Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan prima perpajakan merupakan sasaran perbaikan kualitas pelayanan perpajakan oleh karena kualitas pelayanan perpajakan merupakan masalah yang sangat perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius.Atas dasar itu maka ide dalam tesis ini secara teoritis ditujukan untuk perbaikan kualitas pelayanan ke arah pelayanan prima perpajakan sehingga harapan Wajib Pajak dapat terpenuhi. Untuk itu telah dibahas dalam tinjauan pustaka, berbagai konsep strategi pelayanan dan berbagai faktor pendukungnya. Adapun variabel pelayanan dimaksud meliputi variabel harga diri, variabel pemenuhan harapan secara berlebrlnan, variabel pembenahan, variabel visi, variabel perbaikan, variabel perhatian/penyayang, dan terakhir variabel pemberdayaan.Untuk memperkuat analisis tesis ini, telah dilakukan penelitian lapangan dengan menyebarkan daftar kuesioner menggunakan metode sampling secara purposive baik terhadap Wajib Pajak maupun pegawai pajak.Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh temuan yang pada garis besarnya adalah para pegawai pajak dalam memberikan pelayanan perpajakan telah didasari oleh rasa bangga atas pekerjaannya walaupun fasilitas fisik lingkungan kerjanya masih belum memadai, ternyata menurut Wajib Pajak kualitas pelayanan perpajakan pada umunmya "biases" dengan kata lain tidak jelek tetapi juga belum dapat dikatakan baik. Untuk itu Kantor Pelayanan Pajak terbuka terhadap keluhan Wajib Pajak, namun penanganannya masih sangat lambat dan kualitasnya masih belum memuaskan karena belum adanya bagian yang khusus menangani masalah keluhan Wajib Pajak. Sedangkan usaha perbaikan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak lebih dititikberatkan pada visi kurang menekankan pada perbaikan dari segi struktural dan operasional Dari segi penerapan teknologi maju masih belum sepenuhnya dilakukan di samping itu pengetahuan pegawai pajak tentang pelayanan perpajakan masih kurang.Atas dasar temuan-temuan tersebut disarankan usul perbaikan pelayanan antara lain perbaikan fasilitas fisik lingkungan kerja, penanganan keluhan Wajib Pajak yang lebih responsif, penerapan teknologi maju dari berbagai jenis pelayanan perpajakan, penyebarluasan informasi sistem dan prosedur untuk mempermudah pemahaman Wajib Pajak dan peningkatan pengetahuan para pegawai pajak khususnya pelayanan perpajakan."

"Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya ketika membuat akta autentik dituntut untuk lebih cermat dan melaksanakan prinsip kehati-hatian, mengingat sering terjadinya permasalahan hukum terkait akta autentik yaitu terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan identitas dan dokumen palsu dalam pembuatan akta autentik yang mengakibatkan Notaris mendapat masalah hukum atas akta yang dibuatnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana pembuktian materil dalam pembuatan akta perjanjian kredit dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit yang dibuat dengan menggunakan surat palsu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 952/PID.B/2019/PN.JKT.BRT. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembuktian kebenaran materil merupakan tugas dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk mencari kebenaran materil dalam persidangan. Dalam hukum acara pidana, untuk membuktikan mengenai kebenaran apakah para pihak melakukan pemalsuan identitas dan dokumen dalam pembuatan akta autentik harus melalui proses pembuktian yaitu dengan sistem pembuktian secara negatif sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian kredit yang dibuat dengan menggunakan surat palsu tidak dapat dibebankan kepada Notaris karena pada dasarnya Notaris hanya bertanggung jawab dalam hal kebenaran formil dalam pembuatan akta autentik. Notaris dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila telah lalai dalam melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

---

Notary in carrying out their duty and position when making an authentic deed is obligated to be thorough and fulfil the prudential principle. It happens because there's often legal issues regarding the authentic deed one of it is when a party commits a crime in the form of giving a fake identification details and using a forged documents in the course of making an authentic deed that causes the Notary to receive legal issues regarding the authentic deed that they made. This research raises the issue about the process of material evidentiary in the making of credit agreement deed and regarding the responsibility that Notary have regarding the making of a credit agreement that was made using a fake identification details and forged documents be based on the decision of the West Jakarta District Court No.952/PID.B/2019/PN.JKT.BRT. To answer the issues that occurs in this case, this research uses the normative judicial approach and also qualitative data that used in this research consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. This research also uses descriptive typology with qualitative approach in the terms of writing. The result of this research is material evidentiary is the Police's and Prosecutor's duty to find the material truth in the course of trial. The criminal procedure law stated that to find the truth wether a party is committing a crime in the form of identity and document forgery in the making of authentic deed must go through evidentiary process which is the negative evidentiary system that based on article 183 of the Criminal Procedure Law and a legitimate evidence that is stated in article 184 Criminal Procedure Law and also the criminal liability can't be burdened to the Notary. It is because a Notary can only be held responsible in scope of the formal truth in the course of making authentic deed. Notary can only be imposed to a criminal liability if the Notary have been negligent in carrying out his duty as a public official in context of making an authentic deed as stated in Law Number 30 of 2004 concerning Notary (UUJN)."

