Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rahmadiani
Abstrak :
perikanannya di Indonesia. Maka dari itu, tidak heran bahwa banyak kapalkapal asing yang berlomba-lomba masuk ke perairan ini untuk melakukan penangkapan ikan, baik secara legal maupun ilegal. Pada penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik illegal fishing dilakukan di kawasan perairan ini selama periode tahun 2004 hingga 2011 dengan berbagai modus dan juga adanya keterlibatan agen negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni dengan wawancara dan observasi serta didukung dengan data sekunder. Pisau analisis yang digunakan adalah kejahatan transnasional, white collar crime, corporate crime, dan organized crime. Hasil menunjukkan bahwa terdapat empat bentuk illegal fishing yang terjadi di daerah ini yakni penangkapan dengan jaring yang tidak sesuai SIPI, penangkapan tanpa dokumen yang sesuai, penangkapan yang tidak sesuai fishing ground, dan penangkapan tanpa pelaporan ke pelabuhan pangkalan. Selain itu juga ditemukan bahwa terdapat praktik penegakkan hukum yang tidak bersih oleh Angkatan Laut karena mereka membebaskan banyak kapal pelaku illegal fishing di perairan ini. Aru and Arafura seas are one of the richest seas in Indonesia in term of the fishing resources. Thus, many vessels from outside the country come to these sea to catch fish, whether legally or illegally. This research focuses on illegal fishing practice in these seas in 2004 until 2011 with different modus and the involvement of nation agent. The method used in this research is the qualitative approach, which includes interview, observation, and supported by secondary data. These illegal fishing cases are analyzed using several concepts, which are transnational crime, white collar crime, corporate crime, and organized crime. The result shows that there are four types of illegal fishing happened in this area, namely catching fish without proper net according to SIPI regulation, catching fish without the required documents, offending the fishing ground, and catching fish without reporting to the port. Additionally, this research also found that there is a corrupt law enforcement by the navy because they set free the illegal fishing offender in Aru and Arafura seas.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S56388
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reisa Rahmadiani
Abstrak :
ABSTRAK Dengan meningkatnya penawaran investasi online melalui platform-platform investasi online, kebutuhan untuk memprediksi intensi perilaku konsumen juga meningkat. Intensi pembelian investasi online pada penelitian ini diprediksi dengan menggunakan kerangka theory of planned behavior (TPB). TPB merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam memprediksi niat dan perilaku konsumen, dimana TPB membentuk kerangka kerja konseptual untuk memprediksi kecenderungan tindakan tertentu seseorang. Komponen TPB yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sikap terhadap investasi online, norma subyektif yang dicerminkan oleh kecerdasan spiritual, dan kontrol perilaku yang dirasakan yang dicerminkan oleh kecerdasan emosional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat pengaruh dari sikap terhadap investasi online, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional terhadap intensi pembelian investasi online pada generasi milenial di Jabodetabek. Sebanyak 249 responden berhasil dikumpulkan dan kemudian data diolah menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dengan software AMOS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap terhadap investasi online dan kecerdasan emosional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi pembelian investasi online, sedangkan tingkat kecerdasan spiritual seseorang tidak berpengaruh terhadap intensi pembelian investasi online.
ABSTRACT As online investment offers increase through online investment platforms, the need to predict the intentions of consumer behavior also increases. The intention of online investment purchases in this study is predicted using the theory of planned behavior (TPB) framework. TPB is one approach that is widely used in predicting consumer intentions and behavior, where TPB forms a conceptual framework for predicting the tendency of certain actions of a person. TPB components used in this study are attitudes toward online investment, subjective norms that are reflected by spiritual intelligence, and perceived behavioral control that is reflected by emotional intelligence. The purpose of this study is to see whether there is an influence of attitudes towards online investment, spiritual intelligence, and emotional intelligence on the intention of online investment purchases in millennials in Jabodetabek. A total of 249 respondents were successfully collected and then the data was processed using Structural Equation Modelling (SEM) with AMOS 22 software. The results of this study indicate that attitudes toward online investment and emotional intelligence have a positive and significant effect on online investment intentions, while the level of one's spiritual intelligence has no effect on online investment purchases intentions.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kania Putri Rahmadiani
