Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah melalui Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal, telah memberikan angin segar khususnya bagi warga masyarakat pemilik tanah di DKI Jakarta, yang selama ini sangat sulit untuk mendapatkan status Hak Milik atas tanah yang mereka kuasai. Dilain pihak, keputusan tersebut akan menimbulkan persoalan hukum, bilamana HGB/HP yang akan dirubah menjadi Hak Milik sedang dibebani dengan Hak Tanggungan. Kemudian terbitlah PMNA/KBPN No.5 tahun 1998. yang mengatur tentang perubahan HGBIHP untuk rumah tinggal yang dibebani dengan Hak Tanggungan. Aspek hukum apa yang timbul dengan perubahan hak tersebut dan bagaimanakah pelaksanaan kedua peraturan di atas pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur?Dari hasil penelitian secara analitis eksploratif, diperoleh kesimpulan bahwa perubahan HGB untuk rumah tinggal yang dibebani dengan Hak Tanggungan menjadi Hak Milik disamping memberikan kepastian hukum kepada pemegang haknya, juga menguntungkan pemegang Hak Tanggungan. Sedangkan Pelaksanaannya pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur telah berjalan dengan baik dan efektif, walaupun dengan kuantitas permohonan yang relatif kecil."

"ABSTRAKSalah satu kemajuan besar yang dicapai dalam hukum acara pidana kita semenjak berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Aoara Pidana adalah dibentuknya sebuah lembaga baru yang disebut Pra Peradilan lembaga ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dalam hal ini hak asasi tersangka atau terdakwa ataupun pihak korban tindak pidana di bidang hukum acara pidana, terutama untuk mencegah terjadinya penangkapan dan atau penahanan yang sewenang-Wenang, serta tindakan penghentian penyidikan ataupun penuntutan secara tidak sah oleh pihak yang berwajib. Dengan adanya lembaga Pra Peradilan ini, semua penangkapan dan atau penahanan yang tidak sah dapat dituntut ganti kerugian serta dimintakan rehabilitasi oleh pihak tersangka atau terdakwa. Enam tahun lebih telah berlalu semenjak diundangkannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini juga berarti bahwa selama jangka waktu itu lembaga. Pra Peradilan telah menjalankan fungsi dan wewenang. Dalam waktu yang relatif singkat ini sudah seberapa jauh efektivitas lembaga ini dalam menjalankan fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dengan maksud/tujuan dibentuknya lembaga ini dalam KUHAP. Untuk meneliti tingkat efektivitas lembaga inilah penulis menyusun skripsi sarjana ini dengan mengambil judul "Tingkat Efektivitas lembaga Pra Peradilan Dalam Praktek Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (Sebuah Studi Kasus Atas Penetapan-penetapan Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta PUsat). Melalui suatu penelitian dan pengkajian atas Penetapan-penetapan hakim Peradilan tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang apakah ketentuan-ketentuan yang mengatur lembaga Pra Peradilan dan yang berkaitan dengan lembaga ini dijalankan secara konsekuen di dalam praktek apakah lingkup fungsi dan wewenang lembaga ini sudah memenuhi tuntutan dan kebutuha.n masyarakat penoari kead.ilan; dan apaJmh lengknap tersebut perlu diperluas agar hak asasi manusia di bidang hukum acara pidana dapat lebih terjamin dalam praktek. Setelah diadakan pengkajian, ternyata secara umum dapatlah dikatakan bahwa Penetapan-penetapan Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diteliti penulis (yakni selanyak delapan buah) adalah ektif, yakni dalam arti sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP dan pendapat kalangan hukum mengenai dan yang menyangkut lembaga Pra Peradilan. Di lain pihak, meskipun lembaga. Pra Peradilan ini telah dapat dinilai efektif janganlah sekali-kali membuat kita semua cepat marasa puas. Kelemahan-kelemahan dalam praktek di sana sini pasti masih banyak. Agar manfaat dari kehadiran lembaga ini dalam praktek dapat terus ditingkatkan sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga ini dalam KUHAP, maka sangat dibutuhkan peningkatan semangat dan jiwa kemanusiaan yang luhur dari para penegak hukum."

