Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perhatian utama penelitian ini adalah belum berhasilnya kebijakan penetapan kota Kandangan sebagai pusat pengembangan Wilayah Pembangunan "Banua Lima plus" di Propinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 6 kabupaten, karena adanya fenomena berbagai kegiatan lebih berkembang di kota Barabai. Tujuan penelitian ini untuk memberikan masukan kepada Pemkab. Hulu Sungai Selatan dalarn upaya pencapaian tujuan dan keberhasilan program GERBANG PERKOTAAN "Menuju Banua Lima plus Center". Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yang dianalisis dengan Gravity Mode! dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota Kandangan yang telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan, secara realitas belum berhasil menjadi "Banua Lima plus Center" karena berdasarkan analisis dengan menggunakan Gravity Model diketahui bahwa tingkat aksesibilitas kota Kandangan Iebih rendah dibandingkan dengan kota Barabai, dan dari pendekatan Model AHP, diketahui bahwa kota Kandangan mempunyai bobot yang lebih rendah dibanding kota Barabai, karena tingkat aksesibilitas dan dukungan infrastruktur yang dimiliki kota Kandangan lebih rendah dibanding kota Barabai, sehingga pelaku ekonomi lebih "memilih" kota Barabai sebagai pusat kegiatan.

Abstrak :
Pengkajian unsur bayaniyah dalam drama Arab modern telah dilakukan oleh Asmara Dewi, sastra Arab angkatan 2001 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok, pada tahun 2005, tujuannya ialah untuk mengetahui berapa banyak unsur gaya bahasa bayaniyah, penggunaan dan pemilihannya serta keterkaitannya dalam mengusung tema yang menjadi dasar dalam cerita drama ini. Sumber data didapat dari teks drama Arab modern berjudul Fida_ karya Mahmud Taymur terbitan Da:rul Haya_ Al-Kutubu Al-Arabiyah cetakan pertama tahun 1951. Teks drama itu diterjemahkan dan ujaran-ujaran yang merupakan unsur-unsur bayaniyah dipilah dan dikelompokkan untuk kemudian dianalisis maksud dan penggunaannya. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 546 ujaran yang terdapat pada drama Fida_ karya Mahmud Taymur terdapat 68 ungkapan yang tergolong ke dalam unsur-unsur bayaniyah. Jumlah ini sekitar seperdelapan dari jumlah ujaran yang ada. Sisanya sebanyak 478 ujaran bukanlah termasuk ke dalam unsur-unsur bayaniyah. Unsur bayaniyah yang paling dominan muncul adalah unsur isti_a:rah makniyah sebanyak 14 ungkapan, disusul kemudian dengan unsur kina:yah _an sifat sebanyak 14 ungkapan serta unsur-unsur lainnya. Adapun tujuan dari penggunaan ungkapan-ungkapan di atas adalah untuk memperhalus, memperindah dan mempertegas maksud pembicaraan para tokoh di dalam drama ini juga terkadang diperuntukkan sebagai sebuah sindiran.

Abstrak :
Prevalens gizi lebih dan obesitas pada anak di Indonesia masih cukup tinggi. Konsumsi susu formula, terutama tingginya kandungan tinggi protein, berhubungan dengan kejadian gizi lebih dan obesitas pada anak sehingga kadar protein pada susu formula dianjurkan untuk diturunkan. Belum pernah terdapat penelitian di Indonesia mengenai hubungan konsumsi susu pertumbuhan dengan kejadian gizi lebih dan obesitas pada anak. Tujuan: Mengetahui rerata asupan energi, rasio kalori susu pertumbuhan dibandingkan kalori total per hari, protein susu pertumbuhan, dan rasio kalori protein susu pertumbuhan dibandingkan kalori protein total per hari dan hubungannya dengan kejadian gizi lebih dan obesitas pada anak usia 2-3 tahun.  Metode: Studi potong lintang dilakukan untuk mengetahui proporsi gizi lebih dan obesitas, dilanjutkan dengan studi kasus kontrol untuk mengetahui hubungan susu pertumbuhan terhadap kejadian gizi lebih dan obesitas dengan matching usia dan jenis kelamin. Penelitian dilakukan di Posyandu Jakarta Pusat dan Timur bulan September hingga Desember 2018. Kelompok kasus merupakan subyek gizi lebih dan obes, sedangkan kelompok kontrol merupakan subyek gizi baik. Subyek menjalani pengukuran antropometri dan penilaian asupan nutrisi menggunakan food record selama 3 hari. Hasil: Sebanyak 292 subyek dengan kelompok kasus 34 subyek dan kelompok kontrol 68 subyek. Proporsi gizi lebih dan obesitas pada anak usia 2-3 tahun sebesar 12%. Terdapat perbedaan bermakna pada asupan energi susu pertumbuhan [516,1 (0-1546,7) vs 238,5 (0-1090,4) kkal/hari, p<0,001], rasio kalori susu pertumbuhan dengan kalori total per hari [41,1 (0-83,7) vs 20,8 (0-80,7)%, p<0,001], protein [18,9 (0-71,7) vs 8,6 (0-50,7) g/hari, p<0,001], dan rasio kalori protein susu pertumbuhan dengan kalori protein total [46,9 (0-89,5) vs 19 (0-72,3)%, p<0,001] antara kelompok kasus dan kelompok kontrol. Kesimpulan: Konsumsi susu pertumbuhan yang berlebih berhubungan dengan kejadian gizi lebih dan obesitas pada anak usia 2-3 tahun.

