Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Komite Audit telah diakui secara internasional sebagai kunci dari praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance). Pada tanggal 22 Desember 2003 Bapepam mengeluarkan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep- 41/PM/2003, yang kemudian dituangkan lebih rinci dalam Peraturan Bapepam No.IX.I.5 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (selanjutnya disebut Peraturan Bapepam No.IX.I.5), yang mewajibkan perusahaan terbuka Indonesia untuk membentuk Komite Audit selambatlambatnya pada tanggal 31 Desember 2004. Skripsi ini membahas mengenai peranan Komite Audit berdasarkan Peraturan Bapepam No.IX.I.5 dalam pengelolaan perusahaan (corporate governance) pada perusahaan terbuka Indonesia. Tentunya sangat menarik untuk membahas peranan Komite Audit ini dengan mencermati permasalahan agensi (agency problem) yang terjadi pada sebagian besar perusahaan terbuka Indonesia yaitu masalah agensi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Ketika kewajiban pembentukan Komite Audit berdasarkan Peraturan Bapepam No.IX.I.5 ini telah berlaku efektif maka menjadi pertanyaan apakah peranan Komite Audit sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.I.5 akan berjalan dengan efektif. Hal ini akan dibahas di dalam skripsi ini dengan mencermati kondisi yang terjadi pada sistem hukum Indonesia.