Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Saham adalah merupakan benda bergerak yang memberikan kepada pemilik atau pemegangnya hak-hak yang dimiliki oleh saham tersebut sedangkan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. oleh karena seluruh modal perseroan terbagi atas saham, maka terdapat beberapa bentuk penyetoran saham sebagai bentuk penyertaan dalam Perseroan. salah satunya adalah dengan cara melakukan kompensasi tagihan-tagihan pemegang saham atau kreditor perseroan menjadi setoran saham. terkait dengan kompensasi tagihan menjadi setoran saham perseroan tersebut, terdapat kewajiban pengumuman di dalam surat kabar harian setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui dilakukannya kompensasi. dengan dilakukannya kompensasi tagihan menjadi setoran saham ini maka terjadi perubahan pada struktur modal perseroan dan dengan perubahan struktur modal perseroan tersebut maka dengan sendirinya mengubah anggaran dasar perseroan. perubahan anggaran dasar ada yang membutuhkan persetujuan Menteri ada yang cukup hanya diberitahukan kepada Menteri. pengumuman dalam surat kabar harian adalah merupakan salah satu syarat dari diterimanya persetujuan maupun pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan, karena dengan disetujui atau diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar maka perubahan tersebut di daftarkan dalam Daftar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. pencatatan dalam Daftar Perseroan tersebut adalah untuk memenuhi asas publisitas dari kompensasi tagihan menjadi setoran saham dan dengan pencatatan tersebut maka anggaran dasar perseroan menjadi mengikat kepada pihak ketiga ......Share is a movable thing that gives to the owner or the holder the rights owned by the share itself and limited liability company is a legal entity constitutes a capital alliance, established based on agreement, conduct business activity with the authorized capital devided into shares. because of the limited liability company capital is devided into shares, there are several forms of payment of shares as a form of participation in the company. one of them is debt equity swap. related to debt equity swap, there are an obligation to announced in the newspaper after the Geneal Meeting of shareholders approved the debt equity swap. with this debt equity swap occuring changes in the company capital structure an the chenges also impact to the changes of articles of association of company. there's the amandement of the articles of association which need approval from the minister and there are sufficient only notified to the minister. announcment in daily newspaper is one of the conditions of admissibility of approval and notification of change of artices of association of the company because by approved or accepted the amandement of articles of association so that the amandement registered in Company Registry Ministry of Justice and Human Rights and that registry is fulfill the publicity in debt equity swap transaction and that this amandement of articles of association become binding to a third party

Abstrak :
Suatu perkawinan bertujuan untuk kebahagiaan para pihak yang melakukannya suami dan isteri. Perbuatan hukum yang sangat penting dalam ehidupan seseorang itu diharapkan berlangsung abadi sampai kematian memisahkan keduanya, oleh karenanya perceraian antara suami dan isteri dalam hukum Islam adalah terlarang dan tidak disukai Allah, Hadist Rasul mengatakan bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian). Namun apabila kehidupan rumah tangga pasangan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi, maka barulah hukum Islam membuka pintu perceraian. Dan akibatnya perbuatan itu berpengaruh besar terhadap suami isteri tersebut, maupun terhadap anak-anak mereka. Berbagai hal timbul terhadap anak yang akhirnya berdampak negatif terhadapnya, mereka mengalami berbagai hambatan yang berpengaruh pada perkembangan dan kehidupannya kini dan kemudian hari, nafkah dan biaya pemeliharaannya kurang terjamin, pendidikan dan kehidupan sosial lainnya tidak terselenggara secara baik sehingga merugikan anak itu sendiri serta menghambat lajunya pembangunan Bangsa. Namun terhadap permasalahan yang demikian hukum Islam telah memberikan pedoman-pedoman yang dapat ditentukan dalam Alquran dan berbagai sumber hukum islam lainnya. Demikian juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara umum juga mengatur perlindungan kesejahteraan anak dalam berbagai bentuknya. Peninjauan dari segi hukum terhadap aspek-aspek pemeliharaan anak menurut kedua sumber hukum itu ditujukan untuk mengetahui secara mendalam mengenai masalah tersebut, sehingga diharapkan dapat memperjelas pemahaman kita atas hal tersebut untuk menuju ke arah perbaikan-perbaikan yang semestinya.