Abstrak :
Third party funding merupakan salah satu opsi pendanaan arbitrase yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional. Walaupun third party funder berperan sebagai pemberi dana untuk pelaksanaan arbitrase, third party funder kerap dituntut oleh pihak lawan dalam arbitrase untuk turut menanggung beban biaya kerugian yang dijatuhkan majelis arbitrase dalam putusan arbitrase internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian ini menelaah pengaturan terkait third party funding dalam dan keterlibatan third party funder dalam menanggung biaya kerugian dalam putusan arbitrase internasional di beberapa badan arbitrase internasional, yaitu SIAC, ICSID, ICC, HKIAC, dan CIETAC. Penelitian ini juga meninjau penerapan pengaturan third party funding tersebut dalam praktik, melalui analisis Putusan Tomorrow Sales Agency Private Ltd. v. SBS Holdings Inc. & Ors. Judgment FAO(OS)(COMM) 59/2023 and CM NOS. 14793/2023 & 14794/2023. Analisis penerapan peraturan juga ditunjang dengan analisis Putusan Essar Oilfields Services Limited v. Norscot Rig Management Pvt Limited [2016] EWHC 2361 (Comm) dan Putusan AMT Cameroun, AMT SA Advance Maritime Transports, and Privinvest v. AZ and Navitrans No. 20/12332. Penelitian ini menunjukkan pentingnya penegasan pengaturan untuk melindungi third party funder dari tuntutan untuk dibebani tanggung jawab atas biaya kerugian yang dijatuhkan dalam putusan arbitrase internasional. ......Third party funding is a funding option for parties intending to resolve disputes through international arbitration. Despite its role as a funder solely for the purposes of the arbitration, there have been instances where third-party funders are sued by an opposing party in the arbitration to share the burden of adverse costs imposed by the arbitral tribunal in an international arbitration award. This study uses a doctrinal research method. This study examines regulations related to third party funding and the involvement of third party funders regarding adverse costs liability arising from international arbitration awards in several international arbitration bodies, namely SIAC, ICSID, ICC, HKIAC, and CIETAC. This study also reviews the application of the regulations in practice through a case analysis of the Tomorrow Sales Agency Private Ltd. v. SBS Holdings, Inc. & Ors. FAO(OS)(COMM) Decision 59/2023 and CM Nos. 14793/2023 & 14794/2023 Judgment. The analysis of the application of the regulations is also supported by analyzing the Essar Oilfields Services Limited v. Norscot Rig Management Pvt Limited [2016] EWHC 2361 (Comm) Judgment and the AMT Cameroun, AMT SA Advance Maritime Transports, and Privinvest v. AZ and Navitrans No. 20/12332 Judgment. This study demonstrates the importance of establishing stricter regulatory frameworks to protect third party funders from claims for adverse costs imposed in international arbitration awards.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kania Putri Rahmadiani
Abstrak :
Third party funding merupakan salah satu opsi pendanaan arbitrase yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional. Walaupun third party funder berperan sebagai pemberi dana untuk pelaksanaan arbitrase, third party funder kerap dituntut oleh pihak lawan dalam arbitrase untuk turut menanggung beban biaya kerugian yang dijatuhkan majelis arbitrase dalam putusan arbitrase internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian ini menelaah pengaturan terkait third party funding dalam dan keterlibatan third party funder dalam menanggung biaya kerugian dalam putusan arbitrase internasional di beberapa badan arbitrase internasional, yaitu SIAC, ICSID, ICC, HKIAC, dan CIETAC. Penelitian ini juga meninjau penerapan pengaturan third party funding tersebut dalam praktik, melalui analisis Putusan Tomorrow Sales Agency Private Ltd. v. SBS Holdings Inc. & Ors. Judgment FAO(OS)(COMM) 59/2023 and CM NOS. 14793/2023 & 14794/2023. Analisis penerapan peraturan juga ditunjang dengan analisis Putusan Essar Oilfields Services Limited v. Norscot Rig Management Pvt Limited [2016] EWHC 2361 (Comm) dan Putusan AMT Cameroun, AMT SA Advance Maritime Transports, and Privinvest v. AZ and Navitrans No. 20/12332. Penelitian ini menunjukkan pentingnya penegasan pengaturan untuk melindungi third party funder dari tuntutan untuk dibebani tanggung jawab atas biaya kerugian yang dijatuhkan dalam putusan arbitrase internasional. ......Third party funding is a funding option for parties intending to resolve disputes through international arbitration. Despite its role as a funder solely for the purposes of the arbitration, there have been instances where third-party funders are sued by an opposing party in the arbitration to share the burden of adverse costs imposed by the arbitral tribunal in an international arbitration award. This study uses a doctrinal research method. This study examines regulations related to third party funding and the involvement of third party funders regarding adverse costs liability arising from international arbitration awards in several international arbitration bodies, namely SIAC, ICSID, ICC, HKIAC, and CIETAC. This study also reviews the application of the regulations in practice through a case analysis of the Tomorrow Sales Agency Private Ltd. v. SBS Holdings, Inc. & Ors. FAO(OS)(COMM) Decision 59/2023 and CM Nos. 14793/2023 & 14794/2023 Judgment. The analysis of the application of the regulations is also supported by analyzing the Essar Oilfields Services Limited v. Norscot Rig Management Pvt Limited [2016] EWHC 2361 (Comm) Judgment and the AMT Cameroun, AMT SA Advance Maritime Transports, and Privinvest v. AZ and Navitrans No. 20/12332 Judgment. This study demonstrates the importance of establishing stricter regulatory frameworks to protect third party funders from claims for adverse costs imposed in international arbitration awards.