"Salah satu isu kesehatan di tempat kerja adalah kebiasaan merokok. PT NRS sudah satu tahun menjalankan program Tempat Kerja Tanpa Asap Rokok (TKTAR) yang disusun IDKI dengan dukungan WHO. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi tingkat keberhasilan program TKTAR serta faktor yang dapat menghambatnya. Penelitian ini adalah studi evaluasi dengan pendekatan semi kuantitatif menggunakan metode analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan dan sikap karyawan yang baik, tim pengembang sebagai faktor penguat, sosialisasi TKTAR yang masih kurang, tidak adanya sangsi dan aturan yang baku terkait pencatatan dan pelaporan. Saran, meningkatkan motivasi tim pengembang untuk mengolah data awal dan menganalisis untuk mendapatkan masalah yang ada, meningkatkan sosialiasi TKTAR agar sampai keseluruh karyawan, teguran pelanggaran kepada karyawan perokok dan atasannya, sosialisasi tentang lokasi merokok, dilakukan razia atribut rokok, membuat buku panduan SOP TKTAR, membuat anggaran khusus, membuat pencatatan dan pelaporan, melakukan monitoring, evaluasi dan dibuatkan sangsi terhadap pelanggaran.

---

One of the health issue in workplace is smoking habits. PT NRS has implement Free-Smoke Workplace program (TKTAR) which was compiled by IDKI supported by WHO for a year. The purpose of this writing is to evaluate TKTAR program success rate and its hindrance factors. This research is an evaluation study with semi-quantitative approach using content analysis method. Result of the research shows that employees have a good knowledge and attitudes, developer team as a supporting factor, lack of TKTAR socialization, absence of sanctions and standard rule for violation recording and reporting. As suggestions, encourage developer team's motivation to explore the initial data and analyze current problem, improve TKTAR socialization to make sure it is acknowledged by the entire employees, violation warning to all employees and superiors, socialization of smoking locations, examination of cigarette attributes, create manual of TKTAR Standard Operation Procedure (SOP); allocate special budget, recording and reporting, monitoring, evaluation and penalties for its violations."

"Penelitian ini bertujuan melihat faktor - faktor yang berpengaruh terhadap kejadian komplikasi persalinan serta perbedaan risiko ibu yang mengalami komplikasi persalinan menurut karakteristik sosio demografi dan sosio ekonomi. Berdasarkan temuan pada analisis deskriptif , dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi ibu yang mengalami komplikasi persalinan terdapat pada pendidikan menengah, bertempat tinggal di perkotaan, status ekonomi menengah, jarak kelahiran ≤ 24 bulan, umur ibu 20 - 34 tahun, urutan kelahiran 1 dan ≥ 4, dengan penolong persalinan medis, tempat bersalin di fasilitas kesehatan, dan memiliki riwayat komplikasi kehamilan. Berdasarkan ibu yang memiliki komplikasi kehamilan, didapatkan bahwa hanya 13,5 persen yang melakukan perawatan antenatal.Berdasarkan analisis inferens dengan model logit biner, dapat disimpulkan bahwa dengan memperhatikan kondisi tingkat pendidikan, urutan kelahiran, komplikasi kehamilan, penolong persalinan, tempat bersalin, interval serta faktor klasifikasi seperti status ekonomi dan tempat tinggal secara signifikan berpengaruh terhadap kejadian komplikasi persalinan. Perbedaan risiko pada umumnya menunjukkan pola yang sama dengan hasil dari analisis deskriptif, namun pada model dengan faktor klasifikasi status ekonomi pada hasil out put menunjukkan tidak terdapat perbedaan risiko yang signifikan pada setiap status ekonomi dan ditemukan bahwa jenis komplikasi persalinan tertinggi yaitu persalinan lama banyak terdapat pada tingkatan umur 15 - 19.