Abstrak :
Tawuran pelajar di DKI Jakarta memiliki dimensi kompleksitas permasalahan yang menonjol. Fluktuasi frekuensi tawuran yang berubah dari tahun ke tahun, variasi faktor penyebab dan pemicu tawuran pelaiar serla semakin meningkatnya korban tawuran pelajar menyebabkan perlunya suatu pemahaman yang lebih luas mengenai permasalalahan. Atas dasar hal tersebut maka diperlukan suatu perencanaan sosial yang komprehensif dalam menanggulangi sekaligus mengantisipasi perluasan gejalanya. Perencanaan sosial diharapkan dapat menghasilkan suatu rekomendasi yang aplikatif melalui pendedahan berbagai faktor yang ditengarai sebagai penyebab dan pemicu masalah tawuran pelajar. Penelitian ini pada dasamya dapat diklasifikasikan sebagai action research. yang berupaya untuk menjelaskan suatu fenomena sekaligus menawarkan alternatif solusi. Har ini disebabkan karena tawuran pelajar merupakan permasalahan yang bersifat kontemporer (berlangsung hingga kini). Untuk mendapatkan pemahaman yang Iebih mendalam mengenai fenomena tawuran pelajar maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah secondary analysis. Dengan mempertimbangkan karakteristik masalah yang dibahas dimana sumber masalah bukan hanya satu dan masing-masing memiliki kontribusi meskipun dalam derajat yang berbeda. sehingga jalan terbaik untuk memperoleh solusi adalah pemahaman yang mendalam mengenai problem tersabut. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adaiah Theoritica/ Review. ` Berdasarkan hasil analisis terungkap bahwa diperlukan cara pandang yang bersifat sistemik dalam memahami masalah tawuran pelajar. Berbagai faktor saling berhubungan dalam membentuk permasalahan tawuran pelajar. Pengkategorian sosial sekolah yang terjadi dalam sistem pendidikan berimbas pada interaksi yang terjadi di Iuar tembok sekoiah antara satu sekolah dengan sekolah lain. Tata ruang kota sebagai setting terjadinya interaksi memberi warna pada bentuk dinamika yang terjadi dalam interaksi tersebut. Sebagai kelompok usia yang memiliki tugas perkembangan yang berkaitan dengan modus ekslstensi pribadi, kondisi-kondisi diatas tidak mendukung daya adaptasi sistem biologisnya terhadap sistem perilaku. Akibatnya dalam pemilihan cara untuk mencapai tujuannya, terdapat sekelompok pelajar yang cenderung menggunakan cara-cara kekerasan sebagai bentuk resistensi eksistensinya Masalah utama yang dapat diidentifikasi adalah adanya ketegangan struktural dan setting lingkungan fisik yang kurang kondusif yang mengakibatkan rasa tidak aman bagi sebagian pelajar sehingga mendorong timbulnya kondisi yang mengarah pada tindakan koleklif yang bersifat agresif. Dengan demikian maka tujuan dari perencanaan sosial penanganan tawuran pelajar adalan mengendalikan faktor-faktor yang ditengarai menjadi penyebab tercetusnya tindakan tawuran pelajar Berdasarkan analisis juga ditemukan bahwa kebijakan yang selama ini diterapkan memiliki beberapa kelemahan antara Iain; kebijakan yang dirumuskan dalam wilayah tindak geograris rnengaburkan batas tanggung jawab masing- masing instansi, tidak adanya koordinsi dalam desain dan penganggaran program, cara pandang yang cenderung melihat inti permasalahan pada diri siswa dan kurangnya ? sense of crisis' dalam memandang permasalahan tersebut. Tujuan penanganan masalah tersebut drfokuskan untuk menciptakan kondisi yang mendukung rasa aman bagi pelajar untuk menjalankan status dan perannya sehingga dapat menoapai goal (tujuan) yang diharapkan sesuai dengan status dan perannya tersebut _ Fokus dari alternatif penanganan masalah adalah mengendalikan faktor-faktor yang menyebabkan tarjadinya ketegangan struktural dengan memprioritaskan faktor-faktor yang dapat dikontrol untuk program jangka pendek. Antara lain mengendalikan kondisi yang menyediakan situasi yang dapat memicu kontak iisik antar pelajar dan memutuskan tradisi permusuhan melalui "counter" terhadap konstruksi realitas yang dibentuk dalam dinamika kerompok dan sosialisasi permusuhan oleh alumni. Dalam jangka panjang structural constraint yang mendukung kondisi kesenjangan serta penataan lingkungan fisik dan penyediaan sarana aktualisasi siswa menjadi perhatian.