---

Overweight and obesity prevalence in Indonesia is quite high. Recent studies suggest that consumption of infant formula, particularly high protein content, was related to overweight and obesity in children. Therefore, protein content in infant formula was recommended to be lowered. Currently, there is no data on the association between growing-up milk consumption and overweight and obesity in children aged 2-3 years in Indonesia. Objective: To determine the average intake of growing-up milk energy, ratio of growing-up milk calories to the total calories per day, growing-up milk protein, and ratio of growing-up milk protein calories to the total protein calories per day and their relationship with overweight and obesity children aged 2-3 years. Methods: Cross-sectional study was conducted to determine the proportion of overweight and obesity, followed by case-control study to determine the relationship between growing-up milk consumption with overweight and obesity. Overweight and obese subjects were considered as the case group, while normal weight subjects were categorized as control group. Study was conducted in Jakarta since September to December 2018. Three days-food record analysis were performed. Results: A total of 292 subjects with 34 cases and 68 controls. The proportion of overweight and obesity in children aged 2-3 years was 12%. There were significant differences between case and control group in terms of growing-up milk energy intake [516.1 (0 to 1546.7) vs. 238.5 (0 to 1090.4) kcal/day, p<0.001], ratio of growing-up milk calories to total calories per day [41.1 (0 to 83.7) vs 20.8 (0 to 80.7)%, p<0.001], growing-up milk protein [18.9 (0 to 71.7) vs 8.6 (0 to 50.7) g/day, p<0.001], and ratio of growing-up milk protein calories to total protein calories [46.9 (0 to 89.5) vs. 19 (0 to 72.3)%, p<0.001]. Conclusion: Excessive consumption of growing-up milk had significant relationship with overweight and obesity in children aged 2-3 years. 

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman ibu tentang penalaran induksi dalam mendisiplinkan anak usia 3-5 tahun melalui seminar online. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest-posttest design. Partisipan dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak berusia 3-5 tahun, berdomisili di Jakarta atau Depok, dan dapat mengoperasikan aplikasi Whatsapp Messenger. Jumlah partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 orang ibu. Intervensi dilakukan dalam bentuk seminar online menggunakan aplikasi Whatsapp Messenger (dengan fitur Whatsapp Group) sebanyak 2 sesi (2 jam untuk masing-masing sesi). Pengumpulan data dilakukan 3 kali, yaitu sebelum intervensi, segera setelah intervensi, dan 2 minggu setelah intervcnsi. Data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui pengeljaan kuesioner secara online dcngan Coogle form, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara. Hasil penelilian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman ibu secara signifikan al1lara sebelum dan sesudah int

Abstrak :
ABSTRAK
Semakin majunya perkembangan teknologi terutama dalam bidang komunikasi dan pergaulan sosial masyarakat menyebabkan tingginya kemungkinan anggotanya untuk melakukan perkawinan beda agama. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus memahami pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai suatu kenyataan yang sulit untuk dihindari. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, timbul beberapa masalah dalam melaksanakan perkawinan beda agama, yaitu mengapa hakim memberikan penetapan yang mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan perkawinan beda agama? Apa dasar pertimbangannya? Apakah suami atau istri dan anak-anak dapat menjadi ahli waris dalam perkawinan tersebut? Permasalahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Tipe penelitian yang digunakan bersifat evaluatif, merupakan suatu problem-identification, dan hasil yang diperoleh akan dianalisa ~ secara kualitatif. Mengenai sahnya suatu perkawinan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyerahkannya kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing mempelai. Menurut para ahli fiqh hukum Islam sendiri, terdapat perbedaan pendapat mengenai perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan yang termasuk dalam golongan ahlu kitab apakah sah dan halal. Sedangkan menurut agama Katolik, perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dengan cara meminta dispensasi (disporitas cultus) dari Uskup. Agama Protestan membolehkan perkawinan beda agama tersebut asalkan pihak yang non-Protestan setuju untuk membuat surat pernyataan bahwa ia tidak berkeberatan perkawinannya dilaksanakan di hadapan pemuka agama Protestan dengan tata cara Protestan. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai perkawinan beda agama ini dan mengembalikan sahnya perkawinan kepada hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (1) . Sebagai akibat dari perkawinan yang telah dicatatkan dan sah menurut hukum negara, maka suami atau istri dan anak-anak merupakan ahli waris.

