselves and their babies. This scientific work aims to analyzed the application of lactation management interventions and fertility management in primiparous postpartum mothers. The method used is a case report which is managed for approximately 3 weeks by provided lactation counseling, attachment promotion, and family planning education. The results showed that the client is able to understand the education and apply the nurse's input well, so that the breastfeeding process can be effective, the baby's nutrition is adequate, and the client is able to plan the use of contraception.