Abstrak :
ABSTRAK
Perum Pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank yang termasuk kelompok lembaga keuangan non bank yang bersifat besar, formal dan urban merupakan satu-satunya lembaga keuangan di Indonesia yang beroperasi dengan hukum gadai. Selama peijalanannya lembaga ini sudah beberapa kali mengalami perubahan yang mendasar.

Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia, sektor perbankan mengalami guncangan yang cukup parah. Namun pada masa ini Perum Pegadaian hadir sebagai solusi altematif pendanaan bagi kreditor. Saat itu suku bunga kredit sangat tinggi ditambah lagi dengan proses permintaan kredit yang sangat rumit.

Perum Pegadaian memiliki beberapa keunggulan dibandingkan lembaga perbankan lainnya. Selain merupakan satu-satunya lembaga yang beroperasi dengan hukum gadai, Pegadaian juga memiliki prosedur pengajuan dan pengucuran kredif yang sangat mudah, praktis, dan cepat. Tantangan yang saat ini sedang dihadapi Perum Pegadaian adalah bagaimana mempertahankan posisi sebagai perusahaan yang terdepan di bidangnya dan tetap melakukan perbaikan yang berkesinambungan walaupun hingga kini Pegadaian masih memonopoli industri jasa gadai di Indonesia

Dalam bisnis jasa, kualitas pelayanan merupakan kunci keberhasilan suatu usaha. Dengan memberikan kualitas pelayanan yang prima kepada pelanggan akan membuat tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan meningkat pula. Pelanggan yang puas akan cenderung melakukan pembelian berulang atau bisa dibilang bahwa pelanggan tersebut akan loyal pada suatu perusahaan. Pelanggan yang loyal ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Karena bukan saja pelanggan tersebut akan langsung memilih perusahaan ini untuk memenuhi kebutuhannya tapi juga bisa menjadi seseorang yang mengajak orang lain untuk menggunakan jasa Pegadaian.

Pada penelitian ini akan diketahui kualitas jasa pegadaian yang diberikan Perum Pegadaian sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas perusahaan dan agar dapat terus berbenah diri. Penulis melakukan analisis tentang seberapa besar tingkat kesenjangan kualitas jasa Perum Pegadaian dibandingkan dengan ekspektasi nasabahnya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah memakai penelitian kuantitatif yang berbentuk deskriptif. Bentuk kuesioner yang dipergunakan untuk kualitas pelayanan merupakan adaptasi dari kuesioner SERVQUAL yang dikembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990).

Model SERVQUAL menyajikan model konseptual mengenai kualitas jasa yang menjelaskan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesenjangan anatra nasabah dengan pihak perusahaan. Khusus pada penelitiah ini kesenjangan yang diteliti adalah kesenjangan antara harapan dengan jasa yang diterima pelanggan atau disebut sebagai Gap 5.

Metodologi yang dilakukan adalah dengan metode survey, dimana kuesioner akan dibagikan pada minimal seratus nasabah Perum Pegadaian. Calon responden tersebut disyaratkan harus sudah menjadi nasabah Perum Pegadaian DKI Jakarta selama sebih dari 12 bulan. Penyebaran kuesioner dilakukan pada sepuluh Kantor Cabang dari sekitar 40 Kantor Cabang di DKI Jakarta, yang dipilih secara acak.

Dari hasil kuesioner akan dihitung kesenjangan yang terjadi pada kualitas pelayanan di perusahaan ini. Kesenjangan ini terjadi jika terdapat selisih antara ekspektasi nasabah dengan persepsi nasabah. Setelah diketahui dimensi mana saja yang mengalami kesenjangan maka langkah selanjutnya adalah memetakan atribut-atribut kualitas pelayanan agar dapat diketahui prioritas dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan. Masing-masing dimensi akan dianalisa untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan. Selanjutnya melakukan analisis regresi untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi persepsi, value, kepuasan pelanggan, citra perusahaan dan loyalitas.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dengan melakukan pemetaan pada Diagram Kartesius diketahui bahwa dari 22 atribut SERVQUAL yang dianalisis, dua diantaranya berada di Kuadran A, sebelas atribut berada di Kuadran B, tujuh atribut berada di Kuadran C, dan dua atribut berada di Kuadran D.