Abstrak :
ABSTRAK
Kepemilikan suatu subjek hukum terhadap hak atas tanah, tidak bisa mengesampingkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun bila terjadi transaksi jual-beli hak atas tanah yang tidak sesuai tetapi kemudian tetap dapat terjadi proses pengalihan hak atas tanah, maka hal itu bisa menjadi pengecualian tersendiri yang patut disertai dengan landasan yang memiliki nilai justifikasi yang pantas. Suatu Putusan Pengadilan dapat dimohonkan sebagai solusi dari proses pengalihan hak tersebut, apabila kondisi para pihak yang terkait memang berada dalam keadaan terpaksa dan tidak memiliki jalan keluar lainnya.

---

ABSTRACT
Ownership of the subject on land rights law, cannot rule out the role of PPAT (official empowered to draw up land deeds) as what is specified by the UUPA (basic agrarian law). However, in the case of transaction processes of land rights that do not fit but then still be a subject of transfer of land rights, is an exception that should be accompanied with a foundation which contains a value of appropriate justification. Therefore, a court decision can be applied as a solution concerning land rights ownership transisition if the condition of the related parties meets no other alternative.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji kelayakan teknis, lingkungan, ekonomi, dan sosial pemanfaatan biogas dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PD PAL JAYA untuk memasak. Kajian kelayakan teknis melihat kecukupan potensi biogas untuk memenuhi kebutuhan biogas warga sekitar. Kajian lingkungan melihat signifikansi pengurangan konsumsi LPG dan minyak tanah. Kajian ekonomi melihat penghematan yang dapat dicapai warga pengguna LPG maupun minyak tanah apabila menggunakan biogas. Kajian sosial melihat persetujuan warga sekitar mengenai adanya pemanfaatan ini. Hasil dari keempat kajian mendapatkan hasil yang positif, sehingga pemanfaatan biogas dari IPAL PD PAL JAYA layak secara teknis, lingkungan, ekonomi, dan sosial.

