Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK. Berkolonisasinya petani-petani kecil Jawa untuk menjadi buruh kontrak di perkebunan-perkebunan karet Sumatra Timur semata-mata bukanlah faktor kebetulan belaka. Sedikitnya ada tiga elemen yang mendorong mereka untuk bergerak ke perkebunan-perkebunan Sumatra Timur. Pertama, semenjak Jawa dijadikan konsentrasi penanaman pala lambat-laun tanah-tanah garapan petani-petani kecil di Jawa men_jadi milik perkebunan gula. Kedua, Setelah dihapuskannya pajak bumi pada tahun 1870, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda beralih ke pajak kepala. Pajak ini dikenakan kepada seluruh penduduk Jawa tanpa terkecuali. Ketiga, awal abad ke 20 Hindia Belanda sudah kekurangan beras yang terpaksa harus mengimpor beras dari luar negeri yang menyebabkan harga beras membumbung tinggi. Dengan kon_disi seperti ini perkebunan-perkebunan karet di Sumatra Timur yang telah mempersiapkan modalnya dengan menawarkan uang muka upah sebesar f. 20,- kepada petani-petani kecil di Jawa dan tentunya merupakan tawaran yang menarik bagi mereka. Jadi kemelaratan petani-petani kecil di Jawa yang membuat mereka berangkat secara berbondong-bondong ke perkabunan-perkebinan di Sumatra Timur. Setelah petani-petani kscil tersebut menandatangani kontrak kerja dan bekerja di perkebunan-perkebunan Karet Sumatra Timur, pengusaha perkebunan dan Pemerintah kolonial telah mempersiapkan jaringan untuk menguasai mereka. Jaringan untuk menguasai kuli kontrak menggunakan cara-cara perjudian dan juga paksaan, yang juga sering disebut sebagai Poenale Sanctie. Pihak pengusaha perkebunan dalam menguasai kuli kontrak tidak bekerja sendiri, tetapi mendapat bantuan dari Pemerintah kolonial. Untuk membantu pihak perkebunan dalam menguasai kuli kontrak, Pemerintah Kolonial menciptakan Arbeid Inspectie. Badan pengawas perburuhan ini pada awal berdirinya berfungsi sebagai pengawas hubungan kerja antara kuli kontrak dan pengusaha perkebunan. Namun fungsi sebagai pengawas hubungan kerja tidak pernah dijalankan, hal ini disebabkan banyak para pengawas Arbeid Inspectie yang juga sebagai pengusaha perkebunan.dan yang setidak-tidaknya akan mem_bela kepentingannya. Sehingga hasil akhir dari penulisan skripsi ini akan menyimpulkan formulasi bahwa, Pemerintah Kolonial yang menjadi alat pengusaha perkebunan benar-benar dapat menguasai kuli-kuli kontrak dari Jawa yang bekerja di perkebunan-perkebunan karet Sumatra Timur.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemenuhan kebutuhan energi domestik masih sangat diperlukan. Pulau Jawa merupakan konsumen energi yang memiliki kebutuhan tinggi dengan menyerap 50% dari total konsumsi energi di Indonesia. Sebagai negara berkembang, pemenuhan kebutuhan energi harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Sampai dengan tahun 2035, bahan bakar utama dalam bauran energi masih didominasi oleh bahan bakar fosil yang diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Gas bumi merupakan alternatif bahan bakar yang tepat untuk pemenuhan kebutuhan energi karena ketersediaannya yang cukup besar dan gas bumi merupakan bahan bakar yang bersih sehingga lebih ramah lingkungan. LNG merupakan bahan bakar gas yang dapat mensubtitusi penggunaan solar dan minyak. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menganalisa kelayakan investasi distribusi LNG dengan metode value-at-risk dengan hasil keluaran berupa pemetaan risiko sehingga dapat dilakukan strategi pencegahan untuk memitigasi dan meminimalisir dampak risiko tersebut.

---

ABSTRACT
Supplying the needs of domestic energy is still very necessary. Java Island is the largest consumer having the high needs of energy reaching 50% of the energy supplied in Indonesia. As a developing country, the needs of fulfilling the energy demands needs to be supported by adequate infrastructure. Until the year 2035, the main fuel in the energy mix is dominated by fossil fuels, that is expected to continue to increase. Natural gas is an alternative fuel that is right for energy needs because of the ability is quite large and natural gas is a clean fuel that is more environmentally friendly. LNG is a gas fuel which can substitute the use of diesel and oil. In this study, the author attempted to analyze the feasibility of LNG distribution investment by the method of value-at-risk with output in the form of mapping risk prevention strategies that can be done to mitigate and minimize the impact of such risks.