Dari hasil penelitian ini temyata diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan antara harapan nasabah dengan pelayanan yang diterima di Perum Pegadaian hal ini terlihat pada analisis bahwa masih adanya selisih antara nilai kepentingan dan kinerja. Dari lima dimensi SERVQUAL yang dianalisis pada penelitian ini, kesenjangan yang terjadi mulai dari yang paling besar hingga paling kecil adalah Reliability Tangibles, Assurance, Responsiveness kemudian Empathy.

Faktor-faktor pembentuk kepuasan pelanggan pada penelitian di Perum Pegadaian DKI Jakarta ini adalah persepsi dan penanganan keluhan. Sedangkan faktor-faktor pembentuk loyalitas pada penelitian ini adalah citra perusahaan (image) dan kepuasan pelanggan.

Langkah awal untuk dapat bersaing di era globalisasi adalah memperkecil kesenjangan antara pelayanan yang diharapkan nasabah dengan pelayanan yang diberikan. Langkah yang dapat diambil Perum Pegadaian adalah sebaiknya karyawan Perum Pegadaian memakai seragam saat melayani nasabah. Kemudian meningkatkan ketulusan karyawan dalam melayani nasabah dengan cara lebih menanamkan nilai dan budaya perusahaan pada karyawan. Selain itu juga bisa dilakukan dengan program insentif dari perusahaan atau menjalankan program Employee of The Month versi manajemen dan versi nasabah. Dengan begitu nasabah dilibatkan langsung dalam penilaian karyawan. Hal ini demi tercapainya program "Nasabah NoW".

Usaha peningkatan citra bisa dilakukan dengan mengkomunikasikan motto perusahaan pada media elektronik seperti Televisi dan Radio selain pada media cetak. Kemudian penyampaian citra ini juga dilakukan dengan standarisasi suasana cabang. Warna dominan, kata sapaan yang khas Pegadaian bisa menjadi alternatif standarisasi tersebut.

Untuk semakin mempercepat transaksi maka Perum Pegadaian dapat memberlakukan sistem database nasabah dan modernisasi peralatan taksiran barang. Kemudian sebaiknya Pegadaian memiliki suatu sistem penanganan keluhan yang standar sehingga bisa menampung keluhan nasabah dan menjadikannya sebagai feedback bagi perusahaan.

Yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut adalah mengenai bagaimana meningkatkan citra yang dimiliki Perum Pegadaian. Dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi citra perusahaan akan membuat perusahaan mengetahui langkah meningkatkan loyalitas. Penelitian secara berkesinambungan mengenai kualitas pelayanan juga sebaiknya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan yang telah dilakukan.

Abstrak :
ABSTRAK
Ketetapan MPR Rl Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perlmbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menetapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung-jawab kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perlmbangan keuangan pusat dan daerah. Ketetapan ini membuat UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah digantikan dengan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara hadimya otonomi daerah yang lebih luas daripada sebelum ini, menimbulkan banyak tanggapan dari berbagai kalangan, mulai dari yang bernada optimis sampai tanggapan-tanggapan pesimis akan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah ini. Mengingat otonomi daerah sendiri sebagai suatu konsep yang berasal dari kebijakan publik yang dibuat dalam kaitannya dengan kepentingan masyarakat banyak, maka dianggap penting dan menarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana respon yang muncul dari individu-individu dalam masyarakat akibat diberlakukannya otonomi daerah. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran sikap mahasiswa dan anggota DPRD terhadap konsep Otonomi Daerah, khususnya di propinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu propinsi yang diperkirakan akan meraih kemajuan pesat (kompas, 6 November 2000). Menurut Morgan (1979) pemahaman terhadap sikap dipandang sebagai kunci untuk pemahaman dan kemampuan memperkirakan apa yang akan dilakukan individu. Penelitian ini menggunakan alat berupa kuesioner dengan teknik Semantic Differential dari Osgood , Suci dan Tannenbaum (1957, dalam Snider & Osgood, 1977), berisi item-item kata sifat yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) dimensi, yaitu: dimensi evaluasi, potensi, dan aktivitas. Proses face validity dilakukan terhadap alat dengan bantuan expert judgement, dan uji reliabilitas terhadap alat dilakukan dengan perhitungan Alpha Cronbach. Penggalian data dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa teknik Focus Group Discussion untuk memperkaya analisis dan memperoleh gambaran dinamika tingkah laku. Dari analisa dan interpretasi data diperoleti tiasil batiwa ada perbedaan sikap yang signifikan antara matiasiswa dan anggota DPRD dalam memaknai konsep otonomi daerati, dimana para anggota DPRD memiliki sikap yang cendemng lebih favorable dalam memaknai otonomi daerah dibanding responden matiasiswa. Setelati didiskusikan ternyata dalam masing-masing kelompok responden sendiri terdapat penyebaran sikap yang sukar disebut tiomogen dalam memaknai konsep Otonomi Daerati yang mungkin disebabkan baik responden matiasiswa dan anggota DPRD memiliki sikap yang beragam terfiadap makna dan interpretasi otonomi daerati. Selanjutnya, saran untuk perbaikan penelitian adalati memperbanyak jumlah responden penelitian dan mengukur sikap dengan metode lain, yang lebiti menggunakan pendekatan the Message-learning Approach. Aktiimya penelitian ini ditiarapkan dapat bermanfaat bagi pitiak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerati, pemertiati perkembangan pelaksanaan otonomi daerati, agar melakukan bentuk sosialisasi yang tepat dan mengetatiui masalati yang perlu disosiaiisasikan, juga memberikan masukan dan mendorong timbulnya ide-ide baru bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjut.