"Kepulauan seribu memiliki potensi wisata bahari yang harus dibangun dan dikembangkan agar dapat meningkatkan pendapatan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perlu kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat pulau seribu. Permasalahan penelitian adalah bagaimana upaya pemerintah daerah dan masyarakat pulau seribu mewujudkan kabupaten kepulauan seribu menjadi destinasi wisata unggulan. Tujuan penelitian yaitu; (1) Untuk mengetahui upaya masyarakat pulau seribu mendukung program pembangunan wisata bahari. (2) Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah kabupaten administrasi kepulauan seribu menyiapkan pulau Pramuka, Tidung dan Untung Jawa menjadi daerah tujuan wisata unggulan. (3) Untuk mengetahui sumbangan sektor wisata bahari kepulauan seribu terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif analitik dan jenis penelitian studi kasus. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, majalah, BPS dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya masyarakat pulau seribu mendukung pembangunan wisata bahari dimulai dari Tahap Perencanaan, masyarakat menyampaikan aspirasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Tahap Pelaksanaan, masyarakat ikut menjaga dan mengawasi fasilitas wisata yang ada, menyediakan kebutuhan yang diperlukan wisatawan berupa jasa pemandu wisata, transportasi, penginapan, restourant/rumah makan serta menggali tradisi, kesenian dan budaya lokal menjadi atraksi wisata budaya dan kuliner. Tahap Pengawasan, masyarakat ikut mengawasi wisatawan tidak membuang sampah sembarangan dan merusak terumbu karang di area diving dan snorkeling. Selanjutnya upaya pemerintah daerah membangun wisata bahari menurut skala prioritas dimulai pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata diantaranya ; transportasi, listrik, air bersih, penanganan sampah dan kebersihan lingkungan, jaringan komunikasi dan internet. Selain itu program pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan latihan ketrampilan sebagai pelaku usaha jasa wisata. Kemudian kontribusi sektor wisata bahari kepulauan seribu terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta meningkat setiap tahun, sejak tahun 2013 sebesar Rp. 3.013.677.264. Tahun 2014 sebesar Rp.3.455.335.952. dan tahun 2015 sebesar Rp.3.788.075.809. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan wisata bahari di kabupaten administrasi kepulauan seribu memberikan sumbangan yang berarti dalam meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat menciptakan kondisi terwujudnya ketahanan wilayah dan akan mendorong meningkatkan ketahanan nasional

---

A Thousand Islands has potential for marine tourism to be built and developed in order to increase the income of local economy and improve the people's welfare, therefore it needs the cooperation between local governments and communities the Thousand Island. The research problem is how the efforts of local governments and communities to realize the Thousand Islands regency become leading tourist destinations. The aim of research is; (1) To determine the thousand island community effort to support the development program of nautical tourism. (2) To know the efforts of local authorities of the Thousand Islands to prepare district administration Pramuka, Tidung and Untung Jawa Island into an excellent tourist destination. (3) To know the contribution of the Thousand Islands' marine tourism sector on revenue of DKI Jakarta province. This study is a qualitative study using descriptive analytic approach and case study research. Primary data collection is done by observation and interviews while secondary data obtained from books, magazines, BPS, and internet. Research result shows that a community effort to support the construction of the Thousand Islands marine tours starting from planning stage; people express their aspirations in development planning (musrenbang). Implementation phase; people also maintain and oversee the existing tourism facilities, providing travelers the necessary needs in the form of tour guide services, transportation, lodging, restaurant/diner and explore the traditions, arts and local culture into a cultural and culinary attractions. Supervision phase, people participate in supervising the tourists not to litter and damage the coral reefs in the area of diving and snorkeling. Furthermore, the local government effort to build maritime tourism is according to the priorities which started with the development of infrastructure and tourism support facilities, including; transportation, electricity, clean water, waste management and environmental hygiene, communication networks and internet. In addition, local community empowerment through education and skills training as travel services businesses. Then the Thousand Islands' marine tourism sector contributes on revenue of Jakarta province, there is an increasing each year. Since the year 2013 which amounted Rp. 3013677264. In 2014 amounted Rp.3.455.335.952 and 2015 amounted Rp.3.788.075.809.