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Wahyu Rahmadiani
Abstrak :
Di Indonesia, kasus kematian terkait Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) terus meningkat sebesar lebih dari dua kali lipat dari 11.971 kasus di tahun 2010 menjadi 26.501 di tahun 2022, dan 40% di antaranya disebabkan oleh Tuberkulosis (TBC). AIDS adalah perkembangan dari Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang mengakibatkan sistem kekebalan tubuh menurun sehingga Orang Dengan HIV (ODHIV) rentan terkena penyakit atau infeksi oportunistik, termasuk TBC. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berasosiasi dengan adanya status TBC pada ODHIV setelah inisiasi ART dilakukan dengan menggunakan data Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) 2.1. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan sampel penduduk berusia ≥ 15 tahun yang memanfaatkan data Sistem Informasi HIV AIDS tahun 2023 dan menggunakan uji chi-square untuk analisis bivariat dan regresi logistik untuk analisis multivariat. Dari 39.623 ODHIV yang tercatat pada tahun 2023, terdapat 34.662 data yang eligible untuk digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan wilayah dengan prevalensi kasus HIV tertinggi di DKI Jakarta adalah Jakarta Pusat (30,8%) sedangkan wilayah dengan prevalensi HIV-TBC tertinggi adalah Jakarta Barat (25,1%). Selanjutnya, ditemukan prevalensi HIV-TBC pada populasi ≥ 15 tahun di DKI Jakarta setelah melakukan inisiasi ART adalah 4,4%. Stadium klinis 3 dan 4 (AOR = 9,99; 95% CI = 8,72 – 11,45), Indeks Massa Tubuh (IMT) kurus (AOR = 2,54; 95% CI = 2,22 – 2,91), kelompok usia 25 – 34 tahun (AOR = 2,16; 95% CI = 1,86 – 2,52), tidak mengonsumsi Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) (AOR = 17,73; 95% CI = 10,42 – 30,18) adalah faktor risiko yang berpengaruh dalam meningkatkan adanya status TBC pada ODHIV. Selain itu, faktor yang menunjukkan protektif terhadap status TBC pada ODHIV adalah menunda inisiasi Antiretrvorial Therapy (ART) (AOR = 0,10; 95% CI = 0,09 – 0,12) dan kelompok populasi kunci (AOR = 0,44; 95% CI = 0,39 – 0,51). Faktor yang memiliki kontribusi terbesar dalam penelitian ini adalah riwayat konsumsi TPT. Dengan demikian, dibutuhkan peningkatan cakupan TPT untuk dapat mencegah adanya status TBC pada ODHIV dan ODHIV dewasa muda diharapkan dapat meningkatkan pencegahan TBC. ......In Indonesia, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) related deaths have more than doubled from 11,971 cases in 2010 to 26,501 in 2022, 40% of which are caused by Tuberculosis (TBC). AIDS is a progression of the Human Immunodeficiency Virus (HIV) that results in a decreased immune system so that People Living with HIV (PLHIV) are susceptible to opportunistic diseases or infections, including tuberculosis. This study aims to determine the factors associated with TBC status in PLHIV after ART initiation using HIV AIDS Information System (SIHA) 2.1 data. The design of this study was cross sectional with a sample of population aged ≥ 15 years utilizing HIV AIDS Information System data in 2023 and using chi-square test for bivariate analysis and logistic regression for multivariate analysis. Of the 39,623 PLHIV recorded in 2023, 34,662 data were eligible to be used in this study. The results showed that the region with the highest prevalence of HIV cases in DKI Jakarta was Central Jakarta (30.8%) while the region with the highest prevalence of HIV-TBC was West Jakarta (25.1%). Furthermore, the prevalence of HIV-TBC in the population ≥ 15 years old in DKI Jakarta after ART initiation was found to be 4.4%. Clinical stage 3 and 4 (AOR = 9.99; 95% CI = 8.72 - 11.45), lean body mass index (BMI) (AOR = 2.54; 95% CI = 2.22 - 2.91), age group 25 - 34 years (AOR = 2.16; 95% CI = 1.86 - 2.52), not taking Tuberculosis Preventive Therapy (TPT) (AOR = 17.73; 95% CI = 10.42 - 30.18) are risk factors that increase the presence of TBC status in PLHIV. In addition, the protective factors for TBC status among PLHIV were delayed initiation of antiretroviral therapy (ART) (AOR = 0.10; 95% CI = 0.09 - 0.12) and key population groups (AOR = 0.44; 95% CI = 0.39 - 0.51). The factor with the largest contribution in this study was history of TPT consumption. Thus, there is a need to increase TPT coverage to prevent TBC status in PLHIV and young adult PLHIV are expected to improve TBC prevention.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library