Abstrak :
Perkembangan kegiatan ekonomi dan tingkat persaingan yang tinggi di antara pelaku usaha, memicu mereka untuk memberikan tanda pengenal terhadap produk-produk yang dihasilkan. Tanda pengenal yang lazim disebut merek ini, berfungsi sebagai pembeda bagi produk tersebut Dengan adanya merek, masyarakat diharapkan dapat mengenali produk yang dibeli. Merek juga berfungsi sebagai penanda kualitas dan prestise suatu produk. Akibatnya merek yang sudah terkenal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat, sering ditiru atau bahkan digunakan tanpa izin oleh produsen pesaingnya. Sengketa mengenai merek diselesaikan di Pengadilan Niaga yang awalnya dibentuk untuk mencari solusi hukum bagi sengketa-sengketa dalam bidang niaga. Tesis ini khusus membahas peranan Pengadilan Niaga dalam sengketa merek dengan melakukan studi kasus pada sengketa merek Trisakti. Permasalahan ini menarik untuk dibahas karena Pengadilan Niaga merupakan bentuk pengadilan baru yang diamanatkan pembentukannya dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada saat dibentuknya Pengadilan Niaga, pemerintah memerlukan suatu upaya untuk menangani kasus-kasus kepailitan, demi kepastian hukum, saat krisis moneter teijadi. Dan upaya tersebut sekaligus diharapkan bisa mendukung upaya-upaya proses perbaikan ekonomi melalui sarana hukum, termasuk dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti merek. Bab pertama dalam penulisan ini akan menguraikan latar belakang, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, definisi operasional, sistematika penulisan dan metode penelitian. Pembahasan bab kedua akan menguraikan Pengadilan Niaga sebagai salah satu kamar khusus dalam peradilan umum. Yaitu dimulai dari proses lahirnya Pengadilan Niaga, prinsip-prinsip umum Pengadilan Niaga, serta perluasan kewenangan Pengadilan Niaga dan persinggungannya dengan Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam bab ketiga akan diuraikan ketentuan mengenai peran Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa merek. Yaitu tentang syarat dan pendaftaran merek, pelanggaran terhadap hak atas merek, penyelesaian sengketa merek, dan peran Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Untuk melihat peranan Pengadilan Niaga langsung dalam praktek, maka dalam bab keempat akan dianalisis suatu putusan hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam sengketa merek Trisakti. Terakhir pada bab kelima, akan diberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini......Development of economic activity and high level of competition amongs bussiness have trigger them to mark their product The mark known as trademark has function to distinguish their product from the other competitor so buyer can recognize the product Trademark also become mark for the quality o f the product and the prestige. As a result known trademarks are ussualy used without permission and trademark falsification by the other producers. The disputes of trademark is settled on the commercial court which for the the first time established for finding solution on bankcrupcy and debt restructuring This thesis specializes in th role of commercial court in the Trisakti trademark disputes. The case is interesting to disccuss because because of the commecial court just recently established to settle the trademark dispute by the regulation number 15 year 2001. As an effort on economic law reform includin on intellectual property rights. The first chapter on this thesis will disccuss background, the problems, purpose, usage, and method of the research, the writing, theoritical frame an concept Chapter two will explaiin about the establishment o f commercial court as a specialze cour in the commercial dispute. Chapter three will disccuss about the role of commercial court on the trademart dispute settlement Chapter four will disccuss the Trisakti Trademark disputes and the impact. Chapter five is about the conclusion and suggestions.