The results shows that the development of nautical tourism in the thousand islands district administration made a significant contribution on improving the local economy and the welfare of the community to create the conditions of realized resiliency and will push to enhance national defense."

"Tujuan:Program keamanan pangan perlu ditingkatkan dan dikembangkan, yang bertujuan mencegah masyarakat dari bahaya terhadap kesehatannya akibat produk pangan olahan yang tidak aman dan bermutu. Untuk itu perlu diketahui gambaran kinerja produsen pangan olahan dalam menyelenggrakan produksinya.Metoda:Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian "Cross-sectional", untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja produsen pangan olahan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner, dan untuk pengukuran kinerja digunakan data hasil supervisi atau hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh sejak tahun 2000 sampai tahun 2003. Analisis bivariat dilakukan dengan uji "Chi-Square" dan analisis akhir dilakukan menggunakan analisis multivariat dengan uji "Regresi Logistic Ganda".Hasil:Kajian data menunjukkan proporsi produsen pangan olahan dengan kinerja baik sebesar 19,1%, berkinerja cukup 36,2% dan berkinerja kurang atau tidak baik 44,7%. Hasil kompositnya dengan dikotom yang jelas adalah 55,3 % berkinerja baik dan 44,7 % berkinerja buruk. Uji "Chi-Square" menunjukkan hubungan yang bermakna dari beberapa variabel dengan kinerja, yaitu pendidikan (p = 0,0001), pengetahuan (p = 0,0001), sikap (p = 0,0001), pengalaman (p = 0,055), pelatihan (p = 0,016), imbalan ( p = 0,001), . supervisi (p = 0,011) dan pedoman kerja (p = 0,006).Dari empat variabel yang masuk menjadi model, yaitu imbalan, supervisi, pengetahuan dan sikap, yang dengan uji regresi logistik dan dari nilai Odds Ratio (95 % CI-OR) diketahui variabel yang paling dominan adalah variabel pengetahuan sebesar 36,42 (8,23-161,20) yang artinya bahwa kinerja produsen pangan yang berpengetahuan baik berpeluang mempunyai kinerja baik 36,42 kali lebih besar dibandingkan produsen pangan olahan yang berpengetahuan kurang, setelah dikontrol variabel imbalan, supervisi dan sikap. Hasil uji interaksi menunjukkan terdapatnya interaksi dari variabel sikap dengan supervisi dengan nilai Odds Rationya (95% CI-OR) sebesar 15,530 (0,898-268,546) yang berarti bahwa produsen yang mendapat supervisi secara rutin setahun sekali produsen tersebut mau merubah sikapnya terhadap peraturan perundangan tentang produksi pangan menjadi lebih positif, mempunyai peluang berkinerja baik 15,530 kali dibanding produsen yang tidak disupervisi secara rutin dan sikapnya terhadap peraturan negatif. Dari model akhir hasil uji interaksi diketahui variabel paling dominan adalah variabel pengetahuan dengan Odds Ratio (95% CI-OR) sebesar 56,394 (10,824-293,807), yang artinya produsen yang berpengetahuan baik mempunyai peluang berkinerja baik 56,394 kali dibandingkan dengan produsen yang berpengetahuan buruk untuk menyelenggakan produksi pangan olahan.Kesimpulan:Faktor yang paling dominan berhubungan dengan kinerja produsen pangan olahan tanpa interaksi adalah pengetahuan setelah dikontrol dengan faktor imbalan, supervisi, dan sikap. Sedangkan faktor paling dominan setelah interaksi adalah pengetahuan setelah dikontrol oleh imbalan, supervisi, dan faktor interaksi dari supervisi dengan sikap.Saran: Untuk meningkatkan kinerja dari produsen pangan olahan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu dilakukan pembinaan dalam rangka pemberdayaan produsen terhadap pengetahuan tentang cara produksi makanan yang baik dan juga terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan produksi dan distribusi produk pangan olahan, serta peraturan perundang-undangan tentang konsumen.