---

The Objective of this research is to study about factors affecting the incidence of delivery complications and also risk differences on the basis of socio demographic and economic. On descriptive analysis, we found the highest percentage are women who have secondary education, who live in urban, middle-class economy, birth interval < 24 month, age of women at delivery 20 - 34 years old, birth order 1 and ≥ 4 children, medical assistance at delivery, place of birth at medical facility, and have pregnancy complications. We also found that among women who have pregnancy complication only 13,5 percent of them went for antenatal care.Based on inferential binner logistic models, it can be concluded, that education, birth order, pregnancy complications, assistance at delivery, place of birth and birth interval and clasification factors : economic status and residence are significant in affecting the incidence of delivery complications. In generally the risk differences have similar pattern with analysis descriptif except economic status. We also found prolonged labor is the highest delivery complication in most teenege ( 15 - 19 years old)."

"Kinerja karyawan memiliki peranan penting dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas. Tingginya angka kemangkiran, kurang optimalnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal program dan ketidakdisiplinan waktu penyampaian laporan dapat berdampak pada kinerja karyawan. Hingga saat ini karyawan Puskesmas kecamatan Tambora belum memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja karyawan dan kualitas kehidupan kerja mereka.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kinerja karyawan, hubungan komponen kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja mereka serta komponen mana yang paling dominan hubungannya dengan kinerja karyawan di Puskesmas Kecamatan Tambora. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional, pada 119 (seratus sembilan belas) orang karyawan menggunakan alat ukur kuesioner.Hasil penelitan menunjukkan bahwa jumlah karyawan yang memiliki kinerja kurang cukup besar yaitu mencapai 49,6%. Ada dua variabel yang signifikan berhubungan dengan kinerja karyawan yaitu rasa bangga terhadap institusi dan komunikasi. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja adalah komponen rasa bangga terhadap institusi.Saran bagi Puskesmas kecamatan Tambora adalah membangun rasa bangga (pride) terhadap perusahaan bagi setiap karyawan dengan cara memperkuat identitas dan citra puskesmas, melalui peningkatan kepedulian karyawan terhadap institusi karena secara statistik akan meningkatkan kinerja tiga kali lebih baik dari pada karyawan yang tidak memiliki rasa bangga tersebut.

---

The employee?s performance plays a vital role in delivering healthcare service for people at community health center. The high of employee?s absence, the less of achievement to Minimum Service Standards and the undisciplinary behavior in maintaning reporting programme on time results in the decrease in the employee's performance. Tambora community health center currently does not have the complete information regarding the employee's performance as well as their quality of work life.The purpose of this study is to figure out the employee?s performance, the relationship of the employee?s quality of work life with their performance along with which is the most influential factor on the employee's performance in Tambora community health center. This is a cross sectional survey designed using questionnaire on 119 (one hundred and nineteen) employees.The results revealed that 49,6% of the employees have poor performances. There are 2 (two) significant variables associated with the performance of employees are a sense of pride to the institution and communication. The most pertinent variable is sense of pride to the institution.Suggestion for Tambora community health center is to build the sense of pride to the institution by strengthening the institution's identity and image through increasing the employee?s concerned to it because it will statistically improve the performance of employees three times higher than if they don't."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pemberdayaan struktural dan pemberdayaan psikologikal terhadap keinginan berpindah kerja dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada mahasiswa MM UNJ yang sudah bekerja. Data penelitian ini diambil dari 164 responden yang berstatus sebagai mahasiswa di MM UNJ dan sedang bekerja. Analisis data menggunakan metode analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan struktural memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap keinginan berpindah kerja. Pemberdayaan psikologikal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap keinginan berpindah kerja. Pemberdayaan struktural juga secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Begitu pula dengan pemberdayaan psikologikal secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja juga secara signifikan berpengaruh negatif terhadap keinginan berpindah. Selain itu kepuasan kerja juga memediasi pengaruh pemberdayaan struktural terhadap keinginan berpindah kerja dan pengaruh pemberdayaan psikologikal terhadap keinginan berpindah kerja.

---

Generally, the aim of this research are to find out the influence of structural and psychological empowerment toward turnover intentions with job satisfaction as mediating variable of workers among MM UNJ student. Object of this research are MM UNJ?s students who also a worker which have the number of samples 164 people. Data analysis is conducted by using regression analysis. The results of the testing of hypotheses show negative influence of structural empowerment toward turnover intentions, negative influence of psychological empowerment toward turnover intentions, positive influence of structural empowerment toward job satisfaction, positive influence of psychological empowerment toward job satisfaction, negative influence of job satisfaction toward turnover intentions. Job satisfaction is also mediated the influence of structural empowerment toward turnover intentions and the influence of psychological empowerment toward turnover intentions."

"Kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya sertipikat. Salah satu perbuatan hukum untuk memperoleh hak atas tanah adalah dengan jual beli, dimana bukti peralihan hak yang dapat digunakan untuk proses balik nama di Kantor Pertanahan adalah Akta Jual Beli AJB yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . Ada kalanya sebelum dibuat AJB, terlebih dahulu dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah PPJB sebagai perjanjian pendahuluan. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 307/Pdt/2010/PT.DKI, Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding didasari dengan alasan hukum bahwa Pembanding dinilai telah mempunyai alas hak yang kuat dan benar atas objek sengketa berdasarkan Akta PPJB Nomor 02 tanggal 09 Februari 2007 yang telah dibayar lunas. Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif normatif, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pokok permasalahan yang diangkat adalah kekuatan hukum PPJB tersebut, perlindungan hukum terhadap pembeli, serta analisis putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 307/Pdt/2010/PT.DKI.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kekuatan hukum dari PPJB tersebut telah menandakan sahnya jual beli karena telah terjadi penyerahan secara yuridis dan telah dilakukan pembayaran baik sebagian maupun secara lunas, namun hanya mengikat para pihak dalam perjanjian saja. Selain itu menurut penulis, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat dalam menerapkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana seharusnya yang menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertipikat. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah alangkah baiknya apabila Indonesia memiliki peraturan yang jelas terkait dengan PPJB, sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik ataupun sengketa antara para pihak yang terjadi karenanya. Kata Kunci:Jual Beli Tanah, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Sertifikat Hak Atas Tanah

---

Ownership of land rights must be proved by certificate. One of legal actions to obtain land rights is by buying and selling, where evidence of transfer of rights that can be used to ownership transition process in the Land Office is the Sale and Purchase Deed issued by the Land Deed Officer. Sometimes before Sale and Purchase Deed is created, Conditional Sale and Purchase of Land Agreement is first created as a preliminary agreement. At the Jakarta High Court Verdict Number 307 Pdt 2010 PT.DKI, the Panel of Judges granted the petition of appeal based on the legal grounds that the Appellant was judged to have true entitled on the object of dispute by Conditional Sale and Purchase of Land Agreement Deed Number 02 dated February 9, 2007 which has been paid off. In this thesis, the author uses descriptive normative research methods, which describes the rules and regulations related to the issues to be studied.The conclusion of this study is the legal force of the Conditional Sale and Purchase of Land Agreement has marked the legitimate of buying and selling because the transfer has occured judicially and the payment has been made in part or in full, but only binding on the parties to the agreement. Also according to the author, the Court of Appeal is less precise in applying the law in accordance with the legislation in force, in which certificate should be the proof of land ownership. The advice can be given by the author is it would be nice if Indonesia has clear rules relating to the Conditional Sale and Purchase of Land Agreement, that could minimize the occurrence of conflict or dispute between the parties that happened because of it. Keyword Sale and Purchase of Land, Sale and Purchase Agreement, Land certificate."

"Penelitian ini adalah sebuah kajian linguistik yang diterapkan pada studi kasus dalam debat presiden Amerika Serikat AS 2016 antara Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik. Debat calon presiden AS yang diselenggarakan pada tahun 2016 lalu merupakan salah satu bentuk dari wacana politik yang dilakukan oleh para politikus untuk menyampaikan pemahaman, pendapat, dan tujuan politiknya pada masyarakat. Selain itu, praktik ini tidak terlepas dari ideologi dan kuasa mereka untuk memengaruhi pemikiran masyarakat. Tujuan penelitian ini ialah menyingkap identitas ideologis dari para kandidat yang direpresentasikan melalui tuturan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis wacana kritis, linguistik fungsional sistemik, dan multimodal sebagai teori. Faktor sosial seperti partai politik membentuk pandangan para kandidat dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi di AS. Hasil penelitian dalam tuturan memperlihatkan bahwa Hillary lebih menekankan keadilan, kesejahteraan, kesetaraan bagi para pekerja dan seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan, sedangkan Trump memilih untuk bersaing dengan negara asing seperti Cina dan Meksiko demi mempertahankan pekerjaan yang diambil alih oleh negara tersebut. Selain itu, banyaknya proses material yang terdapat di dalam tuturan membuktikan bahwa para kandidat berusaha untuk meyakinkan masyarakat dengan janji-janji dalam memperbaiki perekonomian negara.