Abstrak :
Setiap karya sastra pada dasarnya dapat dievaluasi dan dinilai. Kriteria penilaian yang dimiliki setiap orang untuk suatu karya sastra amat beragam sehingga penilaian setiap orang jadi berbeda-beda. Penilaian dan pendapat kritisi dan para esais yang amat beragam, penuh dengan pro dan kontra untuk karya-karya sastra Jan Wolkers, telah mendorong saya untuk membuat penelitian. Penelitian tersebut mencakup hal yang menonjol dalam karya Jan Wolkers serta penilaian tentangnya. Hal-hal menonjol dalam dua karya Wolkers, Serpentine's petticoat dan De Walgvogel - dua buku yang saya anggap dapat mewakili karya Wolkers secara keseluruhan - terdapat dalam tataran cerita, penggunaan bahasa tokoh utama dan penyajian cerita. Hasil banding antara hal menonjol menurut kritisi dan para esais Belanda dengan temuan saya menunjukkan bahwa hanya ada satu perbedaan. Mereka tidak melihat adanya ketimpangan fokalisasi dalam cerita. Ternyata, ketimpangan fokalisasi yang telah disebutkan di atas mungkin saja dapat menyebabkan penilaian kritisi, para esais dan juga pembaca lainnya berubah. Pendapat kritisi dan para esais Belanda menunjukkan bahwa mereka banyak memberikan penilaian positif kepada hal-hal menonjol dalam dua karya Jan Wolkers di atas dan kepada dua karya tersebut pada umumnya. Bila kritisi dan para esais itu (dan pembaca lainnya) melihat adanya ketimpangan fokalisasi, mungkin saja mereka akan memberi penilaian yang kurang positif. Dengan demikian telah dibuktikan bahwa konsekuensi perbedaan antara temuan saya dengan temuan kritisi dan para esais Belanda mungkin saja ada.

Abstrak :
Pengembangan koleksi perlu dilakukan setiap perpustakaan untuk dapat menyediakan kebutuhan informasi yang tepat guna bagi pengguna yang dilayani perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kegiatan pengembangan koleksi di Perpustakaan KPK. Sebagai sarana yang menunjang misi lembaga induk yakni KPK, Perpustakaan KPK bertanggung jawab untuk menyediakan bahan bacaan yang dapat menumbuhkan sikap antikorupsi pada masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara yang dilakukan pada pertenghan Maret 2023 sampai akhir April 2023. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah praktik pengembangan koleksi di Perpustakaan KPK dilakukan dengan mengacu pada hasil rapat dari kepala bagian pelayanan informasi dan kebijakan publik (PIKP) dengan tim literasi. Alat seleksi yang digunakan dalam pemilihan bahan pustaka adalah katalog online Perpustakaan KPK. Keputusan untuk melakukan seleksi bahan pustaka dilakukan oleh pustakawan dari tim literasi. Pengadaan bahan pustaka dilakukan dengan cara pembelian dan hibah, kegiatan pembelian koleksi dilakukan secara keseluruhan oleh unit pengadaan layanan KPK. Untuk koleksi hibah sebelum masuk perpustakaaan dilakukan penjaringan di unit gratifikasi. Pengembangan koleksi di Perpustakaan KPK dilakukan berdasarkan pengetahuan pustakawan mengenai kegiatan pengembangan koleksi perpustakaan. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan koleksi di Perpustakaan KPK telah dilakukan meski dalam praktiknya tidak mengacu pada kebijakan pengembangan koleksi. Saran yang diperlu untuk dilakukan Perpustakaan KPK adalah dengan membuat kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis agar dapat dijadikan acuan atau pedoman pustakawan dalam melaksanakan praktik pengembangan koleksi perpustakaan. ...... Collection development is carried out by each library to be able provide appropriate information for users served by the library. This study describes collection development activities at the KPK Library. As a means to support the mission of the main institution, the KPK Library is responsible for providing reading materials that can foster an anti-corruption attitude in society. This research is qualitative. Data collection for this study was carried out using interviews conducted from mid-March 2023 to the end of April 2023. The findings obtained in this study were that practice of developing collection at the KPK Library was carried out with reference to the result of meeting of heads of information services and public policies (PIKP) with the literacy team. The selection tool used in selecting library materials is the online catalogue of the KPK Library. The librarian decides in selecting library material. The procurement of library materials is carried out by means of purchases and grants, and collection purchasing activities are carried out in its entirety by the KPK services procurement unit. For the collection of grants before entering the library, screening is carried out in the gratification unit. Collection development at the KPK Library is carried out based on librarian knowledge regarding library collection development activities. The conclusion in this study indicate that collection development at the KPK Library have been carried out even though in practice they do not refer to collection development policies. The suggestion that the KPK Library needs to make a collection development policy so that it can be used as a reference or guide for librarians in carrying out library collection development practices.