---

Objective:

The food security program needs to be improved and developed, which aims to prevent the danger to public health from hand made food products which are not safe and in bad quality. Therefore there is a need to find out the operation of hand made food product in the production process.

Methods:

This study is undertaken using a `cross-sectional' study plan, to find out the factors and that related to the operation of hand made food producer in the province of Nanggroe Aceh Darussalam in the year 2003. Data collections are carried out through questionnaire, and for the operation measurement using data from result of supervision or local test wick has been carried out by the Foods and Drugs Supervision Board of Banda Aceh since 2000 until 2003. Bavariate analysis is carried out using `chi-Square' test and the final analysis is carried out using multivariate analysis using `regression Logistic' test.

Result:

The data research shows that the proportion of hand made food producer operation with good operation is 19,1%, sufficient operation 36,2% and bad operation is 44,7%. The result composite with clear dichotomy is 55,3% with good operation and 44,7% bad. The `chi-Square' test shows a significant relationship from some variables with operation, which are education (p = 0,000), knowledge (p = 0,000), attitude (p = 0,000), experience (p = 0,055), training (p = 0,016), reward (p = 0,001), supervision (p = 0,011), and job guideline (p = 0,006).

From the four variables which included as models, which are reward, supervision, knowledge, and attitude, in which through regression logistic test and from the Odds Ratio value (95% CI-OR) it is known that the most dominant variable is knowledge variable 36,425 (8,23-161,20) which means that the producer of hand made food with good knowledge has the opportunity to have good operation 36,425 times higher compared to producer of band made food who has less knowledge, after being controlled by reward, supervision, and attitude variables. The result of interaction test shows tat there is an interaction from the attitude variable and supervision variable with odds ratio value (95% CI-OR) of 15,530 (0,898-268,546) which means that the producer which acquire supervisions regularly each year willing to change their attitudes toward the regulations of food production to be more positive and has the opportunity of good operation 15,530 times higher compared to the producer who are not supervised regularly, and their attitudes toward the regulation are negative. From the final model of the interaction test, it is known that the most dominant variable is the knowledge variable with Odds Ratio (95% CI-OR) of 56,394 (10,824-293,807), which means that the producers with good knowledge have an opportunity to have good operation 56,394 times higher compared to the producers with bad knowledge to operate the production of hand made food.

Conclusion:

The most dominant factor which is related to operation of hand made producers without interaction is knowledge after controlled by reward, supervision, and attitude factor. As for the most dominant factor after interaction is knowledge after being controlled by reward, supervision, and interaction factor from supervision with attitude.

Suggestion:

To improve the operation of hand made food in the Province of Naggroe Aceh Darussalam, an improvement needs to be undertaken in order to aid the producer of the knowledge on how to produce and distribute the hand made food products, and concerning the regulation regarding consumers."

"Banyaknya Jenis layanan yang didukung oleh Asynchronous Transfer Mode (ATM) menyebabkan trafik yang dihasilkan menjadi sangat bursty pada titik dimana proses call admission control dilakukan. Untuk memodelkan trafik tersebut, umumnya digunakan model kedatangan Poisson and 2-State Markov Modulated Poisson Process (MMPP-2). Pada penelitian ini dipelajari karakteristik dari kedua model tersebut berdasarkan tingkat burstiness yang ditinjau dari dua buah pendekatan: pendekatan interarrival times dan pendekatan counting process. Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, model kedatangan akan dibandingkan berdasarkan beberapa parameter seperti PMR (Peak to Mean Ration), kuadrat koefisien variasi, Index Dispersion of Count dan parameter Hurst. Dari hasil analisa dan simulasi didapatkan bahwa ternyata model kedatangan MMPP-2 lebih cocok untuk digunakan sebagai model trafik call admission control (CAC) pada jaringan ATM."