---

This research is a linguistic review on the case study of 2016 US presidential election between Hillary Clinton from the Democratic Party and Donald Trump from the Republican Party. The US presidential debate held in 2016 is one kind of political discourses conducted by politicians to deliver their political understanding, opinions, and purposes. Besides, this practice is inseparable from their ideology and power to influence people's perspectives.

This research aims on revealing ideological identities of presidential candidates represented by their utterances. This research is a qualitative research applying theories of Critical Discourse Analysis and Systemic Functional Linguistics. Social factors such as political parties influence the candidates'perspectives in solving economic problems in the US.

Results of utterance analysis show that Hillary emphasizes more on justice, prosperity, and equivalence for all workers and the whole society to gain jobs while Trump tends to choose to compete against foreign countries such as China or Mexico for the sake of defending jobs taken over by those countries. Besides, the existence of material processes in their utterances proves that the candidates attempt to reassure the society by promising to improve national economy."

"Saat ini, pandemi COVID-19 telah mengganggu kondisi sosial ekonomi. Hampir 15% penduduk usia produktif terdampak, pengangguran meningkat sampai 7%, dan penduduk miskin bertambah hingga 2,4 juta per Maret 2021. Kemudian, infeksi COVID-19 yang cepat juga mendorong rumah tangga mengubah pola belanjanya. Rumah tangga dengan tingkat sosial ekonomi tinggi cenderung belanja lebih tinggi untuk kesehatan karena mereka memiliki kepedulian yang baik untuk melindungi anggota keluarganya dari penyakit, sebaliknya pada rumah tangga dengan status ekonomi rendah. Ketimpangan belanja kesehatan berpotensi melebar selama pandemi COVID-19 dan meluasnya transmisi penyakit menyebabkan eksternalitas negatif bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat ketimpangan belanja kesehatan pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 serta dekomposisi ketimpangannya berdasarkan tingkat sosial ekonomi.Berbagai sumber data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2019 dan 2021, Survei Potensi Desa, dan data surveilans COVID-19 digunakan untuk menangkap ketimpangan belanja kesehatan dan faktor yang berkontribusi. Pertama, tingkat ketimpangan diukur dengan menggunakan kurva dan indeks konsentrasi. Kemudian, faktor yang berkontribusi pada ketimpangan akan dianalisis menggunakan Ordinary Least Square (OLS) regresi dan Oaxaca Decomposition.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan belanja kesehatan meningkat pada masa pandemi COVID-19. Seluruh variabel independen pada model memiliki hubungan yang signifikan pada belanja kesehatan dan berkontribusi pada ketimpangan. Namun, variabel independen yang terhimpun pada explained component hanya dapat menjelaskan 10-20% ketimpangan belanja kesehatan sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Untuk mengurangi ketimpangan, penguatan pelayanan kesehatan primer (dalam hal ini puskesmas) sebagai gatekeeper dan peningkatan cakupan kepesertaan JKN adalah aspek esensial untuk mengurangi ketimpangan kesehatan berdasarkan tingkat sosial ekonomi.

---

Currently, the COVID-19 pandemic has disrupted the socioeconomic situation. Over 15% of people in the productive age group are affected, the unemployment rate rises to 7%, and the number of poor people rises to over 2,4 million by March 2021. Furthermore, the rapid infection of COVID-19 also drives the household expenditure pattern. High socioeconomic level households tend to spend more on health services due to good awareness to protect against illness, otherwise in households with low socioeconomic. The health expenditure inequality potentially widens during the COVID-19 pandemic and the transmission of the disease will spill over to the society. This study will capture the inequality level of household expenditure on health before and during the COVID-19 pandemic and the difference decomposition by socioeconomic degree.

The multisource data from the National Social Economics Survey March 2019 and 2021, Village Potential Survey, and COVID-19 surveillance data are employed to capture the health expenditure inequality and its explanatory factors. Firstly, the concentration curve and index are utilized to measure inequality. The contributory factors of inequality will be analyzed by using OLS regression and Oaxaca Decomposition.

The results reveal that health expenditure inequality at rises during the pandemic COVID-19. All covariates in the model have statistically significant to the health expenditure and contribute to inequality. However, an explained component could only exhibit 10-20% of out-of-pocket inequality. Strengthening the primary health care function as a gatekeeper and improving social health insurance coverage are fundamental to reduce health inequality between different socioeconomic levels"