Abstrak :
Kematian hutan adalah sebuah peristiwa penting yang ditemukan pada tahun 1978/79. hutan, yang merupakan lambang identitas bangsa Jerman, diasumsikan akan mati. Istilah kemtian hutanpun lahir pada tahun 1980-an dan sekaligus menjadi wacana bagi seluruh lapisan masyarakat Jerman. Pada dekade-dekade selanjutnya wacana ini masih tetap muncul. Akan tetapi apakah wacana yang ada tetap sama atau mengalami perubahan, jika mengalami perubahan apakah yang menyebabkannya? Inilah yang akan dianalisis dalam penulisan ini. untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menganalisis berbagai artikel majalah, surat kabar, poster, karikatur, cerita pendek, dan puisi dengan menggunakan metode analisis wacana. Pada akhir analisis diketahui bahwa wacana kematian hutan pada kurun waktu 1980-1n hingga 2000-an mengalami perubahan. Pada tahun 2000-an muncul beberapa wacana baru. Namun pada saat yang bersamaan wacana lama masih tetap bertahan: dan menjadi metafora untuk sesuatu yang buruk atau negatif.

---

Forest die-back_ was one of the important issues in 1978 and 1979. Forest, which is the symbol for the German_s national identity, was assumed to be dying. The term _forest die-back was then born in the 1980s. At the same time, it became a discourse in every social class in the German society. In the next decades, this discourse has continued to exist. But is it the same one, or has it undergone some changes? This is the problem that will be analyzed in this thesis. To answer the question above, I will analyze various kinds of articles in magazines and newspapers, posters, caricatures, short stories, and poetries, using the discourse analysis method. In the end of analysis, it will be concluded that, from the 1980s through 2000s, the _forest die-back_ discourse has experienced some changes. In the 2000s, several new discourse have emerged. At the same time, nevertheless the old discourse still survives and turns into a metaphor for something that is terrible and negative.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan modal kerja pada PT Bank ABC. Penelitian juga menganalisis kesesuaian penerapannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 106. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam memperoleh data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan musyarakah di PT. Bank ABC masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN namun penerapan perlakuan akuntansinya sudah baik walaupun masih terdapat ketidaksesuaian. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru bagi semua pihak dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT Bank ABC serta regulator dalam menilai tingkat kepatuhan penerapan akad musyarakah. ...... This study aims to explain implementation on musharaka working capital financing at PT Bank ABC. This study also analyzes its compliance with regulation applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No.08/DSNMUI/ IV/2000 and Financial Accounting Standard 106. This study uses case study approach by gathering data from interview and documentation. Results of this study indicate that there are some discrepancies occur between implementation of musharaka financing with the Decree of DSN-MUI. However, the accounting standard has been implemented well. This research is hoped to provide new knowledge for all parties and could be material for the evaluation for PT Bank ABC and regulators in assessing the level of compliance of musharaka contract implementation.