"Keluhan masyarakat akan mahal dan tidak terkontrolnya tarif pulsa telepon yang tarifnya pun naik atau meningkat secara berkala sebagai akibat kesepakatan antara PT. TELKOM dan mitra Kerja Sama Operasi (KSO)-nya, memberikan ide untuk mengembangkan sebuah prototipe alat pengukur dan pengontrol pulsa telepon cerdas. Alat ini diharapkan mampu berdiri sendiri -tidak memerlukan alat bantu personal komputer seperti pada warung telekomunikasi-, ringkas dan murah, sehingga cukup layak untuk dipasang sebagai pendamping telepon yang dimiliki oleh pelanggan telepon di perumahan, rumah sakit, kantor pemerintah maupun kantor swasta lainnya. Alat ini berbeda dengan tipe serupa yang saat ini banyak terdapat di warung telekomunikasi. Disamping memiliki banyak fitur kecerdasan tambahan, alat ini juga dioperasikan mandiri tanpa alat bantu komputer PC. Pemakai tidak perlu memiliki komputer tambahan untuk mengoperasikan alat ini. Dalam penelitian ini dilakukan rancang bangun perangkat keras dan perangkat lunak, sekaligus pengujian alat. Pulsa meter cerdas dirancang untuk dapat membatasi waktu (dalam hitungan menit) penggunaan telepon, dilengkapi oleh proteksi kata kunci (password) untuk membatasi akses pengguna telepon hanya bagi orang yang berhak, dan sekaligus pula menghitung beban biaya atas pulsa yang telah dipakai, baik selama pembicaraan telepon berlangsung. Semua fitur ini dapat diprogram sesuai keinginan pengguna melalui touchpad telepon. Karenanya sifat cerdas dikatakan terdapat pada fitur alat ini. Ujicoba membuktikan bahwa ke-16 (enam belas) fitur yang direncanakan dapat berfungsi dengan baik."

"Persediaan tanahå terbatas sedang kebutuhannya meningkat secara linier sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan pembangunan di segala bidang. Di lain pihak, pembangunan sarana dan atau prasarana kepentingan umum tidak mungkin ditunda-tunda terutama pada kota Metropolitan seperti DKI Jakarta. Masalah utama yang dihadapi Pemerintah adalah masalah kesediaan masyarakat melepaskan hak atas tanahnya dan besarnya ganti kerugian yang tidak sesuai. Pemegang hak atas tanah mengajukan ganti kerugian yang layak agar dapat memperbaiki tingkat kesejahteraannya atau setidak-tidaknya tidak menurun dibanding dengan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana agar kebijakan pengadaan tanah yang ada dapat lebih dioperasionalkan dan diharapkan dapat diterima semua pihak. Semakin tinggi pencapaian target pengadaan tanah (luas tanah, penyerapan biaya dan penerimaan ganti kerugian) maka semakin baik kinerjanya dan sernakin mudah penerima ganti kerugian meningkatkan kesejahteraannya serta semakin demokratis pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif dan analisis SWOT. Dari penelitian yang dilaksanakan di DKI Jakarta diperoleh hasil-hasil sebagai berikut: 1. Kepres RI No. 55 Tahun 1993 sebagai Kebijakan Publik pengadaan tanah untuk kepentingan umum ternyata lebih baik kinerjanya dan lebih kondusif menyerap biaya yang tersedia dalam APBD serta lebih demokratis pelaksanaannya dibanding Permendagri No. 15 Tabun 1975 yang berlaku sebelumnya. 2. Bahwa selain dengan ganti kerugian, ternyata di DKI Jakarta ditemukan suatu pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan kepentingan umum tanpa ganti kerugian yaitu berupa kewajiban pengembang dan konpensasi palayanan Ketata Kotaan dari Pemda DKI Jakarta. 3. Dengan memberdayakan potensi dinamis masyarakat dan simultan dibebani kewajiban sosial menyediakan sarana dan atau prasarana kepentingan umum akan sangat membantu Pemda DKI Jakarta memperbaiki kualitas dan kuantitas pengadaan tanah dengan ganti kerugian. Hasil analisis temuan dalam penelitian ini merekomendasikan bahwa kinerja Kepres RI No. 55 tahun 1993 masih dapat ditingkatkan dengan memberi batasanbatasan yang lebih jelas dan lebih konkrit mengenai ruang lingkup substansi, mekanisme musyawarah, penggunaan lembaga keberatan, dasar pertimbangan menetapkan besamya ganti kerugian dan mensosialisasikan RUTRD & RBWK. Selain itu pemberdayaan potensi dinamis masyarakat masih sangat relevan ditumbuh kembangkan. Untuk itu perlu ada pemikiran memperbaiki kebijakan publik yang mengatur kewajiban pengembang yang sekarang ini masih berbentuk Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta menjadi Undang-Undang atau Peraturan Daerah."