---

This study analyze the technical, environmental, economic, and social feasibility of biogas utilization from PD PAL Jaya Sewage Treatment Plant (STP) for cooking. The technical aspect analyze the adequacy of biogas potention from PD PAL Jaya STP with the local residents biogas needs. The environmental aspect analyze the significance of the LPG and kerosene consumption reduction. The economic aspect analyze the savings that can be achieved by LPG and kerosene users when using biogas instead of LPG or Kerosene. The social aspect of this research analyze the acceptance of the local residents regarding the biogas utilization. All of the results from these four aspects are positive. Therefore the biogas utilization from PD PAL Jaya STP is technically feasible, environmentally sustainable, economically profitable, and socially acceptable.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penetapan nilai hak tanggungan yang lebih rendah dari nilai utang. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 131/Pdt.G/2019/PN Kpn, penetapan nilai hak tanggungan atas agunan berupa Sertipikat Hak Milik nomor: 123/Tamanharjo dinyatakan lebih rendah dari nilai utang. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu penetapan nilai hak tanggungan dan perlindungan hukum terhadap Debitur dan Kreditur yang nilai hak tanggungan lebih rendah dari nilai utang. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Adapun analisa data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan penetapan nilai hak tanggungan tidak sesuai dengan ketentuan rasio LTV Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf a angka 1 PBI nomor 18/16/PBI/2016 dan ketentuan Bank pada umumnya minimal besarnya 125% dari nilai pinjaman. Perlidungan Hukum terhadap Debitur tidak terpenuhi yaitu berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUHT dimana Debitur tidak diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan di bawah tangan serta penafsiran nilai agunan dapat dilakukan dengan Penilai Independen. Perlindungan hukum kepada PT. Bank X terpenuhi yaitu PT. Bank X memiliki kewenangan menetapkan nilai hak tanggungan dan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b juncto Pasal 14 UUHT mengenai eksekusi berdasarkan “Title Eksekutorial” pada SHT. Saran penilaian agunan dapat dilakukan oleh Penilai Publik. Kreditur sebaiknya menerapkan penilaian awal atas objek jaminan. Seharusnya dibuat peraturan yang mengatur secara khusus dan merinci mengenai ketentuan berapa besaran perhitungan nilai jaminan. ......This research discusses the stipulation on the mortgage value which is lower than the debt value. In the Judgment of District Court of Kepanjen Number: 131/Pdt.G/2019/PN Kpn, the stipulation of mortgage value of the collateral in terms of Freehold Title Number: 123/Tamanharjo is declared lower than the debt value. The matter discussed in this research is the stipulation of mortgage value and the legal protection for the Debtor and the Creditor whose mortgages are lower than the debt value. In responding such problem, this research applies the juridical normative legal research method with analytical descriptive approach. The data analysis made is on qualitative basis. The research result reveals that the stipulation of mortgage value is not in accordance with the provision on ratio of LTV Article 6 Paragraph (1) letter a figure 1 PBI (Regulation of Bank Indonesia) Number 18/16/PBI/2016 and the Bank terms and conditions in general which is minimum 125% of loan value. The legal protection for the Debtor is not fulfilled namely by virtue of Article 20 paragraph (2) of UUHT where the Debtor has never been given the opportunity to conduct the privately-made sale as well as the collateral value interpretation can be conducted by the Independent Appraiser. The legal protection for PT. Bank X is fulfilled namely PT. Bank X has the authority to stipulate the mortgage value and the provision of Article 20 paragraph (1) letter b juncto Article 14 UUHT regarding execution based on “Executorial Title” in SHT. The Public Appraiser can give the recommendation on the collateral assessment. It is better if the Creditor applies the preliminary assessment of the collateral. The regulation should be made which arranges specially and in detail the provisions on how the amount of collateral value calculation is.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi di dunia beberapa dekade terakhir juga membuat AS mengembangkan doktrin militer dengan berbasiskan teknologi informasi tersebut yang disebut sebagai ?network centric warfare‟. Ketika AS melakukan invasi ke Afghanistan sebagai bagian dari perang global melawan terorisme doktrin ?network centric warfare‟ diuji untuk dapat mengatasi kondisi perang asimetris di Afghanistan. Disparitas yang terjadi dalam perang asimetris di Afghanistan tidak hanya pada kekuatan militer, tetapi juga pada status, ideologi dan struktural. Pada masa perang di Afghanistan, doktrin ?network centric warfare‟ dapat berfungsi secara efektif untuk meningkatkan kemampuan tempur dan operasi militer AS. Tetapi disparitas ideologi dan struktural antara AS dengan kelompok teroris/perlawanan di Afghanistan membuat tujuan operasi militer di Afghanistan belum sepenuhnya dapat dicapai oleh AS.

---

The recent development of information technology within global society and contemporer industry also followed by US military as part of Revolution of Military Affairs to develop military doctrine that based on network organization and maximation of information technology to conducting the warfare. The doctrine has been developing since late 20th century within the concept of network centric warfare doctrine. This doctrine come into challenge when implement in the invasion to Afghanistan part of US global war on terrorism policy. The asymmetric conditions in Afghanistan war overcome effectively with network centric warfare doctrine for military combat operation to neutralize terrorist/insurgents organization network in Afghanistan but not comprehensively handling ideology and structural disparity as the war still raging until now.

Abstrak :
Dalam upaya penanggulangan kebakaran pada gedung bertingkat diperlukan adanya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran. Dengan adanya tim tanggap yang melakukan prosedur tanggap darurat kebakaran mulai dari munculnya titik api hingga pemadaman dalam upaya meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari terjadinya kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting dan mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat bencana kebakaran pada bangunan pemerintah. Studi ini mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dalam keadaan darurat yang dapat menghambat atau bahkan memperbesar dampak kebakaran. Kemudian respon risiko diperoleh dengan melakukan perawatan dan pengawasan sarana dan prasarana serta simulasi pelatihan dan jadwal agar terhindar dari kepanikan saat menghadapi keadaan darurat kebakaran. Studi ini juga menghasilkan evaluasi perencanaan bangunan dalam penanganan bahaya kebakaran. ......In an effort to cope with the fire of high rise buildings are required to have a fire prevention and control system. With the responsive team conducting emergency fire response procedures starting from the emergence of hotspots until one of the efforts in minimizing the impacts arising from a fire if a fire occurs. This study aims to determine the existing state and develop the Standard Operational Procedure (SOP) disaster risk disaster emergency response to government buildings. This study identifies risks that may arise in an emergency that may inhibit or even magnify the impact of a fire. Then the risk response is obtained by performing maintenance and supervision of facilities and infrastructure as well as training and scheduled simulations to avoid stuttering in the face of fire emergency. This study also produced an evaluation of the planning of a building in handling fire hazard.