Abstrak :
Pipa merupakan sarana transportasi yang tepat untuk mengangkut heavy oil. Fluida non-Newtonian heavy oil memiliki karakteristik fluida shear-thinning. Namun, kendala yang muncul dalam penggunaan pipa sebagai media transportasi heavy oil adalah pressure drop yang tinggi sepanjang pipa. Penyebab dari tingginya pressure drop karena heavy oil memiliki viskositas yang besar sehingga dibutuhkan biaya dan konsumsi energi yang besar juga. Salah satu teknologi yang digunakan di industri migas untuk mengurangi pressure drop tinggi adalah metode core annular flow (CAF). Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan penghematan energi aliran laminar pada heavy oil 1 fase dengan metode CAF pada geometri pipa Y-junction. Juga menganalisis hidrodinamika aliran heavy oil 1 fase dalam pipa menggunakan simulasi computational fluid dynamics (CFD) pada ANSYS Fluent Student dengan model viskositas Carreau. Penghematan energi dihitung menggunakan konsumsi energi, power reduction factor, danpressure drop reduction. Penghematan energi tertinggi dan terendah dihasilkan oleh geometri Y50-50 dan Y20-50. Geometri Y50-50 menghasilkan nilai pressure drop reduction hingga 92,91% dengan penghematan energi sebesar 79,30%. Pressure drop tertinggi dihasilkan pada geometri Y50-20 karena mengalami penyempitan pada intersection pipa. ......A pipeline is an efficient tool for transporting heavy oil. Non-Newtonian heavy oil fluid has the characteristics of a shear-thinning fluid. However, due to its high viscosity, the constraint of using pipelines to transport heavy oil is the high-pressure drop along the pipe. The cause of a high-pressure drop of heavy oil affects the cost and energy consumption. The core annular flow (CAF) method is a technology familiar in the oil and gas industry to reduce pressure drop in pipelines. In this study, energy savings have been served to compare the savings between single-phase oil laminar flow and the CAF method through a Y-junction pipe. Also, to analyze hydrodynamics of heavy oil flow through pipe using computational fluid dynamics (CFD) simulation in ANSYS Fluent Student with Carreau model viscosity. Energy savings are calculated by consumption energy, power reduction factor, and pressure drop reduction. The highest and lowest energy savings are produced by Y50-50 and Y20-50 geometry, respectively. Y50-50 generates pressure drop reduction by 92.91% with energy savings of 79.30%. On the other hand, Y50-20 has the highest pressure drop due to sudden contraction in the intersection of the pipe.

Abstrak :
Skripsi ini membahas ketentuan di Indonesia tentang bergabungnya sebuah pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dari perjanjian arbitrase dalam sebuah proses arbitrase beserta analisis yuridis terhadap pandangan majelis hakim di Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 367.K/Pdt.Sus-Arbt/2013. Dalam tulisan ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa pengaturan dalam hukum positif Indonesia tentang penggabungan pihak ketiga benar ada dan berlaku, dan sesuai dengan asas-asas dalam hukum perdata dan arbitrase pada umumnya. Namun, lembaga peradilan di Indonesia masih gagal dalam mengakui dan menerapkan peraturan ini. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung dalam kasus antara PT. Royal Industries Indonesia melawan PT Identrust Security Internasional dan PT. Komoditi dan Derivatif Indonesia mengenai arbitrase di lembaga Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, dimana sebuah pihak ketiga yang telah sah bergabung dalam suatu proses arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak diakui penggabungannya oleh majelis hakim di Mahkamah Agung.

---

This paper analyzes the positive law in Indonesia regarding the joinder of a third party originally not a party to an arbitration agreement to an arbitration process and the view of a panel of judges in the Indonesian Supreme Court in Supreme Court Decision No. No. 367.K/Pdt.Sus-Arbt/2013. This paper uses the juridical-normative research method with literature studies. From the resulting research, it is concluded that the regulation regarding joinder of a third party in Arbitration in Indonesia truly valid and exists, and this part of the regulation is consistent with the applicable principles of private law and arbitration in general. However, the Indonesian judicial body fails in upholding these principles. This can be seen in the Indonesian Supreme Court decision in the case between PT. Royal Industries Indonesia against PT. Identrust Security International and PT. Komoditi dan Derivatif Indonesia regarding an arbitration held before Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, where a third party validly joining an arbitration process satisfying the requirements in Law No. 30 Year 1999 was not recognized by the Indonesian Supreme Court.