Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pasca reformasi 1998 gerakan mahasiswa di Indonesia leluasa melakukan protes karena dijamin oleh konstitusi. Kemajuan teknologi semakin membuat gerakan mahasiswa tampil lebih kreatif dan melibatkan ragam elemen dengan memanfaatkan media sosial. Pada September 2019 terjadi serangkaian aksi demonstrasi mahasiswa yang berpusat di depan Gedung DPR RI. Bukan hanya masif di lapangan (offline), aksi juga masif terjadi di media sosial (online). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun instumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data adalah melalui wawancara dan studi literatur. Mengacu pada teori Bennet dan Segerberg (2013) tentang connective action, penelitian ini menemukan bahwa telah terjadi koneksi pada aksi demonstrasi mahasiswa September 2019 dengan aksi digital dalam bentuk personal action frame. Akun-akun Twitter yang teridentifikasi terlibat dalam percakapan di media sosial mengekspresikan sikap personal mereka melalui ragam bentuk, mulai dari foto, video, maupun poster. Semua akun tersebut membentuk satu kluster bersama melalui tagar dan narasi yang sama, yaitu menolak RKUHP, revisi UU KPK dan RUU lainnya yang dianggap bermasalah. Aksi demonstrasi mahasiswa September 2019 termasuk dalam tipologi organizationally-enabled action karena bukan hanya terjadi masif di lapangan (offline), melainkan terjadi juga secara hybrid di media digital (online). Struktur formal yaitu Aliansi Mahasiswa Indonesia berperan mengoordinasikan aksi di lapangan, sekaligus media sosial telah membuka partisipasi yang luas dari berbagai kalangan untuk terlibat aksi. Namun demikian, masifnya aksi digital yang terjadi bukan merupakan desain dari gerakan mahsiswa, melainkan terjadi secara organik dan natural. ...... After the 1998 Reform, the student movement in Indonesia Has more freedom to protest because it is guaranteed by the constitution. The Advances in technology are progressively making student movements appear to be more creative and involve various elements by utilizing social media. In September 2019, there were a series of student demonstrations centered in front of the Indonesian Parliament Building (DPR). The form of demonstrations was not only massively done in the field (offline), but also massively done on social media (online). This research uses a qualitative approach with a case study method. The research instrument used to obtain data is through interviews and literature studies. Referring to the theory of Bennet and Segerberg (2013) about connective action, this research found that there was a connection between the September 2019 student demonstrations with digital actions in the shape of personal action frames. The Twitter accounts that was identified, they were engaged in conversations on social media and expressed their personal attitudes through various forms, for examples were photos, videos, and posters. All of these accounts were created a collective cluster by means of the same hashtag and narrative, namely to reject the Draft Legislation of Criminal Code (RKUHP), revisions to the KPK Law and other Draft legislations those were deemed problematic. The student demonstration in September 2019 is included in the typology of organizationally-enabled action since it did not only occur massively in the field (offline), but also I in a hybrid way in digital media (online). The formal structure, namely the Indonesian Student Alliance (Aliansi Mahasiswa Indonesia), had the role of coordinating actions in the field, as well as social media which led to open widely of participation from various groups to get involved in the action. Nevertheless, the massive digital action that occurred, was not the part in the design of the student movement, but occurred organically and naturally.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini menganalisis fenomena Aksi Bela Islam ldquo;411 rdquo; dan ldquo;212 rdquo; tahun 2016 oleh Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia GNPF-MUI dalam perspektif populism. Argumentasi dalam penelitian ini adalah Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI merupakan gerakan populisme dalam bentuk strategi politk dan termasuk dalam varian populisme Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus case study . Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan data adalah melalui wawancara dan pemberitaan seputar GNPF-MUI di berbagai media massa. Temuan dari penelitian ini didapatkan penjelasan bahwa penyebab kemunculan Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI adalah adanya konteks Ahok menjadi kontestan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, sentiment anti-Ahok, dan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Aksi Bela Islam GNPF-MUI merupakan pupulisme dalam bentuk strategi politik Jansen, 2011 karena mampu memobilisasi massa yang berasal dari kalangan yang terpinggirkan dari sektor sosial dan berbagai ormas Islam, diajak untuk melakukan tindakan politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk tidak memilih Ahok anti Ahok . Di dalam Aksi Bela Islam GNPF-MUI juga terdapat elemen populisme Islam Vedi R. Hadiz , yaitu koalisi multi kelas yang terbentuk dari berbagai ormas Islam, disatukan oleh identitas bersama yang sengaja dibentuk yaitu sebagai pembela Islam Islamic Defender dengan seruan ldquo;Bela Quran rdquo; sebagai pemersatu.Kata kunci : penyebab kemunculan, strategi politik, mobilisasi massa, populisme Islam.

---

ABSTRACT
This study analyzes the phenomenon of Aksi Bela Islam 411 and 212 in 2016 by the Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia GNPF MUI in the perspective of populism. The argument in this research presents that the Aksi Bela Islam by GNPF MUI is a populist movement in the form of political strategy and included into one of Islamic populism. This research uses qualitative approach with case study method. The data obtained by interviewing and researching news about GNPF MUI in various mass media. This study finds that the cause of the emergence of Aksi Bela Islam by GNPF MUI are the existence of Ahok related to his status as candidate of Jakarta rsquo s Governor elections in 2017, anti Ahok sentiment, and the blasphemy of Ahok. The Aksi Bela Islam of GNPF MUI is a populism in the form of political strategy Jansen, 2011 because it is able to mobilize people from various background such as the marginalized, Islamic mass organizations, who were invited to take political action not to vote Ahok anti Ahok in Jakarta elections 2017. In the Aksi Bela Islam of GNPF MUI there is also an element of Islamic populism Vedi R. Hadiz , a multi class coalition formed from various Islamic mass organizations, united by a commonly formed identity of the defender of Islam Pembela Islam with the call Bela Quran as a unifier.Keywords causes of emergence, political strategy, mass mobilization, Islamic populism