"The requirements of the community for information presently have become the major requirements in the daily living.

The existing information media, both newspapers and radio broadcast like the television broadcast must be able to meet the requirements on information in accordance with the era. With the sophisticated technology, satellites for broadcast relays, both radio and television broadcast have been developed. Furthermore, telecommunication technology and computer (digital technology) have set up an internet information media.

The competition has occurred between the television broadcasting industries, since the establishment of the television station RCTI in 1989, and later followed by SCTV, Indosiar and so forth. Until 2004, there are already 15 national private television stations.

The development of business industries on television broadcasting conducted competitively among these television broadcasts, had brought forth the issuance of Constitution No. 32 year 2002 on Broadcasting.

With the validity of the constitution, there has occurred a number of responses both pro and contra, due to the impact on the private television industries.

From the results of research, this had motivated the writer to further know the impact of Constitution No. 32 year 2002 on Broadcasting towards the business industries on television broadcast. The writer had carried out a Field Research through the distribution of questionnaires on 30 respondents in the program and technical divisions, and HRD of PT, RCTI.

In order to know the impact on the Constitution on Broadcasting No. 32 year 2002, some articles were considered very crucial, and the questionnaire data showed an independent variable, i.e. the crucial articles that influence the dependent variables (Broadcasting Program) having 15 articles. These articles will influence the development of the broadcasting stations and working outlines (DPK) of RCTI as the National Television.

With the issuance of the Constitution on Broadcasting No. 32 year 2002, this will influence the performance of RCTI, particularly in obtaining the competition of the market segments on advertisements already available. Conversely, Constitution on Broadcasting No. 32 year 2002, will protect the local programs and become a information and entertainment media adjusting with the Indonesian culture in supporting the Regional Autonomy Constitution."

"Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di Pasar Modal. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa Pasar Modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan informasi bagi investor, sehingga secara rasional mereka dapat mengambil keputusan dalam pembelian dan penjualan saham. Informasi di Pasar Modal sangat rentan untuk menjadi obyek kejahatan.Dalam penyusunan tesis ini akan dikaji suatu kasus yang berkaitan dengan informasi yang menyesatkan dengan mengambil contoh laporan dari PT. Lippo e-Net. Kasus PT. Lippo Life Tbk., yang melakukan perubahan bisnis inti dari bidang usaha industri asuransi jiwa, kemudian berubah nama menjadi PT. Asuransi Lippo e-Net, dimana harga sahamnya melambung, akan tetapi kemudian turun lagi. Sehingga terjadi kesimpangsiuran informasi di Pasar Modal mengenai perusahaan PT Lippo Life Tbk.Dengan adanya informasi yang tidak akurat, jelas, dan objektif mengenai perpindahan bisnis inti yang dilakukan oleh PT Lippo Life Tbk, menyebabkan fluktuasi harga saham, pihak Lippo diperkirakan mengambil keuntungan sendiri. Sampai pada akhirnya pihak Bapepam meminta pihak Lippo e-Net untuk mengulang kembali public expose-nya.Penulis menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tesis ini, yaitu penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang dapat menemukan fakta yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dari penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan utama bahwa keaktifan Bapepam sebagai regulator Pasar Modal, untuk mengungkapkan informasi yang diperoleh baik pada saat melakukan proses pemeriksaan maupun pada saat melakukan proses penyidikan, sangat diharapkan dan dibutuhkan guna menegakkan prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal di Indonesia."